Jakarta (ANTARA) - DHL Express mencatat pengiriman produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia ke pasar global terus meningkat seiring bertambahnya permintaan pengiriman dalam volume besar.

VP Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pergeseran pola ekspor UMKM dari pengiriman skala kecil menuju perdagangan internasional dengan kapasitas lebih besar.

"Ini momentum yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memainkan peran lebih besar di pasar global," kata Poppy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Poppy, pertumbuhan ekonomi Indonesia serta semakin kuatnya konektivitas perdagangan global menempatkan UMKM pada posisi strategis untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kontribusi ekspor nasional.

Ia menjelaskan UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekspor Indonesia pada masa mendatang.

Poppy menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi kemampuan memproduksi barang, melainkan memperoleh akses distribusi global dan dukungan logistik yang mampu mengikuti ekspansi usaha.

Menurutnya, permintaan pasar internasional terus berkembang sehingga pelaku usaha membutuhkan layanan logistik yang cepat, konsisten, kompetitif, serta mampu menjaga keandalan pengiriman ke berbagai negara tujuan.

Poppy menambahkan konektivitas dan keandalan logistik kini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena menentukan kemampuan UMKM mempertahankan daya saing di pasar global.

DHL Express Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, dengan sekitar 40 persen pelanggan berasal dari segmen UMKM yang aktif mengembangkan pasar internasional.

Melalui jaringan globalnya, DHL Express menyediakan layanan logistik terpadu, termasuk Heavy Weight Express berkapasitas hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram setiap pengiriman udara.

Dia menegaskan meningkatnya akses pasar global dan permintaan pengiriman berskala besar menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk mempercepat ekspansi serta memperkuat perannya dalam perdagangan internasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menambahkan terjadi pergeseran pola pengiriman produk UMKM Indonesia dari skala kecil menuju volume lebih besar dan bernilai tinggi, seiring berkembangnya pasar global.

"Kita melihat pergeseran yang jelas. Dari pengiriman skala kecil ke volume besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya," katanya

Menurut Ahmad, perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya skala perdagangan internasional dan kompleksitas kebutuhan logistik, sekaligus menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebutuhan terhadap solusi logistik yang fleksibel, termasuk layanan pengiriman kargo berat, terus meningkat seiring ekspansi bisnis ke pasar global dan kesiapan pelaku usaha bersaing lebih tinggi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, DHL Express memperkuat inisiatif GoTrade guna membantu UMKM menembus pasar internasional, dengan fokus membangun kemampuan usaha agar tumbuh secara konsisten di pasar global.

"Fokus kami bukan sekadar transaksi, tetapi membangun kemampuan UMKM Indonesia agar bisa tumbuh secara konsisten di pasar global," kata Ahmad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Map Aktif Adiperkasa Tbk atau MAP Active, bagian dari MAP Group resmi mengambil alih 100 persen saham Sports Direct Malaysia Sdn Bhd (SDM) dari Fraser Group Trading Limited. Akuisisi ini dilakukan untuk memperkuat jejak MAP Group di sektor ritel luar Indonesia.

Proses pengambilalihan saham tersebut dilakukan melalui anak usahanya, Athletica International Holdings Pte Ltd yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh perseroan. Penandatanganan perjanjian antara Athletica bersama Frasers Group telah dilaksanakan pada Senin (29/6/2026).

Keduanya meneken Agreement for the Sale and Purchase of Entire Issued Share Capital of Sports Direct Malaysia Sdn. Bhd terkait dengan jual beli atas 1.000.000 saham SDM. Adapun nilai transaksi mencapai USD148,9 juta atau setara Rp2,5 triliun.

Selain itu, Athletica juga meneken Local Retail Agreement terkait pemberian hak non-eksklusif untuk membuka toko ritel dengan merek "Sports Direct" dan "USC", baik offline maupun online, serta menjual berbagai barang dengan merek yang dimiliki SDM.

Manajemen MAP Active menyebut, akuisisi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat dan memperluas kehadiran usaha di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi perseroan di pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang sejalan dengan fokus bisnis perseroan.

