Pemerintah Irak mengancam akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) apabila kelompok produsen minyak tersebut tidak mengizinkan Baghdad menaikkan kuota produksi minyak secara signifikan.

Mengutip Reuters, ancaman tersebut muncul ketika Irak tengah menghadapi tekanan fiskal setelah ekspor minyaknya terganggu akibat konflik Iran yang sempat menghambat distribusi melalui Selat Hormuz.

Seorang pejabat senior Kementerian Perminyakan Irak mengatakan pemerintah saat ini masih memilih tetap menjadi anggota OPEC sambil mengupayakan kenaikan kuota produksi. Namun, opsi keluar dari organisasi tetap terbuka apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

"Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya harus memperlakukan persoalan ini dengan sangat serius. Jika tidak, Irak akan dipaksa mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia," ujar pejabat tersebut kepada Reuters, Kamis (25/6).

Meski demikian, ia menegaskan pembahasan mengenai keluarnya Irak dari OPEC masih terlalu dini.

"Itu masih terlalu prematur untuk dilakukan," ujarnya.

Kementerian Perminyakan Irak kemudian menegaskan laporan mengenai rencana keluar dari OPEC tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, OPEC maupun pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Irak merupakan produsen minyak terbesar kedua OPEC, setelah Arab Saudi, sekaligus salah satu dari lima negara pendiri organisasi yang dibentuk di Baghdad pada 1960.

Saat ini, Irak memperoleh sebagian besar pendapatan negara dari sektor minyak. Namun, pemasukan tersebut tertekan setelah perang Iran mengganggu ekspor melalui Selat Hormuz.

Kuota produksi Irak untuk Juli ditetapkan sebesar 4,378 juta barel per hari. Meski demikian, produksi aktual berada jauh di bawah angka tersebut akibat gangguan ekspor melalui Selat Hormuz.

Data OPEC menunjukkan produksi minyak Irak pada Mei hanya mencapai sekitar 1,48 juta barel per hari, turun tajam dibandingkan hampir 4,2 juta barel per hari pada Februari sebelum jalur ekspor melalui Selat Hormuz terganggu.

Di sisi lain, juru bicara pemerintah Irak Haider al Aboudi mengatakan pemerintah tengah berupaya memulihkan kapasitas ekspor minyak sepenuhnya dan menargetkan produksi minyak meningkat menjadi 7 juta barel per hari dalam beberapa tahun mendatang.

Ancaman Irak muncul di tengah proses peninjauan kapasitas produksi seluruh anggota OPEC+ untuk menentukan basis kuota produksi minyak pada 2027.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi acuan penetapan kuota produksi masing-masing negara anggota di masa mendatang.

Reuters melaporkan harga minyak dunia sempat memperpanjang pelemahannya dan diperdagangkan di bawah US$73 per barel setelah laporan mengenai ancaman Irak keluar dari OPEC mencuat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Arus ekspor minyak melalui Selat Hormuz mulai meningkat setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut.

Dikutip dari CNBC, Kamis (25/6/2026), data perusahaan pelacak perdagangan global Kpler menunjukkan sedikitnya 20 kapal tanker minyak yang mengangkut 35 juta barrel minyak telah keluar dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan AS-Iran diberlakukan.

Dalam catatan analis yang dirilis pada Selasa (24/6/2026), Kpler menyebut kapal-kapal tanker tersebut bukan berasal dari Iran dan sebelumnya tertahan di kawasan Teluk Persia selama lebih dari tiga bulan setelah Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz pada awal konflik.

Menurut Kpler, kapal-kapal tersebut diperkirakan akan mencapai tujuan akhirnya, yang sebagian besar berada di kawasan Asia, pada awal Agustus mendatang.

Pengiriman minyak naik menjadi 4,8 juta barrel per hari

Secara keseluruhan, volume pengiriman minyak yang telah terkonfirmasi melalui Selat Hormuz meningkat menjadi sekitar 4,8 juta barrel per hari (bph) sejak tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran.

Kpler mencatat, arus minyak pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

Meski demikian, volume ekspor tersebut masih jauh di bawah tingkat sebelum perang. Sebelum konflik pecah, sekitar 15 juta barrel minyak per hari melintasi Selat Hormuz menuju pasar global.

Di sisi lain, kapal tanker Iran yang mengangkut sekitar 21 juta barrel minyak juga telah keluar melalui Selat Hormuz sepanjang Juni 2026, menurut analis Kpler.

Peningkatan aktivitas ekspor minyak terjadi setelah Angkatan Laut AS mencabut blokade terhadap Iran pada 18 Juni 2026.

Selain itu, Departemen Keuangan AS pada pekan ini juga memberikan pengecualian sanksi terhadap penjualan minyak Iran hingga Agustus 2026.

Kapal yang tertahan sejak April 2026 mulai bergerak

Analis Kpler juga mencatat kapal-kapal tanker yang dimuat sejak akhir April 2026 telah membawa total 51 juta barrel minyak keluar melalui Selat Hormuz sepanjang bulan ini.

Kapal-kapal tersebut bukan berasal dari Iran dan diketahui menonaktifkan transponder atau perangkat pelacak selama periode konflik berlangsung.

Menurut Kpler, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi dibandingkan angka yang telah teridentifikasi saat ini.

Meningkatnya ekspor minyak tersebut terjadi seiring penurunan tingkat ancaman keamanan di Selat Hormuz.

Joint Maritime Information Center (JMIC), organisasi keamanan maritim yang dipimpin AS dan berpusat di Bahrain, menurunkan status ancaman bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz menjadi "moderat".

Lembaga tersebut sebelumnya mengategorikan situasi keamanan sebagai "kritis", atau tingkat ancaman tertinggi, pada 4 Juni 2026 lalu.

Risiko serangan dinilai menurun

Dalam peringatan terbarunya yang diterbitkan Selasa, JMIC menyatakan risiko serangan terhadap kapal masih ada, namun peluangnya dinilai lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

“Serangan mungkin terjadi tetapi tidak mungkin, dan risiko secara keseluruhan telah menurun setelah implementasi Nota Kesepahaman AS-Iran,” tulis JMIC dalam advis terbarunya.

Penurunan tingkat ancaman tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kembali aktivitas pelayaran dan perdagangan energi melalui jalur laut yang selama ini menjadi salah satu titik terpenting bagi distribusi minyak dunia.

