Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan dinilai membutuhkan permodalan kuat hingga likuiditas memadai untuk menghadapi suku bunga tinggi agar bisa menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Bank Indonesia (BI) diketahui menaikkan suku bunga acuan BI rate menjadi 5,5%. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana, memperlambat permintaan kredit, serta meningkatkan risiko penurunan kualitas aset apabila kondisi ekonomi melemah.

Analis dari Panin Sekuritas, Sarkia Adelia mengatakan dalam situasi tersebut, fundamental dan kualitas manajemen risiko menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan bank dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Bank yang memiliki permodalan kuat, likuiditas memadai, dan pencadangan yang prudent cenderung lebih siap menghadapi berbagai dinamika pasar. Perhatian terutama tertuju pada bank-bank dengan skala yang lebih kecil," kata Sarkia dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Dia menuturkan permodalan yang kuat juga menjadi bantalan penting dalam menghadapi potensi peningkatan risiko kredit di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian global. Dengan tingkat modal yang memadai, bank memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjaga stabilitas operasional dan kualitas aset.

Sarkia menambahkan di tengah tren kenaikan suku bunga, investor akan makin selektif dalam menilai kualitas fundamental perbankan, terutama terkait ketahanan modal, pencadangan, dan likuiditas.

Menurutnya, kecukupan pencadangan menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan pasar ketika siklus suku bunga memasuki fase yang lebih tinggi. Dengan pencadangan yang memadai, bank memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan.

Likuiditas yang kuat menjadi aspek penting dalam industri perbankan, terutama ketika kondisi suku bunga berubah dan preferensi nasabah mengalami penyesuaian. Dengan tingkat likuiditas yang sehat, bank memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

Dia menilai Bank Woori Saudara (BWS) menjadi salah satu bank dari Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) II yang memiliki fundamental solid. Hal ini tecermin dari berbagai indikator keuangan yang menunjukkan ketahanan bank dalam menghadapi periode suku bunga yang relatif tinggi.

Dari sisi permodalan, BWS mencatatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 33,4% per Maret 2026. Rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum regulator dan memberikan ruang yang cukup bagi untuk mengelola risiko sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Selain permodalan, BWS juga terus memperkuat pencadangan risiko sebagai langkah antisipatif. Per Maret 2026, rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mencapai 2,08% dari aset produktif. Kebijakan pencadangan yang memadai menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan portofolio kredit dalam berbagai kondisi ekonomi.

Dari sisi likuiditas, BWS mencatatkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 205,35%. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek sekaligus menjaga kelancaran operasional di tengah fluktuasi pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mengkaji penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan, perseroan mendukung inisiatif regulator dalam memperkuat struktur permodalan industri perbankan nasional karena dapat menjaga ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, langkah penataan industri perbankan yang dikaji OJK dapat menjadi terobosan untuk memperkuat struktur permodalan agar bank dapat beroperasi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika global.

"Sebagai institusi yang berkomitmen penuh terhadap perkembangan industri perbankan yang sehat, kami tentunya akan dengan saksama mengikuti dan menunggu kelanjutan atas kajian konsolidasi perbankan dari regulator," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, Kicky menegaskan, Bank Raya akan tetap berpedoman pada prinsip good corporate governance dalam menjalankan operasional maupun mengambil keputusan strategis.

Oleh karenanya, setiap potensi konsolidasi maupun langkah penguatan modal yang mungkin dilakukan ke depan harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

"Tentunya ke depan setiap potensi konsolidasi ataupun langkah penguatan modal yang nanti akan dilakukan, harapannya senantiasa mengedepankan prinsip good governance tersebut, serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku," tuturnya.

Sebagai informasi, saat ini Bank Raya masih masuk di Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I. Bank KBMI 1 merupakan bank dengan modal inti hingga Rp 6 triliun.

Pada akhir tahun lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan pihaknya berencana menghapus kategori KBMI I untuk memperkuat industri perbankan nasional.

