PT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta sebagai wadah dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional, serta mendukung agenda transisi energi berkelanjutan Indonesia pada Selasa (19/5).

Mengusung tema "Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional melalui Transformasi Strategis Pertamina", forum ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab tantangan energi masa depan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama program Senior Fellow SCUP yang menghadirkan para akademisi, regulator, praktisi, dan pengamat energi nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi sektor energi Indonesia.Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui optimalisasi sektor hulu migas, pengembangan energi rendah emisi, dan percepatan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Selain itu, Agung juga menekankan pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, policy makers, think tank, dan pelaku industri dalam mendorong kebijakan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Forum ini juga menekankan pentingnya proses dialog strategis dan knowledge sharing secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai fondasi pembentukan kebijakan yang mampu menopang kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan energi nasional," ujar Agung.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyampaikan bahwa nama Sokoguru Policy Forum terinspirasi dari pesan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa Pertamina adalah 'sokoguru' serta merupakan tumpuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Oki menyebut, setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat, fakta lapangan, dan ilmu pengetahuan (prinsip evidence-based policy).

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani menambahkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan energi yang kokoh bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang ditempa oleh kemampuan bangsa untuk terus belajar dari dinamika global, distrupsi teknologi, serta kompleksitas geopolitik yang dinamis.

"Hal tersebut telah, sedang, dan akan terus menjadi fokus utama Pertamina sebagai BUMN strategis nasional melalui Dual Growth Strategy sebagaimana tertuang dalam RJPP Pertamina," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana sebagai pembicara kunci menegaskan bahwa ketahanan energi nasional harus dilakukan melalui swasembada energi dan hilirisasi yang meliputi peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, percepatan transisi energi dan hilirisasi.

"Kementerian ESDM mengapresiasi peran Pertamina sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan & transisi energi melalui penguatan hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan hilirisasi & petrokimia, pengembangan energi baru terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi," ujar Dadan.

Pada forum itu, dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan sektor energi nasional, antara lain Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Senior Fellow SCUP Retno Gumilang Dewi, Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam diskusi tersebut, para panelis membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan sektor hulu migas, optimalisasi produksi migas nasional, pengembangan gas sebagai energi transisi, percepatan hilirisasi energi, hingga pengembangan biofuel dan biorefinery sebagai solusi energi rendah emisi.

Hendra Gunawan menekankan pentingnya penguatan regulasi sub sektor migas yang adaptif dalam mewujudkan ketahanan energi baik hulu maupun hilir. Adapun Benny Lubiantara menyoroti tantangan produksi migas yang terus menurun sehingga memerlukan reformasi fiskal dan inovasi dengan pemercepatan inovasi dan penerapan teknologi seperti kegiatan eksplorasi, enhanced oil recovery, dan migas non konvensional.Pada sektor hilir dan energi rendah emisi, Retno Gumilang Dewi menegaskan urgensi pengembangan bio-based fuel dan biorefinery sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan nasional. Menurutnya, optimalisasi strategic value chain bio-based fuel dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi domestik.

Sedangkan Komaidi Notonegoro menyoroti pentingnya pemodelan ekonomi energi nasional dan strategi distribusi energi yang merata serta efisien. Ia menegaskan bahwa peran BUMN, khususnya Pertamina, sangat penting dalam menjaga keandalan distribusi energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Sokoguru Policy Forum, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai penutup kegiatan Sokoguru Policy Forum, dilakukan penyerahan simbolis policy paper hasil kajian akademis para Senior Fellow Sustainability Center Universitas Pertamina kepada para pemangku kepentingan terkait yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

Sebagaimana diketahui, perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner OTM, Kerry Adrianto. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Kerry juga dinilai terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Dalam pengadaan sewa tiga kapal itu, terdapat penambahan kalimat kebutuhan pengangkutan domestik. Tujuannya, hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT Pertamina International Shipping.

Selain Kerry, terdapat sejumlah terdakwa lain atas kasus tersebut, di antaranya Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Perbuatan Kerry dan terdakwa lainnya itu dianggap memperkaya diri sendiri dan korporasi hingga menyebabkan kerugian negara. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.