IMO siapkan evakuasi lebih dari 11.000 pelaut

Sementara itu, Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani sektor pelayaran, mengumumkan rencana evakuasi bagi lebih dari 11.000 pelaut yang masih terjebak di kawasan Teluk Persia.

Dalam pernyataannya pada Selasa, IMO menyebut rencana tersebut mendapat dukungan dari Iran, Oman, AS, serta negara-negara Teluk lainnya.

Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan pihaknya telah memperoleh jaminan keamanan yang diperlukan untuk menjalankan operasi tersebut.

“Kami telah mengamankan jaminan keselamatan yang diperlukan dan telah memverifikasi secara menyeluruh kondisi untuk navigasi yang aman guna mendukung operasi ini,” kata Dominguez dalam sebuah pernyataan.

Rencana evakuasi tersebut dilakukan di tengah membaiknya kondisi keamanan pelayaran di kawasan setelah implementasi nota kesepahaman antara AS dan Iran yang membuka kembali akses pelayaran melalui Selat Hormuz.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah diminta perlu mengevaluasi kembali peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional . Hal itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta menjaga kompetitif sawit di tingkat global.

Permintaan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, dan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring. Menurut Mansuetus Darto, keberadaan DSI harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional.

Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang. "DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional," kata Mansuetus, Senin (22/6).

DSI Diminta Tak Kuasai Perdagangan Sawit, Fokus ke Pengawasan Digital



Lanjut dia mengatakan, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit. "Maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto.

Jika kehadirannya untuk mencegah under invoicing dan meningkatkan devisa negara , maka semestinya peraturan itu untuk memperkuat institusi yang ada seperti Bea Cukai atau memperkuat kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Surveyor untuk verifikasi dan kuantitas ekspor komoditas.

Mansuetus menegaskan, bahwa tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan status sustainability serta compliance pada standar keberlanjutan, memperkuat transparansi. "Dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada," tegasnya.

Senada dengan itu, Kobar Sembiring menilai bahwa evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan."

"Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.

Ia juga menambahkan bahwa dampak kebijakan tata niaga sawit tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. "Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat," tandanya.

Karena itu, tambah dia, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat. Keduanya menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional.

Namun menurut mereka, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri. “Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga."

"DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit,” tegas Mansuetus Darto.

“Kami juga meminta agar seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara transparan dan terbuka," tukasnya.

Menurut Sembiring, harus ada sistem perdagangan yang dapat diawasi publik, dapat diaudit dan menjamin bahwa DSI tidak mengambil insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional.

Keduanya menilai bahwa keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan.

Karena itu, evaluasi terhadap peran DSI menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat desa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen pada akhir perdagangan Senin (22/6/2026) waktu setempat atau Selasa (23/6/2026) pagi WIB.

Harga minyak dunia turun imbas kemajuan perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 2,67 dollar AS atau 3,31 persen menjadi 77,90 dollar AS per barrel. Sementara harga kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,78 dollar AS atau 2,32 persen menjadi 74,82 dollar AS per barrel.

Kontrak WTI yang lebih aktif untuk pengiriman Agustus juga melemah 1,99 dollar AS menjadi 73,86 dollar AS per barrel.

Sebelumnya, harga minyak sempat melonjak hingga 82,30 dollar AS per barrel pada awal perdagangan setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan melanjutkan perang dengan Iran dan Teheran mengumumkan kembali penutupan Selat Hormuz.

Namun sentimen pasar berubah setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan terdapat kemajuan dalam pembicaraan dengan Iran dan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz tetap terbuka.

Perundingan putaran pertama antara pejabat tinggi AS dan Iran di Swiss juga telah berakhir pada Senin.

Menurut mediator, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang disepakati pekan lalu untuk memperpanjang gencatan senjata yang telah berlangsung sejak April selama sedikitnya 60 hari.

Selain itu, pemerintah AS pada Senin juga mengizinkan kembali penjualan minyak Iran.

Lisensi umum yang diumumkan Departemen Keuangan AS memungkinkan penjualan minyak mentah serta produk petrokimia dan minyak bumi asal Iran hingga 21 Agustus 2026.

Meski demikian, Iran menegaskan tidak melakukan negosiasi terkait program nuklirnya dan tidak menerima komitmen baru dalam pembicaraan dengan AS di Swiss.

Di sisi lain, analis UBS Giovanni Staunovo menilai kembalinya ekspor minyak Iran akan menambah pasokan di pasar global.

"Iran telah kembali mengekspor minyaknya yang sebelumnya terhambat akibat blokade angkatan laut AS pada awal bulan ini. Pelepasan kembali barrel-barrel tersebut berarti tambahan pasokan bagi pasar," ujar Staunovo.

Data pelacakan kapal menunjukkan dua kapal tanker yang membawa hampir 2 juta barrel minyak berhasil melintasi Selat Hormuz pada Senin.

Hal ini menjadi indikasi bahwa aktivitas pelayaran mulai pulih setelah sempat melambat sehari sebelumnya akibat kekhawatiran terhadap keamanan jalur tersebut.

Meski pasokan minyak mulai pulih, sejumlah analis memperkirakan proses pemulihan produksi dan distribusi energi masih menghadapi tantangan.

Arab Saudi tercatat mengalami penurunan ekspor minyak mentah.

Berdasarkan data Joint Organizations Data Initiative (JODI), ekspor minyak negara tersebut turun menjadi 3,99 juta barrel per hari pada April dari 4,97 juta barrel per hari pada Maret.

Sementara itu, Irak berencana memulihkan produksi minyak secara bertahap hingga mencapai 4,2 juta hingga 4,3 juta barrel per hari.

Lembaga keuangan ANZ memperkirakan sekitar 2 juta hingga 3 juta barrel per hari pasokan minyak dapat kembali ke pasar dalam empat pekan pertama.

Namun, ANZ mengingatkan bahwa pemulihan penuh masih sulit dicapai dalam waktu dekat.

"Pemulihan awal akan lebih banyak didorong oleh logistik (pengiriman), bukan peningkatan produksi. Pemulihan selanjutnya akan bergantung pada perbaikan sektor hulu dan kilang. Pemulihan penuh kemungkinan tidak akan tercapai tahun ini," tulis ANZ dalam laporannya.