“Ya sebetulnya banyak pertimbangan yang kita lakukan dari teman-teman OJK, (untuk) teman-teman KBMI 1 itu. Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar, karena bank itu terus terang saja ukuran itu adalah menentukan segalanya,” ujar Dian usai Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Oleh karenanya, OJK mendorong bank-bank yang masuk dalam KBMI I untuk segera melakukan konsolidasi agar modal intinya bertambah sehingga bisa naik kelas ke KBMI 2.

"Nah sehingga mereka itu kita dorong juga untuk melakukan merger dengan alasan itu salah satunya. Tapi juga alasan lainnya tentu saja adalah bagaimana tadi yang saya bilang, kita bisa memfasilitasikan kekuatan bank-bank itu kemudian untuk bisa memiliki, kalau saya sering menyebutnya sebagai daya tendangnya terhadap ekonomi yang kita," beber Dian.

Kendati demikian, dorongan OJK agar bank-bank di kelompok KBMI 1, melakukan merger atau penggabungan usaha bukan didasarkan pada satu alasan semata.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat peran perbankan dalam menopang perekonomian nasional.

Salah satu tujuannya adalah memperbesar skala usaha agar bank memiliki struktur permodalan dan kapasitas operasional yang lebih kuat.

Melalui merger, bank dapat menyatukan sumber daya, memperkuat modal, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing di tengah tuntutan industri yang semakin kompleks.

"Size does matter, itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya. Kemudian juga akan mendorong, tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan. Dan kami juga sebetulnya sudah melakukan semacam analisis cukup mendalam bahwa memang usaha-usaha yang sifatnya mungkin perlu intensif secara penggunaan IT itu akan membutuhkan dana besar," papar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengaturan konsolidasi perbankan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing industri perbankan nasional

Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan pengaturan konsolidasi perbankan nasional dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) guna memperkuat permodalan bank dan membangun industri perbankan yang lebih besar serta kompetitif.

Advisor OJK Agus Sugiarto yang juga merupakan mantan Ketua Tim Penyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menyampaikan konsolidasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran perbankan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai Indonesia tidak membutuhkan terlalu banyak bank, melainkan industri perbankan yang kuat, resilien, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian. Oleh karena itu, kualitas bank dinilai lebih penting dibandingkan jumlah bank yang beroperasi.

“Sewaktu dahulu saya diberi tugas oleh Bank Indonesia sebagai Ketua Tim Penyusun Arsitektur Perbankan Indonesia, kami telah merancang blueprint arah, bentuk dan tatanan perbankan nasional yang bertujuan menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kompetitif. Konsolidasi perbankan adalah salah satu kunci utama untuk memaksimalkan peran sektor perbankan Indonesia sebagai katalisator pertumbuhan dan resiliensi ekonomi nasional,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Agus, gagasan konsolidasi perbankan bukanlah konsep baru karena telah menjadi bagian dari API yang dirancang untuk memperkuat struktur industri perbankan nasional. Dia meyakini agenda tersebut akan memperoleh perhatian pemerintah di tengah upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global.

“Di era pemerintahan Presiden Prabowo yang sangat peduli dengan ketahanan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan ekonomi global saat ini, saya yakin agenda terkait konsolidasi perbankan ini akan mendapat perhatian khusus dan diprioritaskan,” katanya.

Agus menambahkan, konsolidasi perbankan berkaitan erat dengan kepentingan nasional karena dapat meningkatkan kapasitas perbankan dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8%.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsolidasi perbankan merupakan salah satu harapan pemerintah agar struktur industri keuangan menjadi lebih sehat dan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Karena kita akan bisa tumbuh lebih tinggi seperti apa yang diharapkan Presiden juga, dan mungkin diharapkan kita semua juga. Sehingga kontribusi perbankan nasional itu kepada GDP akan semakin tinggi,” ujar Dian.

Menurut Dian, OJK sebenarnya telah memiliki kewenangan untuk mendorong konsolidasi perbankan melalui regulasi yang berlaku saat ini. Namun, pengaturan secara eksplisit dalam revisi UUP2SK akan memperkuat dasar hukum kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa konsolidasi merupakan komitmen negara.

