Bisnis.com, CIREBON- Polemik soal peran tenaga ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis kembali mencuat setelah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Kabupaten Cirebon menanggapi keras pernyataan anggota DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cucun sebelumnya menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak wajib melibatkan ahli gizi profesional dan dapat dikelola oleh tenaga nonprofesional yang mengikuti pelatihan singkat.

Ketua Persagi Kabupaten Cirebon, Sartono mengatakan, pernyataan itu dianggap berbahaya karena menurunkan standar kompetensi profesi sekaligus menyederhanakan kompleksitas layanan gizi bagi kelompok rentan.

Dia menegaskan profesi ahli gizi tidak bisa disamakan dengan tenaga yang hanya menjalani pelatihan beberapa bulan. Pendidikan formal, praktik klinis, dan ujian profesi nasional merupakan fondasi yang tidak dapat dipangkas hanya demi efisiensi jangka pendek.

“Mengurus gizi itu bukan urusan administrasi. Ini menyangkut keselamatan publik,” ujar Sartono kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Sartono mengakui rasio tenaga ahli gizi di Kabupaten Cirebon masih jauh dari ideal. Namun ia menilai kondisi tersebut bukan alasan untuk membuka pintu penggantian tenaga profesional dengan tenaga pelatihan singkat.

Menurutnya, justru ketimpangan SDM harus mendorong pemerintah memperkuat rekrutmen, memperbaiki tata kelola SPPG, dan menyusun model kolaborasi tanpa menurunkan kualitas layanan.

Di lapangan, kata dia, tugas tenaga gizi tidak hanya meracik menu. Mereka bertanggung jawab mengawasi higiene dapur, mengukur kecukupan gizi, memeriksa keamanan pangan, sampai melakukan audit risiko yang berkaitan dengan potensi kontaminasi.

“Jika semua itu diberikan kepada tenaga tanpa kompetensi mendalam, risikonya terlalu besar, terutama setelah muncul kasus keracunan di sejumlah daerah,” tegasnya.

Jika standar gizi diturunkan, lanjut dia, efeknya tidak hanya dirasakan penerima manfaat hari itu, tetapi juga berdampak pada kesehatan jangka panjang.

Selain soal kompetensi, Persagi juga merespons pernyataan yang menyebut belum adanya kesepakatan definitif antara pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standar tenaga SPPG. Menurut Sartono, kekosongan regulasi justru harus menjadi alasan pemerintah lebih berhati-hati.

Dia mengingatkan, standar profesi ahli gizi telah diatur dalam undang-undang serta peraturan organisasi profesi, sehingga tata kelola baru yang dibentuk BGN seharusnya memperkuat, bukan memperlonggar batas kompetensi.

"Jangan sampai menunggu regulasi selesai, justru muncul wacana yang membingungkan publik dan melemahkan mutu layanan,” katanya.

Persagi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis membutuhkan tenaga profesional karena menyasar jutaan anak, termasuk kelompok yang rawan kekurangan nutrisi.

Menempatkan tenaga nonprofesional untuk mengelola standar gizi, kata Sartono, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap profesi kesehatan. “Standar gizi itu soal ilmu, bukan kompromi politik. Ahli gizi tidak bisa digantikan,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan persepsi kalau standar profesi dapat dinegosiasi hanya karena kebutuhan operasional program.

Sebelumnya, pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal menyulut perdebatan setelah ia menyatakan pengawasan gizi dalam SPPG tidak harus dijalankan oleh ahli gizi.

Menurutnya, tenaga nonprofesional, termasuk lulusan SMA yang diberikan pelatihan singkat, dapat mengambil peran tersebut karena dianggap cukup memahami kebutuhan dasar nutrisi.

Sikap ini bertolak belakang dengan pendapat banyak ahli dan organisasi profesi yang menilai keberadaan tenaga gizi tidak bisa digeser begitu saja. Terlebih, serangkaian kasus keracunan makanan di fasilitas SPPG beberapa waktu terakhir semakin menegaskan bahwa standar kompetensi tidak boleh direduksi.

Dalam diskursus legislatif, Cucun berargumen standar tenaga gizi dapat berubah mengikuti proses pengambilan keputusan di DPR, termasuk kemungkinan penyesuaian nomenklatur SPPG. Namun pernyataan tersebut justru memperkuat kekhawatiran aspek teknis program rentan terdistorsi oleh dinamika politik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan delapan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk Aqua pada hari ini, Senin (10/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengajukan berbagai pertanyaan terkait sumber air kepada produsen Aqua, yakni PT Tirta Investama yang diwakili Corporate Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto.

Vera menyampaikan bahwa sebelum melakukan pembukaan pabrik dan menentukan lokasi sumber air, perseroan melakukan studi hidrogeologi untuk membuktikan bahwa sumber air berasal dari daerah tangkapan air hujan di pegunungan.

“Sehingga sumber air kami adalah sumber air pegunungan sesuai dengan studi hidrogeologi tersebut, tentunya perizinannya menggunakan perizinan air tanah dalam atau SIPA oleh [Kementerian] ESDM,” kata Vera di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Terkait persepsi bahwa air Aqua berasal dari sumur bor, dia menyampaikan bahwa pengeboran adalah cara yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan air dari sumber tanah dalam. Hal ini disebutnya sebagai akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi.

Dengan adanya kondisi tersebut, dia menyebut, tidak ada risiko kontaminasi mengenai cemaran-cemaran dari sumber air yang digunakan, mengingat sumber air terlindungi secara alami oleh lapisan batuan.

Vera lantas mendapatkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pembayaran kompensasi ke PDAM di Subang, Jawa Barat, yang mestinya hanya dilakukan jika perseroan mengambil sumber air dari tanah.

Menurutnya, Aqua tetap membayar retribusi atau pajak air ke daerah, sebagaimana perusahaan AMDK lainnya. Namun, khusus di Subang, sumber air yang digunakan Aqua berdekatan dengan sumber air PDAM.

“Sehingga sejak pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar. Mengingat ada kekhawatiran dari PDAM bahwa sumber air kami itu bisa berpengaruh terhadap juga debit atau level air PDAM,” jelas Vera.