Bisnis.com, JAKARTA – Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terpantau meningkat dalam setahun terakhir, sementara itu kepemilikan investor nonresiden berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh bank domestik meningkat dari 18,37% pada 8 April 2025 menjadi 23,58% pada 8 April 2026. Kenaikan itu sebesar naik 5,21 poin persentase.

Di sisi lain pada saat bersamaan, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa porsi asing yang berkurang di pasar SBN juga mencerminkan penurunan risiko dari sisi eksternal. Namun, ada risiko lain yang terkonsentrasi di internal alias dalam negeri. Rizal memaparkan, jika eksposur bank ke SBN makin besar maka keterkaitan antara risiko fiskal dan perbankan ikut menguat.

Dia mencontohkan, jika terjadi tekanan pada APBN seperti adanya kenaikan yield atau kebutuhan pembiayaan yang meningkat maka dampaknya tidak lagi tersebar secara global, melainkan langsung terasa di dalam sistem keuangan domestik.

"Dengan demikian, situasi ini bukan sekadar cerita 'asing keluar, domestik masuk'.' Ini adalah sinyal bahwa struktur pembiayaan kita sedang bergeser. Dalam jangka pendek memang menambah stabilitas, tetapi kalau tidak dijaga keseimbangannya, berpotensi menekan fungsi intermediasi perbankan dan mengurangi efektivitas dorongan pertumbuhan ekonomi," ungkap Rizal kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Tak sampai situ, muncul risiko crowding out alias perbankan lebih memilih menempatkan likuiditasnya untuk membeli SBN daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Singkatnya, pembiayaan swasta atau sektor riil berpotensi melambat.

Bahkan, tanda-tandanya mulai terlihat: pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya (9,96%) sekaligus menjadi perlambatan pertama usai tren kenaikan pertumbuhan dalam tiga bulan sebelumnya.

Rizal menjelaskan tanda-tanda crowding out tersebut memang belum mengkhawatirkan. Hanya saja, dia memperingatkan otoritas: jika tren ini berlanjut maka transmisi kebijakan ekonomi menjadi timpang.

Di satu sisi, pemerintah agresif belanja untuk mendorong pertumbuhan ketika SBN tetap laku di pasar. Di sisi lain, pada saat yang sama, perbankan tidak sepenuhnya menerjemahkan likuiditasnya menjadi kredit produktif karena fokus membeli SBN yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN.

"Akibatnya, multiplier effect [efek pengganda] ke sektor riil menjadi terbatas. Dalam jangka menengah, ini bisa menahan akselerasi pertumbuhan, karena mesin utamanya, yakni konsumsi dan investasi berbasis kredit, tidak bekerja optimal," jelas pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan pasar terpantau lesu dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026. Adapun, investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Berdasarkan data DJPPR, tiga lelang SUN pertama 2026 konsisten menerima penawaran masuk (incoming bids) yang menurun. Pada lelang perdana, kendati Kemenkeu mampu menghimpun dana hingga Rp90,96 triliun, tetapi lelang selanjutnya berangsur-angsur menurun hingga pada Selasa (3/2/2026) hanya mampu menghimpun dana Rp76,58 triliun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi lelang SUN pada awal 2025 yang menorehkan penawaran masuk yang bertumbuh hingga tiga lelang selanjutnya. Pada lelang SUN perdana 2025, pemerintah menghimpun dana Rp31,65 triliun dan cenderung tumbuh hingga Selasa (18/2/2026) menghimpun dana senilai Rp84 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan pasar terpantau lesu dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026. Adapun, investor nonresiden terpantau melakukan beli bersih senilai Rp4,21 triliun sejak awal tahun.

Berdasarkan data DJPPR, tiga lelang SUN pertama 2026 konsisten menerima penawaran masuk (incoming bids) yang menurun. Pada lelang perdana, kendati Kemenkeu mampu menghimpun dana hingga Rp90,96 triliun, tetapi lelang selanjutnya berangsur-angsur menurun hingga pada Selasa (3/2/2026) hanya mampu menghimpun dana Rp76,58 triliun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi lelang SUN pada awal 2025 yang menorehkan penawaran masuk yang bertumbuh hingga tiga lelang selanjutnya. Pada lelang SUN perdana 2025, pemerintah menghimpun dana Rp31,65 triliun dan cenderung tumbuh hingga Selasa (18/2/2026) menghimpun dana senilai Rp84 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara.

