Bisnis.com, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengajukan permohonan dukungan sarana dan prasarana pertanian ke Kementerian Pertanian (Kementan) guna menjaga keberlanjutan produksi pangan, di tengah tekanan kerusakan irigasi dan ancaman musim kemarau.

Usulan tersebut diajukan menyusul tingginya capaian produksi padi yang mencapai sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) sepanjang 2025.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, posisi Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini, sejumlah jaringan irigasi dilaporkan mengalami kerusakan dan sedimentasi, yang berdampak pada distribusi air, terutama pada musim kering.

"Sebagian jaringan irigasi tidak lagi optimal. Ini berpotensi mengganggu target produksi dan produktivitas ke depan jika tidak segera ditangani," kata Lucky, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data 2025, Indramayu memiliki luas baku sawah mencapai 124.517 hektare dengan indeks pertanaman (IP) sebesar 1,8. Total luas tanam padi tercatat 251.971 hektare, dengan realisasi panen 249.817 hektare. Dari luasan tersebut, produksi padi mencapai sekitar 1,7 juta ton GKP, dengan tingkat produktivitas rata-rata 68,24 kuintal per hektare.

Capaian tersebut setara dengan produksi beras sekitar 900.931 ton dalam satu tahun, menjadikan Indramayu sebagai salah satu kontributor utama pasokan beras di Jawa Barat dan nasional. Bahkan, daerah ini tercatat masuk dalam peringkat tujuh besar peningkatan produksi beras nasional.

Namun demikian, kata Lucky, tekanan terhadap keberlanjutan produksi mulai meningkat. Selain persoalan irigasi, sektor pertanian juga menghadapi keterbatasan tenaga kerja dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan ketersediaan air.

"Kami sudah mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat. Di antaranya normalisasi Waduk Cipancuh, perbaikan Bendung Karet Waledan di Kecamatan Cantigi, Bendung Karet Cipanas di Kecamatan Kandunghaur, serta Bendung Karet Pangkalan di Kecamatan Lohbener," kata Lucky.

Selain itu, kata Lucky, pemerintah daerah juga mengajukan kelanjutan modernisasi jaringan irigasi Rentang Kanan serta percepatan operasional Bendungan Cipanas dan Daerah Irigasi Cikawung Premium dan Sadawarna. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air, terutama pada musim kemarau.

Di sisi mitigasi risiko, Indramayu juga mengusulkan pembangunan kanal drainase sepanjang 7,5 kilometer di wilayah Kandanghaur guna mengantisipasi banjir rob yang kerap merendam lahan pertanian.

Tak hanya infrastruktur air, pemerintah daerah juga mengajukan dukungan fasilitas produksi berupa 200 titik irigasi perpompaan dan 302 titik jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Modernisasi alat pertanian juga menjadi bagian dari usulan, meliputi penyediaan drone pertanian, combine harvester, rotavator, traktor roda dua, vertical dryer, serta ratusan unit pompa air berbagai kapasitas.

Lucky menilai, modernisasi alat dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga efisiensi produksi di tengah keterbatasan tenaga kerja.

"Kebutuhan mekanisasi semakin mendesak. Tanpa dukungan alat dan infrastruktur, sulit mempertahankan produktivitas di level saat ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 824.991 ekor ternak terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan ternak yang terdampak banjir Sumatra terdiri dari 26.120 ekor sapi/kerbau, 43.156 ekor kambing/domba, 5.050 ekor babi, dan 750.665 ekor unggas.

“Jumlah ternak mati/hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Kementan juga mencatat banjir di wilayah Sumatra turut berdampak pada rumah potong hewan (RPH)/puskeswan/bank pakan yang rusak sebanyak 58 unit.

Kondisi serupa juga terjadi pada sarana dan infrastruktur sektor pertanian, yang terdiri dari alat dan mesin pertanian (alsintan) hilang/rusak mencapai 2.387 unit, 74 unit BPP rusak, 3 unit bendungan rusak, 153 kilometer (km) irigasi/DAM rusak, dan 820 unit jalan produksi rusak.