ANZ juga memperkirakan masih ada potensi kehilangan pasokan minyak sebesar 1 juta hingga 2 juta barrel per hari secara permanen atau semi permanen akibat dampak konflik dan gangguan infrastruktur energi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Irak mulai menyiapkan jalur ekspor minyak mentah dan nafta (cairan hidrokarbon) melalui Suriah sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz, yang sempat lumpuh akibat konflik Iran dan mengganggu distribusi energi global.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Irak untuk mendiversifikasi rute ekspor minyak, bahkan setelah konflik di Timur Tengah berakhir dan pelayaran di Selat Hormuz kembali normal.

Juru Bicara Kementerian Perminyakan Irak Saleem al-Rikabi mengatakan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan jalur ekspor melalui wilayah Suriah.

"Pemerintah Irak dan Kementerian Perminyakan sangat mementingkan diversifikasi rute ekspor minyak mentah, khususnya melalui wilayah Suriah," ujar Rikabi seperti dikutip dari Reuters, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, perusahaan pemasaran minyak milik negara, State Oil Marketing Organization (SOMO), terus berdiskusi dengan pemerintah Suriah untuk memperluas kerja sama ekspor melalui negara tersebut.

Sebelum konflik pecah, Irak mengekspor sekitar 3,6 juta barel minyak per hari, dengan sekitar 3,4 juta barel di antaranya dikirim melalui Terminal Basra di selatan yang bergantung pada jalur pelayaran Selat Hormuz.

Namun, penutupan efektif selat tersebut membuat ekspor minyak Irak terganggu dan kapasitas penyimpanan domestik mulai penuh. Kondisi itu mendorong Baghdad mencari jalur distribusi alternatif.

Sejak April lalu, Irak telah mengirim jutaan barel bahan bakar minyak menggunakan truk menuju Pelabuhan Baniyas di pesisir Mediterania, Suriah, untuk kemudian diekspor ke pasar internasional.

Kini, kerja sama itu diperluas dengan rencana ekspor minyak mentah dan nafta.

Pejabat Kementerian Energi Suriah mengatakan fasilitas di Pelabuhan Baniyas tengah ditingkatkan, termasuk penambahan dua area bongkar muat baru guna mengakomodasi pengiriman minyak dari Irak.

Sementara itu, Kepala Kantor Media Syrian Petroleum Company (SPC) Mohammed Al-Ahdab menyebut aktivitas bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan meski ada harapan Selat Hormuz segera kembali dibuka.

Menurut dua pejabat Kementerian Perminyakan Irak, ekspor minyak mentah melalui Suriah diperkirakan dapat dimulai pada awal Juli dengan volume awal sekitar 50.000 barel per hari setelah fasilitas pemuatan selesai disiapkan.

Selain itu, SOMO juga berencana membuka kantor operasional di Baniyas guna mendukung aktivitas ekspor tersebut.

Suriah Diuntungkan dari Biaya Transit

Bagi Suriah, kerja sama ini juga membuka peluang tambahan pendapatan melalui biaya transit pengiriman minyak Irak.

Di bawah pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa, Suriah tengah berupaya menghidupkan kembali sektor energi dan memperkuat integrasi dengan ekonomi regional setelah bertahun-tahun dilanda perang.

Meski demikian, jalur darat menuju Baniyas masih menghadapi sejumlah tantangan. Infrastruktur jalan yang rusak akibat konflik, antrean panjang truk tangki, hingga aksi protes warga di beberapa wilayah masih menjadi hambatan dalam distribusi minyak.

Dalam jangka panjang, Suriah juga berencana mengaktifkan kembali jaringan pipa minyak Irak-Suriah yang rusak akibat perang. Jika berhasil direhabilitasi, pipa tersebut diperkirakan mampu mengalirkan hingga 300.000 barel minyak per hari, jauh lebih besar dibanding kapasitas angkutan menggunakan truk.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Lalu lintas kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz diperkirakan tidak akan kembali sepenuhnya ke level sebelum konflik di Timur Tengah.

Analis Goldman Sachs memperkirakan arus minyak yang melalui jalur pelayaran strategis tersebut hanya akan pulih hingga sekitar 70 persen dari kondisi sebelum perang atau setara 13 juta barel per hari.

Pemulihan itu diperkirakan berlangsung secara bertahap dan baru tercapai pada akhir Juli 2026. Sementara itu, produksi minyak secara keseluruhan diperkirakan baru kembali normal pada Oktober 2026.

Goldman Sachs menyebutkan, perubahan pola perdagangan minyak selama konflik berpotensi menjadi permanen karena negara-negara produsen di kawasan Teluk telah mengembangkan jalur ekspor alternatif.

Arus minyak diperkirakan hanya pulih 70 persen

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Sebelum konflik, sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk bergantung pada jalur tersebut.

Namun, penutupan Selat Hormuz selama perang memaksa produsen minyak di kawasan untuk mencari rute lain agar ekspor tetap berjalan.

Goldman Sachs menilai perubahan tersebut dapat mengubah peta perdagangan minyak dalam jangka panjang.

Co-Head of Global Commodities Research Goldman Sachs Daan Struyven mengatakan, pasar minyak mengalami guncangan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Menghadapi guncangan pasokan minyak terbesar yang pernah ada, kita kehilangan sekitar 14 persen produksi global dari Timur Tengah," kata Struyven dalam podcast Goldman Sachs Exchanges yang direkam pada Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, harga minyak justru turun dari lebih dari 120 dollar AS per barrel menjadi di kisaran 80 dollar AS.

Menurut Struyven, pasar memperkirakan pasokan minyak dari Timur Tengah akan pulih secara bertahap.

Selain itu, negara-negara di luar kawasan juga menunjukkan kemampuan beradaptasi yang cukup besar, termasuk melalui penurunan permintaan minyak global sekitar 5 persen dan peningkatan pasokan dari wilayah lain.

Ia menjelaskan, ekspor minyak dari kawasan Teluk sebenarnya dapat kembali ke tingkat normal meskipun lalu lintas di Selat Hormuz hanya pulih sekitar 70 persen.

Hal itu dimungkinkan karena selama konflik, produsen minyak mengalihkan sebagian ekspor melalui jaringan pipa.

"Agar ekspor dari kawasan ini kembali normal sepenuhnya, arus melalui selat harus kembali ke sekitar 70 persen dari tingkat normal karena kita telah melihat banyak pengalihan melalui jalur pipa khususnya," ujar Struyven.

