Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dinilai mendorong masyarakat, terutama kelompok affluent dan high-net-worth (HNW), mulai mendiversifikasi aset ke instrumen berbasis dolar Amerika Serikat (AS) untuk menjaga nilai kekayaan jangka panjang.

Meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal I/2026 dengan inflasi yang tetap terkendali, berbagai risiko eksternal seperti tensi geopolitik, perlambatan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, hingga tekanan terhadap rupiah dinilai membuat strategi pengelolaan kekayaan perlu disesuaikan.

Certified Financial Planner (CFP) Prudential Indonesia Priskilla Fachruddin mengatakan kebutuhan masyarakat dalam mengelola aset kini tidak lagi hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga kemampuan menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan keuangan yang banyak dipengaruhi mata uang global.

"Hasil survei kami menunjukkan 75% responden khawatir nilai rupiah akan terus melemah sehingga menggerus nilai aset yang dimiliki. Sebanyak 69% responden juga menilai penting memiliki sebagian aset dalam mata uang asing," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Survei tersebut juga menunjukkan 64% responden memandang dolar AS lebih stabil dibandingkan rupiah, sementara 56% responden merasa kepemilikan aset berbasis dolar memberikan rasa aman yang lebih besar.

Menurut Priskilla, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi adalah memperkuat fondasi keuangan melalui dana darurat dan perlindungan jangka panjang.

"Masyarakat, khususnya yang sudah berkeluarga, sebaiknya memastikan dana darurat mampu menutup kebutuhan hidup selama sembilan hingga 12 bulan, sekaligus menyesuaikan perlindungan keuangan agar tetap relevan dalam jangka panjang," katanya.

Dia menilai diversifikasi portofolio, termasuk melalui aset atau instrumen berbasis dolar AS, dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu mata uang sekaligus menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan global seperti pendidikan luar negeri, layanan kesehatan internasional, maupun perencanaan warisan.

Sejalan dengan tren tersebut, Prudential Indonesia menghadirkan berbagai pilihan solusi pengelolaan kekayaan, termasuk produk perlindungan jiwa dalam denominasi dolar AS yang ditujukan untuk membantu nasabah mengurangi risiko ketidaksesuaian mata uang antara aset, kewajiban, dan tujuan keuangan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terpantau meningkat dalam setahun terakhir, sementara itu kepemilikan investor nonresiden berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh bank domestik meningkat dari 18,37% pada 8 April 2025 menjadi 23,58% pada 8 April 2026. Kenaikan itu sebesar naik 5,21 poin persentase.

Di sisi lain pada saat bersamaan, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa porsi asing yang berkurang di pasar SBN juga mencerminkan penurunan risiko dari sisi eksternal. Namun, ada risiko lain yang terkonsentrasi di internal alias dalam negeri. Rizal memaparkan, jika eksposur bank ke SBN makin besar maka keterkaitan antara risiko fiskal dan perbankan ikut menguat.

Dia mencontohkan, jika terjadi tekanan pada APBN seperti adanya kenaikan yield atau kebutuhan pembiayaan yang meningkat maka dampaknya tidak lagi tersebar secara global, melainkan langsung terasa di dalam sistem keuangan domestik.

"Dengan demikian, situasi ini bukan sekadar cerita 'asing keluar, domestik masuk'.' Ini adalah sinyal bahwa struktur pembiayaan kita sedang bergeser. Dalam jangka pendek memang menambah stabilitas, tetapi kalau tidak dijaga keseimbangannya, berpotensi menekan fungsi intermediasi perbankan dan mengurangi efektivitas dorongan pertumbuhan ekonomi," ungkap Rizal kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Tak sampai situ, muncul risiko crowding out alias perbankan lebih memilih menempatkan likuiditasnya untuk membeli SBN daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Singkatnya, pembiayaan swasta atau sektor riil berpotensi melambat.

Bahkan, tanda-tandanya mulai terlihat: pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya (9,96%) sekaligus menjadi perlambatan pertama usai tren kenaikan pertumbuhan dalam tiga bulan sebelumnya.

Rizal menjelaskan tanda-tanda crowding out tersebut memang belum mengkhawatirkan. Hanya saja, dia memperingatkan otoritas: jika tren ini berlanjut maka transmisi kebijakan ekonomi menjadi timpang.

Di satu sisi, pemerintah agresif belanja untuk mendorong pertumbuhan ketika SBN tetap laku di pasar. Di sisi lain, pada saat yang sama, perbankan tidak sepenuhnya menerjemahkan likuiditasnya menjadi kredit produktif karena fokus membeli SBN yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN.

"Akibatnya, multiplier effect [efek pengganda] ke sektor riil menjadi terbatas. Dalam jangka menengah, ini bisa menahan akselerasi pertumbuhan, karena mesin utamanya, yakni konsumsi dan investasi berbasis kredit, tidak bekerja optimal," jelas pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 5,2% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada tahun lalu (5,1%) namun lebih rendah dari target pemerintah (5,4%).

Berdasarkan laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB menggarisbawahi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi bahwa konflik di Timur Tengah tidak semakin buruk atau berkepanjangan.

"Di Indonesia, pertumbuhan diperkirakan akan menguat, didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, namun konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat membebani prospeknya," tulis ADB dalam laporannya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Dari sisi pergerakan harga, lembaga donor yang bermarkas di Manila itu memperkirakan rata-rata inflasi Indonesia akan berada pada angka 2,5% untuk periode 2026. Proyeksi tersebut masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5±1%.

Risiko Eksternal

Meski prospek perekonomian Indonesia cenderung baik, ADB mewanti-wanti sejumlah risiko yang dapat mengganggu. Ketegangan geopolitik global yang belum mereda serta fluktuasi harga komoditas energi disebut masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan moneter di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang tetap ketat dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer) berpotensi memicu volatilitas aliran modal di pasar keuangan negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Oleh sebab itu, ADB menyarankan agar pemerintah terus mempercepat reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dinilai krusial untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih kuat di sektor manufaktur sangat penting untuk mendukung transformasi struktural yang inklusif. Sementara sektor pertanian masih menyerap porsi besar tenaga kerja, sektor ini tetap ditandai oleh produktivitas yang rendah dan tingkat informalitas yang tinggi," jelas ADB.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai revisi outlook negatif terhadap sejumlah bank BUMN oleh lembaga pemeringkat internasional lebih dipengaruhi faktor eksternal dan perubahan outlook sovereign Indonesia, bukan karena pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s mengikuti perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Penyesuaian tersebut lebih mencerminkan faktor eksternal dan dinamika makroekonomi global serta keterkaitannya dengan profil sovereign, bukan karena penurunan fundamental kinerja bank-bank tersebut,” ujar Dian kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebagaimana diketahui, Fitch sebelumnya merevisi prospek peringkat jangka panjang sejumlah bank pelat merah menjadi negatif dari stabil. Penilaian tersebut mencakup bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Dian, di tengah ketidakpastian global, bank-bank Himbara masih menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil serta tetap memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK memandang outlook negatif tersebut lebih merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko eksternal dan tekanan fiskal, bukan indikasi langsung adanya tekanan terhadap kesehatan bank.

Meski demikian, perubahan outlook sovereign dinilai berpotensi meningkatkan premi risiko (risk premium) yang dapat berdampak pada kenaikan biaya pendanaan secara moderat serta memicu volatilitas jangka pendek pada saham bank BUMN di pasar modal.

Namun, Dian menegaskan akses pendanaan global bank-bank Himbara masih terjaga. Hal ini tercermin dari peringkat kredit masing-masing bank yang tetap berada pada level investment grade.

“Peringkat tersebut menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, serta profitabilitas yang tetap resilien,” katanya.

Selain itu, minat investor global terhadap negara berkembang seperti Indonesia juga dinilai masih cukup besar, sehingga prospek pendanaan eksternal bank nasional tetap relatif terjaga.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat fundamental bank Himbara tetap solid hingga akhir 2025. Mayoritas bank BUMN mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit yang melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,6%.

Secara rinci, kredit Bank Mandiri tumbuh 14,13%, BRI 10,41%, BNI 10,13%, dan BTN 11,90%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga masih kuat, terutama pada komponen dana murah atau CASA.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) bank Himbara berada pada kisaran 18% hingga 21%, jauh di atas ketentuan minimum. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di bawah 3%.

Ke depan, OJK juga menilai perubahan outlook tersebut masih bersifat reversible atau dapat kembali membaik seiring perbaikan prospek ekonomi global dan domestik serta penguatan indikator fiskal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan pada level 4,75% dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pasar saham Tanah Air.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia, menilai keputusan bank sentral RI itu untuk menahan suku bunga, tidak memberikan shock terhadap pasar saham. Namun, tidak juga mendorong katalis yang kuat bagi laju IHSG. Liza menilai, keputusan BI hanya memberikan dampak netral—positif terhadap pasar saham dalam negeri.

”Surplus perdagangan dan proyeksi NPI yang tetap sehat menurunkan risiko eksternal sehingga downside IHSG relatif terbatas. Namun, tanpa penurunan suku bunga, akselerasi rally lebih bergantung pada pertumbuhan laba dan arus dana asing,” tegas Liza dalam risetnya, Kamis (19/2/2026).

Meskipun begitu, BI masih membuka peluang penurunan suku bunga ke depan. Liza menilai, hal ini penting lantaran dapat menjadi bantalan kebijakan BI jika tekanan terhadap pasar global telah mereda.

Dengan kata lain, Liza menilai kebijakan BI untuk menahan suku bunga dan membuka peluang pemangkasan ke depan, bukan menjadi katalis instan bagi pasar. Namun, hal ini mampu memperkuat fondasi kepercayaan investor terhadap pasar modal Tanah Air.

Ihwal peluang kembali menguatnya IHSG ke level 9.000, Liza menilai hal itu cukup terbuka ke depan. Terlebih, inflasi dinilai tetap terkendali, serta surplus perdagangan dan NPI tetap terjaga stabil.

”Momentum musiman Ramadhan—Lebaran, serta belanja pemerintah awal tahun dan potensi pelonggaran likuiditas global jika The Fed mulai quantitative easing [mampu mendorong IHSG ke level 9.000],” kata Liza.

Meskipun begitu, peluang kembali menguatnya IHSG ke level 9.000, tidak bebas risiko. Sikap hawkish The Fed yang berpotensi menahan penurunan suku bunga global, berpotensi memperberat aksi masuknya dana asing ke emerging market. Belum lagi, pasar Tanah Air tengah dilanda isu reformasi pasar dan persepsi risk premium.

”Penahanan suku bunga BI bukan katalis rally, tetapi memperkuat fondasi stabilitas. Kunci menuju 9.000 ada pada kombinasi foreign flow, earnings, dan perbaikan sentimen global,” tegas Liza.

Di tengah kondisi ini, Liza merekomendasikan sejumlah sektor saham yang sebaiknya diperhatikan oleh investor. Terhadap sektor berbasis ekspor dan komoditas misalnya, Liza menilai kedua sektor ini cenderung positif lantaran didorong oleh surplus perdagangan dan ketahanan eksternal.

Begitu juga pada sektor infrastruktur dan telekomunikasi yang memiliki reccuring income dan sensitivitas lebih rendah terhadap suku bunga jangka pendek. Selain itu, sektor perbankan dinilai akan relatif stabil. Namun, tanpa penurunan suku bunga yang agresif, ekspansi kredit dinilai akan cenderung gradual.

”Energi dan hilirisasi memiliki narasi struktural dan visibilitas arus kas. Sementara konsumsi cenderung selektif, didorong momentum Ramadhan—Lebaran dan realisasi APBN awal tahun,” kata Liza.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal ke depannya. Langkah ini sebagai respons perseroan terhadap Moody’s Ratings yang memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif, termasuk Bank Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyampaikan penilaian eksternal terhadap sektor perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini termasuk dinamika makroekonomi, pergerakan nilai tukar, serta kondisi fundamental perseroan.