”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat market-nya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Belakangan terpantau DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025.

Awal bulan ini, lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar obligasi Tanah Air ditinggalkan oleh investor asing pada akhir tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) melemah 0,43% secara bulanan (month to month/MtM) per November 2025.

Meskipun, indeks masih di zona hijau, naik 11,07% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau sejak perdagangan perdana 2025.

“Pasar obligasi domestik terjaga stabilitasnya, meski ICBI turun tipis 0,43% pada November 2025,” kata Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Kamis (11/12/2025).

Dana asing pun lari dari pasar obligasi Tanah Air. Di pasar surat berharga negara (SBN), investor nonresiden mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp5,93 triliun pada November 2025. Pasar SBN pun mencatatkan net sell asing sebesar Rp4,48 triliun sepanjang 2025.

Catatan net sell asing di pasar SBN pada November 2025 itu melanjutkan tren 2 bulan sebelumnya. Pada Oktober 2025, investor non-residen membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp27,56 triliun dan pada September 2025 sebesar Rp45,76 triliun.

Dana asing pun lari dari pasar obligasi korporasi. Investor nonresiden mencatatkan jual bersih asing sebesar Rp100 miliar pada November 2025 di pasar obligasi korporasi. Dengan begitu, net sell asing di pasar obligasi korporasi menjadi Rp1,6 triliun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan aliran keluar dana asing yang deras di pasar SBN dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya dinamika pasar di tengah kondisi global yang berubah cepat.

“Perpindahan dana bisa berlangsung dengan cepat. Sekarang fund manager aktif melakukan perubahan portofolio. Kalau saya melihat ini karena dinamika global yang berubah, baik isu maupun sisi kebijakan-kebijakan,” kata Ramdhan kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini porsi kepemilikan asing atau non-residen di pasar SBN memang tergolong kecil, yakni 14%. Namun, ketertarikan asing terhadap SBN tetap memiliki pengaruh kuat di pasar obligasi.

“Mereka [investor asing] drive market kita. Mereka lebih berani aksi, masuk atau keluar ke pasar, biasanya domestik pun follow,” kata Ramdhan.

Namun, terdapat peluang kembalinya dana asing masuk ke pasar obligasi Tanah Air pada 2026. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan arus keluar dengan deras dana asing di pasar SBN bisa ditekan pada 2026 ditopang oleh sejumlah sentimen.

"Stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi faktor yang memengaruhi dalam menarik investor asing di SBN," kata Rully pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertimbangan. Kebijakan harus dikomunikasikan secara lebih komprehensif dan transparan.

"Investor asing akan melihat arah kebijakan yang lebih pasti. Pemerintah harus make sure defisit fiskal terjaga. Efektivitas pengeluaran harus lebih bisa dijelaskan, juga harmonisasi pemerintah melalui Kemenkeu," ujar Rully.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diperkirakan mencatatkan aksi jual bersih atau net sell asing di pasar obligasi negara untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir pada 2025 ini. Adapun, pelonggaran moneter dari Bank Indonesia tetap diharapkan dapat menarik kembali inflow di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan per 17 November 2025, tercatat porsi kepemilikan SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan oleh investor nonresiden sebesar Rp869,86 triliun. Nilai ini menunjukkan arus keluar asing (foreign capital outflow) sebesar Rp10,49 triliun sejak awal tahun.

Padahal, investor nonresiden di pasar obligasi sempat membukukan beli bersih atau net buy hingga akhir Agustus senilai Rp94,48 triliun dengan kepemilikan asing di SBN saat itu sebesar Rp953,85 triliun. Apabila tren ini berlanjut, pasar obligasi Indonesia masuk ke dalam jalur net sell asing untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Analis menilai keputusan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% masih memiliki potensi untuk mendatangkan dana asing ke pasar obligasi Tanah Air. Meskipun begitu, kalangan analis pesimistis jika pasar obligasi bisa mencatatkan net buy di penghujung tahun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menilai bahwa keputusan BI untuk menahan BI Rate sebetulnya turut diprediksi menahan laju yield SUN untuk melemah lebih lanjut.