Ia mengatakan, faktor utama yang akan menentukan pemulihan lalu lintas kapal di Selat Hormuz adalah sikap Iran.

"Saya rasa pertanyaan kuncinya adalah, apakah ada kemauan di Iran untuk melihat peningkatan aliran dana?" kata dia.

AS dan Iran capai kesepakatan damai awal

Prospek pemulihan lalu lintas di Selat Hormuz menguat setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan damai awal.

Pada Rabu (17/6/2026), presiden kedua negara menandatangani dokumen fisik kesepakatan pendahuluan yang mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi dibukanya kembali Selat Hormuz.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran akan membuka kembali jalur pelayaran itu.

Sebagai gantinya, AS akan mencabut seluruh sanksi terhadap Teheran, termasuk sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, AS juga berkomitmen mengucurkan dana sebesar 300 miliar dollar AS untuk membantu rekonstruksi Iran, di samping sejumlah komitmen lain yang disepakati kedua negara.

Meski demikian, Goldman Sachs menilai ketidakpastian masih tinggi.

"Namun secara keseluruhan masih cenderung ke arah positif, karena belum tentu selat itu akan terbuka sepenuhnya. Belum tentu, bahkan jika terbuka sepenuhnya, selat itu akan tetap terbuka," tutur Struyven.

Aktivitas kapal tanker mulai meningkat

Berdasarkan laporan terbaru, aktivitas kapal tanker di Selat Hormuz mulai meningkat meskipun masih jauh di bawah level sebelum perang.

Bloomberg melaporkan, arus minyak yang dapat terpantau secara langsung di Selat Hormuz mencapai sekitar 1,3 juta barrel per hari.

Selain itu, terdapat tambahan sekitar 1,6 juta barrel per hari yang dikirim dari Teluk Oman menggunakan kapal-kapal yang mematikan perangkat geolokasi mereka untuk menghindari deteksi militer Iran.

Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan minyak mulai pulih, tetapi sebagian aktivitas masih berlangsung secara terbatas.

Di sisi lain, negara-negara produsen juga mulai terbiasa menggunakan jalur ekspor alternatif yang dinilai lebih aman dari risiko geopolitik di Selat Hormuz.

Arab Saudi maksimalkan jaringan pipa

Arab Saudi menjadi salah satu negara yang paling agresif mengalihkan jalur ekspor minyak selama penutupan Selat Hormuz.

Negara tersebut meningkatkan aliran minyak melalui East-West Pipeline yang menghubungkan ladang minyak di bagian timur dengan pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Saat ini, aliran minyak melalui jaringan pipa tersebut rata-rata mencapai sekitar 7,5 juta barel per hari.

Pemanfaatan pipa ini memungkinkan Arab Saudi tetap mengekspor minyak tanpa harus melalui Selat Hormuz.

Strategi serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain di kawasan.

Uni Emirat Arab (UEA) telah keluar dari OPEC dan berencana meningkatkan kapasitas produksi serta ekspor minyak.

UEA juga menyiapkan pembangunan jaringan pipa baru yang ditargetkan selesai tahun depan sehingga dapat mengekspor minyak tanpa melewati Selat Hormuz.

Sementara itu, Irak mempertimbangkan peningkatan signifikan aliran minyak melalui jaringan pipa menuju Turki untuk memperluas pilihan jalur ekspor.

Risiko harga minyak masih tinggi

Meski memperkirakan pemulihan bertahap, Goldman Sachs menilai risiko terhadap pasokan minyak global masih cukup besar.

Struyven mengatakan terdapat skenario di mana ekspor minyak dari Teluk pulih lebih lambat dan Selat Hormuz tidak pernah sepenuhnya dibuka kembali.

"Kami menjabarkan skenario kenaikan harga di mana ekspor dari Teluk hanya pulih secara bertahap dan Selat Hormuz tidak pernah sepenuhnya dibuka kembali," sebut dia.

Dalam kondisi tersebut, Goldman Sachs memperkirakan harga minyak Brent dapat menembus 130 dollar AS per barel pada akhir tahun.

Namun, seiring bertambahnya kapasitas jaringan pipa dan kemampuan pasar menyesuaikan diri, gangguan pasokan diperkirakan akan lebih mudah dikelola.

Struyven menilai konflik tersebut menunjukkan dunia kemungkinan akan menghadapi gangguan pasokan komoditas yang lebih sering di tengah fragmentasi geopolitik global.

"Masa depan mungkin akan ditandai dengan gangguan pasokan yang lebih sering dan besar di dunia yang sangat terfragmentasi, di mana AS dan China bersaing untuk kekuasaan geopolitik, dominasi AI, dan dominasi komoditas," ujar dia.

"Namun, ini juga bisa menjadi dunia di mana kita akan terkejut dengan kemampuan untuk mengatasi gangguan pasokan tersebut," sebut dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

LONDON, KOMPAS.com – Tiga kapal tanker raksasa berbendera Arab Saudi mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Pergerakan kapal-kapal tersebut menjadi salah satu sinyal awal aktivitas pengiriman minyak di jalur pelayaran paling vital dunia itu perlahan mulai pulih.

Dikutip dari CNBC, Kamis (18/6/2026), data perusahaan intelijen perdagangan global Kpler menunjukkan, tiga kapal tanker milik Arab Saudi yang mengangkut total 6 juta barrel minyak mentah telah melintasi Selat Hormuz.

Ketiga kapal itu adalah very large crude carrier (VLCC) atau kapal tanker berkapasitas sangat besar yang masing-masing dapat membawa hingga sekitar 2 juta barrel minyak.

Meski demikian, lalu lintas kapal di Selat Hormuz belum sepenuhnya kembali normal.

Pelaku industri pelayaran dan asuransi masih bersikap hati-hati sambil menunggu kepastian keamanan dan implementasi kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Kapal tanker Arab Saudi mulai bergerak

Kapal tanker Arab Saudi tersebut kembali menyalakan transponder atau alat pelacak posisinya di Teluk Oman pada Kamis, setelah lebih dari dua bulan menyembunyikan lokasi pelayaran mereka.

Langkah ini dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani kesepakatan yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz.

Kapal tanker Shaden diketahui berlayar menuju Kiire, Jepang, sedangkan Awtad bergerak ke Ulsan, Korea Selatan. Sementara itu, tujuan akhir kapal Jaham belum diketahui.