“Kalau itu dimasukkan ke dalam undang-undang, tentu kekuatan kita akan jauh lebih besar. Jangan sampai kemudian ini dianggap semata-mata komitmen OJK. Kalau sudah undang-undang, ini adalah komitmen negara, komitmen DPR, komitmen presiden, dan komitmen pemerintah,” ujarnya.

Rencana memasukkan konsolidasi perbankan ke dalam revisi UUP2SK dinilai menjadi salah satu upaya untuk menciptakan industri perbankan yang memiliki modal lebih kuat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat regional.

Dengan struktur perbankan yang lebih kokoh, kapasitas pembiayaan terhadap sektor produktif juga diharapkan meningkat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mengkaji rencana penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 guna mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan perbankan nasional. Realisasi kebijakan tersebut belum dipastikan apakah akan dijalankan tahun ini atau pada periode berikutnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penguatan bank-bank KBMI 1 menjadi agenda strategis untuk memperkokoh struktur industri perbankan sekaligus menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global. “OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai bagian dari agenda strategis yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut semakin relevan seiring percepatan digitalisasi perbankan, perkembangan teknologi informasi, ketidakpastian ekonomi global, hingga meningkatnya risiko serangan siber yang menuntut bank memiliki skala usaha dan modal lebih kuat.

OJK menilai bank-bank KBMI 1 masih memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala bisnis, baik melalui pertumbuhan organik maupun langkah anorganik seperti konsolidasi. OJK sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada bank-bank KBMI 1 sejak Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja usaha, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, serta prospek jangka panjang.

“Pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi. Hal ini tentu membutuhkan kejujuran dan sikap visioner dari PSP dan manajemen bank untuk melihat prospek kinerjanya kedepan dalam posisi permodalan dan kinerjanya saat ini,” kata Dian.

Menindaklanjuti imbauan tersebut, sejak Desember 2025 OJK mengundang bank-bank KBMI 1 dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion guna menyusun peta jalan penguatan industri. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas upaya penguatan fundamental dan konsolidasi yang saat ini masih bersifat imbauan.

Dian menegaskan OJK juga sedang menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang tepat agar penguatan permodalan berlangsung secara prudent, terukur, dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi. “Sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap sejalan dengan kapasitas masing-masing bank,” ujarnya.

Sebelumnya, Dian mengungkapkan OJK tengah mendorong bank-bank KBMI 1 membuka opsi merger sebagai langkah memperkuat skala ekonomi. Ia bahkan menyampaikan rencana penghapusan kategori KBMI 1 dalam jangka waktu tertentu. “Saya sekarang sedang mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mulai berbicara lah soal kemungkinan merger di antara mereka. Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI 1,” kata Dian usai menghadiri Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025 dalam rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan besaran modal inti yang berfungsi sebagai bantalan utama dalam menyerap risiko sekaligus menentukan kapasitas ekspansi bisnis bank. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, kategori KBMI terdiri dari empat kelompok, yakni KBMI 1 dengan modal inti hingga Rp6 triliun, KBMI 2 sebesar Rp6 triliun sampai Rp14 triliun, KBMI 3 sebesar Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, dan KBMI 4 di atas Rp70 triliun.

Apabila penghapusan KBMI 1 direalisasikan, struktur klasifikasi bank akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. KBMI 2 akan menjadi KBMI 1, KBMI 3 menjadi KBMI 2, dan KBMI 4 berubah menjadi KBMI 3. “Jadi yang ada cuma KBMI 1, 2, 3, tidak ada KBMI 4. Karena terus terang, di negara sebesar kita ini sekarang, dalam segala hal terkait skala ekonomi dan lain sebagainya, enggak mungkin kalau tidak dilakukan itu. Jadi, merger harus dilakukan,” kata Dian.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri perbankan nasional sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan ekonomi di tengah tuntutan efisiensi dan transformasi digital sektor keuangan.

Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan profitabilitas yang solid pada kuartal I 2026. Hal itu didorong oleh penguatan bisnis dan efisiensi biaya dana.

Hingga Maret 2026, perseroan membukukan laba sebelum pajak lebih dari Rp79,97 miliar atau meningkat lebih dari 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp191,60 miliar, naik lebih dari 20 persen secara tahunan.

