Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) memperkirakan harga minyak mentah masih akan bertahan pada level tinggi dalam jangka pendek sebelum berangsur turun, dengan rata-rata mencapai US$86 per barel pada 2026 dan US$70 per barel pada 2027.

Dalam laporan Commodity Markets Outlook edisi April 2026 yang dirilis baru-baru ini, Bank Dunia menyebut proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa fase paling parah dari gangguan pasokan akibat konflik di Asia Barat berakhir pada Mei 2026.

Laporan tersebut mencatat harga minyak Brent rata-rata berada di level US$69 per barel selama dua bulan pertama 2026, sebelum melonjak menjadi sekitar US$100 per barel pada Maret dan April.

“Proyeksi ini juga mengasumsikan ekspor minyak dari Asia Barat akan pulih setelah periode gangguan mencapai puncaknya, dan kembali stabil mendekati level sebelum perang pada kuartal IV/2026,” tulis Bank Dunia dalam laporannya dikutip dari The Star, Selasa (2/6/2026).

Menurut Bank Dunia, lonjakan harga minyak yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan akan mereda secara bertahap apabila produksi yang sempat terhenti kembali berjalan dan aktivitas perdagangan global kembali normal pada paruh kedua tahun ini.

Pada akhir 2026, pasar minyak diperkirakan mulai kembali ke dinamika sebelum konflik. Namun, premi risiko geopolitik diperkirakan masih bertahan seiring dampak berkepanjangan dari gangguan pasokan yang signifikan dan tingginya ketidakpastian selama periode konflik.

Pada sisi permintaan, konsumsi minyak global diproyeksikan turun 0,1 juta barel per hari (mbpd) atau sekitar 0,1% pada 2026. Penurunan tersebut dipicu oleh pembatasan konsumsi di sejumlah negara akibat gangguan pasokan dari Asia Barat, meskipun sebagian negara lain masih mampu meningkatkan konsumsi, namun di bawah perkiraan sebelumnya.

Sementara itu, pada kuartal II/2026, pasokan minyak dunia diperkirakan merosot hampir 7 juta barel per hari menjadi 98,4 juta barel per hari. Penurunan tersebut menjadi yang terbesar secara kuartalan sejak pandemi Covid-19.

Apabila asumsi dasar Bank Dunia terealisasi dan gangguan pasokan di Timur Tengah mulai mereda pada pertengahan tahun, produksi minyak global diperkirakan pulih ke rata-rata 108,3 juta barel per hari pada semester II/2026.

Bank Dunia menilai risiko terhadap proyeksi harga minyak masih cenderung mengarah ke kenaikan. Harga minyak berpotensi lebih tinggi apabila gangguan pasokan dan perdagangan akibat perang berlangsung lebih luas dibandingkan asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi.

Adapun risiko penurunan harga berasal dari percepatan adopsi kendaraan listrik, perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang lebih dalam dari perkiraan, serta peningkatan pasokan minyak yang lebih besar, terutama pada 2027.

Selain minyak, Bank Dunia juga memperkirakan fase paling parah dari gangguan produksi dan perdagangan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) akan berakhir pada Mei 2026.

Ekspor LNG dari Asia Barat diperkirakan kembali berjalan dalam beberapa bulan berikutnya dengan asumsi tidak terjadi kerusakan tambahan pada infrastruktur energi.

“Harga gas di Eropa diperkirakan melonjak sekitar 25% secara tahunan pada 2026. Gangguan pasokan LNG dari Asia Barat dan kerusakan fasilitas jangka menengah di Qatar memicu persaingan global yang ketat untuk memperoleh LNG guna mengisi kembali cadangan yang menipis,” tulis Bank Dunia.

Bank Dunia menambahkan harga gas Eropa diperkirakan turun sekitar 20% pada 2027 seiring meredanya gangguan pasokan global.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia terpantau menguat pada perdagangan Senin (1/6/2026) setelah Israel memperluas operasi militer di Lebanon yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

Berdasarkan data CNBC International, harga minyak jenis Brent yang menjadi acuan pasar global naik 2,45% menjadi US$93,35 per barel. Sementara itu, harga minyak berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 2,8% ke level US$89,78 per barel.

Peningkatan eskalasi konflik terjadi setelah perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon di Washington pada Jumat (29/5/2026).

Kondisi tersebut meredupkan harapan pasar bahwa Washington dan Teheran semakin dekat untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata yang selama ini membantu meredakan ketegangan di kawasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (31/5/2026) mengatakan telah memerintahkan militer Israel memperluas operasi di Lebanon.

“Bersama Menteri Pertahanan Yisrael Katz, saya menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk memperluas manuver di Lebanon,” ujar Netanyahu.

Perintah tersebut dikeluarkan meskipun gencatan senjata telah diumumkan pada April lalu.

Di sisi lain, Goldman Sachs menyatakan risiko terhadap proyeksi harga minyak Brent dan WTI pada kuartal IV/2026 masing-masing sebesar US$90 dan US$83 per barel masih bersifat dua arah.

Goldman memperingatkan bahwa gangguan pasokan minyak yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi mendorong harga lebih tinggi. Namun, pelemahan permintaan global juga dapat menimbulkan risiko penurunan harga yang signifikan.

Menurut Goldman, data penjualan ritel bahan bakar minyak yang lemah pada April di China dan Eropa Barat mengindikasikan potensi penurunan permintaan sekitar 2 juta barel per hari dibandingkan dengan proyeksi permintaan yang sebelumnya telah direvisi lebih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prospek konsumsi minyak global masih menghadapi tekanan meskipun risiko geopolitik terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan harga minyak global makin ditentukan faktor geopolitik, mulai dari ketidak pastian pasokan Venezuela ditambah demo protes di Iran dan keterbatasan negara yang tergabung di dalam OPEC+.