Untuk itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp5,11 triliun untuk menangani dampak banjir yang melanda sejumlah sentra produksi pertanian di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Amran menyampaikan bahwa saat ini Kementan telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana yang siap digulirkan pada APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan hingga sedang dan jaringan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, dan rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar. Serta, penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.

Amran menyebut kebutuhan tambahan anggaran Rp5,11 triliun tersebut mencakup pemeliharaan sektor pertanian secara komprehensif di seluruh lokasi terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Secara rinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan dan irigasi senilai Rp3,41 triliun, rehabilitasi lahan dan penyediaan benih perkebunan Rp456,4 miliar, dan bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar.

Kemudian, penyediaan pakan ternak dan kesehatan hewan Rp262,83 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,75 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.

Di sisi lain, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Kementan menilai perlu upaya rehabilitasi memerlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN dalam penataan ruang serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai harga beras di tahun depan akan dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur pertanian dan manajemen hama yang masih menjadi tantangan bagi stabilitas produksi.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan stabilitas harga beras akan sangat tergantung pada kesiapan dan kebijakan pemerintah, termasuk menangani hama.

“Jika pemerintah bisa antisipasi perubahan cuaca dan kebijakannya memberikan kepastian pasar dan harga, maka produksi beras bisa stabil tinggi,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Namun demikian, Eliza menyebut sejumlah kendala yang dapat memengaruhi pasokan beras pada 2026 mendatang. Menurutnya, kondisi infrastruktur seperti irigasi masih menjadi pekerjaan rumah, karena banyak saluran yang rusak dan pendangkalan waduk menyulitkan penampungan air.

Dia menyebut saat hujan deras, air yang meluap bisa menggenangi sawah, merusak padi, dan menurunkan kualitasnya. Selain itu, serangan hama dan penyakit juga semakin memperparah kondisi tanaman sehingga berpotensi mengurangi produksi.

“Manajemen hama penyakit yang responsif, tepat sasaran, dan efektif juga harus dimaksimalkan. Ini perlu kerja sama petani, penyuluh, dinas terkait, serta akademisi agar penangannya tepat sehingga tidak membuat produksi terganggu,” ujarnya.

Eliza menilai jaringan irigasi yang rusak saat musim kemarau membuat distribusi air tidak merata. Alhasil, beberapa lahan mengalami kesulitan air sehingga produksi tidak berjalan optimal.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan potensi produksi beras akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025. Kenaikan potensi produksi beras ini terutama ditopang subround I (Januari–April 2025) yang melonjak 26,54%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Lebih lanjut, potensi produksi padi sepanjang 2025 juga diperkirakan naik 7,23 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 60,37 juta ton GKG. Ini artinya, ada potensi mengalami peningkatan sebesar 13,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 53,14 juta ton GKG.

Peningkatan potensi produksi padi Januari—Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,57%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap masuk usia satu tahun usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam perkembangannya, sektor pangan menjadi salah satu target utama yang dirumuskan untuk dicapai oleh Prabowo - Gibran.

Anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini menunjukkan kecenderungan meniru dan memodifikasi pola yang diterapkan Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk mencapai swasembada, khususnya beras.

Khudori menilai, pola tersebut terlihat dari pembentukan institusi di tingkat desa hingga upaya resentralisasi kewenangan. Sehingga menghadirkan perubahan orientasi dari food subsidy ke food sovereignty.

"Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984," kata Khudori dalam keterangan yang dibagikan kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Khudori menyebut secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usaha tani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa yang saat itu dikembangkan di masa pemerintahan Suharto. Di mana, kini Prabowo turut membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP).

Nantinya, KDKMP tersebut bukan hanya menyediakan input produksi, melainkan dicanangkan turut menampung hasil-hasil produksi pertanian.

"KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani," ujar Khudori.

Selanjutnya, Khudori turut mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah salah satunya menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan upaya mempermudah penyalurannya. Di mana, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi.

Ketiga, pemerintah pusat turut secara sigap mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.

"Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik," pungkasnya.