Dari sisi penyaluran dana, total pembiayaan yang disalurkan Bank Mega Syariah tercatat lebih dari Rp9,26 triliun atau tumbuh sekitar 7,2 persen dari posisi akhir 2025, sebesar Rp8,64 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun menembus Rp10 triliun.

Perseroan juga mencatat peningkatan pada pendapatan berbasis pembiayaan. Pendapatan dari piutang naik menjadi lebih dari Rp118 miliar atau tumbuh sekitar 40,9 persen, sedangkan pendapatan bagi hasil meningkat sekitar 4,7 persen menjadi lebih dari Rp114,73 miliar.

Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan capaian tersebut merupakan hasil strategi perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami terus mengoptimalkan strategi bisnis dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan pengelolaan biaya dana. Di saat yang sama, kami juga memperkuat layanan kepada nasabah melalui inovasi produk dan sinergi ekosistem," ujar Hanie dalam keterangan resmi.

Dari sisi pendanaan, Bank Mega Syariah terus mengoptimalkan struktur dana guna menjaga efisiensi biaya. Hal ini tercermin dari peningkatan Net Imbalan (NI) menjadi 5,85 persen dari sebelumnya 4,04 persen.

Efisiensi operasional juga membaik, terlihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang turun menjadi 76,90 persen dari sebelumnya 85,08 persen.

Hal itu juga ditopang oleh permodalan bank yang tetap kuat dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 27,63 persen.

Hanie menambahkan perseroan akan terus menjaga kualitas aset dan memperkuat manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan. Kami optimistis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun," ujar Hanie.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut (Perseroda) agar mampu mengejar kategori kelas Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) II dan memberi daya ungkit yang lebih besar terhadap perekonomian.

Sebagai informasi, KBMI II merupakan kelompok bank menengah dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Dari segi modal, Bank Sumut sendiri saat ini masih berada di kategori KBMI I dengan total modal inti sebesar Rp5,2 triliun.

“Kelasnya Bank Sumut saat ini masih KBMI I, ini masih satu level di atas BPR. Sedangkan di aturan OJK di tahun 2029, bank harus memiliki modal Rp6 triliun untuk masuk ke KBMI II,” kata Bobby, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bobby mengatakan para pemegang saham pun terus mendorong Bank Sumut untuk mampu naik kelas ke KBMI II sesuai peraturan tersebut. Hal ini untuk menghindari penurunan status Bank Sumut menjadi BPR (bank perkreditan rakyat).

Dalam RUPS Tahunan Bank Sumut Tahun Buku 2025 yang digelar di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/4/2026) kemarin Bobby menyampaikan para pemegang saham telah sepakat untuk menyuntik modal tambahan untuk Bank Sumut dengan menyisihkan dividen tahun 2025. Besar dividen yang wajib disisihkan sebagai modal di tahun 2026 yakni 15%.

“Kami menyepakati dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15% nya dikembalikan sebagai modal,” ujar Bobby.

Selain dari dividen, pemegang saham lainnya seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) juga telah menganggarkan sekitar Rp70 miliar dalam APBD Pemkab Tapsel tahun 2026 untuk memperkuat permodalan Bank Sumut. Total tersebut termasuk 15% dividen yang akan disetor kembali ke Bank Sumut.

Sedangkan Pemprov Sumut bakal menambah modal Rp100 miliar untuk Bank Sumut di tahun 2026, di samping penyertaan (inbreng) aset senilai Rp280,98 miliar seperti yang disepakati dalam RUPS Luar Biasa Bank Sumut akhir tahun 2025 lalu.

Diketahui, para pemegang saham Bank Sumut sebelumnya telah sepakat menyetujui penggunaan aset untuk penyertaan modal Bank Sumut di tengah tekanan fiskal daerah. Hal ini menjadi solusi untuk memperkuat fondasi keuangan Bank Sumut selain modal berbentuk uang tunai serta menjadi strategi mempercepat peningkatan kelas Bank Sumut menjadi KBMI II.

Bobby pun menargetkan syarat modal Rp6 triliun untuk masuk KBMI II dapat segera tercapai. Dia menyebut berharap Bank Sumut bertumbuh lebih inovatif dan memperbanyak produk agar dapat bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

“Menjelang 2029 masih sekitar Rp800 miliar lagi modal yang harus dicari. Kami berharap, tentu dari sisi dana pihak ketiganya terlebih dahulu, jangan terlalu mahal. Lalu, produk perbankannya juga harus banyak, jangan hanya mengandalkan APBD dan ASN,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyoroti pentingnya insentif dari pemerintah bagi bank syariah yang lahir dari pemisahan unit usaha syariah (UUS). Tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, bank hasil spin off berisiko menghadapi tekanan permodalan, efisiensi, dan daya saing di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya perihal spin off bertujuan untuk menguatkan sektor perbankan khususnya bank syariah yang lahir dari spin off UUS.

“Jadi kalau melakukan spin off ini bukan melulu mengenai compliance atas P2SK tapi lebih jauh lagi bertujuan untuk menguatkan bank itu sendiri,” kata Pandji kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (1/3/2026).

Dalam hal ini, Pandji memandang pentingnya komitmen bank induk dalam menguatkan bank hasil spin off. Komitmen dapat berupa permodalan yang cukup untuk dapat bersaing selepas spin off, maupun dukungan lain seperti melakukan sinergi atas infrastruktur induk untuk bisa dipergunakan di bank hasil spin off.

Di sisi lain, dia menilai aksi korporasi seperti merger selalu menarik dan dapat mempercepat pertumbuhan bank. Pandji meyakini, skala bank setelah menjadi besar memiliki kemampuan untuk berkembang lebih pesat.

Namun, Pandji mengakui bahwa proses merger tidak mudah lantaran harus menggabungkan strategi serta visi dan misi dari masing-masing bank. “Kalau tidak sama, maka sulit bank tersebut dipersatukan, di luar kerelaan masing-masing pemegang saham yang belum tentu salah satunya menjadi mayoritas seperti sebelum dimerger,” tuturnya.

Kendati demikian, Pandji menilai bahwa bank hasil spin off memerlukan insentif keberpihakan dari pemerintah agar bank tersebut dapat terus berkembang. Menurutnya, memulai sesuatu dari awal tentu membutuhkan dukungan yang lebih dibandingkan bank lain yang jauh lebih mapan.

“Di market, sering kali bank syariah itu tidak bersaing dengan sesama bank syariah, tapi justru dengan bank konvensional yang memiliki skala jauh lebih besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai bahwa kebijakan spin off dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Dalam catatan Bisnis.com, Anggito mengatakan bahwa kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah membukukan kondisi permodalan yang kuat sepanjang 2025. Perseroan memberikan sinyal untuk membagikan dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham.

Direktur Utama PT BRI Hery Gunardi menyampaikan, dalam laporan kinerja BBRI, kondisi permodalan BRI sangat kuat. Tercermin dari angka capital adequacy ratio (CAR) yang berada di level 23,52 persen, melampaui batas minimum yang diatur regulator. Posisi tersebut dinilai menunjukkan kapasitas permodalan BRI yang memadai untuk menopang ekspansi bisnis secara prudent, menyerap potensi risiko, serta menjaga stabilitas dan ketahanan perseroan.

Ia menuturkan, dalam menentukan rasio dividen, bank akan mempertimbangkan kondisi struktur permodalannya serta rencana pertumbuhan untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan pada masa mendatang.

“Mempertimbangkan kondisi tersebut, seyogyanya kami memiliki ruang untuk memberikan ruang dividen dengan payout ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan level histori yang selama ini ada,” ujar Hery dalam konferensi pers kinerja BRI pada 2025 yang digelar secara virtual, Kamis (26/2/2026).

Hery menuturkan, langkah untuk membagikan dividen yang lebih tinggi menjadi upaya perseroan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham. Pada gilirannya, persentase profit yang diperoleh juga akan ikut meningkat.

