Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa antara perusahaan tambang dan asuransi kian mencuat seiring dengan tingginya risiko operasional sektor ini, terlebih pemahaman industri asuransi terhadap karakteristik bisnis tambang dinilai belum memadai.

Center for Energy Security Studies (CESS) mencatat, sejumlah konflik klaim di sektor tambang berakar dari perbedaan persepsi risiko antara perusahaan tambang dan pihak penanggung.

Direktur Eksekutif CESS Ali Ahmudi Achyak mengungkapkan bahwa risiko dalam industri pertambangan bersifat kompleks dan melekat pada aktivitas operasional. Risiko tersebut mencakup longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional yang dapat menghambat produksi.

“Dalam industri pertambangan, risiko seperti longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional memang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi risk management yang baik, sangat umum bagi perusahaan tambang untuk memiliki asuransi yang melindungi aset tambang dan melindungi risiko gangguan usaha serta operasional,” kata Ali, dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurut Ali, tekanan terhadap sektor pertambangan saat ini datang dari berbagai arah. Selain risiko geologi dan bencana alam seperti longsor dan banjir, industri juga menghadapi fluktuasi harga komoditas global. Kenaikan harga minyak akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel turut mendorong biaya operasional, di tengah ketidakpastian pembiayaan dan perlindungan asuransi.

Dia menilai, pemahaman teknis menjadi kunci bagi perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini. Karakter risiko pertambangan dinilai sangat spesifik, mulai dari geoteknik dan stabilitas lereng, cuaca ekstrem, kegagalan alat berat, hingga gangguan operasional pada tambang terbuka maupun bawah tanah. “Perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini seharusnya memiliki underwriter dan risk engineer yang memahami karakteristik pertambangan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komite Pertambangan Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia. Menurut dia, sengketa klaim asuransi berpotensi terjadi luas di sektor pertambangan, seiring dengan tingginya eksposur risiko yang belum sepenuhnya dipahami oleh industri asuransi.

“Ini terjadi bisa saja pada semua pertambangan, maka itu perlu pemahaman bagi asuransi soal bisnis tambang yang penuh risiko,” ujarnya.

Di sisi lain, Hendra menekankan bahwa perusahaan tambang tetap harus menjalankan praktik pertambangan yang baik. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun kontrak karya (KK) telah memiliki panduan hak dan kewajiban yang rinci dalam menjalankan operasional.

“Pemegang izin pertambangan baik IUP ataupun Kontrak Karya sudah menjalankan hal itu, karena di IUP maupun Kontrak Karya, hak dan kewajiban diatur sangat rinci,” ujarnya.

Dia juga menyoroti peningkatan frekuensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim, yang turut memperbesar risiko di sektor pertambangan. Kejadian di tambang bawah tanah Freeport maupun longsor di tambang Toka Tindung disebut sebagai contoh risiko yang sulit dihindari.

“Apa yang terjadi di tambang bawah tanah Freeport misalnya karena adanya hidrometeorologi tidak bisa dihindarkan, demikian juga dengan perusahaan tambang Toka Tindung ketika terkena bencana alam longsor, itu sangat mungkin terjadi,” tuturnya.

Bagaimanapun, asuransi bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen krusial dalam menjaga keberlangsungan bisnis tambang. Namun, tanpa pemahaman yang selaras antara penanggung dan tertanggung, potensi sengketa berisiko mengganggu stabilitas operasional dan keuangan perusahaan di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran belum mampu memulihkan rantai pasok pupuk global. Gangguan logistik dan lonjakan harga diperkirakan masih membayangi sektor pertanian hingga beberapa tahun ke depan.

Pembukaan kembali Selat Hormuz memang meredakan kepanikan pasar dalam jangka pendek. Namun, distribusi pupuk belum kembali normal karena pelaku logistik masih menghadapi risiko tinggi di jalur tersebut.

Analis pupuk global ICIS Deepika Thapliyal menilai kondisi pasar belum berubah secara fundamental.

“Pengiriman masih jauh dari normal. Tidak ada yang tahu berapa banyak bahan pupuk yang akan keluar dari selat. Juga masih belum jelas berapa lama gencatan senjata akan benar-benar bertahan,” kata Deepika dilansir Farm Policy News, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, risiko operasional tetap tinggi meskipun jalur pelayaran telah dibuka. Biaya asuransi perang meningkat dan operator kapal masih enggan melintasi kawasan tersebut.

“Meskipun selat secara teknis terbuka, kargo mungkin menghadapi penundaan dan peningkatan risiko asuransi perang, sehingga pemulihan penuh perdagangan normal kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan,” kata Thapliyal.

Penumpukan pengiriman juga menjadi kendala tambahan. Distribusi energi dan pupuk yang tertahan selama konflik tidak bisa langsung dipulihkan dalam waktu singkat.

“Tidak tiba-tiba ratusan ribu ton minyak atau urea atau pupuk atau gas cair langsung sampai ke tujuan,” ujar profesor kebijakan pangan City University London Tim Lang.

Di sisi harga, tekanan justru meningkat. Harga pupuk eceran melonjak signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dengan kenaikan mencapai dua digit.

Urea mencatat lonjakan tertinggi dengan kenaikan hingga 34% dibandingkan bulan sebelumnya dan harga rata-rata mencapai US$838 per ton. Pupuk nitrogen lainnya seperti UAN28 dan UAN32 masing-masing naik 21%, sementara anhidrat meningkat 18%.

Kenaikan juga terjadi pada pupuk fosfat dan kalium, termasuk DAP, MAP, dan potash, meski dengan laju yang lebih moderat.

Di tingkat petani, ketidakpastian mulai bergeser dari jangka pendek ke jangka menengah. Kekhawatiran tidak hanya terjadi pada musim tanam 2026, tetapi juga mulai meningkat untuk 2027.

Presiden National Corn Growers Association di AS, Jed Bower, mengatakan tekanan harga sudah terjadi bahkan sebelum konflik berlangsung.

“Harga pupuk sudah tinggi bahkan sebelum perang di Iran dimulai. Tekanan tambahan dari penutupan Selat Hormuz hanya memperburuk situasi, terutama saat melihat ke tahun 2027,” katanya.

Survei asosiasi tersebut menunjukkan jumlah petani yang mengkhawatirkan kondisi 2027 hampir dua kali lebih banyak dibandingkan 2026.

Kondisi ini mencerminkan dampak berkepanjangan dari gangguan rantai pasok global, ditambah dengan potensi penurunan produksi di sejumlah negara pemasok.

Pelaku pasar menilai, meskipun sebagian kebutuhan pupuk untuk musim tanam 2026 telah diamankan, risiko keterbatasan pasokan dan harga tinggi masih akan berlanjut hingga akhir tahun dan memengaruhi siklus tanam berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sedang uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Menanggapi uji coba itu, PT Asuransi Asei Indonesia menilai langkah OJK adalah langkah strategis yang dapat mendorong kerangka pengawasan solvabilitas industri asuransi Indonesia menjadi lebih risk-sensitive dan forward looking.

Menurut Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, selama ini kerangka RBC yang digunakan relatif sederhana dan lebih banyak menilai kecukupan modal secara agregat.

“Sementara itu, New RBC dirancang untuk mengukur kebutuhan modal berdasarkan profil risiko yang lebih granular, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko underwriting, hingga risiko operasional,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Dody menyebut ada empat alasan yang membuat uji coba New RBC dilakukan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

Pertama, karena kesiapan infrastruktur dan tata kelola. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang, kapasitas aktuaria yang lebih kuat, dan infrastruktur teknologi yang lebih siap untuk melakukan modelling risiko.

“Kedua, mengurangi risiko gangguan sistemik. Karena dengan memulai pada kelompok perusahaan besar, regulator dapat menguji metodologi, mengidentifikasi kelemahan kerangka perhitungan, dan menyempurnakan regulasi sebelum diterapkan ke seluruh industri,” jelasnya.

Dody melanjutkan, alasan ketiga adalah perusahaan besar memiliki pangsa pasar signifikan, biasanya dengan modal di atas Rp5 triliun menguasai porsi premi yang besar di industri.

“Dengan demikian, hasil uji coba dari kelompok ini sudah cukup merepresentasikan dinamika risiko utama industri,” sebutnya.

Adapun, alasan keempat tidak lepas dari pendekatan bertahap atau phased implementation, yang merupakan praktik umum dalam reformasi regulasi keuangan.

“Supaya regulator mendapatkan feedback teknis dari industri, perusahaan memiliki waktu untuk beradaptasi, dan stabilitas industri tetap terjaga,” ucap Dody.

Lebih lanjut, secara keseluruhan dia menilai langkah uji coba ini penting dilakukan karena industri asuransi menghadapi perubahan risiko yang semakin kompleks.

Risiko-risiko itu mencakup volatilitas pasar keuangan, perubahan iklim yang memicu risiko bencana, risiko geopolitik global yang berdampak pada bisnis perdagangan dan logistik, digitalisasi yang meningkatkan eksposur risiko operasional dan siber.

“Oleh karena itu, pilot project New RBC ini dapat menjadi fase transisi menuju rezim solvabilitas yang lebih modern, sejalan dengan praktik internasional seperti Solvency II di Eropa atau Risk-Based Capital frameworks di beberapa negara Asia,” pungkasnya.

Sependapat, Praktisi asuransi Arman Jufri berpandangan uji coba New RBC ini bertujuan baik untuk ketahanan modal dan risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dan reasuransi.

“Dalam bisnis asuransi modern, RBC merupakan instrumen untuk menjaga solvabilitas perusahaan asuransi dan perlindungan atau proteksi pada tertanggung,” katanya.

Dia mengingatkan, untuk penerapannya nanti harus diiringi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini karena tantangan menerapkan New RBC adalah keberanian dalam underwriting, sehingga berkaitan erat dengan tenaga kerja yang profesional dan mumpuni.

“Adapun, uji coba pertama kali difokuskan pada perusahaan yang bermodal Rp5 triliun sebab pada merekalah harapan tertumpu. Akan tetapi, harus diingat meski modal besar, tanpa keberanian menerapkan proper underwriting akan sia-sia juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini OJK masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengingatkan risiko masih mengintai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), kendati jumlah bank bangkrut menyusut pada 2025.

Trioksa menyampaikan meski jumlah BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami penurunan pada 2025, industri tetap perlu mewaspadai risiko kredit, likuiditas, operasional, dan strategi yang masih mengintai BPR/BPRS.

“Risiko yang mengintai adalah ada risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko strategik,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Trioksa menuturkan, BPR/BPRS perlu menjaga kualitas kredit agar tetap baik. Pada saat yang sama, manajemen juga harus mampu menjaga likuiditasnya ketika nasabah akan menarik uang tabungan atau mencairkan deposito.

Selain itu, dia menilai bahwa BPR/BPRS perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan sistem informasi teknologi guna menjaga risiko operasional dan memperkuat permodalan bank sehingga dapat ekspansif dan berkelanjutan.

Ke depan, Trioksa memandang konsolidasi BPR perlu lebih dipercepat agar pencabutan izin usaha BPR/BPRS dapat ditekan. Menurutnya, jika konsolidasi berjalan baik dan dapat memperkuat permodalan, likuiditas, dan strategi bisnis, BPR/BPRS akan semakin baik dan meminimalisasi pencabutan izin.

Sementara itu, Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup sepanjang 2025 sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) yang telah terbit pada 2024.

“Penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup di 2025 itu sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam RP2B,” ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Jumlah BPR yang Dicabut Izinnya

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat 7 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2025. Jumlah itu menyusut dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 15 BPR/BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin yang dilakukan oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk, baik akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehatian-kehatian yang kurang memadai.

Dian mengatakan, pencabutan izin dilakukan merupakan upaya OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat, resilient, serta mencegah terjadinya permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.

OJK sendiri telah mendorong penguatan penerapan prinsip tata kelola di BPR-BPRS melalui penerapan beberapa ketentuan terkait BPR/BPRS, yang di antaranya POJK yang terkait tentang penerapan tata kelola bagi BPR/BPRS, penerapan strategi anti-fraud bagi OJK, fungsi audit internal bagi BPR/BPRS, serta tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR/BPRS.

Adapun OJK telah merampungkan perizinan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk 10 BPD yang tergabung dalam empat grub KUB. Keempat grup KUB itu yakni Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

Kemudian, grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi. Selanjutnya, grup Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo. Terakhir, grup KUB Bank Jakarta selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

Sementara itu sampai dengan 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR/BPRS dalam rangka konsolidasi dari 130 BPR/BPRS menjadi 45 BPR/BPRS.

“Saat ini OJK sedang melakukan proses penggabungan untuk 226 BPR/BPRS menjadi 79 BPR/BPRS,” ungkap Dian dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pariwisata diprediksi bakal menadah berkah dari momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, sejumlah hambatan diprediksi bakal menahan kinerja pariwisata atau perhotelan di akhir tahun.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai, kendati peluang penguatan secara fundamental terbuka, tetapi terdapat setidaknya dua hambatan utama bagi peluang penguatan emiten di sektor ini, yaitu risiko operasional dan struktural terhadap kondisi saham emiten terkait.

Dari sisi operasional, momentum akhir tahun biasanya bakal memicu tekanan margin akibat ‘perang harga’ yang dilakukan sejumlah emiten perhotelan atau pariwisata. Abida menilai, hotel dengan segmen masyarakat kelas atas cenderung lebih stabil, sementara hotel denganmid–marketbiasanya mengalami penurunan tarif rata-rata tahunan yang signifikan.

“Hal ini terjadi karena tekanan daya beli masyarakat memicu ‘perang promo’ di antara operator untuk memperebutkan pangsa pasar,” katanya, Senin (1/12/2025).

Belum lagi, kondisi saham emiten-emiten pariwisata atau perhotelan cenderung tidak likuid. Hal itu yang disebut sebagai tantangan struktural pasar modal terhadap kondisi saham terkait.

Menurutnya, kondisi saham yang tidak likuid akan membuat daya tarik emiten terkait lemah di mata investor institusional. Investor institusional dinilai bakal memilih saham properti yang terintegrasi, dengan likuiditas yang tinggi dan defensif.

“Risiko struktural pasar modal, khususnya likuiditas saham yang rendah juga menjadi aral, terutama bagi emiten pariwisatapure-playkecil. Likuiditas merupakan faktor penting yang mempengaruhi harga saham dan nilai perusahaan di sektor ini,” katanya.

Senada, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi juga menilai bahwa likuiditas yang seret membuat banyak saham perhotelan atau pariwisata tidak menarik bagi investor institusional.

Padahal, secara fundamental,peak seasonberpotensi menaikkan okupansi emiten perhotelan. Kendati daya beli masyarakat rendah, tetapi peluang perbaikan kinerja fundamental bagi emiten dengan segmen menengah ke atas, dinilai tetap terbuka lebar.

“Likuiditas rendah ini masalah besar. Banyak saham hotel atau pariwisata yang free floatnya kecil, bikin sulit diakumulasi institusi. Jadinya rally sering pendek, mudahprofit taking. Faktor ini juga yang membuat sektor ini menarik secara fundamental, tapi kurang menarik secaratrading flow,” katanya, Senin (1/12/2025).

Sentimen Stimulus Ekonomi

Sementara itu, kalangan analis menilai bahwa stimulus ekonomi yang belakangan digulirkan pemerintah, belum tentu secara signifikan berdampak terhadap kinerja fundamental emiten pariwisata atau perhotelan.

Terlebih, setelah pemerintah memangkas anggaran terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RAPBN 2025, disebut bakal menjadi aral yang cukup besar bagi emiten pariwisata.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Kemenpar yakni Rp884,9 miliar, dari sebelumnya Rp1,49 triliun.

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa pemangkasan ini justru kontraproduktif terhadap potensi penguatan emiten pariwisata. Pasalnya, hal ini dinilai membatasi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program strategis di bidang pariwisata.

“[Pemangkasan] berpotensi memicu kerugian ekonomi di sektor perhotelan dan restoran karena hilangnya belanja MICE pemerintah,” katanya.

Menurut Abida, jika stimulus ekonomi pada kuartal IV/2025 tidak dibarengi dengan skema pendanaan non-APBN, seperti dana abadi pariwisata untuk menggantikan anggaran yang telah dipangkas, dampak suntikan stimulus terhadap emiten pariwisata cenderung minim.

Sementara itu, KISI menilai bahwa kendati stimulus ekonomi mampu memberikan efek positif terhadap emiten pariwisata di destinasi-destinasi prospektif, tetapi pengaruhnya tidak akan besar terhadap laba perusahaan.

Stimulus ekonomi dinilai lebih menjadi sentimen positif bagi pasar, tetapi belum tentu mampu menjadi penggerak kinerja fundamental emiten pariwisata.

“Efeknya terutama untuk destinasi besar seperti Bali, Jogja, dan Labuan Bajo. Tapi pengaruhnya tidak langsung besar ke laba, tetapi lebih ke arah sentimen positif, bukangame changer,” katanya.

Rekomendasi Saham Sektor Pariwisata

Dalam kondisi ini, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dengan target harga Rp1.600 per lembar. Selain itu, dia juga merekomendasikan PJAA, PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), dan PT Multi Indocitra Tbk. (MICE) dengan akumulasi jangka pendek.

Sementara itu, KISI merekomendasikan saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA), PT Island Concepts Indonesia Tbk. (ICON), dan PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) lantaran likuiditas yang cukup tinggi dan valuasi yang masih terjangkau.

Kiwoom Sekuritas menilai bahwa saham CTRA, SMRA, PWON mampu menjadi pilihan yang aman lantaran saham yang likuid. Selain itu, pemasukan emiten tersebut juga tidak hanya bergantung dari bisnis hotel.

“Kalau yang langsung sentifi ke musim liburan, memang namanya lekat dengan PJAA yang mampu jadiplaytaktis karenatraffictaman rekreasi dan resort biasanya melonjak. Tapi risikonya memang lebih besar karena saham tidak likuid dan laporan keuangannya tidak sekinclong peers,” kata Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia, Senin (1/12/2025).

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jaya Ancol Daniel Nainggolan, menyebut bahwa pihaknya menargetkan 750.000-800.000 pengunjung pada pekan libur Nataru 2025. Bahkan, Daniel memprediksi pendapatan pada musim libur Nataru mampu berkontribusi 10% terhadap total pendapatan perseroan.

Di tengah lesunya kinerja keuangan Ancol per September 2025, momentum ini mendorong optimisme perseroan untuk mampu mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.

"Ancol menargetkan 750.000 sampai 800.000 pengunjung di pekan libur Nataru 2025. Pendapatan tersebut diproyeksikan memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap pendapatan perseroan," katanya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau delapan cara yang perlu dilakukan perusahaan asuransi, baik umum maupun jiwa, dalam memitigasi potensi lonjakan klaim akibat bencana alam yang terjadi di Sumatra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar carapertamatentunya perusahaan harus melakukan aktivasi cepat tanggap dengan membentuk tim yang mengurusi klaim.

Kedua, Ogi juga meminta agar perusahaan bisa menyederhanakan prosedur dan dokumen klaim, mengingat dokumen dan syarat pengajuan klaim mungkin sulit untuk disiapkan oleh pemegang polis.

“Kemudian, menghitung eksposur wilayah terdampak dan melakukanstress testlikuiditas serta menyiapkan cadangan kas jangka pendek,” ucapnya kepadaBisnis, Minggu (30/11/2025) malam.

Selanjutnya, imbauan keempat yang disampaikan adalah melakukan pengendalian risiko operasional dengan menjalankandisaster recovery plan, termasuk mengalihkan fungsi layanan ke cabang jika diperlukan.

Lebih lanjut, imbauankelimaadalah Ogi meminta agar para perusahaan melakukan penguatan komunikasi publik dan layanan nasabah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Keenam, dia mengimbau agar perusahaan asuransi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seperti BNPB/BPBD untuk mendapatkan data seperti kerusakan dan korban yang valid.

Ketujuh, Ogi mengemukakan bahwa perusahaan asuransi juga perlu melakukan koordinasi dengan perusahaan reasuransi untuk memperlancar klaimrecoverydari reasuradur, sehingga tekanan keuangan perusahaan asuransi dapat dihindari.

“Terakhiradalah perusahaan asuransi perlu melaporkan kepada OJK terkait kejadian klaim dan penanganannya sertaupdateterkini profil risiko pasca bencana,” ujarnya.

Di lain sisi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan kini perusahaan-perusahaan anggotanya masih dalam tahapearly assessmentuntuk memetakan tingkat kerusakan dan cakupan pertanggungan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam.

AAUI mendorong agar seluruh perusahaan asuransi umum melakukan langkah penanganan klaim secara cepat, transparan, dan adil sesuai ketentuan polis, supaya para korban dapat segera mendapatkan kepastian pemulihan.

“Adapun, mengingat skala bencana dan sebaran lokasi, potensi klaim diperkirakan berasal dari lini properti, baik rumah tinggal atau tempat usaha serta kendaraan bermotor,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepadaBisnis, Minggu (30/11/2025).

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus bertambah menjadi 442 jiwa pada Senin (1/12/2025).

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan daerah sebagai prioritas utama atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra dalam beberapa hari terakhir.

"Total korban meninggal dunia 442 orang. Sementara itu, untuk total korban hilang di tiga provinsi mencapai 402 jiwa," kata Kepala BNPB Suharyanto dilansir dariAntara,Senin (1/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) melihat telah terjadi pergeseran tren serangan siber di sektor manufaktur Indonesia dari yang awalnya menyasar sektor perkantoran beralih ke pabrik, yang mengancam jalannya produksi.

Presiden Direktur & CEO, Patrick Dannacher mengatakan profil risiko bagi pelaku industri manufaktur berubah sangat cepat seiring meningkatnya konektivitas cloud, adopsi IoT, serta penyatuan sistem operational technology (OT) dan information technology (IT).

Menurutnya, serangan yang sebelumnya berfokus pada jaringan perkantoran kini mulai menyasar lini produksi dan lingkungan pabrik. Artinya, serangan kini bertujuan untuk melumpuhkan operasional, tidak lagi mencuri data krusial.

“Gangguan operasional yang berlangsung hanya selama beberapa menit dapat langsung berdampak pada hilangnya output, potensi risiko keselamatan, hingga penalti kontraktual,” kata Dannacher dikutip Jumat (21/11/2025).

ITSEC Asia, lanjutnya, menemukan pola ransomware dan serangan supply-chain yang kini telah berkembang pesat di Indonesia dan kawasan regional.

Berdasarkan catatan ITSEC, organisasi industri dan manufaktur mengalami pemantauan dan percobaan serangan setiap hari, dengan sejumlah insiden yang telah berdampak pada sistem produksi.

Sementara itu, tingkat kesiapan sektor manufaktur Indonesia masih bervariasi. Beberapa perusahaan besar telah menerapkan kontrol keamanan yang kuat, namun banyak pabrik kecil hingga menengah yang masih berada pada tahap awal perjalanan keamanan sibernya.

“Satu perangkat laptop yang terinfeksi, akun pemasok yang dibajak, atau koneksi jarak jauh yang tidak aman dapat langsung mengganggu jalur produksi dan menimbulkan dampak bisnis yang signifikan,” ujarnya.

Dia menambahkan sumber kerentanan lain muncul dari integrasi peralatan lama dengan sistem digital modern. Banyak pabrik masih mengoperasikan mesin OT berusia puluhan tahun yang tidak dirancang untuk konektivitas always-on.

Ketika perangkat ini terhubung langsung ke jaringan IT atau cloud tanpa pengaman yang tepat, risiko terbuka seperti jaringan datar (flat network), protokol industri yang tidak aman, firmware kedaluwarsa, hingga kredensial bawaan yang tidak pernah diganti dapat muncul.

Pada praktiknya, kondisi ini dapat menjadi jalur pergerakan serangan dari meja kerja menuju PLC atau HMI di lingkungan produksi, membuka peluang ransomware atau malware destruktif yang dapat menghentikan operasi.

Menurut Dannacher, pendekatan integrasi yang lebih disiplin dapat mengubah risiko ini menjadi peluang.

Dia merekomendasikan agar pabrik memisahkan lingkungan OT dan IT melalui segmentasi jaringan yang jelas, penggunaan industrial gateway, penyaringan protokol lama, kontrol akses berbasis identitas yang kuat untuk seluruh koneksi jarak jauh termasuk akses vendor, serta continuous monitoring untuk mendeteksi perilaku anomali.

Tantangan Terbesar

ITSEC Asia juga mengungkap tantangan terbesar dalam pengamanan smart factory lebih terkait tata kelola daripada teknologi. Perangkat tersedia dan SDM dapat dilatih, tetapi tanpa kepemilikan yang jelas, standar seragam, dan pendanaan berkelanjutan, upaya keamanan sering tidak terintegrasi.

Dannacher menyarankan perusahaan manufaktur menunjuk pemilik risiko yang bertanggung jawab atas keamanan siber OT dan IT secara menyeluruh, menetapkan standar kontrol dasar yang wajib diterapkan di semua pabrik, dan memantau kinerja melalui indikator seperti persentase aset teridentifikasi, kecepatan penutupan kerentanan, serta waktu pemulihan insiden.

Terkait ancaman ransomware di lingkungan produksi, ITSEC Asia menekankan bahwa organisasi harus menganggap risiko ini sebagai “kapan”, bukan “jika”.

“Ketika OT dan IT terhubung, peluang pergerakan lateral dari aset IT tersebar menuju sistem OT meningkat drastis. Dampaknya berkisar dari berhentinya lini produksi hingga isu keselamatan dan kerugian reputasi,” kata Dannacher.

Dari sisi sumber daya manusia, ITSEC Asia menilai bahwa Indonesia belum memiliki jumlah profesional siber yang memadai untuk mengamankan infrastruktur industri yang berkembang pesat, khususnya dalam peran OT Security, incident response, dan governance untuk sektor teregulasi. Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan berinvestasi melalui Cybersecurity & AI Academy dan inisiatif terkait guna membangun talenta lokal dan jalur karier yang lebih jelas bagi para tenaga ahli di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) melihat telah terjadi pergeseran tren serangan siber di sektor manufaktur Indonesia dari yang awalnya menyasar sektor perkantoran beralih ke pabrik, yang mengancam jalannya produksi.

Presiden Direktur & CEO, Patrick Dannacher mengatakan profil risiko bagi pelaku industri manufaktur berubah sangat cepat seiring meningkatnya konektivitas cloud, adopsi IoT, serta penyatuan sistem operational technology (OT) dan information technology (IT).

Menurutnya, serangan yang sebelumnya berfokus pada jaringan perkantoran kini mulai menyasar lini produksi dan lingkungan pabrik. Artinya, serangan kini bertujuan untuk melumpuhkan operasional, tidak lagi mencuri data krusial.

“Gangguan operasional yang berlangsung hanya selama beberapa menit dapat langsung berdampak pada hilangnya output, potensi risiko keselamatan, hingga penalti kontraktual,” kata Dannacher dikutip Jumat (21/11/2025).

ITSEC Asia, lanjutnya, menemukan pola ransomware dan serangan supply-chain yang kini telah berkembang pesat di Indonesia dan kawasan regional.

Berdasarkan catatan ITSEC, organisasi industri dan manufaktur mengalami pemantauan dan percobaan serangan setiap hari, dengan sejumlah insiden yang telah berdampak pada sistem produksi.

Sementara itu, tingkat kesiapan sektor manufaktur Indonesia masih bervariasi. Beberapa perusahaan besar telah menerapkan kontrol keamanan yang kuat, namun banyak pabrik kecil hingga menengah yang masih berada pada tahap awal perjalanan keamanan sibernya.

“Satu perangkat laptop yang terinfeksi, akun pemasok yang dibajak, atau koneksi jarak jauh yang tidak aman dapat langsung mengganggu jalur produksi dan menimbulkan dampak bisnis yang signifikan,” ujarnya.

Dia menambahkan sumber kerentanan lain muncul dari integrasi peralatan lama dengan sistem digital modern. Banyak pabrik masih mengoperasikan mesin OT berusia puluhan tahun yang tidak dirancang untuk konektivitas always-on.

Ketika perangkat ini terhubung langsung ke jaringan IT atau cloud tanpa pengaman yang tepat, risiko terbuka seperti jaringan datar (flat network), protokol industri yang tidak aman, firmware kedaluwarsa, hingga kredensial bawaan yang tidak pernah diganti dapat muncul.

Pada praktiknya, kondisi ini dapat menjadi jalur pergerakan serangan dari meja kerja menuju PLC atau HMI di lingkungan produksi, membuka peluang ransomware atau malware destruktif yang dapat menghentikan operasi.

Menurut Dannacher, pendekatan integrasi yang lebih disiplin dapat mengubah risiko ini menjadi peluang.

Dia merekomendasikan agar pabrik memisahkan lingkungan OT dan IT melalui segmentasi jaringan yang jelas, penggunaan industrial gateway, penyaringan protokol lama, kontrol akses berbasis identitas yang kuat untuk seluruh koneksi jarak jauh termasuk akses vendor, serta continuous monitoring untuk mendeteksi perilaku anomali.

Tantangan Terbesar

ITSEC Asia juga mengungkap tantangan terbesar dalam pengamanan smart factory lebih terkait tata kelola daripada teknologi. Perangkat tersedia dan SDM dapat dilatih, tetapi tanpa kepemilikan yang jelas, standar seragam, dan pendanaan berkelanjutan, upaya keamanan sering tidak terintegrasi.

Dannacher menyarankan perusahaan manufaktur menunjuk pemilik risiko yang bertanggung jawab atas keamanan siber OT dan IT secara menyeluruh, menetapkan standar kontrol dasar yang wajib diterapkan di semua pabrik, dan memantau kinerja melalui indikator seperti persentase aset teridentifikasi, kecepatan penutupan kerentanan, serta waktu pemulihan insiden.

Terkait ancaman ransomware di lingkungan produksi, ITSEC Asia menekankan bahwa organisasi harus menganggap risiko ini sebagai “kapan”, bukan “jika”.

“Ketika OT dan IT terhubung, peluang pergerakan lateral dari aset IT tersebar menuju sistem OT meningkat drastis. Dampaknya berkisar dari berhentinya lini produksi hingga isu keselamatan dan kerugian reputasi,” kata Dannacher.

Dari sisi sumber daya manusia, ITSEC Asia menilai bahwa Indonesia belum memiliki jumlah profesional siber yang memadai untuk mengamankan infrastruktur industri yang berkembang pesat, khususnya dalam peran OT Security, incident response, dan governance untuk sektor teregulasi. Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan berinvestasi melalui Cybersecurity & AI Academy dan inisiatif terkait guna membangun talenta lokal dan jalur karier yang lebih jelas bagi para tenaga ahli di Indonesia.