REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan sektor pertanian dan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984 serta peran Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa itu disebut dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Soeharto yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sejumlah kebijakan pada era Presiden ke-2 RI HM Soeharto masih relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan nasional.

"Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu prestasi yang luar biasa," kata Fadli Zon kepada awak media usai acara.

Menurut dia, keberhasilan tersebut ditopang program Revolusi Hijau yang mendorong modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Pada periode yang sama, pemerintah juga mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis pertanian.

"Dan saat itu, Pak Harto menggerakkan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan berfokus pada pertanian. Di zaman Pak Harto pun, industrialisasi dan investasi mulai bergerak di Indonesia," ujarnya.

Fadli menilai pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini memiliki kesamaan dengan konsep KUD, meski cakupan kegiatannya lebih luas karena menyentuh berbagai sektor ekonomi masyarakat desa.

"KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, untuk bisa meletakkan produknya disana dan mereka bisa mendapatkan harga yang pantas dari hasil mereka tersebut. Koperasi itu kekuatannya kan kebersamaan, mereka bisa menentukan harga produknya," katanya.

Ia menambahkan, model koperasi yang kuat juga dapat ditemukan di Jepang melalui JA Zen-Noh yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. “Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli.

Selain sektor pertanian dan koperasi, Fadli juga menyinggung peran Indonesia dalam hubungan internasional pada era Soeharto, termasuk keterlibatan di ASEAN, APEC, dan Gerakan Non-Blok.

"Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Philipina," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam perluasan akses pendidikan dasar di Indonesia. Menurut dia, program pembangunan SD Inpres membantu menurunkan angka buta aksara pada masa tersebut.

"Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Inilah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan," kata Abdul Mu'ti.

SHENYANG - PT Datang DSSP Power Indonesia (DDPI) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan energi berkelanjutan . Setelah mengirimkan empat karyawan pada September 2025, kali ini DDPI kembali memberangkatkan empat karyawannya untuk mengikuti Program Pelatihan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara bagi negara-negara Belt and Road Initiative (BRI) di Universitas Normal Shenyang, China.

Pelatihan yang berlangsung pada 9–22 Oktober 2025 dan diikuti 25 peserta dari berbagai negara mitra BRI ini mengungkap transformasi besar yang sedang terjadi di sektor energi China. Bagaimana negara dengan 1.195 pembangkit listrik tenaga batubara mampu mengubah ‘mesin polusi’ menjadi ‘pembangkit hijau’ yang ramah lingkungan.

“Peserta dari berbagai negara tidak hanya mempelajari teknologi, tetapi juga menyaksikan langsung revolusi hijau yang mengubah wajah industri energi di China,” ujar Wang Gengming, Managing Director DDPI, Jumat (24/10/2025). China Berpaling dari Batu Bara, Permintaan Listrik Baru Dipasok Energi Hijau

Meskipun batubara masih menyumbang 55% dari sumber energinya, menurut Wang, Tiongkok kini justru memimpin dunia dalam penerapan standar ultra-rendah emisi, yakni SO₂ ≤ 35 mg/m³, NOₓ ≤ 50 mg/m³, dan partikel debu ≤ 10 mg/m³.

Keajaiban Teknologi Hijau

Contoh nyata transformasi ini terlihat pada Pembangkit Listrik Tuoketuo China Datang, pembangkit terbesar di dunia dengan kapasitas 6,72 GW. Melalui investasi sebesar 1,8 miliar RMB untuk teknologi ramah lingkungan, Tuoketuo berhasil menurunkan emisi SO₂ hingga 77%, NOₓ sebesar 67%, dan debu hingga 71%, sekaligus menghemat 11,45 juta ton air per tahun.

Empat unit yang telah direnovasi di pembangkit tersebut juga mampu menghemat 470.000 ton batubara dan mengurangi 1,22 juta ton emisi CO₂ setiap musim semi.

Lebih mengesankan lagi, Pembangkit Listrik Ledong National Energy Corporation mencapai tingkat emisi debu hanya 1 mg/m³, jauh di bawah standar internasional. Sedangkan Pembangkit Listrik Huaxia Xiangxi di Guangdong mencatat konsumsi batubara terendah di dunia, hanya 267 gram per kWh untuk unit berkapasitas 1.240 MW.

Dari Limbah Menjadi Sumber Daya Baru

Salah satu peserta pelatihan asal DDPI, Chandra Duardo, mengungkapkan bahwa Tiongkok juga melakukan inovasi luar biasa dalam pengelolaan limbah pembangkit listrik.