“Termasuk juga nanti ROI (return on investment) ikut naik kalau misalnya dividennya lebih besar diberikan, return of equity-nya BRI juga akan lebih tinggi,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mencerminkan pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Regulator memastikan peringkat kredit (rating) bank-bank Himbara tetap berada pada level investment grade dengan kondisi permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang solid.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama penurunan outlook sovereign Indonesia serta dinamika makroekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja internal masing-masing bank.

“Peringkat kredit tetap dipertahankan pada level investment grade, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas memadai, kualitas aset terjaga, serta profitabilitas yang resilien,” kata Dian, Senin (16/2/2026).

Hingga akhir 2025, Dian mencatat bahwa tingkat permodalan bank-bank Himbara tercatat berada pada kisaran 19% sampai dengan 21%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, mayoritas permodalan tersebut ditopang modal inti alias bank tier satu dengan rasio sekitar 17% sampai 20%, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari sisi likuiditas, rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, masing-masing melampaui 50% dan 10%. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) juga berada di atas 100%, mencerminkan kecukupan likuiditas jangka pendek maupun menengah-panjang.

Pertumbuhan kredit mayoritas bank Himbara juga masih berada pada kisaran double digit dan melampaui rata-rata industri yang tercatat 9,69% secara tahunan.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejumlah bank Himbara juga tumbuh dua digit, sejalan dengan perbaikan rasio dana murah (CASA) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kualitas aset pun relatif terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada pada kisaran di bawah 1% hingga 3%, disertai pembentukan pencadangan yang memadai. OJK menilai hal tersebut mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent di tengah tekanan suku bunga global dan dinamika ekonomi domestik.

Bagi investor, potensi tekanan terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kenaikan biaya dana menjadi perhatian utama. Namun demikian, Dian memandang prospek profitabilitas bank-bank besar, termasuk Himbara, tetap berada pada jalur positif dan berkelanjutan.

Diversifikasi pendapatan melalui peningkatan fee-based income, optimalisasi transaksi digital, serta struktur pendanaan yang didominasi giro dan tabungan menjadi faktor penopang stabilitas laba.

Dian menambahkan, kerangka regulasi dan pengawasan perbankan nasional telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Penerapan tersebut secara berkala juga dievaluasi melalui asesmen internasional guna memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Dengan fundamental yang kuat dan pengawasan yang konsisten, Dian optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA – Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengingatkan risiko masih mengintai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), kendati jumlah bank bangkrut menyusut pada 2025.

Trioksa menyampaikan meski jumlah BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami penurunan pada 2025, industri tetap perlu mewaspadai risiko kredit, likuiditas, operasional, dan strategi yang masih mengintai BPR/BPRS.

“Risiko yang mengintai adalah ada risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko strategik,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Trioksa menuturkan, BPR/BPRS perlu menjaga kualitas kredit agar tetap baik. Pada saat yang sama, manajemen juga harus mampu menjaga likuiditasnya ketika nasabah akan menarik uang tabungan atau mencairkan deposito.

Selain itu, dia menilai bahwa BPR/BPRS perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan sistem informasi teknologi guna menjaga risiko operasional dan memperkuat permodalan bank sehingga dapat ekspansif dan berkelanjutan.

Ke depan, Trioksa memandang konsolidasi BPR perlu lebih dipercepat agar pencabutan izin usaha BPR/BPRS dapat ditekan. Menurutnya, jika konsolidasi berjalan baik dan dapat memperkuat permodalan, likuiditas, dan strategi bisnis, BPR/BPRS akan semakin baik dan meminimalisasi pencabutan izin.

Sementara itu, Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup sepanjang 2025 sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) yang telah terbit pada 2024.

“Penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup di 2025 itu sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam RP2B,” ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Jumlah BPR yang Dicabut Izinnya

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat 7 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2025. Jumlah itu menyusut dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 15 BPR/BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin yang dilakukan oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk, baik akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehatian-kehatian yang kurang memadai.

Dian mengatakan, pencabutan izin dilakukan merupakan upaya OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat, resilient, serta mencegah terjadinya permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.