"Kalau kita lihat Bank Indonesia belum mengubah [suku bunga]. Potensi penguatannya [yield] agak mengecil ya," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Adapun saat ini, yield SUN bertenor 10 tahun telah terparkir di level 6,14%. Posisi itu memberikan spread sekitar 200 bps dengan yield obligasi AS yang tengah berada pada posisi 4,12%. Di tengah kondisi ini, Ramdhan menilai, hingga akhir tahun, posisi yield SUN akan berada di kisaran 6,1–6,2%.

Ramdhan menyebut, aksi penahanan BI Rate yang dilakukan Bank Indonesia sebetulnya tidak memberikan sentimen positif terhadap pasar obligasi. Menurutnya, aksi ini lebih memberikan dampak yang stagnan terhadap pasar sebab dibutuhkan kombinasi berbagai sentimen untuk mampu menggerakkan pasar. Terlebih, The Fed belum memutuskan suku bunga acuannya.

Bicara peluang masuknya dana asing, Ramdhan cukup optimistis bahwa peluangnya masih terbuka, walaupun terbatas. Di satu sisi, Ramdhan menilai bahwa yield obligasi Tanah Air masih cukup kompetitif dibandingkan yield SUN serupa di negara emerging market.

Berdasarkan data World Government Bonds, yield SUN Tanah Air masih lebih tinggi dibandingkan India yang sebesar 6,52%. Meskipun begitu, spread yield SUN Indonesia masih cukup lebar dibandingkan Malaysia yang sebesar 3,44% atau Singapura sebesar 1,95%.

Sementara itu, Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi turut menilai bahwa peluang masuknya investor asing ke pasar obligasi Tanah Air cukup terbuka. Dia mengingatkan, pasar obligasi Indonesia telah didominasi oleh investor domestik bisa menjadi bantalan ketika ada tekanan dari munculnya net sell asing.

Meskipun begitu, masih diperlukan pemanis untuk mampu menghimpun dana asing di pasar obligasi, seperti arah kebijakan fiskal yang terang, independensi Bank Indonesia, hingga dan konsistensi program pemerintah. Begitu juga dengan stimulus dari kondisi eksternal.

“Peluang masuknya kembali aliran asing tetap ada, namun sangat ditentukan oleh faktor eksternal seperti meredanya volatilitas global, penurunan UST, dan arah kebijakan The Fed,” katanya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Adapun, kekhawatiran investor asing terhadap posisi fiskal Indonesia menjadi pemberat sentimen di pasar surat utang negara. Setidaknya, aliran modal asing di pasar SBN menjadi lebih berhati-hati hati setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat menjabat sebagai menteri keuangan pada September, menyusul protes atas meningkatnya biaya hidup dan kekurangan lapangan pekerjaan.

Investor khawatir Purbaya mungkin akan mencoba merevisi batas defisit anggaran yang telah berlaku selama puluhan tahun. Hal itu disebut berpotensi membuka jalan bagi peningkatan belanja pemerintah.

Ekonom DBS Bank Radhika Rao menyebutkan dorongan untuk mengamankan keuntungan sebelumnya menjelang potensi penurunan nilai tukar lebih lanjut menjadi salah satu alasan investor asing menarik dananya dari pasar SBN.

"Ditambah ada ruang yang terbatas untuk imbal hasil tambahan dari obligasi, kemungkinan membebani sentimen investor asing [di pasar obligasi pemerintah RI]," tulis Rao dalam catatan, dikutip Bloomberg, Rabu (19/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal asing terpantau deras keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) jelang akhir tahun ini. Hal ini kontras dengan arus masuk yang terjadi pada Agustus 2025.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan per 17 November 2025, tercatat porsi kepemilikan SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan oleh investor nonresiden sebesar Rp869,86 triliun. Nilai ini menunjukkan arus keluar asing (foreign capital outflow) sebesar Rp10,49 triliun sejak awal tahun.

Padahal, investor nonresiden di pasar obligasi sempat membukukan beli bersih atau net buy hingga akhir Agustus senilai Rp94,48 triliun dengan kepemilikan asing di SBN saat itu sebesar Rp953,85 triliun.

Apabila tren ini berlanjut, pasar obligasi Indonesia masuk ke dalam jalur net sell asing untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Adapun, kekhawatiran investor asing terhadap posisi fiskal Indonesia menjadi pemberat sentimen di pasar surat utang negara. Setidaknya, aliran modal asing di pasar SBN menjadi lebih berhati-hati hati setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat menjabat sebagai menteri keuangan pada September, menyusul protes atas meningkatnya biaya hidup dan kekurangan lapangan pekerjaan.

Investor khawatir Purbaya mungkin akan mencoba merevisi batas defisit anggaran yang telah berlaku selama puluhan tahun. Hal itu disebut berpotensi membuka jalan bagi peningkatan belanja pemerintah.

Ekonom DBS Bank Radhika Rao menyebutkan dorongan untuk mengamankan keuntungan sebelumnya menjelang potensi penurunan nilai tukar lebih lanjut menjadi salah satu alasan investor asing menarik dananya dari pasar SBN.

"Ditambah ada ruang yang terbatas untuk imbal hasil tambahan dari obligasi, kemungkinan membebani sentimen investor asing [di pasar obligasi pemerintah RI]," tulis Rao dalam catatan, dikutip Bloomberg, Rabu (19/11/2025).

Adapun, dengan kondisi sekarang ini Indonesia menjadi satu-satunya pasar di Asia Tenggara yang mengalami arus keluar bersih obligasi asing tahun ini. Nilai tukar rupiah pun telah terdepresiasi 3,8% sepanjang tahun yang menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia, seiring tekanan dari arus keluar asing.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi dalam negeri melanjutkan kinerja positif pada Oktober 2025 meski aliran dana asing masih tercatat keluar. Indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) naik 2,02% secara month to month (mtm) dan tumbuh 11,55% sepanjang tahun berjalan menjadi 438,03.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan penguatan tersebut didukung tren penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Rata-rata yield SBN turun 25,68 basis poin secara bulanan dan melemah 88,36 basis poin sejak awal tahun. “Pasar obligasi masih melanjutkan tren positif,” ujar Inarno, dalam RDK OJK akhir pekan lalu.

Namun, investor nonresiden masih mencatat aksi jual bersih di pasar SBN. Pada Oktober, dana asing keluar sebesar Rp27,56 triliun secara mtm, melanjutkan arus keluar Rp45,76 triliun pada September. Dengan demikian, posisi net buy asing di pasar SBN sejak awal tahun tersisa Rp3,89 triliun.

Di pasar obligasi korporasi, investor asing juga membukukan net sell Rp0,28 triliun secara bulanan. Sepanjang tahun berjalan, aksi jual bersih mencapai Rp1,50 triliun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto, menilai arus keluar dana asing dalam beberapa bulan terakhir berkaitan dengan dinamika global yang berubah cepat. “Fund manager aktif melakukan perubahan portofolio. Ini dipengaruhi isu global dan kebijakan yang berkembang,” ujarnya.

Saat ini, porsi kepemilikan asing di pasar SBN berada di kisaran 14%. Meskipun relatif kecil, pergerakan investor nonresiden masih memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas pasar obligasi.

Di sisi lain, industri pengelolaan investasi turut menunjukkan penguatan. Per 30 Oktober 2025, nilai aset kelolaan (AUM) mencapai Rp969,03 triliun, meningkat 4,98 persen secara mtm dan 15,72 persen secara year to date (ytd). Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat Rp623,23 triliun, naik 7,95 persen mtm dan 24,83 persen ytd.

Penguatan NAB tersebut didorong net subscription investor sebesar Rp45,10 triliun secara bulanan, terutama pada produk dengan underlying obligasi dan pasar uang. Sepanjang tahun berjalan, net subscription mencapai Rp90,60 triliun.