Contohnya seperti kawasan transmigrasi di Poso dan Merauke yang menjadi prioritas nasional karena memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pangan, hortikultura, hilirisasi komoditas unggulan, serta penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memfokuskan program revitalisasi kawasan transmigrasi tahun ini pada 45 daerah yang dinilai bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, penentuan wilayah prioritas tersebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).

“Contohnya seperti kawasan transmigrasi di Poso dan Merauke yang menjadi prioritas nasional karena memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pangan, hortikultura, hilirisasi komoditas unggulan, serta penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, sebenarnya terdapat arahan khusus dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memberikan perhatian dan mendorong penguatan bagi seluruh wilayah transmigrasi yang saat ini berjumlah 154 kawasan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan semua daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah dan pemerataan ekonomi nasional.

Namun, tahun ini Kementrans akan memfokuskan program revitalisasi tersebut untuk 45 kawasan transmigrasi prioritas dan memperluas program itu ke wilayah lainnya.

Iftitah menyampaikan, program revitalisasi tersebut bukan hanya terkait perbaikan infrastruktur, tapi juga penguatan ekonomi kawasan, penyelesaian persoalan lahan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta konektivitas dengan pasar nasional maupun global.

Ia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan kawasan transmigrasi yang modern, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Transmigrasi hari ini bukan lagi soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana mengintegrasikan potensi kawasan dengan investasi untuk menciptakan kebangkitan ekonomi lokal,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalihkan anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sebesar Rp 140 miliar guna penanganan bencana.

Meski demikian, Iftitah menyebutkan besaran anggaran tersebut masih berpotensi berubah karena masih menunggu persetujuan dan arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo serta mekanisme teknis dari Kemenkeu.

“Kami atas izin Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementrans sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden. Pada prinsipnya, Bapak Presiden menerima permohonan pengalihan anggaran tersebut,” ujar Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan, anggaran yang direncanakan dialihkan merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Oleh karena itu, diskresi terkait pengalihan anggaran tersebut berada di tangan Presiden.

Sambil menunggu arahan Presiden, Iftitah mengatakan pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan Kemenkeu terkait rencana pengalihan anggaran tersebut. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pak Sekjen Kementrans, Edy Gunawan, langsung berkomunikasi dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Heru Pambudi,” katanya.

Iftitah menuturkan, anggaran tersebut rencananya akan dialihkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Terkait sejumlah kawasan transmigrasi di Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor, Iftitah mengatakan pihaknya belum memperoleh arahan untuk melakukan relokasi transmigran.

Ia menegaskan, relokasi merupakan kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Meski demikian, Kementrans memastikan akan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang terdampak bencana. “Fokus kami saat ini adalah melakukan revitalisasi di beberapa kawasan transmigrasi yang terdampak bencana,” ujar Iftitah.

Sementara itu, BNPB mencatat hingga Selasa (23/12/2025), bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera tersebut mengakibatkan 1.112 orang meninggal dunia, 176 orang dinyatakan hilang, sekitar tujuh ribu orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 498.447 orang masih mengungsi.