Bagi Indonesia, dinamika ini tidak berhenti pada harga minyak internasional, tetapi pelan-pelan memengaruhi Indonesia Crude Price (ICP) terhadap beban APBN dan biaya penyediaan listrik nasional.

Venezuela menunjukkan bahwa cadangan minyak besar tidak otomatis menjamin stabilitas pasokan. Sebagai pemilik cadangan minyak terbesar dunia dan anggota lama OPEC, negara tersebut pernah memproduksi lebih dari 3 juta barel per hari pada akhir 1990-an. Namun, sanksi internasional, lemahnya investasi hulu, dan degradasi tata kelola perusahaan minyak negara PDVSA menurunkan kapasitas produk sinya ke kisaran 700.000—900.000 barel per hari dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menjadikan Venezuela bukan lagi swing producer, melainkan sumber ketidakpastian struktural. Setiap perubahan kebijakan sanksi atau dinamika politik domestik berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar, meskipun tambahan pasokan aktual relatif terbatas. Peran Venezuela kian relevan dalam lanskap geopolitik energi yang lebih luas.

Ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya dengan adanya konflik domestik, meningkatkan risk premium harga minyak global. Iran, sebagai produsen besar dan anggota OPEC, menghadapi pembatasan ekspor akibat sanksi, sengketa yang menurunkan nilai mata uang, hal ini menambah eskalasi konflik regional dengan risiko gangguan pasokan di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.

Bagi Indonesia, transmisi risiko terjadi melalui mekanisme harga internasional. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia terekspos langsung melalui ICP. Sepanjang 2023—2024, ICP bergerak di kisaran US$75—US$85 per barel, relatif tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN pada sejumlah periode anggaran.

Kenaikan ICP berdampak langsung pada fiskal. Biaya impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas cair (LPG) meningkat, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi membesar, hal ini menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik naik, terutama pada pembangkit berbasis bahan bakar minyak. Pengalaman Indonesia pada 2022 menegaskan besarnya risiko ini, ketika realisasi subsidi dan kompensasi energi melampaui Rp500 triliun akibat lonjakan harga minyak global.

Meski beban tersebut menurun pada tahun 2023—2024, struktur ketergantungan fiskal terhadap harga minyak belum berubah secara mendasar.

Keterkaitan harga minyak dengan sektor kelistrikan nasional masih signifikan. Data PLN menunjukkan sekitar 10%—12% kapasitas pembangkit listrik nasional masih berbasis BBM, dengan konsentrasi tinggi di wilayah timur Indonesia dan wilayah yang memiliki sistem kelistrikan yang terisolir. Pembangkit diesel memiliki BPP tertinggi dalam bauran energi nasional sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak.

Saat harga minyak meningkat, biaya produksi listrik naik secara drastis. Namun, penyesuaian tarif listrik sering kali dibatasi atas dasar pertimbangan stabilitas sosial dan inflasi. Selisih biaya akhirnya ditutup melalui kompensasi pemerintah kepada PLN. Selain itu, sebagian harga gas dan LNG domestik masih memiliki keterkaitan tidak langsung dengan harga minyak internasional, memperluas jalur transmisi risiko ke sektor kelistrikan.

Dengan demikian, eskalasi geopolitik yang melibatkan Venezuela, Iran, OPEC+, mau pun ketidakpastian pasokan dari Venezuela berpotensi menambah tekanan biaya pada sistem kelistrikan nasional dan, pada akhirnya, pada APBN.

Kasus Venezuela memberikan pelajaran kebijakan penting. Ketergantungan ber lebihan pada minyak, tanpa reinvestasi memadai dan tata kelola yang kuat, justru menghasilkan kerentanan jangka panjang. Bagi Indonesia, risiko serupa muncul bukan dari sisi cadangan, melainkan dari keterlambatan transformasi struktur energi, khususnya di sektor kelistrikan.

Selama pembangkit diesel masih menjadi solusi utama di wilayah tertentu, dan fiskal terus berperan sebagai penyangga volatilitas energi, ketahanan energi nasional akan tetap tidak terjamin. Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, pendekatan ini meningkatkan risiko fiskal jangka menengah.

Ke depan, kebijakan energi perlu bergeser dari reaktif menuju struktural. Pertama, percepatan pengurangan pem bangkit diesel terutama di luar Jawa melalui integrasi energi terbarukan dan sistem penyimpanan akan menurunkan eksposur langsung terhadap harga minyak global. Kedua, penataan ulang mekanisme harga gas dan listrik agar lebih mencerminkan efisiensi sistem sekaligus mengurangi ketergantungan pada harga minyak internasional.

Ketiga, pemanfaatan ruang fiskal harus lebih strategis. Pada periode harga minyak belum meningkat tajam, prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada investasi jaringan listrik, interkoneksi antarsistem, dan fleksibilitas sistem, bukan semata stabilisasi tarif jangka pendek. Keempat, transisi energi perlu ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional, bukan hanya agenda lingkungan.

Ketidakstabilan Venezuela, bersama ketegangan domestik Iran dan dinamika OPEC+, menegaskan bahwa volatilitas minyak global makin bersifat struktural. Bagi Indonesia, implikasinya bukan hanya pada neraca perdagangan atau subsidi BBM, tetapi juga pada keberlanjutan sistem kelistrikan nasional. Ketahanan listrik ke depan akan lebih ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural sektor energi dibandingkan arah pergerakan harga minyak global semata.