Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rencana percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) agar tidak menimbulkan persoalan regulasi maupun implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum METI Hokkop Situngkir mengatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah yang dijalankan melalui PLN, termasuk penyesuaian berbagai program ketenagalistrikan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Posisi METI adalah berusaha menjadi mitra kolaborator yang baik untuk bisa nanti jangan sampai ketika proses-proses percepatan itu ada regulasi yang dilanggar serta jangan ada pihak-pihak yang tidak merasa dilibatkan," jelasnya dalam sesi diskusi Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan di Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

Hokkop menilai tantangan implementasi PLTS skala besar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga menyangkut kebutuhan lahan, penentuan lokasi proyek, hingga kesiapan sistem kelistrikan yang akan menerima tambahan kapasitas tersebut.

Dia menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting mengingat besarnya skala program yang akan dijalankan.

"Ini seribu gigawatt itu berapa hektare lahan yang akan digunakan, berapa lokasi yang akan kita deploy, ke sistem yang bagaimana. Saya rasa METI bisa mengambil angle itu untuk akselerasi dengan baik sehingga program yang disampaikan PLN melalui RUPTL dan tambahan dari Bapak Presiden bisa sinergi," ujarnya.

Terkait kebutuhan penyederhanaan regulasi, Hokkop berpandangan bahwa sektor energi terbarukan memang akan menghadapi berbagai penyesuaian aturan pada tahap implementasi. Hal itu disebabkan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda sehingga membutuhkan regulasi pendukung yang tidak selalu sama.

Menurutnya, selama kerangka hukum nasional telah memberikan kepastian yang memadai, pemerintah daerah maupun investor dapat menyesuaikan kebutuhan pengembangan proyek sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Yang penting payung hukum di atasnya sudah cukup jelas. Sehingga, ketika dijalankan, pemda ataupun investor dan lain-lain itu bisa menyesuaikan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan kapasitas PLTS 100 GW merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan rencana pengembangan pembangkit yang selama ini tercantum dalam RUPTL.

"Kapasitas PLTS 100 GW ini besar sekali. Kalau akan masuk dalam RUPTL 2025–2034 maka perlu perubahan yang cukup besar terhadap perencanaan ketenagalistrikan nasional," katanya.

Dia memaparkan, penyesuaian tersebut mencakup proyeksi kebutuhan listrik nasional, penguatan jaringan transmisi, hingga berbagai aspek teknis lainnya yang diperlukan untuk mengintegrasikan pembangkit energi surya dalam skala besar ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Di sisi lain, masuknya kapasitas PLTS dalam jumlah besar akan berdampak terhadap komposisi bauran pembangkit yang selama ini direncanakan pemerintah. Bisman menilai sebagian kapasitas pembangkit lain perlu dikurangi untuk menghindari kelebihan pasokan listrik sekaligus menjaga konsistensi agenda transisi energi.

"Pengurangan paling logis adalah pada PLTU, baik yang eksisting maupun menghentikan rencana pembangunan baru. Ini agar tidak terjadi kelebihan kapasitas dan selaras dengan transisi energi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) angkat bicara terkait rencana pemerintah untuk merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 guna mengakomodasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mengatakan, program PLTS 100 GW diharapkan menjadi akselerator pencapaian target energi terbarukan nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat industri dalam negeri.

“Tentu yang kita harapkan rencana PLTS 100 GW menjadi percepatan pencapaian target energi terbarukan plus juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri,” katanya saat dihubungi Bisnis, dikutip Jumat (12/6/2026).

Menurut Saleh, target pengembangan energi terbarukan dalam RUPTL saat ini masih mencantumkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 17,1 GW hingga 2034 atau rata-rata sekitar 1,7 GW per tahun. Dengan masuknya program PLTS 100 GW, kebutuhan penambahan kapasitas tahunan akan meningkat signifikan sehingga perlu diakomodasi dalam revisi RUPTL mendatang.

Dia mengakui langkah tersebut bukan pekerjaan mudah mengingat besarnya skala investasi, kebutuhan infrastruktur, serta kesiapan sistem kelistrikan nasional.

“Dengan program 100 GW tersebut, target tahunan juga akan naik yang perlu direncanakan di RUPTL. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi kita tetap harus optimistis bahwa langkah ini merupakan bagian krusial dalam upaya ketahanan dan kemandirian energi,” ujarnya.

Saleh menilai salah satu tantangan utama yang perlu disiapkan pemerintah adalah memastikan adanya konsumen yang mampu menyerap tambahan pasokan listrik dari PLTS tersebut. Identifikasi sektor-sektor pengguna listrik dalam jumlah besar menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Meski pemerintah mulai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan PLTS, Saleh mengingatkan agar pembangunan sumber energi terbarukan lainnya tetap dilanjutkan sesuai arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL.

Menurutnya, strategi transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada satu jenis pembangkit karena setiap sumber energi memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

“Terkait fokus, sebaiknya semua pembangkit energi terbarukan tetap harus dilanjutkan sesuai KEN dan RUPTL karena tidak bisa hanya bergantung pada PLTS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, upaya mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060 serta puncak emisi sektor energi pada 2035 akan mendorong pengurangan penggunaan pembangkit berbasis energi fosil.

“Tetapi tentu perlu mempertimbangkan juga faktor lain seperti keekonomian masing-masing pembangkit pada saat ini dan stabilitas sistem,” kata Saleh.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris menyebut, revisi RUPTL dipertimbangkan untuk mendukung program PLTS 100 GW.

“Iya, tentunya [akan ada revisi], karena kan regulasi kita mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu ya harus direncanakan dulu di dalam RUPTL,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BTKE) Kementerian ESDM Harris di sela agenda ESSA Summit 2026, dikutip Kamis (11/6/2026).

Dia menyebut, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan PT PLN (Persero) terkait rencana pengembangan PLTS skala besar tersebut.

Selain revisi RUPTL, Harris menyebut, pemerintah juga masih membahas berbagai regulasi pendukung yang diperlukan sebelum program PLTS 100 GW dijalankan.

“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau ke depan. Ya sekarang kita juga sedang membahas regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk itu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).
“Oh, iya tentunya [akan ada revisi], karena kan regulasi kita mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu ya harus direncanakan dulu di dalam RUPTL,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BTKE) Kementerian ESDM Harris di sela agenda ESSA Summit 2026, Selasa (9/6/2026).
Dia menyebut, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan PT PLN (Persero) terkait rencana pengembangan PLTS skala besar tersebut.
Selain revisi RUPTL, Harris menyebut, pemerintah juga masih membahas berbagai regulasi pendukung yang diperlukan sebelum program PLTS 100 GW dijalankan.
“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau ke depan. Ya sekarang kita juga sedang membahas regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk itu,” ujarnya.
Kementerian ESDM mulai mematangkan proyek PLTS 100 GW dengan menyiapkan lahan, infrastruktur transmisi, hingga percepatan perancangan regulasi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya mulai mematangkan kesiapan lahan untuk tahap awal pembangunan. Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan proyek PLTS dan battery energy storage system (BESS).
Yuliot menjelaskan pemerintah lebih dulu memprioritaskan pembangunan PLTS sebesar 17 GW dan BESS sekitar 33 GW sebagai tahap awal program tersebut.
“Di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare, ini kita akan melakukan verifikasi bersama,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (29/5/2026).
Verifikasi lahan akan melibatkan Kementerian ESDM, ATR/BPN, dan PLN, terutama untuk memastikan kesiapan infrastruktur penunjang seperti jaringan transmisi dan gardu induk agar pembangkit dapat terhubung ke sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, integrasi antara kawasan PLTS, transmisi, dan gardu induk menjadi faktor penting dalam percepatan proyek tersebut.
Yuliot menambahkan, pemerintah juga tengah menyusun rancangan peraturan presiden untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Regulasi tersebut dinilai penting karena pembangunan pembangkit skala besar melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk dalam aspek perizinan.
Menurutnya, pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut dilakukan secara paralel bersama kementerian dan lembaga terkait agar proses percepatan pembangunan dapat segera berjalan.
“Dasar regulasinya itu bisa dilakukan percepatan untuk listrik 100 gigawatt dari PLTS ini,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025 sampai 2034 milik PLN.

Revisi tersebut dilakukan untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan strategi pelaksanaan program PLTS 100 GW.

Strategi itu mencakup penyiapan regulasi.

“Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Harris ketika ditemui di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Harris menjelaskan, regulasi di Indonesia mengatur pembangunan pembangkit listrik yang akan masuk ke jaringan listrik atau grid harus tercantum dalam RUPTL.

Karena itu, program PLTS 100 GW nantinya akan dimasukkan ke RUPTL.

“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” ucap dia.

Harris mengatakan, Kementerian ESDM sudah berkomunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk PLN, terkait program PLTS 100 GW tersebut.

“Oh, tentu,” kata Harris saat ditanya soal komunikasi dengan PLN.