Direktur Riset Komoditas Kpler Matt Smith mengatakan, aktivitas kapal memang mulai bergerak, tetapi belum menunjukkan lonjakan signifikan.

"Pintu belum terbuka, belum ada eksodus massal," kata Smith.

Menurut dia, perusahaan pelayaran masih tampak ragu untuk kembali melintasi Selat Hormuz secara masif.

Sebelum konflik Iran pecah, lebih dari 100 kapal, termasuk puluhan kapal tanker, melintasi Selat Hormuz setiap hari.

Namun selama perang berlangsung, banyak kapal menghindari jalur tersebut karena risiko keamanan yang tinggi.

Arab Saudi sebelumnya mengalihkan ekspor minyak

Laporan Reuters menyebutkan, keberangkatan tiga kapal tanker Saudi itu menjadi yang terbanyak dalam beberapa pekan terakhir.

Selama konflik berlangsung, Arab Saudi sebagai produsen terbesar di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) lebih banyak menggunakan terminal minyak Yanbu di Laut Merah untuk mengekspor minyak.

Strategi tersebut dilakukan karena Selat Hormuz praktis tidak dapat digunakan secara normal selama perang, sehingga ratusan juta barel minyak tertahan di pelabuhan-pelabuhan kawasan Teluk.

Perusahaan pelayaran Arab Saudi, Bahri, yang mengelola ketiga kapal tanker tersebut belum memberikan komentar terkait perkembangan terbaru.

Selain tiga kapal tanker Saudi, aktivitas pengapalan minyak juga mulai terlihat di luar Selat Hormuz.

Data pelacakan kapal Kpler menunjukkan, tiga kapal tanker lain tengah memuat minyak di sekitar pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), yang berada di luar Selat Hormuz.

Dua di antaranya bahkan sudah berlayar menuju Eropa membawa muatan minyak mentah.

Fujairah sebelumnya juga sempat menjadi sasaran serangan Iran selama perang yang dimulai pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel menyerang Iran.

Kapal LNG Qatar dan tanker lain ikut melintas

Selain kapal tanker Saudi, sejumlah kapal lain juga mulai kembali melintasi Selat Hormuz.

Data LSEG menunjukkan, kapal tanker Aframax berbendera Hong Kong, Tong Lin Wan, berhasil melintasi selat tersebut pada Kamis.

Kapal itu sebelumnya memuat nafta dari kilang Ruwais di Abu Dhabi pada awal Maret dan bertahan di kawasan Teluk selama berbulan-bulan.

Sementara itu, kapal pengangkut gas alam cair (LNG) Mraikh yang dikendalikan QatarEnergy juga tercatat melintasi Selat Hormuz pada hari yang sama.

Berdasarkan data Kpler dan LSEG, kapal tersebut mengangkut LNG dari Ras Laffan pada 12-13 Juni dan dijadwalkan mengirimkan muatannya ke Port Qasim, Pakistan, pada 18 Juni 2026.

Selain itu, kapal tanker berukuran medium-range Ye Chi juga terlihat berlayar melewati Pulau Larak milik Iran. Namun, kapal itu kemudian berhenti di kawasan Selat Hormuz.

Tong Lin Wan dan Ye Chi diketahui dikelola oleh perusahaan pelayaran China, COSCO Shipping Energy Transportation.

Iran mulai mengirim kapal keluar Teluk Oman

CNBC melaporkan, sedikitnya lima kapal Iran telah melintasi garis blokade AS sejak 16 Juni 2026.

Tiga di antaranya merupakan kapal tanker minyak milik negara yang berhasil keluar dari Teluk Oman.

Kesepakatan antara AS dan Iran juga membuka peluang baru bagi ekspor minyak Iran.

Seorang pejabat senior AS mengatakan, Washington akan mengizinkan Iran segera kembali menjual minyak dan bahan bakar berdasarkan nota kesepahaman (MOU) yang disepakati kedua negara.

Namun, rincian teknis terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut masih terus dibahas.

Trump bahkan mengingatkan AS dapat kembali melakukan serangan dan membunuh pejabat Iran apabila Teheran tidak mematuhi isi kesepakatan.

Industri pelayaran masih berhati-hati

Meski sejumlah kapal mulai bergerak, pelaku industri pelayaran dan asuransi menilai situasi di Selat Hormuz masih jauh dari normal.

Asosiasi pemilik kapal tanker independen dunia, INTERTANKO, menyatakan industri membutuhkan kejelasan mengenai keamanan navigasi sebelum arus kapal benar-benar pulih.

INTERTANKO meminta proses pembersihan ranjau laut segera dilakukan dan wilayah yang masih berbahaya diumumkan secara terbuka.

Selain itu, kapal-kapal juga perlu mendapat jaminan bahwa mereka tidak lagi menjadi target serangan.

"Tentu saja, beberapa kapal akan mulai bergerak. Itu wajar," kata Managing Director INTERTANKO Tim Wilkins.

Wilkins menambahkan, pergerakan awal kapal merupakan hal yang wajar setelah tercapainya kesepakatan damai, tetapi industri masih membutuhkan kepastian keamanan yang lebih kuat.

Kehati-hatian serupa juga disampaikan Chief Executive Officer Lloyd’s Market Association Sheila Cameron.

Menurut Cameron, selain ancaman ranjau, pelaku industri masih membutuhkan kejelasan terkait sanksi, aturan antiterorisme, hingga pembayaran biaya pelayaran.

"Jalan menuju pemulihan di Teluk akan panjang dan rumit," tutur Cameron.

Ia menilai, butuh waktu berbulan-bulan hingga aktivitas pelayaran internasional kembali normal karena posisi kapal yang terlanjur berpindah dan rantai pasok global yang sudah mengalami gangguan selama perang.

"Dibutuhkan waktu berbulan-bulan agar keadaan normal kembali ke pelayaran internasional, mengingat kapal-kapal berada di tempat yang salah dan rantai pasokan terganggu," ujar Cameron.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar minyak dunia berpotensi menghadapi kelebihan pasokan (overhang) yang signifikan pada 2027 apabila konflik Iran berhasil diakhiri secara permanen dan pasokan minyak global kembali pulih.

International Energy Agency (IEA) dalam laporan bulanannya Yang dikutip dari CNBC International, Kamis (18/6/2026), memangkas proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global pada 2026 menjadi hanya 1,1 juta barel per hari (barrels per day/bpd) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih rendah 700.000 bpd dibandingkan proyeksi bulan lalu.

Penurunan proyeksi itu dilakukan setelah pengiriman minyak global anjlok hingga 5 juta bpd pada kuartal II/2026 akibat gangguan pasokan yang dipicu perang Iran.

Di sisi lain, pasokan minyak global turun menjadi 94,5 juta bpd pada Mei 2026 atau berkurang 600.000 bpd dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat produksi minyak global menyusut menjadi 13,6 juta bpd, jauh di bawah level sebelum konflik.

IEA memperkirakan pasokan minyak dunia akan turun 3,9 juta bpd secara tahunan pada 2026 menjadi 102,4 juta bpd. Namun, produksi diproyeksikan melonjak kembali menjadi 110,3 juta bpd pada 2027.

Menurut IEA, melemahnya permintaan minyak tidak hanya disebabkan oleh gangguan pasokan, tetapi juga kombinasi harga bahan bakar yang tinggi dan kelangkaan produk hasil kilang. Kondisi tersebut menunjukkan dampak konflik telah meluas melampaui sekadar guncangan pasokan.

Meski demikian, IEA menilai pasokan minyak global berpotensi meningkat sekitar 8 juta bpd hingga mendekati 110 juta bpd. Kenaikan tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemulihan permintaan minyak dunia yang diperkirakan hanya bertambah sekitar 2 juta bpd menjadi 105,3 juta bpd pada 2027.

“Proyeksi awal keseimbangan pasar pada 2027 menunjukkan potensi kelebihan pasokan yang signifikan pada tahun depan,” tulis IEA dalam laporannya.

Laporan tersebut dirilis di tengah perhatian pelaku pasar terhadap dampak kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, termasuk kemungkinan dibukanya kembali Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran energi strategis dunia.

Harga minyak dunia juga terus melemah menjelang penandatanganan kesepakatan AS-Iran di Jenewa pada Jumat (19/6/2026). Sentimen pasar turut dipengaruhi oleh keberhasilan tiga kapal tanker Iran yang mengangkut hampir 5 juta barel minyak mentah melewati blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz.

Pada perdagangan Rabu, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan global turun 0,7% ke level US$78,44 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli melemah hampir 1,1% menjadi US$75,18 per barel.

IEA menilai apabila kesepakatan AS-Iran dapat bertahan dalam jangka panjang, ekspor dan produksi minyak dari kawasan Teluk akan pulih secara bertahap.

“Jika kesepakatan ini bertahan, ekspor dan produksi dari kawasan Teluk diperkirakan akan pulih secara bertahap, terutama karena ekspor minyak Iran dapat kembali berjalan penuh setelah blokade AS dicabut,” tulis IEA.

Singapura (ANTARA) - Ekspor domestik non-minyak (NODX) Singapura melonjak 38,4 persen secara tahunan pada Mei, meningkat dari kenaikan 24,4 persen pada April, sebagian besar didorong oleh permintaan kuat untuk barang elektronik yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI), menurut data resmi Rabu.

NODX sektor elektronik melonjak 94,8 persen pada Mei, didukung oleh kuatnya permintaan yang berkaitan dengan AI, demikian menurut Enterprise Singapore dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, NODX sektor nonelektronik juga naik 17,7 persen.

Selama periode Januari-Mei, NODX tumbuh 18,1 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, reekspor nonminyak (non-oil re-exports/NORX) meningkat 33,6 persen pada Mei, melanjutkan pertumbuhan 29,6 persen yang tercatat pada April. Kenaikan ini dipimpin oleh NORX sektor elektronik yang melonjak 47,5 persen, sedangkan NORX sektor nonelektronik naik 14,4 persen.

Total perdagangan barang Singapura tumbuh 39,7 persen pada Mei, menyusul kenaikan 33 persen pada April, seiring dengan peningkatan yang tercatat pada sektor ekspor maupun impor.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Jumat (12/6/2026) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington dan Teheran telah mencapai kerangka kesepakatan. Hal ini memicu harapan bahwa konflik di Kawasan Teluk mendekati akhir.

Mengutip CNBC International, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli turun 1,65% menjadi US$86,26 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Agustus terkoreksi 1,55% menjadi US$88,98 per barel pada perdagangan awal sesi Asia.

Berbicara di Oval Office, Trump mengatakan dirinya memperkirakan kesepakatan akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Dia juga menyebut bahwa lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz akan kembali normal setelah perjanjian tersebut difinalisasi.

Sebelumnya, Trump mengungkapkan telah membatalkan rencana serangan militer terbaru AS terhadap Iran. Menurutnya, proses negosiasi dengan Teheran telah mencapai tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan memperoleh persetujuan.

Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh pihak Iran. Media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, Fars, melaporkan melalui Telegram bahwa Teheran belum menyetujui rancangan awal nota kesepahaman dengan Washington.

Dalam laporan lanjutan, Fars menilai pernyataan Trump sebagai langkah mundur dari ancaman militernya sebelumnya. Media tersebut menyebut Trump tidak menawarkan unsur baru selain proposal yang sebelumnya telah diajukan Iran.

“Faktanya, hingga saat ini Iran belum memberikan tanggapan akhir, dan justru AS yang kembali pada tuntutan sebelumnya,” tulis Fars dalam laporan yang diterjemahkan.

Meski demikian, media tersebut menyebut masih terdapat peluang untuk meninjau kembali naskah yang diusulkan Iran mengingat AS disebut telah menerima draf tersebut.

Di sisi lain, analis BMO Capital Markets menilai harga minyak tetap relatif terkendali meskipun terjadi kembali aksi saling serang antara AS dan Iran.

Menurut mereka, upaya diplomatik yang masih berlangsung, tersedianya jalur pelayaran alternatif di sekitar Selat Hormuz, serta penurunan tajam impor minyak mentah China turut meredam risiko geopolitik terhadap pasar energi.

Senada, Citigroup dalam catatannya pada Jumat menyebut penurunan signifikan impor minyak mentah China sejak pecahnya konflik Timur Tengah telah membantu menahan kenaikan harga minyak dan mengurangi kekhawatiran terjadinya perebutan pasokan global.

Citigroup memperkirakan China masih dapat mempertahankan impor minyak di kisaran 8,7 juta barel per hari tanpa menguras persediaan secara signifikan. Kondisi itu menunjukkan bahwa permintaan dari China kemungkinan belum akan menjadi pendorong utama kenaikan harga minyak dalam waktu dekat.

Amerika Serikat (AS) resmi menjadi eksportir minyak terbesar dunia, menggeser dominasi Arab Saudi dan Rusia yang selama puluhan tahun menjadi pemain utama pasar energi global.

Data perusahaan pelacak kapal Vortexa menunjukkan ekspor minyak mentah dan bahan bakar AS mencapai sekitar 10,5 juta barel per hari (bph) pada Mei 2026. Angka tersebut menempatkan AS sebagai eksportir minyak terbesar dunia selama tiga bulan berturut-turut.

Sebagai perbandingan, ekspor minyak Rusia pada periode yang sama tercatat sekitar 7 juta bph, sementara Arab Saudi hanya mencapai 5,9 juta bph.

Pencapaian tersebut menandai perubahan besar bagi AS yang selama beberapa dekade bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah. Negeri Paman Sam bahkan pernah menjadi korban embargo minyak negara-negara Arab pada 1973 sebagai respons atas dukungannya kepada Israel.

Perubahan mulai terjadi setelah 2010 ketika produksi minyak dan gas serpih (shale oil and gas) AS melonjak tajam. Lonjakan produksi tersebut membuat AS lebih dulu menjadi produsen gas terbesar dunia sebelum akhirnya menjadi produsen minyak terbesar.

Posisi AS sebagai eksportir minyak terbesar semakin menguat setelah perang AS-Iran mengganggu ekspor minyak Arab Saudi sejak Februari 2026. Di saat bersamaan, ekspor Rusia juga tertekan akibat serangan drone Ukraina dan sanksi Washington terkait perang di Ukraina.

"Washington memiliki alat baru yang sebelumnya tidak mereka sadari sebelum perang Iran, yaitu ekspor energi," kata Kepala Kebijakan Kpler Michelle Brouhard pada Kamis, (11/6) dikutip dari Reuters.

Pada 2025, Arab Saudi masih mengekspor sekitar 8,1 juta bph minyak, lebih tinggi dibandingkan AS yang berada di level 6,6 juta bph. Namun situasi berubah drastis tahun ini setelah gangguan pasokan dari Timur Tengah dan Rusia membuat ekspor AS melesat.

tyo

Dominasi baru AS dinilai berpotensi mengurangi pengaruh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam menentukan arah pasar minyak global.

Selain kekuatan militer dan dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional, posisi sebagai eksportir minyak terbesar memberi Washington instrumen baru dalam hubungan diplomatik dengan negara sekutu maupun rivalnya.

"Anda bisa melihat sekarang pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat terhadap sejumlah negara karena mereka bergantung pada pasokan minyak dan gas dari AS," ujar Brouhard.

Data Reuters menunjukkan Eropa menjadi tujuan utama ekspor minyak AS dengan porsi sekitar 47 persen sepanjang tahun ini, naik dibandingkan 37 persen pada 2021.

Negara-negara Asia yang selama ini mengandalkan minyak Timur Tengah juga mulai meningkatkan impor dari AS. Kawasan tersebut menyerap sekitar 46 persen ekspor minyak AS pada Mei 2026, meningkat dari sekitar 37 persen pada tahun lalu.

Dari sisi produksi, output minyak dan cairan energi AS hampir tiga kali lipat sejak 2000 menjadi sekitar 22 juta bph. Sebaliknya, produksi Arab Saudi cenderung bergerak di kisaran 10 juta hingga 12 juta bph mengikuti kuota OPEC, sedangkan produksi Rusia stagnan di bawah 10 juta bph dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti Baker Institute for Public Policy Kenneth Medlock III mengatakan dominasi minyak AS berbeda dengan Arab Saudi maupun Rusia karena didorong keputusan perusahaan swasta, bukan kebijakan negara.

"Ini mirip dengan peran yang selama ini dimainkan OPEC dan Arab Saudi melalui kapasitas produksi cadangan, tetapi lebih merupakan mekanisme pasar daripada instrumen strategis," ujar Medlock.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kelompok negara produsen minyak OPEC+ kembali menyepakati kenaikan target produksi minyak pada Minggu (7/6/2026).

Keputusan ini menjadi kenaikan keempat secara berturut-turut dalam empat bulan terakhir, melanjutkan langkah organisasi tersebut untuk secara bertahap mengembalikan pasokan yang sebelumnya dipangkas.

Namun, di tengah keputusan tersebut, pasar minyak dunia masih menghadapi situasi yang tidak biasa.

Meski target produksi terus dinaikkan, pasokan minyak global tetap berada dalam kondisi ketat akibat terganggunya arus distribusi minyak melalui Selat Hormuz yang dipicu konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Kondisi tersebut membuat pasar energi dunia menghadapi paradoks. Di satu sisi, OPEC+ berupaya menambah pasokan melalui kenaikan kuota produksi.

Di sisi lain, gangguan distribusi membuat tambahan produksi tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan pasar.

OPEC+ kembali tambah target produksi minyak

Dikutip dari laman resmi OPEC, dalam pertemuan yang digelar pada Minggu, tujuh anggota inti OPEC+ menyetujui kenaikan target produksi sebesar 188.000 barel per hari (bph) mulai Juli 2026.

Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi OPEC. Besaran kenaikan ini sama dengan kenaikan yang diberlakukan pada Juni lalu.

Sebelumnya, kelompok yang terdiri atas negara-negara anggota OPEC dan produsen sekutunya, termasuk Rusia, telah meningkatkan kuota produksi sejak April 2026.

Secara keseluruhan, tujuh anggota inti OPEC+ telah menaikkan target produksi hampir 600.000 bph selama periode April hingga Juni 2026.

Kenaikan pada Juli melanjutkan upaya kelompok tersebut untuk secara bertahap membatalkan kebijakan pemangkasan produksi yang disepakati pada 2023.

Dalam pernyataan resminya, OPEC menyebut keputusan tersebut diambil setelah meninjau kondisi pasar global dan prospek ekonomi dunia yang dinilai masih mendukung kebutuhan pasokan minyak tambahan.

Tujuh negara yang terlibat dalam keputusan kenaikan produksi tersebut adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, Rusia, dan Oman.

Produksi aktual justru menurun

Meski target produksi terus meningkat, kondisi di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda.

Menurut data OPEC yang dikutip CNBC, produksi aktual kelompok tersebut justru mengalami penurunan tajam dalam beberapa bulan terakhir akibat terganggunya ekspor minyak dari negara-negara Teluk.

Produksi minyak OPEC+ tercatat rata-rata sebesar 33,19 juta bph pada April 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan produksi pada Februari yang mencapai 42,77 juta bph.

Penurunan ini terjadi karena perang antara AS dan Iran telah mengganggu aliran minyak melalui Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia.

Gangguan tersebut membuat sejumlah anggota utama OPEC+, termasuk Arab Saudi, tidak mampu memasok kebutuhan pelanggan secara penuh sejak akhir Februari 2026.

Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai krisis pasokan terbesar yang pernah terjadi di pasar minyak global.

Selain dampak konflik geopolitik, OPEC+ juga menghadapi tantangan internal setelah Uni Emirat Arab memutuskan keluar dari OPEC setelah hampir 60 tahun menjadi anggota.

Kepergian Uni Emirat Arab dari OPEC menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi perhitungan kuota produksi kelompok tersebut.

Karena keluarnya negara tersebut mulai 1 Mei 2026, kenaikan target produksi Juni dan Juli disesuaikan menjadi 188.000 bph dari sebelumnya 206.000 bph yang diterapkan pada April dan Mei.

Tambahan produksi belum menjawab kekhawatiran pasar

Meski OPEC+ berupaya meningkatkan produksi, sejumlah analis menilai tambahan kuota tersebut belum cukup untuk mengubah kondisi pasar selama gangguan distribusi minyak masih berlangsung.

Jorge Leon, analis Rystad Energy sekaligus mantan pejabat OPEC, mengatakan bahwa dampak kenaikan produksi OPEC+ akan sangat terbatas selama Selat Hormuz masih belum berfungsi normal.

“Peningkatan produksi OPEC+ tidak berarti banyak selama Selat Hormuz tetap tertutup,” kata Leon, dikutip dari CNBC.

Menurut dia, hambatan utama saat ini bukan terletak pada kemampuan negara-negara produsen menghasilkan minyak, melainkan pada kemampuan menyalurkan minyak tersebut ke pasar internasional.

Leon juga mengingatkan bahwa kondisi pasar dapat berubah secara cepat apabila jalur distribusi kembali dibuka.

“Ketika Selat Hormuz dibuka kembali, pasar dapat dengan cepat beralih dari kekhawatiran akan kekurangan menjadi kekhawatiran akan kelebihan pasokan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa sensitifnya pasar minyak terhadap perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Selama jalur distribusi utama masih terganggu, pasar cenderung lebih fokus pada risiko kekurangan pasokan dibandingkan tambahan produksi yang diumumkan OPEC+.

Namun apabila hambatan distribusi berakhir, pasar berpotensi beralih menghadapi risiko kelebihan pasokan karena produksi yang telah meningkat secara bertahap selama beberapa bulan terakhir.

Harga minyak dunia masih bertahan tinggi

Ketidakpastian pasokan membuat harga minyak dunia masih berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan sebelum konflik berlangsung.

Pada Jumat (5/6/2026), harga minyak memang mengalami penurunan karena pelaku pasar mulai meyakini kemungkinan terjadinya eskalasi baru antara AS dan Iran semakin kecil.

Meski demikian, harga minyak masih jauh di atas posisi sebelum perang pecah.

Harga minyak mentah Brent ditutup pada level 93,09 dollar AS per barrel, turun 1,94 dollar AS atau 2,04 persen.

Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup pada level 90,54 dollar AS per barrel setelah turun 2,50 dollar AS atau 2,69 persen.

Pada Senin pukul 09.00 WIB, harga minyak mentah Brent kembali naik dan berada di level 95,91 dollar AS per barrel. Adapun harga minyak mentah WTI berada di level 93,32 dollar AS per barrel.

Sebagai perbandingan, harga minyak dunia berada di kisaran 72 dollar AS per barrel sebelum konflik antara Amerika Serikat dan Iran dimulai.

Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa pasar masih memberikan premi risiko yang cukup besar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah.

OPEC+ hampir menuntaskan pengembalian pemangkasan produksi

Keputusan menaikkan target produksi juga menjadi bagian dari strategi OPEC+ untuk mengembalikan produksi yang sebelumnya dipangkas.

Pada 2023, kelompok tersebut menyepakati pengurangan produksi sebesar 1,65 juta barel per hari sebagai upaya menjaga keseimbangan pasar.

Kini, OPEC+ secara bertahap mulai membatalkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan perhitungan Reuters, setelah kenaikan produksi Juli diberlakukan, tujuh negara inti OPEC+ masih memiliki sekitar 567.000 bph dari pemangkasan produksi awal yang belum dikembalikan ke pasar.

Apabila kelompok tersebut mempertahankan pola kenaikan sekitar 188.000 bph pada Agustus dan September, maka seluruh pemangkasan produksi yang disepakati pada 2023 berpotensi selesai dikembalikan pada akhir September 2026.

Artinya, OPEC+ semakin dekat dengan fase baru setelah lebih dari tiga tahun menjalankan berbagai kebijakan pembatasan produksi untuk menopang harga minyak dunia.

Kebijakan OPEC+ secara keseluruhan tidak berubah

Selain pertemuan tujuh anggota inti, OPEC+ juga menggelar pertemuan terpisah yang melibatkan seluruh negara anggota organisasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, para menteri energi tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan produksi kelompok yang berlaku hingga akhir 2026.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa OPEC+ masih mempertahankan kerangka kebijakan produksi jangka menengah yang telah disepakati sebelumnya.

Di saat yang sama, organisasi tersebut juga melanjutkan proses peninjauan kapasitas produksi minyak masing-masing negara anggota.

Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan baseline produksi untuk tahun 2027, yang nantinya digunakan sebagai acuan penetapan kuota produksi setiap negara.

Dalam pernyataannya, OPEC+ menegaskan pentingnya penyelesaian proses penilaian kapasitas produksi tersebut.

Hasil kajian akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah kebijakan pasokan minyak kelompok itu setelah 2026.

Sementara proses tersebut berlangsung, pasar minyak global masih akan mencermati dua faktor utama yang memengaruhi keseimbangan pasokan, yakni kemampuan OPEC+ mengembalikan produksi yang sempat dipangkas dan perkembangan situasi geopolitik yang memengaruhi arus distribusi minyak dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang