Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mengembalikan secara bertahap dana Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) bank pelat merah.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan, selama ini dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara menjadi salah satu bantalan likuiditas penting bagi bank-bank tersebut.

Penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening pemerintah di BI sebelumnya juga membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Josua menegaskan bahwa penarikan dana tersebut tidak serta-merta menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas Himbara selama prosesnya dilakukan secara bertahap dan terukur.

Dia menuturkan, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Menurutnya, bank-bank BUMN secara umum masih memiliki basis dana besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pasar yang lebih baik dibanding bank-bank kecil.

Namun, dia mengingatkan bahwa pengurangan likuiditas tetap membawa sejumlah konsekuensi bagi kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber dana pasar yang lebih mahal.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik dana pemerintah kembali ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dari perspektif makroekonomi, dia menyebut bahwa kebijakan tersebut masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter.

Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan muncul pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank mungkin perlu menaikkan penawaran bunga simpanan tertentu untuk mempertahankan dana besar, terutama dari korporasi dan nasabah institusi.

Ketiga, bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru, terutama pada sektor yang risikonya meningkat atau memiliki imbal hasil rendah.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Aan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski begitu, Aan tidak merinci ke-20 kota tersebut.

Ia mengatakan, program itu bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional, digital checker app untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh operator bus, dan checker web untuk melihat pencapaian standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, salah satunya Kota Batam dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026.

Hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema BTS itu, kata, adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucapnya.

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.

"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.

Lebih lanjut, Ia menilai penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat.

"Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6% pada tahun depan. Skema baru itu menegaskan tiga kategori penyaluran, mulai dari KUR di bawah Rp10 juta, Rp10 juta sampai Rp100 juta, serta Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan terbaru tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi KUR di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Pemerintah, sambungnya, akan mengubah sejumlah pengaturan guna menyesuaikan kondisi perekonomian terkini, termasuk pencabutan batasan penarikan ulang KUR bagi sektor-sektor produktif.

“Untuk sektor produksi [seperti] sektor pertanian, sektor perdagangan, untuk ekspor itu tidak dibatasi. Jadi itu bisa terus ditarik kembali,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (17/11/2025) sore.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi serta Kementerian UMKM untuk mempercepat realisasi penyaluran pada sektor-sektor tersebut.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut mematangkan implementasi tiga skema kredit program perumahan (KPP) yang baru berjalan dua bulan terakhir. Program ini, ungkapnga, akan memperkuat penyaluran kredit untuk kebutuhan hunian masyarakat.

Untuk itu, Airlangga meminta partisipasi Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, serta perbankan agar kesiapan penyaluran KPP dipercepat. Anggaran kredit perumahan tersebut tidak termasuk dalam pagu utama KUR Rp300 triliun.

"Angka Rp300 triliun itu tidak termasuk Rp130 triliun yang perumahan. Jadi nanti akan menjadi on top,” katanya.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan realisasi sekitar Rp28 triliun pada kuartal I/2026, khusus untuk program perumahan.

Selain penyaluran, pemerintah meminta penjamin KUR yaitu Askrindo dan Jamkrindo untuk menyelesaikan pembahasan struktur biaya penjaminan. Airlangga menekankan bahwa penentuan fee harus dibahas secara business to business antara perbankan dan lembaga penjamin, dengan payung koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM (KKP-UMKM) dan Kementerian BUMN.

“Mereka minta untuk setiap program ada perbedaan fee-nya. Itu untuk dibahas secara business to business,” tutupnya.

Sementara tu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap bahwa skema KUR bunga tetap 6% merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kan sekarang ini pengajuan [KUR] pertama 6%. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7%. KUR yang ketiga naik 8%. KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Selain itu, Maman menambahkan, selama ini skema KUR hanya diberikan paling banyak empat kali pengajuan. Namun, dia menyatakan pengajuan KUR ke depan tidak ada batasan.

“Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Maman mengungkap realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp238 triliun atau sekitar 83% dari target Rp286 triliun pada alokasi 2025.

Dia menuturkan, dari target alokasi tersebut, Kementerian UMKM harus menyalurkan 60% ke sektor produksi. Adapun, realisasinya sudah mencapai angka 60,7% dan ditargetkan menyentuh 61% di akhir tahun. Dia menyebut, angkanya terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Pada periode yang sama, Kementerian UMKM mencatat telah terdapat 1,3 juta debitur graduasi. “Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan pemerintah juga membidik 8–11 juta tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM akan membuat program untuk yang dari sektor informal ke formal.

“Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%,” pungkasnya.