OJK sendiri telah mendorong penguatan penerapan prinsip tata kelola di BPR-BPRS melalui penerapan beberapa ketentuan terkait BPR/BPRS, yang di antaranya POJK yang terkait tentang penerapan tata kelola bagi BPR/BPRS, penerapan strategi anti-fraud bagi OJK, fungsi audit internal bagi BPR/BPRS, serta tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR/BPRS.

Adapun OJK telah merampungkan perizinan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk 10 BPD yang tergabung dalam empat grub KUB. Keempat grup KUB itu yakni Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

Kemudian, grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi. Selanjutnya, grup Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo. Terakhir, grup KUB Bank Jakarta selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

Sementara itu sampai dengan 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR/BPRS dalam rangka konsolidasi dari 130 BPR/BPRS menjadi 45 BPR/BPRS.

“Saat ini OJK sedang melakukan proses penggabungan untuk 226 BPR/BPRS menjadi 79 BPR/BPRS,” ungkap Dian dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memberikan izin kepada 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bergabung dalam empat Kelompok Usaha Bank (KUB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bergabungnya BPD-BPD tersebut dalam KUB diharapkan bisa menguatkan permodalan bank.

“Konsolidasi bank umum bertujuan untuk mendorong penguatan permodalan bank dalam rangka mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkelanjutan. Penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional juga diperlukan dalam menghadapi dinamika perekonomian serta perkembangan teknologi informasi domestik dan global,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (25/1/2026).

Dian menuturkan, melalui pembentukan KUB, terdapat manfaat berupa sinergi kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional bagi para pihak yang melakukan kerja sama dalam KUB.

“Bagi bank yang memilih skema konsolidasi melalui pembentukan KUB, dan bukan merupakan perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB, wajib memenuhi modal inti minimum yakni paling sedikit Rp 1 triliun,” ujarnya.

Berikut rincian empat KUB yang meliputi 10 BPD:

1. Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

2. Grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi.

3. Grup KUB Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo.

4. Grup KUB Bank DKI selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkuat struktur permodalan melalui Pinjaman Pemegang Saham (shareholder loan) senilai Rp2 triliun guna menjaga ruang ekspansi kredit perumahan. Fasilitas dari PT Danantara Asset Management (Persero) itu diklasifikasikan sebagai modal inti tambahan (Additional Tier 1/AT1) sesuai ketentuan regulator.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penguatan modal dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan perumahan.

“Posisi permodalan BTN berada pada level yang sehat, dengan rasio kecukupan modal (CAR) di kisaran 18–19 persen. Shareholder loan ini disiapkan untuk menjaga ruang ekspansi kredit tetap memadai, seiring dengan pertumbuhan pembiayaan perumahan yang terus berjalan,” ujar Nixon dalam keterangan, Kamis (25/12/2025).

Hingga kuartal III-2025, BTN menyalurkan kredit dan pembiayaan Rp381,03 triliun, dengan porsi perumahan mencapai Rp322,53 triliun. Dominasi pembiayaan perumahan tersebut menuntut penguatan modal agar ekspansi tetap berlanjut tanpa menekan rasio permodalan.

Instrumen AT1 yang diterima bersifat perpetual, subordinasi, dan non-dilutif. Struktur ini memperkuat Tier 1 Capital tanpa kewajiban pelunasan pokok jangka pendek serta tanpa menekan likuiditas harian perseroan.

“Tambahan modal inti ini memberikan fleksibilitas bagi BTN untuk mengelola pertumbuhan kredit secara lebih terukur dan prudent, khususnya untuk mendukung pembiayaan perumahan dan ekosistem terkait, sekaligus menjaga ketahanan permodalan jangka panjang,” kata Nixon.

Shareholder loan tersebut mencerminkan keselarasan kepentingan jangka panjang pemegang saham dalam memperkuat daya saing perseroan. Transaksi afiliasi ini dilakukan sesuai POJK 42/2020, tanpa benturan kepentingan, serta melalui penilaian kewajaran oleh pihak independen.

Ke depan, penguatan modal ini diharapkan menopang peran BTN dalam mendukung program perumahan nasional dan memperluas akses kepemilikan rumah. Langkah tersebut sejalan dengan fokus BTN sebagai bank perumahan dan mitra pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan.