JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Selain Dasco, pimpinan DPR lainny seperti Cucun Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa juga hadir. "Sore ini saya memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta," kata Dasco dalam keterangannya di akun Instagram pribadinya.

Rapat koordinasi ini, kata Dasco, membahas banyak hal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melihat, program ini memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencegah malnutrisi, memperbaiki tumbuh kembang, dan secara efektif menekan angka stunting di Indonesia.

Selain aspek kesehatan, Dasco menyoroti dampak positif program ini terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan memastikan anak-anak sekolah dapat belajar dalam kondisi prima.

Tak hanya itu, dia melihat program MBG juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dasco menjelaskan bahwa program ini akan memberdayakan pelaku UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal sebagai penyedia bahan baku makanan.

Menutup keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara ketat agar program ini tepat sasaran.

"Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang pro rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia."

JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju bonus demografi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan tata kelola agar program prioritas tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto mengatakan MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui perbaikan gizi dan nutrisi.

Menurut dia, program tersebut lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi.

“Pak Prabowo melihat persoalan gizi sebagai isu penting karena berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga masih menghadapi masalah stunting sehingga kebutuhan nutrisi menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang produktif,” kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. Berbagai program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, Sri Yunanto mengakui pelaksanaan MBG menghadapi tantangan serius, terutama terkait tata kelola. Berbagai isu yang beredar di masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur yang tidak standar, hingga kasus hukum yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai berpotensi merusak tujuan besar program tersebut.

“Jangan sampai ide yang baik menjadi rusak karena implementasi yang tidak baik. Yang harus dibenahi sekarang adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan pelaksanaan program prioritas nasional dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. Penegakan hukum, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan agar masyarakat kembali percaya terhadap program tersebut.

Ia juga menilai pemerintah perlu menempatkan figur yang kompeten dan memiliki integritas untuk memimpin pelaksanaan program sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diatasi. “Program prioritas harus dikelola oleh orang-orang yang mampu memastikan tujuan program tercapai. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru merusak program yang sebenarnya baik,” katanya.

Di tengah munculnya kritik terhadap MBG, Sri Yunanto menilai penghentian total program bukan pilihan yang tepat. Namun, kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Menurut dia, pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Tidak harus seluruh anak sekolah menerima program ini. Kelompok yang perlu diprioritaskan adalah masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya yang memang membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjaga tujuan utama program sekaligus mengurangi beban anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Selain perbaikan tata kelola dan penajaman sasaran, Sri Yunanto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak program MBG yang telah berjalan sejak 2024.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menunjukkan secara terbuka apakah program tersebut benar-benar berhasil meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor UMKM.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah UMKM berkembang. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pihak terkait agar hasilnya dapat dipercaya publik. Hasil evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia merespons kondisi fiskal dan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai efektivitas program. “Yang lebih penting adalah mengukur dampaknya secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa hasil yang sudah dicapai dan bagaimana perbaikan tata kelola dilakukan,” katanya.

Dia mendorong BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dan para ahli untuk melakukan evaluasi serta pengawasan program secara berkala. Pendekatan yang terbuka akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah harus sering menjelaskan perkembangan program kepada publik. Jika tata kelola diperbaiki, dampaknya terbukti positif, dan hasilnya disampaikan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program tersebut,” ujar Sri Yunanto.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan memahami berbagai keresahan yang dirasakan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pemerintah berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkorban demi menyukseskan program strategis nasional tersebut tidak dirugikan.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Zulhas juga memastikan, Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Audiensi tersebut dihadiri para Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal dari sejumlah organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra pelaksana di lapangan.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN. Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.

Alven juga mengingatkan, keberadaan mitra telah memberikan kontribusi besar bagi negara. "Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menuturkan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi di lapangan.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Sementara itu, perwakilan PBNU, M Nurkhoiron dan Ai Rahmawati mengungkapkan bahwa PBNU telah berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN. Namun hingga kini baru sekitar 214 dapur pesantren yang telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala.

Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang hingga kini belum dapat beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.

"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoeron.

Sedangkan Ketua REL MBG Chaerul Shaleh menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak langsung terhadap kesejahteraan relawan karena hilangnya sumber pendapatan.

"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.

Keprihatinan serupa disampaikan Ketua APPBGN Ahmad Yazdi. Ia menilai komunikasi antara BGN dan para mitra semakin terbatas, padahal para mitra telah berkontribusi aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan Program MBG kepada masyarakat.

Selain itu, APPBGN juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta belum tersedianya standar operasional maupun petunjuk teknis yang jelas terkait suspend atau penghentian operasional SPPG.

"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.