"Transaksi ini diharapkan dapat memperluas cakupan geografis, memperkuat diversifikasi portofolio usaha, serta menciptakan sinergi melalui pemanfaatkan kapabilitas operasional dan komersial yang dimiliki perseroan," katanya.

Sebagai informasi, merek dan hak pengelolaan Sports Direct Indonesia saat ini dipegang oleh MAP Active. Dengan demikian, akuisisi ini akan semakin melengkapi portofolio perseroan di sektor ritel, terutama olahraga.

Berdasarkan laporan keuangan SDM, perusahaan target tersebut memiliki aset sebesar RM341,9 juta dengan rincian liabilitas RM94,5 juta dan ekuitas RM247,4 juta. Sepanjang Januari-Agustus 2025, SDM mencatat laba operasional RM52,9 juta dengan laba komprehensif sebesar RM38,3 juta.

Sementara itu, Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen atas transaksi tersebut menyebut, nilai pasar SDM sebesar RM511,65 juta. Dengan demikian, nilai akuisisi yang dibayarkan perseroan tergolong wajar.

(Rahmat Fiansyah)

Peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, meningkat 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Jakarta, Rabu.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei 2026 mencapai 2,84 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 8,42 juta ton, meningkat 0,10 juta ton atau 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut ditopang oleh produksi padi yang juga mengalami kenaikan. BPS memperkirakan produksi padi pada Mei 2026 mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG).

Adapun potensi produksi padi pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 14,61 juta ton GKG, meningkat 0,17 juta ton GKG atau 1,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 43,89 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 juta ton GKG atau meningkat sekitar 0,06 persen dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2025," kata Ateng.

Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring bertambahnya luas panen padi. Pada Mei 2026, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare, meningkat 0,04 juta hektare atau 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,35 juta hektare atau mengalami kenaikan seluas 0,04 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng.

Data BPS tersebut menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional masih terjaga hingga pertengahan 2026. Peningkatan produksi beras yang didukung kenaikan produksi padi dan luas panen menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 merespons perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, di Jayapura, Rabu, mengatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua.

"Sejumlah produk BBM non subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter," katanya.

Selain itu, harga Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter, sedangkan Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau lebih rendah Rp3.350 per liter.

"Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi berkala Pertamina yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen.

"Kami berharap penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan," katanya.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5 persen.

"Dengan penyesuaian tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas BBM agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Polda Papua Tengah turut serta mendukung program ketahanan pangan tahun ini dengan mengembangkan 56 hektare lahan jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam secara bertahap.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini di Nabire, Rabu, mengatakan pengembangan budidaya jagung merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di daerah.

"Polda Papua Tengah terus menjalankan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami fokus melakukan penanaman jagung dan terus melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan," katanya.

Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, pengembangan jagung saat ini diprioritaskan di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Bahkan di Nabire, penanaman pada kuartal pertama Polda Papua Tengah telah melakukan panen jagung sebanyak 4 ton tepatnya di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi.

Polda Papua Tengah terus berupaya menambah luas areal tanam dengan mengembangkan lahan hibah masyarakat maupun lahan lain yang memiliki potensi untuk pertanian.

“Kami telah menanam jagung di lahan seluas lima hektare dan akan membuka tambahan lima hektare lagi di wilayah Polsek Nabire Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan budidaya jagung membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan tingkat keasaman tanah hingga penyediaan bibit dan pupuk yang sesuai agar produktivitas tanaman dapat optimal.

Polda Papua Tengah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah agar dapat memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat melalui skema sewa, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan dapat diolah menjadi lahan produktif.

"Kami ingin lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Ketika ada ruang untuk dikembangkan, tentu akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas mengatakan pengembangan program ketahanan pangan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Papua Tengah.

Ia menjelaskan pada 2026 terdapat 26 hektare lahan milik personel Polda Papua Tengah dan Polres Nabire di wilayah Nabire Barat yang disiapkan untuk pengembangan kebun jagung.

