Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim Indonesia berhasil melawan krisis logistik global dengan mengekspor ratusan ribu ton pupuk ke Australia dan India. Langkah ini diambil justru saat harga pupuk dunia meroket hingga 35 persen akibat lumpuhnya rantai pasok global.

Amran mengungkapkan, pemerintah telah meneken kesepakatan ekspor urea sebanyak 500 ribu ton. Keberhasilan ini disebutnya sebagai bukti ketahanan produksi Indonesia di tengah guncangan geopolitik.

"Lusa kami akan lepas ekspor ke Australia. Perdana Menteri Australia meminta terima kasih, menelepon langsung Bapak Presiden. Kemudian saya ditelepon langsung Dubes India meminta 500 ribu ton pupuk urea," kata Amran saat meninjau Gudang Penyangga Bulog di Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5).

Diketahui, kondisi pasar pupuk global saat ini tengah tercekik menyusul konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz. Pasalnya, jalur tersebut merupakan urat nadi bagi sepertiga perdagangan pupuk dunia.

Krisis kian meruncing setelah China menghentikan ekspor nitrogen utama, yang memicu lonjakan harga urea global hingga melampaui 40 persen dalam hitungan pekan. Tapi, Amran menegaskan posisi Indonesia tetap kokoh.

"Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia Alhamdulillah stabil," tuturnya.

Mentan mengatakan, pihaknya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Amran mengklaim kebijakan ini merupakan anomali positif di tengah kelangkaan dunia.

"Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri," tegas Amran.

Dari segi distribusi, Pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan begitu, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.

"Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri," ujarnya.

Meski stok dan harga diklaim stabil secara nasional, Amran mengakui masih ada disparitas harga di beberapa daerah. Hal ini dinilai sebagai konsekuensi logistik dari geografis Indonesia.

"Terkadang ada satu wilayah yang naik karena ini transportasi. Kita ini negara kepulauan, bayangkan pulau kita 17.000 seluruh Indonesia ini kita harus jangkau semua. Ini persoalan distribusi," pungkasnya.