Bisnis.com, JAKARTA – Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terpantau meningkat dalam setahun terakhir, sementara itu kepemilikan investor nonresiden berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh bank domestik meningkat dari 18,37% pada 8 April 2025 menjadi 23,58% pada 8 April 2026. Kenaikan itu sebesar naik 5,21 poin persentase.

Di sisi lain pada saat bersamaan, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa porsi asing yang berkurang di pasar SBN juga mencerminkan penurunan risiko dari sisi eksternal. Namun, ada risiko lain yang terkonsentrasi di internal alias dalam negeri. Rizal memaparkan, jika eksposur bank ke SBN makin besar maka keterkaitan antara risiko fiskal dan perbankan ikut menguat.

Dia mencontohkan, jika terjadi tekanan pada APBN seperti adanya kenaikan yield atau kebutuhan pembiayaan yang meningkat maka dampaknya tidak lagi tersebar secara global, melainkan langsung terasa di dalam sistem keuangan domestik.

"Dengan demikian, situasi ini bukan sekadar cerita 'asing keluar, domestik masuk'.' Ini adalah sinyal bahwa struktur pembiayaan kita sedang bergeser. Dalam jangka pendek memang menambah stabilitas, tetapi kalau tidak dijaga keseimbangannya, berpotensi menekan fungsi intermediasi perbankan dan mengurangi efektivitas dorongan pertumbuhan ekonomi," ungkap Rizal kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Tak sampai situ, muncul risiko crowding out alias perbankan lebih memilih menempatkan likuiditasnya untuk membeli SBN daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Singkatnya, pembiayaan swasta atau sektor riil berpotensi melambat.

Bahkan, tanda-tandanya mulai terlihat: pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya (9,96%) sekaligus menjadi perlambatan pertama usai tren kenaikan pertumbuhan dalam tiga bulan sebelumnya.

Rizal menjelaskan tanda-tanda crowding out tersebut memang belum mengkhawatirkan. Hanya saja, dia memperingatkan otoritas: jika tren ini berlanjut maka transmisi kebijakan ekonomi menjadi timpang.

Di satu sisi, pemerintah agresif belanja untuk mendorong pertumbuhan ketika SBN tetap laku di pasar. Di sisi lain, pada saat yang sama, perbankan tidak sepenuhnya menerjemahkan likuiditasnya menjadi kredit produktif karena fokus membeli SBN yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN.

"Akibatnya, multiplier effect [efek pengganda] ke sektor riil menjadi terbatas. Dalam jangka menengah, ini bisa menahan akselerasi pertumbuhan, karena mesin utamanya, yakni konsumsi dan investasi berbasis kredit, tidak bekerja optimal," jelas pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.