Adapun HMD GEMAS yang diwakili Yanuar meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan aktif dengan para mitra. Menurut dia, pendekatan kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat agar para mitra merasa dirangkul sebagai bagian penting dari ekosistem pelaksana Program MBG.

Presidium Mitra MBG menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung kesuksesan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta optimalisasi efisiensi anggaran yang tetap berpihak kepada mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.

Presidium juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aspirasi para mitra akan mendapat perhatian sehingga roda operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melakukan pertemuan penting dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada siang hari ini, Kamis (25/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan tatap muka antara bendahara negara dan pimpinan BGN tersebut telah masuk ke dalam lini jadwal resmi kementerian.

“Sementara masih terjadwal,” ungkap Deni saat memberikan konfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Rencana pertemuan antara Purbaya dan pimpinan BGN ini sebenarnya telah dirancang sejak pekan lalu. Namun, agenda tersebut terpaksa mengalami penjadwalan ulang lantaran Menkeu harus bertolak ke China dalam rangka menuntaskan kunjungan kerja dinas internasional.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu topik penting yang akan dibedah dalam pertemuan siang ini adalah tindak lanjut mengenai efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih tepat sasaran di lapangan.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian postur anggaran pada program MBG. Alokasi dana untuk program nasional ini dipangkas menjadi Rp268 triliun dari pagu perencanaan awal tahun yang sempat dipatok sebesar Rp335 triliun.

Penyesuaian pagu ini dieksekusi secara ketat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjamin penggunaan dana negara bergerak lebih efektif, efisien, dan bebas kebocoran.

Mengacu pada basis data Kemenkeu, realisasi penyerapan anggaran untuk pos program MBG ini terus menunjukkan tren pendakian yang signifikan. Hingga akhir Mei 2026, total dana kas negara yang terserap sukses menembus angka Rp88,15 triliun.

Capaian rapor ini mencatatkan kenaikan sebesar 17,53% jika disandingkan dengan posisi penyerapan pada bulan April 2026 lalu yang bertengger di level Rp75 triliun.

Secara rincian operasional, Purbaya Purbaya memaparkan dalam rilis APBN KiTa bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai total 63,13 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dari akumulasi target tersebut, sebanyak 48,9 juta di antaranya menyasar klaster kelompok siswa sekolah, sementara 14,3 juta jiwa sisanya didistribusikan kepada kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan justice collaborator (JC) mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN. Pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti, menyayangkan keputusan Kejagung .

Krisna menilai, Sony memiliki andil besar dalam kasus dugaan korupsi dugaan penyimpangan tata kelola program MBG, karena niatnya ingin mengungkap semua pihak yang terlibat.

"Amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," kata Krisna saat dihubungi wartawan, Rabu (24/6/2026).

Terlebih, kata Krisna, Sony telah menyetorkan 41 nama besar yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dari proyek MBG. Ia pun merasa bingung dengan keputusan dari penyidik menolak JC kliennya.

"Bingung juga sih kita gitu lho. Sehingga ada ruang bagi saudara Sony menyuarakan kebenaran di balik korupsi MBG ini," ujar dia.

Namun, Krisna tetap menghormati keputusan Kejagung. Sebab, dari Sony sendiri belum ada respons, karena dirinya baru akan menemui kliennya pada siang nanti.

Di sisi lain, Krisna tetap akan mendorong soal permohonan JC dan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapat jaminan keamanan bagi Sony.

"Kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Soni Sanjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan Sony Sonjaya selaku tersangka di kasus korupsi tata kelola program MBG. "Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS (Sony Sonjaya)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Syarief menjelaskan, ada dua pertimbangan utama penyidik menolak permohonan tersebut. Pertama, kata dia, pihaknya menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan Sony bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa mengungkap pihak lainnya yang lebih besar dalam kasus korupsi MBG. Pasalnya dari bukti yang ada, Sony merupakan pelaku vital yang ikut menjualbelikan titik SPPG.

Kedua, Syarief mengatakan dalam pemeriksaan terakhir Sony juga masih menyangkal perbuatannya dalam kasus korupsi MBG tersebut. Padahal, ia menjelaskan salah satu syarat utama diterimanya JC yakni pelaku harus mengakui perbuatannya.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," ujarnya.

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya menghargai upaya Sony yang memberikan informasi-informasi terkait sehingga bisa mengungkap terang benderang kasus korupsi MBG.

"Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk justice collaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada," jelasnya.

JAKARTA - Langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka peluang menjerat mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dengan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendapat dukungan kuat dari akademisi. Langkah ini sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mematahkan modus penyamaran aset dan menjangkau seluruh pihak yang menikmati aliran dana korupsi baik pelaku pasif maupun sektor korporasi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Utama (Puskakum) sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Indra L Nainggolan mengamini instrumen hukum yang dipegang Kejagung saat ini sudah sangat memadai untuk memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hingga ke pihak pasif.