Tahap awal 17 GW

Pemerintah menyiapkan tahap awal pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW.

Tahap awal itu menjadi bagian dari proyek besar PLTS 100 GW yang didorong untuk mendukung transisi energi nasional.

Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN juga telah menyiapkan 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung program tersebut.

Wakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya mengatakan, pemerintah akan menghubungkan pembangkit di lahan tersebut dengan infrastruktur milik PLN.

Infrastruktur itu mencakup transmisi dan gardu induk.

Menurut Yuliot, Kementerian ESDM akan mempercepat pengembangan 17 GW terlebih dahulu pada tahap awal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

“Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Harris menyampaikan regulasi Indonesia mengamanatkan agar pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun untuk masuk ke jaringan listrik atau grid harus direncanakan di dalam RUPTL.

Oleh karena itu, lanjut Harris, nantinya PLTS 100 GW akan dimasukkan ke RUPTL.

“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” ucap dia.

Harris pun mengatakan sudah terjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti PLN ihwal PLTS 100 GW tersebut.

“Oh, tentu (komunikasi dengan PLN),” kata Harris.

Pemerintah menyiapkan tahap awal pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 17 GW sebagai bagian dari proyek besar PLTS 100 GW yang tengah didorong dalam mendukung transisi energi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyiapkan 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung program Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan untuk infrastruktur seperti transmisi dan ketersediaan gardu induk milik PLN, Pemerintah akan menghubungkannya dengan pembangkit yang berlokasi di lahan seluas 24 ribu hektare tersebut.

Yuliot menyampaikan pada tahap awal, Kementerian ESDM melakukan percepatan untuk 17 GW terlebih dahulu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mencatat telah menggarap proyek pembangkit listrik berbasis energi bersih atau energi baru terbarukan (EBT) dengan total kapasitas sekitar 22,57 gigawatt (GW), sebagai realisasi dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Jadi, dari 52,8 GW, itu 43 persennya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses eksekusi. Kami diminta untuk laporan setiap dua minggu,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Adapun dalam RUPTL PLN 2025–2034, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Kemudian, sebesar 76 persen dari target penambahan tersebut berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

“Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.

Tercatat hingga Mei 2026, Darmawan memaparkan PLN telah mengeksekusi kurang lebih 22,57 GW atau 43 persen pembangkit berbasis EBT, termasuk 0,78 GW yang telah berhasil beroperasi.

“Sebesar 16,5 GW itu proses pengadaan, konstruksi 5,2 GW, kemudian commissioning, sudah kami deliver 0,78 GW,” ucap Darmawan.

Sementara itu, proyek pembangkit dengan kapasitas sebesar 30,24 GW masih dalam proses penyelesaian kajian kelayakan proyek.

“Dengan total (kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih) 52,81 GW. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa dengan adanya penugasan dari pemerintah kepada PLN,” kata Darmawan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi bauran energi pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 17,89 persen per April 2026, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,46 persen.

Secara keseluruhan, produksi listrik nasional sampai dengan April 2027 mencapai 165,51 terawatt hour (TWh). Komposisi bauran energi dari produksi listrik nasional tersebut yakni 64,87 persen dari batu bara; sebesar 13,86 persen dari gas; kemudian 3,38 persen dari bahan bakar minyak (BBM); dan 17,89 persen dari EBT.

“Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” kata Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menargetkan penyederhanaan 44 entitas usaha PLN Group menjadi 23 entitas pada tahun 2028.

“Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Salah satu fokus utama dari target tersebut adalah percepatan program streamlining PLN Group melalui konsolidasi, divestasi, restrukturisasi portofolio bisnis, serta penyederhanaan struktur usaha.

Perampingan dari 44 entitas menjadi 23 entitas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menciptakan struktur bisnis yang lebih fokus dan terintegrasi.

Target tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Dony dengan direksi PLN. Selain perampingan entitas bisnis, Dony juga membahas realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta langkah penguatan sistem kelistrikan pasca gangguan yang terjadi di Sumatera.

PLN melaporkan perkembangan implementasi RUPTL 2025–2034 yang menunjukkan progres positif. Dari total proyek yang direncanakan, sekitar 1.634 proyek atau hampir 40 persen telah memasuki tahap eksekusi.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional, mulai dari pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, hingga gardu induk untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.

Pembahasan juga menyoroti langkah-langkah penguatan sistem kelistrikan pascagangguan yang terjadi di Sumatera.

PLN terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem guna meningkatkan keandalan pasokan listrik. Sejumlah proyek strategis tengah disiapkan, termasuk penguatan infrastruktur backbone kelistrikan Sumatera, pembangunan jaringan transmisi 500 kV, 275 kV, dan 150 kV, serta penambahan kapasitas pembangkit di berbagai wilayah guna memperkuat ketahanan sistem dan meminimalkan risiko gangguan di masa mendatang.

Melalui transformasi korporasi yang berkelanjutan, percepatan implementasi RUPTL, dan penguatan sistem kelistrikan nasional, PLN diharapkan semakin siap menjalankan perannya sebagai penyedia tenaga listrik nasional yang andal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan agenda transisi energi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya integrasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau dengan akses dan kebutuhan industri.

"Kalau kita melihat pengembangan energi dan industri ini memang masih belum terintegrasi, sehingga saat sekarang pun masih banyak sekali industri yang sebenarnya butuh renewable energy, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya," kata Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Feby mengatakan saat ini regulasi untuk mendorong pengembangan EBT di Indonesia sudah cukup banyak, beserta dengan target dan potensi-potensi sumber EBT-nya.

Salah satunya adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau dari sebelumnya.

Pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76 persen atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW.

Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

Sementara, porsi energi fosil hanya mencakup 24 persen dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

"Nah, ini yang mungkin memang dari sisi perencanaan harus kita integrasikan antara kebutuhan industri juga dengan rencana pengembangan energinya," kata Feby.

Pengembangan energi bersih ini, lanjut dia, bisa dipertimbangkan dengan pembuatan zona khusus EBT (renewable energy zone) yang diharapkan menjadi wadah kolaborasi kementerian/lembaga terkait guna mempercepat proses pengembangan energi ke depannya.

"Mudah-mudahan kebutuhan industri terhadap energi bersih itu bisa lebih mudah dan lebih cepat," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sehingga masa depan energi Indonesia bertumpu pada pemanfaatan sumber daya domestik yang efisien dan berkelanjutan.

"Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional," ujar Darmawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pernyataan ini selaras dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan investasi di sektor ketenagalistrikan akan melampaui 500 miliar dolar AS untuk mendukung target transisi energi.

Darmawan sebelumnya menyatakan Indonesia membutuhkan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, untuk menjembatani ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan, yang umumnya di daerah terpencil, dengan pusat permintaan listrik di kawasan ekonomi utama.

Proyek interkoneksi Sumatera-Jawa yang menggunakan teknologi HVDC, dengan panjang sirkuit 112 kilometer, menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.

Pemerintah dan PLN telah merencanakan dua proyek transmisi HVDC (high voltage direct current) dalam dekade mendatang sebagai bagian dari RUPTL 2025-2034.

Menyikapi hal ini, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggandeng CIGRE Indonesia (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) menyelenggarakan workshop bertajuk "HVDC Transmission: Indonesia's Green Enabling Interconnection" di Jakarta, Senin ini.

Workshop menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri, regulator, hingga pemangku kepentingan global untuk membahas peran teknologi HVDC sebagai tulang punggung interkoneksi listrik hijau di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persennya berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

Lebih rincinya, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyetop pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar cair jenis minyak solar seiring dengan gangguan pasokan minyak di Timur Tengah akibat perang Iran dengan AS-Israel.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat melaporkan progres Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Menurut Bahlil, Satgas Percepatan Transisi Energi akan mulai bekerja usai Lebaran. Langkah pertama adalah menghentikan PLTD yang bersumber dari minyak solar.

"Yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dan juga adalah geothermal," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3/2026).

Sementara itu, penyetopan PLTD akan dilakukan secara paralel sembari membangun PLTS serta geothermal.

"Bangun dulu, kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung PLTD-nya dimatikan," ujarnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dia menjelaskan bahwa penyetopan PLTD itu dilakukan seiring dengan kondisi geopolitik yang memanas. Perang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang tersebut berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi dalam negeri," katanya.

Pasokan minyak saat ini pun terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat perang juga membuat harga minyak kemudian melonjak.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/3/2026), harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Mei melonjak 9,3% menjadi US$100,54 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak April naik 8,7% ke level US$94,85 per barel.

Transformasi ini dilakukan melalui dua inisiatif utama, yaitu pengembangan pembangkit baru dengan emisi rendah hingga nol karbon serta optimalisasi pembangkit eksisting agar lebih efisien

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menyiapkan 268 proyek pembangkit listrik berkapasitas 30,2 GW untuk mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan pembangkit listrik, yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

"Melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, perusahaan menyiapkan pengembangan 268 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas tambahan mencapai 30.276,2 MW yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, pengembangan proyek pembangkit tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bernadus mengatakan rencana pengembangan pembangkit ini merupakan bagian dari transformasi strategis PLN IP untuk menghadirkan sistem pembangkitan yang semakin ramah lingkungan.

"PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjadi salah satu penggerak utama transisi energi nasional. Melalui pengembangan pembangkit baru yang semakin didominasi energi baru terbarukan serta upaya dekarbonisasi pembangkit eksisting, kami optimistis dapat mendukung target net zero emission Indonesia pada 2060," ujarnya.

Dari total rencana pengembangan tersebut, sekitar 28 GW berasal dari alokasi RUPTL 2025, sementara 2,2 GW merupakan proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Secara keseluruhan, program ini mencakup 268 proyek pembangkit, terdiri dari 255 proyek dalam alokasi RUPTL 2025 serta 13 proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Dalam peta jalan menuju net zero emission (NZE) 2060, PLN Indonesia Power menargetkan transformasi kapasitas pembangkit secara bertahap dari sekitar 23 GW pada 2025 menjadi 107 GW pada 2060.

"Transformasi ini dilakukan melalui dua inisiatif utama, yaitu pengembangan pembangkit baru dengan emisi rendah hingga nol karbon serta optimalisasi pembangkit eksisting agar lebih efisien dan rendah emisi," jelasnya.

Selain pembangunan pembangkit baru, Bernadus menambahkan perusahaan juga melakukan berbagai upaya dekarbonisasi kepada pembangkit yang telah beroperasi.

Langkah tersebut antara lain melalui penerapan cofiring biomassa, pemanfaatan hidrogen dan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel, serta pengembangan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

"Dengan pendekatan ini, transisi energi dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi keandalan sistem kelistrikan," sebut Bernadus.

Dalam rencana hingga 2034 itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi salah satu fokus utama pengembangan portofolio pembangkit PLN IP, antara lain PLTS, PLTA, PLTB, dan PLTP, serta penguatan teknologi penyimpanan energi melalui battery energy storage system (BESS) untuk mendukung integrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Proyek pembangkit tersebar di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung pemerataan infrastruktur energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Bernadus, keberhasilan program pengembangan pembangkit ini juga sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak.

"Kami membuka peluang kerja sama yang luas dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat realisasi proyek-proyek pembangkit ini. Kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Melalui langkah strategis tersebut, lanjut Bernadus, PLN Indonesia Power optimistis dapat memperkuat perannya sebagai perusahaan pembangkitan yang adaptif terhadap tantangan transisi energi sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) membutuhkan waktu panjang, antara 11 tahun hingga 14 tahun, sehingga perlu dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang sektor ketenagalistrikan.

Darmawan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas nuklir yang direncanakan baru sebesar 500 megawatt.

Namun, hasil pemodelan bersama PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa setelah 2035 Indonesia perlu menambah kapasitas nuklir hingga 7 gigawatt untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus menjaga ketahanan energi.

Artinya, kapasitas nuklir yang tercantum dalam RUPTL saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan riil yang diproyeksikan.

Untuk itu, ia mengatakan diperlukan perpanjangan horizon RUPTL hingga 2040 agar pembangunan PLTN dengan kapasitas besar dapat diakomodasi.

Darmawan menegaskan waktu pembangunan yang mencapai lebih dari satu dekade membuat proyek nuklir sulit masuk dalam horizon RUPTL yang hanya sampai 2034.

“Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menyelesaikan proyek PLTN? Estimasi yang muncul berkisar antara 11 tahun, 13 tahun, hingga 14 tahun,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyampaikan kabar baik bahwa dalam pembahasan bersama Menteri ESDM, terdapat sinyal RUPTL akan diperpanjang hingga 2040.

Dengan perpanjangan tersebut, kapasitas nuklir yang direncanakan bukan lagi 500 megawatt, melainkan meningkat signifikan menjadi 7 gigawatt.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032–2034.

Target ini menjadi bagian dari rencana besar mencapai kapasitas total 44 gigawatt tenaga nuklir pada 2060, sejalan dengan komitmen net zero emission.

“Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045,” kata Dadan.

Dengan demikian, porsi nuklir dalam bauran energi akan meningkat dari 0,5 persen menjadi lebih dari 11 persen pada 2060.

Ia menambahkan target awal dalam RUPTL 2025–2034 adalah 500 megawatt kapasitas PLTN, yang akan dikembangkan di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026