“Mereka mengubah abu terbang menjadi bahan beton, keramik, dan bahkan media remediasi tanah. Gipsum desulfurisasi juga dimanfaatkan untuk bahan wallboard dan amandemen tanah pertanian,” jelas Chandra.

Pembangkit Listrik Teluk Meizhou, lanjutnya, bahkan telah mencapai nol pembuangan cairan dengan memanfaatkan 753.000 ton air limbah pada tahun 2024.

Selain itu, China juga mulai mengembangkan teknologi ko-pembakaran biomassa dan amonia hijau yang diproduksi dari kelebihan energi terbarukan.

Ini menjadi solusi inovatif untuk mengurangi ketergantungan batubara. Salah satunya, Pembangkit Listrik Zhili Changhe Zaozhou, mampu menghemat 2.900 ton batubara dan mengurangi 5.500 ton CO₂ per tahun melalui sistem ko-pembakaran biomassa cerdas.

Era Kecerdasan Buatan di Pembangkit Listrik

Peserta DDPI lainnya, Sahman Saragih, menuturkan bahwa salah satu hal paling menarik dari pelatihan ini adalah mempelajari transformasi cerdas pembangkit menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data, dan Internet of Things (IoT).

“Sistem ini memungkinkan pemantauan panoramik seluruh pabrik, optimalisasi pembakaran otomatis, dan dan pembelajaran mesin untuk pemodelan emisi CO₂. Hasilnya, mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menurunkan jejak karbon,” ujar Sahman.

Yang Kai, Presiden Direktur DDPI menjelaskan, program pelatihan ini merupakan bentuk nyata dari konsep “Komunitas Masa Depan Bersama Umat Manusia” yang diusung melalui Belt and Road Initiative.

“Pada paruh pertama 2025, keterlibatan energi dalam proyek BRI mencapai USD 42 miliar, meningkat 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Yang menggembirakan, investasi energi hijau mencapai rekor USD 9,7 miliar dengan kapasitas 11,9 GW energi terbarukan,” ungkap Yang Kai. Baca juga: Program Pelatihan di China, DDPI Dorong Inovasi dan Kolaborasi Internasional

Sejak komitmen China pada September 2021 untuk tidak lagi membangun pembangkit batubara baru di luar negeri, arah investasi pun bergeser ke energi hijau — membuktikan bahwa transisi energi dan kerja sama internasional dapat berjalan beriringan.

Lebih dari Sekadar Teknologi

Lebih lanjut Yang Kai mengungkapkan pelatihan di Universitas Normal Shenyang ini bukan sekadar transfer teknologi, tetapi juga menjadi ajang kolaborasi. “Peserta belajar bagaimana tradisi berusia ribuan tahun – dari filosofi ‘Tong Zhou Gong Ji’ (dalam perahu yang sama) hingga keharmonisan alam — membentuk pendekatan Tiongkok terhadap inovasi berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam era krisis iklim global, program ini membuktikan bahwa Ketika pengetahuan dibagikan dengan tulus, ia akan menjadi jembatan yang menghubungkan bangsa-bangsa untuk masa depan yang lebih hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap masuk usia satu tahun usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam perkembangannya, sektor pangan menjadi salah satu target utama yang dirumuskan untuk dicapai oleh Prabowo - Gibran.

Anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini menunjukkan kecenderungan meniru dan memodifikasi pola yang diterapkan Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk mencapai swasembada, khususnya beras.

Khudori menilai, pola tersebut terlihat dari pembentukan institusi di tingkat desa hingga upaya resentralisasi kewenangan. Sehingga menghadirkan perubahan orientasi dari food subsidy ke food sovereignty.

"Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984," kata Khudori dalam keterangan yang dibagikan kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Khudori menyebut secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usaha tani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa yang saat itu dikembangkan di masa pemerintahan Suharto. Di mana, kini Prabowo turut membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP).

Nantinya, KDKMP tersebut bukan hanya menyediakan input produksi, melainkan dicanangkan turut menampung hasil-hasil produksi pertanian.

"KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani," ujar Khudori.

Selanjutnya, Khudori turut mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah salah satunya menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan upaya mempermudah penyalurannya. Di mana, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi.

Ketiga, pemerintah pusat turut secara sigap mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.

"Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik," pungkasnya.