"TPPU pada dasarnya mampu memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk pihak pasif. Secara normatif sudah ada pada Pasal 607 ayat 1 huruf c KUHP Nasional," ujar Indra, Selasa (23/6/2026).

Meski memberikan dukungan penuh, dia menyertakan catatan mengenai pembuktian hukum yang harus dipenuhi oleh para penyidik di lapangan agar penegakan hukum tetap berjalan kokoh.

"Perlu dicatat dengan ketentuan sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa harta yang diterimanya berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk menjangkau seluruh pihak termasuk pihak yang diduga memperoleh manfaat ekonomi (pasif) dari hasil kejahatan korupsi butuh kerja keras dari penegak hukum dan harus dilakukan secara hati-hati," ungkapnya.

Ketika dimintai tanggapan mengenai seberapa efektif pasal pencucian uang ini dalam mematahkan modus penyamaran aset yang dialihkan menjadi properti, saham, atau dipindahkan ke rekening lain, Indra memaparkan bahwa regulasi di Indonesia sebenarnya sudah sangat siap. Tantangan berikutnya berada pada konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum.

"Prinsipnya pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah ada di UU No 8/2010 dan KUHP Nasional. Tinggal penerapannya yang dilakukan penegak hukum. Bahkan dalam UU tersebut bisa menjerat korporasi yang diduga terlibat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kejahatan korupsi," kata Indra.

Dia juga mengingatkan pentingnya presisi bagi penyidik dalam menangani kasus BGN yang sedang berjalan ini. "Akan tetapi perlu diingat bahwa penerapan pihak pasif dalam dugaan kasus korupsi BGN perlu dilakukan secara hati-hati," ucapnya.

Mengenai peluang Kejagung menetapkan tersangka dari pihak korporasi atau swasta melalui penerapan TPPU ini, Indra menegaskan UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan mandat yang sangat kuat bagi penyidik untuk melakukan pelacakan transaksi keuangan yang masuk ke sistem perusahaan.

Menurut dia, tindakan mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan korporasi wajib dilakukan Kejagung demi mendapatkan pembuktian solid dan objektif sebelum menetapkan status hukum sebuah perusahaan.

"Tindakan mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan korporasi wajib dilakukan, karena harus ada pembuktian bahwa dana tersebut merupakan hasil korupsi. Hasil pemeriksaan transaksi mencurigakan yang dilakukan secara independen dan objektif menjadi dasar penyidik untuk menentukan memang ada dugaan korporasi atau swasta turut terlibat. Penegak hukum harus hati-hati menentukan korporasi terlibat atau tidak dalam dugaan korupsi," ujarnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya. Sony merupakan tersangka di kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami belum bisa memenuhi permohonan Justice Collaborator atau menolak permohonan Justice Collaborator dari tersangka SS (Sony Sonjaya)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, Selasa (23/6/2026).

Syarief menjelaskan, ada dua pertimbangan utama penyidik menolak permohonan tersebut. Pertama, Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut. ”Kami menyimpulkan bahwa pertama SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG," tuturnya.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan Sony bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa mengungkap pihak lainnya yang lebih besar dalam kasus korupsi MBG. Pasalnya dari bukti yang ada, Sony merupakan pelaku vital yang ikut menjual belikan titik SPPG.

Kedua, Syarief mengatakan dalam pemeriksaan terakhir Sony juga masih menyangkal perbuatannya dalam kasus korupsi MBG tersebut. Padahal, salah satu syarat utama diterimanya JC yakni pelaku harus mengakui perbuatannya.

Lihat video: Sony Sonjaya Ajukkan Justice Collaborator, 26 Nama Disebut, SPPG Rame Tutup



"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," ujarnya.

Meski begitu, Syarief mengatakan pihaknya menghargai upaya Sony yang memberikan informasi-informasi terkait sehingga bisa mengungkap terang benderang kasus korupsi MBG.

"Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk Justice Collaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada," ucapnya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Keenam tersangka yakni, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan pada 2025 saat era Dadan Hindayana. Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya awak media mengenai pengadaan motor listrik sebanyak 21 ribu unit tersebut. Namun, dia menegaskan tidak akan mengulangi belanja yang dinilai kurang bermanfaat pada tahun berikutnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh belanja yang telah dilakukan pada 2025 sedang disisir dan ditelaah satu per satu. “Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang, ya. Jadi, secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya," tegas Arumsari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, apabila terdapat pengadaan pada 2026 dengan keluaran yang sama seperti belanja 2025, maka pelaksanaannya tidak akan dilanjutkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. "Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," tegasnya.