"Tahap awal lima hektare sudah mulai dibuka dan dikerjakan. Setelah itu akan dilanjutkan ke lahan berikutnya," katanya.

Selain itu, terdapat sekitar 30 hektare lahan tidur di wilayah Karadiri 2 yang juga akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung setelah pembukaan lahan seluas 26 hektare selesai.

Dengan pengembangan tersebut, total lahan yang disiapkan Polda Papua Tengah untuk budidaya jagung di Kabupaten Nabire mencapai 56 hektare sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan produktif di daerah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Karena semakin banyak sekarang ini wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia itu punya keinginan untuk berwisata sebagaimana wisatawan umumnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu penggerak sektor pariwisata nasional dengan memanfaatkan potensi pasar wisata Muslim global yang diperkirakan mencapai 262 juta perjalanan pada 2030.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim dunia menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim, bukan sekadar menjadi tujuan wisata.

"Karena semakin banyak sekarang ini wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia itu punya keinginan untuk berwisata sebagaimana wisatawan pada umumnya, tetapi ada yang tidak bisa ditawar adalah bagaimana mereka bisa difasilitasi ibadahnya," kata Masruroh dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan konsep pariwisata ramah Muslim tidak terbatas pada penyediaan makanan halal, melainkan mencakup seluruh ekosistem perjalanan wisata, mulai dari transportasi, akomodasi, fasilitas ibadah, hingga pengalaman wisata yang tetap memungkinkan wisatawan menjalankan kewajiban agamanya.

"Dari sini kita tahu bahwa halal itu tidak hanya makanan. Halal yang kita sedang bicarakan ini adalah ekosistem, adalah gaya hidup. Meliputi semuanya dari mulai wisatawan itu mau berangkat dari tempat tinggalnya, menuju destinasi, sampai pengalaman yang akan disebarkan ketika mereka kembali ke daerahnya," ujarnya.

Menurut Masruroh, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor tersebut, karena menyumbang sekitar 11,3 persen populasi Muslim dunia, 17 persen populasi Muslim Asia, dan 86 persen populasi Muslim ASEAN.

Selain itu, terdapat 19 provinsi dengan populasi Muslim di atas 90 persen yang dinilai mendukung pengembangan destinasi, produk, dan layanan wisata ramah Muslim.

Berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia juga menempati peringkat kedua destinasi wisata Muslim dunia setelah Malaysia. Penilaian dalam indeks tersebut mencakup aspek akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Ia mengatakan Indonesia dan negara Asia lainnya juga mendapati dampak saat ini dimana terjadi pergeseran (shifting) pergerakan wisatawan Muslim akibat dinamika geopolitik global.

Hampir 128 juta kedatangan wisatawan Muslim dari total 616 juta kedatangan wisatawan global. Artinya, lebih dari 20 persen wisatawan yang datang ke Asia merupakan wisatawan Muslim.

Kondisi tersebut menjadikan kawasan Asia sebagai pasar yang semakin strategis bagi pengembangan pariwisata ramah Muslim.

Meski demikian, Masruroh mengakui penguatan ekosistem halal masih menjadi tantangan.

Menurut dia, peningkatan sertifikasi halal bagi hotel, restoran, dan produk wisata, penyediaan fasilitas sanitasi yang sesuai kebutuhan wisatawan Muslim, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata ramah Muslim menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan.

"Kita mengharap bahwa wisatawan Muslim itu tetap hadir menikmati keunikan dari destinasi itu tanpa meninggalkan kewajiban agamanya," katanya pula.

Di sisi pemasaran, Kemenpar juga mengalihkan fokus promosi ke pasar Asia, seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia Timur, menyusul berkurangnya konektivitas penerbangan dari kawasan Timur Tengah akibat situasi geopolitik yang berdampak pada arus wisatawan internasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaku usaha di Sumatra Selatan (Sumsel) mulai membuka ceruk ekspor baru melalui perdagangan dan hilirisasi kelapa. Komoditas tersebut kini secara rutin dikirim ke sejumlah negara Asia, termasuk Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen kelapa dunia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan potensi besar komoditas kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah sekaligus peluang peningkatan pendapatan petani.

Dia menilai, keberhasilan pengusaha binaan Program Sultan Muda Sumsel yang telah menembus pasar internasional perlu diikuti dengan dukungan pembiayaan yang lebih kuat.

"Kita tidak menyangka, negara seperti Thailand yang juga merupakan penghasil kelapa, justru sekarang menjadi tujuan ekspor kita. Karena itu, saya mengajak pimpinan OJK dan Bank Indonesia untuk turun langsung mendukung anak-anak muda ini. Inilah esensi penggerak ekonomi kita yang sebenarnya," katanya, saat meninjau aktivitas pengolahan dan ekspor kelapa di Dermaga Kelapa Musi II Palembang, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di lokasi tersebut, kelapa dari berbagai daerah di Sumsel dipilah dan diproses sesuai kebutuhan pasar ekspor, mulai dari kopra hingga kelapa bulat utuh.Aktivitas itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas akses pasar luar negeri.

Deru menambahkan, tantangan utama yang kini dihadapi pelaku usaha bukan lagi mencari pasar, melainkan memperbesar kapasitas usaha agar mampu memenuhi permintaan ekspor yang terus meningkat.Oleh karena itu, Pemprov Sumsel akan memperkuat sinergi untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

"Dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan dan permodalan. Urusan perbankan, kita akan bimbing dan navigasi mereka agar skala usahanya bisa semakin besar," ujarnya.

Pengembangan hilirisasi kelapa dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah karena melibatkan petani, pelaku logistik, pengolahan, hingga eksportir dalam satu rantai pasok.

Dengan pasar ekspor yang terus berkembang, Deru optimistis kelapa dapat menjadi salah satu komoditas unggulan baru Sumsel yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat kinerja ekspor nonmigas daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru menjadi langkah mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian yang hingga kini belum beroperasi akibat kendala teknis.

"Market sounding ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pelelangan atau bidding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA," kata Arief di Jakarta, Rabu.

Perusahaan air tersebut memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100 persen di Jakarta pada 2029.

"Langkah ini dilakukan dalam rangka pembangunan tambahan empat IPA sebagai upaya mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian," ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target cakupan layanan air perpipaan 100 persen dapat tercapai pada 2029, lebih cepat dari target semula.

"Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya telah meminta agar proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, meskipun target tersebut sangat ketat," katanya.

Arief menambahkan proyek pembangunan empat IPA akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership (PPP) atau kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter.

Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.

"Harapan kami, ketika layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Dengan demikian, laju penurunan muka tanah dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saya itu masih berkeyakinan bahwa wisatawan nusantara itu yang paling lebih banyak belanja untuk UMKM lokal dibanding wisatawan mancanegara.

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Masruroh mengatakan wisatawan nusantara masih menjadi penyumbang ekonomi lokal dibandingkan pengeluaran belanja produk lokal wisatawan mancanegara.

“Saya itu masih berkeyakinan bahwa wisatawan nusantara itu yang paling lebih banyak belanja untuk UMKM lokal dibanding wisatawan mancanegara,” kata Masruroh saat ditemui usai acara Islamic Financial Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Masruroh mengatakan pergerakan wisatawan lokal secara langsung menjadi mesin penggerak ekonomi, membuka jutaan lapangan kerja, dan mendongkrak pendapatan daerah di luar devisa turis asing.

Data dari Kemenpar mencatat wisatawan nusantara (wisnus) menyumbang kontribusi pada pendapatan pariwisata daerah dengan kontribusi pengeluaran mencapai angka Rp1.954 triliun dari total konsumsi pariwisata.

Ia mengatakan pengeluaran langsung untuk transportasi, akomodasi, kuliner, dan suvenir mengalirkan dana yang menyebar dari satu daerah ke daerah langsung ke kantong pelaku usaha di daerah destinasi.

Peningkatan okupansi hotel dan restoran juga berdampak pada naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan.

“Kalau wisatawan mancanegara kelihatan banget karena kita ada KPI itu devisa. Jadi berapa devisa yang masuk, kan dari berapa wisatawan yang masuk dikalikan lama tinggal dan spending selama dia di sini. Tapi di luar itu, wisatawan nusantara meskipun uangnya memang tidak dari luar ke dalam, tapi ada penyebaran dari satu daerah ke daerah lain,” katanya lagi.

Masruroh mengatakan Indonesia saat ini juga tengah meningkatkan kualitas pariwisata berbasis halal sebagai salah satu negara dengan destinasi wisata Muslim di Asia.

Di Indonesia terdapat 19 provinsi dengan populasi Muslim yang di atas 90 persen, yang memberikan keleluasaan bagi pengembangan destinasi, produk, dan layanan pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai pariwisata ramah Muslim.

Masruroh mengatakan Indonesia kini masuk dalam Muslim Destination of the Year menurut Global Muslim Travel Index 2025. Ekosistem wisata syariah Indonesia akan semakin ditingkatkan secara keseluruhan bekerja sama dengan lintas sektor syariah lainnya, seperti penyediaan tempat ibadah dan makanan halal friendly.

Secara umum, sektor pariwisata menyumbang 3,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal I-2025, serta menyerap lebih dari 25,88 juta tenaga kerja di berbagai daerah, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Februari 2025.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Kereta Cepat Whoosh menjadi pintu masuk dan magnet baru yang signifikan bagi pergerakan warga negara asing menuju Jawa Barat (Jabar) sepanjang lima bulan pertama 2026 dengan membawa hampir 70 ribu turis asing, menurut BPS.

"Selama periode Januari-Mei 2026, tercatat akumulasi sebanyak 69.874 kedatangan WNA ke Jawa Barat melalui Stasiun Whoosh. Khusus pada Mei 2026, kedatangan WNA melonjak 27,32 persen (month-to-month/mtm) menjadi 17.523 kunjungan, dengan Stasiun Padalarang menjadi pintu keluar paling dominan sebesar 86,62 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Rabu.

Ari memaparkan, selain via kereta cepat, kunjungan wisatawan mancanegara langsung lewat Bandara Internasional Kertajati pada Mei 2026 mencapai 241 kunjungan atau tumbuh 11,06 persen secara bulanan, yang didominasi oleh warga negara Singapura sebesar 48,96 persen dan Malaysia sebesar 12,45 persen.

Atas keadaan tersebut, geliat pariwisata kian kokoh didorong oleh masifnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) di Jabar yang menembus 19,52 juta perjalanan pada Mei 2026, sehingga total akumulasi perjalanan wisnus Januari-Mei 2026 menyentuh 93,45 juta perjalanan atau naik 5,78 persen secara tahunan.

"Wilayah yang selalu menjadi favorit utama perjalanan wisnus yaitu Kabupaten Bogor sebesar 15,70 persen, dan Kota Bandung sebesar 10,88 persen," ujar Ari.

Ia mengatakan melonjaknya arus kunjungan pelancong berimbas positif pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang yang naik 1,95 poin menjadi 48,21 persen dengan TPK tertinggi di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,83 persen, serta TPK hotel non-bintang yang merangkak naik 2,18 poin ke level 26,19 persen.

Di sektor transportasi publik, volume pengguna Kereta Cepat Whoosh secara total tumbuh 5,23 persen dan penumpang kereta api konvensional naik 6,95 persen secara bulanan.

Kendati demikian, lanjutnya, lonjakan paling fantastis justru terjadi pada kinerja angkutan udara internasional di Bandara Kertajati yang melesat hingga 93,98 persen akibat terpicu oleh musim haji.

"Lonjakan drastis pada rute penerbangan luar negeri ini disebabkan oleh momentum pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Dan ini berimbas juga ke sektor kargo udara internasional yang ikut terkerek melesat naik sebesar 107,90 persen (mtm)," kata Ari.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026