“Hal tersebut turut menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk mengantisipasi dinamika eksternal guna menjaga fundamental secara berkelanjutan,” kata Adhika dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Ke depan, Adhika memastikan bahwa perseroan akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal melalui penguatan pengelolaan likuiditas dan permodalan, serta pemeliharaan kualitas pembiayaan.

Pada saat yang sama, Bank Mandiri juga akan tetap menjaga disiplin dalam penerapan manajemen risiko. Perseroan turut melanjutkan strategi pertumbuhan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan regulator dan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, Moody’s Ratings memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kelima bank itu yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan BTN.

Dalam catatan Bisnis, penyesuaian outlook ini dilakukan menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia. Meski begitu, peringkat kredit kelima bank tersebut tetap dipertahankan.

Adapun, Moody’s menegaskan bahwa peringkat kelima bank tersebut berpotensi turun apabila peringkat kredit Indonesia diturunkan. Sebaliknya, kenaikan peringkat dinilai kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, meski prospek dapat kembali stabil apabila peringkat Indonesia tetap bertahan di level saat ini.

Untuk Bank Mandiri, peringkat Baa2 dan BCA baa2 mencerminkan modal yang masih kuat, pendanaan yang solid, dan profitabilitas yang tinggi. Kendati begitu, lembaga pemeringkat menyoroti tren penurunan modal, risiko dari pertumbuhan kredit sebelumnya yang agresif, tekanan kualitas aset di sejumlah segmen, serta tingginya eksposur ke sektor komoditas dan sektor berisiko tinggi.

Rasio permodalan Bank Mandiri diperkirakan turun pada 2026 akibat pembagian dividen besar dan pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko. Meski berpotensi mendapat dukungan pemerintah, peringkat Bank Mandiri tidak memperoleh tambahan penopang karena sudah setara dengan peringkat negara.

Bisnis.com, SEMARANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kolaborasi dengan aparat penegak hukum di Jawa Tengah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Kolaborasi itu diwujudkan salah satunya dengan menggelar sosialisasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan pada Rabu (12/11/2025), di Kota Semarang.
Direktur Eksekutif Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Feriansyah menjelaskan bahwa acara tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara seluruh aparat penegak hukum terkait penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, acara itu juga menjadi momen bagi OJK untuk menyosialisasikan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
"Melalui langkah-langkah penguatan ini, kami optimis bahwa kerja sama dalam menjaga sektor keuangan ini akan terwujud dengan lebih baik. Sehingga potensi peningkatan risiko eksternal dapat sama-sama kita mitigasi," ujar Feriansyah dalam konferensi pers.
Brigjen. Pol. Latif Usman, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Provinsi Jawa Tengah, menyebut kolaborasi lintas instansi tersebut diperlukan untuk memastikan payung hukum serta pembagian kewenangan ketika melaksanakan penyidikan terhadap kasus pidana di sektor jasa keuangan.
"Tentunya, dalam pemeriksaan, penyitaan, ini kan kita harus benar. Hal-hal apa saja yang menjadi barang bukti, harus kita tentukan dengan benar. Karena untuk menentukan tersangka, tentunya harus ada alat bukti yang cukup. Kami tentunya berkoordinasi dengan OJK dan Kejaksaan, ini harus dilakukan," jelas Latif.
Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Irwansyah, melanjutkan bahwa proses penyidikan dan penuntutan perkara keuangan membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.

"Penentuan alat bukti dan tersangka harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Sosialisasi seperti ini membantu kami memahami konteks hukum di sektor keuangan secara lebih mendalam," tuturnya.
Di Jawa Tengah sendiri, kolaborasi lintas instansi untuk pengawasan sektor industri jasa keuangan telah dilakukan melalui pembentukan beberapa satuan tugas (satgas). Kepala OJK Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa ada 17 instansi yang sudah tergabung ke dalam Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Jawa Tengah.
"Kami terus berkoordinasi agar masyarakat tidak menjadi korban dari penipuan dan juga pinjaman online ilegal (pinjol). Masih banyak sekali [yang menjadi korban]," ujar Hidayat.