Terkait nasib pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan, Arumsari menegaskan bahwa BGN akan berupaya memanfaatkan seluruh aset yang telah dibeli secara maksimal. Namun, pembahasan lebih rinci mengenai pemanfaatan setiap barang masih dilakukan bersama pihak terkait karena sebagian persoalan masih dalam proses hukum.

"Lalu, yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal, ya. Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahaslah dengan... teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan, kan. Jadi, seperti itu," ujarnya.

Arumsari menambahkan, BGN tidak ingin mengulangi pola belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal. Menurut dia, evaluasi terhadap pengadaan 2025 menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola anggaran di BGN.

"Tetapi prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga, ya," tegasnya.

Selain melakukan evaluasi internal, Arumsari mengatakan sejumlah pos anggaran BGN juga telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Rencana Output (RO) pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dengan mekanisme tersebut, anggaran yang diblokir tidak dapat digunakan secara langsung oleh BGN tanpa prosedur khusus.

"Di beberapa mata anggaran itu sudah di... apa ya, istilahnya dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO (Rencana Output) yang masuk di BA BUN, ya, itu adalah bentuk blokir, ya. Jadi, diambil, tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," katanya.

"Nanti kalau mau memakai, ada prosedur-prosedur khusus itu, tidak bisa sembarangan kami. Itu, itu... angkanya sudah diambil. Bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden. Itu malah izinnya harus ke Setneg dan sebagainya," tambah Arumsari.

Ia menjelaskan sebagian anggaran juga telah dialihkan ke pos yang terkait dengan direktif presiden sehingga penggunaannya memerlukan izin tambahan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi, sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan 268 lagi, sudah berkurang dari... karena tadi sudah diambil. Ya, teman-teman belajar mekanisme anggaran itu, ya, kan diambil oleh Kemenkeu, berarti disimpan sendiri di RO BA BUN sama RO Direktif Presiden. Tidak bisa kami eksekusi," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026) malam. Dia bungkam diberondong pertanyaan awak media.

Berdasarkan pantauan, Sony keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 19.11 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian gelap dengan celana jins dan dibalut rompi tahanan berwarna pink.

Saat keluar, awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaan Sony memberondong dia tentang berbagai macam pertanyaan, khususnya soal pemeriksaannya tersebut. Namun, Sony hanya diam sambil berjalan menuju mobil tahanan Jampidsus Kejagung berwarna hijau itu.

Sony setidaknya diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung selama 9 jam lebih sejak dia datang ke gedung bundar sekitar pukul 09.30 WIB. Sony baru keluar dari gedung tersebut pada sekitar pukul 19.11 WIB.

Tak lama setelah Sony keluar dengan diiringi petugas Kejagung, pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti pun keluar dari gedung tersebut. Awak media langsung mengerubunginya dengan mencecar berbagai pertanyaan.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Kamis (18/6/2026), BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi menjadi prioritas penerima program karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

"Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).



Menurut dia, 76 sekolah tersebut memiliki total 39.352 siswa penerima manfaat. Namun, berdasarkan sejumlah indikator yang disusun BGN, sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya tanpa bantuan program pemerintah.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.

Agustina menjelaskan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.

Ia menegaskan data tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pemutakhiran data yang masih berlangsung. BGN saat ini terus melakukan verifikasi berdasarkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi.

"Angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya. Tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data," ujar Agustina.

Menurut dia, sekolah atau siswa yang berasal dari kelompok ekonomi mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Langkah itu dilakukan agar program yang dibiayai APBN tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," tuturnya.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Dalam masa libur sekolah ini, ibu hamil dan balita juga tidak akan menerima menu MBG.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterbitkan pada 17 Juni 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, surat edaran tersebut disusun untuk memperkuat pengelolaan operasional program, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyeragamkan pelaksanaan MBG di seluruh SPPG. Kebijakan itu juga menyesuaikan periode libur sekolah yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi, memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026," ujar Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam surat edaran tersebut, penyaluran MBG dihentikan pada masa libur semester, baik ganjil maupun genap. Penghentian juga berlaku pada hari libur nasional, hari besar keagamaan, libur yang ditetapkan pemerintah daerah, serta setiap Sabtu dan Minggu.

Kebijakan itu berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat program. Selain peserta didik, kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga tidak akan memperoleh MBG selama periode libur berlangsung.

Arumsari menyampaikan, penghentian distribusi MBG turut berdampak pada operasional SPPG. Selama tidak menjalankan kegiatan penyaluran, satuan pelayanan tersebut tidak akan memperoleh insentif dari pemerintah.

"Dan di dalam SE tersebut, setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari, walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000," kata dia.

Maka, kata dia, di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif.

Menurut perhitungan BGN, penghentian sementara program selama masa libur sekolah berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar. Nilai efisiensi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 triliun.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000. Lumayan angkanya," ucapnya.