Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mengembalikan secara bertahap dana Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) bank pelat merah.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan, selama ini dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara menjadi salah satu bantalan likuiditas penting bagi bank-bank tersebut.

Penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening pemerintah di BI sebelumnya juga membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Josua menegaskan bahwa penarikan dana tersebut tidak serta-merta menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas Himbara selama prosesnya dilakukan secara bertahap dan terukur.

Dia menuturkan, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Menurutnya, bank-bank BUMN secara umum masih memiliki basis dana besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pasar yang lebih baik dibanding bank-bank kecil.

Namun, dia mengingatkan bahwa pengurangan likuiditas tetap membawa sejumlah konsekuensi bagi kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber dana pasar yang lebih mahal.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik dana pemerintah kembali ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dari perspektif makroekonomi, dia menyebut bahwa kebijakan tersebut masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter.

Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan muncul pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank mungkin perlu menaikkan penawaran bunga simpanan tertentu untuk mempertahankan dana besar, terutama dari korporasi dan nasabah institusi.

Ketiga, bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru, terutama pada sektor yang risikonya meningkat atau memiliki imbal hasil rendah.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor perbankan, masih berada dalam kondisi yang kuat.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN), antara lain Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Riduan, Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Hery Gunardi, serta Direktur Utama BPJS Mayjen (Purn.) Prihati Pujowaskito.

"Alhamdulillah sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa betul-betul sesungguhnya fundamental ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat," kata Prasetyo kepada awak media.

Menurutnya, kekuatan fundamental tersebut perlu terus dijaga melalui koordinasi dan komunikasi yang erat antarpelaku pasar, termasuk perbankan BUMN, BPJS, Taspen, dan INA.

"Oleh karena itulah kami terima kasih Pak Dony beserta dengan seluruh jajaran dari Himbara, juga dari Taspen, BPJS, dan INA sebagai pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai kondisi pasar saat ini berada dalam posisi yang cukup baik. Menurutnya, situasi tersebut membuka peluang bagi investor untuk kembali mencermati saham-saham BUMN yang dinilai memiliki prospek positif.

"Kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Dony Oskaria dari Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali," tuturnya.

Di sisi lain, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan kinerja perbankan pelat merah tetap solid di tengah dinamika pasar. Salah satu indikatornya tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih berada pada level dua digit.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan rata-rata pertumbuhan kredit Himbara saat ini berada di kisaran 20%. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh pada rentang 20% hingga 30%.

Selain itu, kondisi likuiditas perbankan BUMN juga tetap terjaga dengan baik. Hal itu terlihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di kisaran 88% hingga 90%.

Putrama menambahkan, kualitas aset perbankan juga masih terkendali. Hal tersebut tercermin dari cadangan kerugian kredit (loan loss reserve), biaya kredit (credit cost), serta rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang rata-rata berada di bawah 2%.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Putrama menilai tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk meragukan kondisi fundamental sektor perbankan maupun pasar modal saat ini.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegas Putrama.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaksanakan pertemuan dengan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPJS, dan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Salah satu yang dibahas yakni kemungkinan pembelian kembali atau buyback saham BUMN.

Hal itu diungkapkan Dasco usai menghadiri pertemuan dengan perwakilan Himbara, BPJS, dan asuransi BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Kami tadi juga berdiskusi mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, saat ini fundamental ekonomi Indonesia dari sisi perbankan sangat kuat. Meski demikian, dia terus mendorong pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, berdiskusi guna mengatasi permasalahan ekonomi saat ini.

“...sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama,” tutur Prasetyo.

Sementara itu, Himbara memastikan kinerja bank pelat merah saat ini tetap solid. Hal itu salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan mengatakan, rata-rata kredit Himbara saat ini yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa loan loss reserve dan credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegas Putrama.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kinerja bank pelat merah tetap solid, salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara,” kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Putrama mengatakan, kinerja positif itu tecermin dari rata-rata kredit Himbara yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan; ⁠Direktur Utama (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan; Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi; dan Direktur Utama BPJS Mayjen (purn) Prihati Pujowaskito. Pertemuan berlangsung di ruangan Dasco, Selasa (9/6/2026).

Bisnis.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) IDX: BJBR mencatatkan kinerja positif pada Triwulan I 2026 di tengah dinamika industri perbankan dan tantangan ekonomi global. Perseroan membukukan capaian laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Profit After Tax and Minority Interest/PATMI) sebesar Rp410 miliar pada Triwulan I 2026. Angka ini tumbuh 13,3% secara kuartalan (Quarter On Quarter/QoQ) atau 3% secara tahunan (Year On Year/YoY), didukung oleh penguatan fundamental bisnis, peningkatan pendapatan bunga bersih, serta pengelolaan biaya yang lebih efisien.

Pertumbuhan laba didukung oleh peningkatan Net Interest Income (NII) konsolidasi yang mencapai Rp2,05 triliun atau tumbuh 13% yoy. Penguatan pendapatan bunga bersih tersebut ditopang oleh optimalisasi komposisi portofolio kredit serta strategi pengelolaan biaya dana yang lebih efisien.

Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna mengatakan, capaian Triwulan I 2026 mencerminkan upaya perseroan dalam menjaga fundamental bisnis yang sehat melalui penguatan intermediasi, efisiensi operasional, dan transformasi layanan secara berkelanjutan.

“Di tengah dinamika industri perbankan dan kondisi ekonomi yang berkembang, bank bjb berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara sehat dengan tetap memperhatikan kualitas aset, likuiditas, serta kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan,” ujar Ayi Subarna.

Di sisi intermediasi, total kredit dan pembiayaan konsolidasi bank bjb tercatat sebesar Rp141,2 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh menjadi Rp159,9 triliun atau naik 3,9% yoy. Likuiditas bank tetap berada pada level yang terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 83,5%.

Kualitas aset juga tetap dijaga melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang berkelanjutan. Perseroan juga terus memperkuat pencadangan guna menjaga ketahanan neraca keuangan di tengah dinamika pasar dan kondisi ekonomi.

Transformasi digital yang dijalankan bank bjb menunjukkan perkembangan positif. Hingga Maret 2026, jumlah pengguna DIGI bank bjb mencapai 1,87 juta pengguna sementara fee based income dari kanal elektronik mencapai Rp115,7 miliar.

Pada segmen pinjaman digital ASN melalui bjb KGB Pisan, outstanding kredit tercatat sebesar Rp159,8 miliar atau tumbuh 154,1% YoY dan meningkat 30,9% QoQ. Jumlah rekening (Number of Accounts/NoA) juga meningkat menjadi 9.702 rekening.

Menurut Ayi Subarna, transformasi digital terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses transaksi bagi nasabah, sekaligus mendukung efisiensi operasional perusahaan.

“Perseroan akan terus berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara sehat dan berkelanjutan melalui penguatan layanan, inovasi digital, serta sinergi dalam ekosistem Kelompok Usaha Bank (KUB) bank bjb, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan dinamika industri,” tambahnya.

Kinerja bank bjb juga didukung oleh prospek ekonomi wilayah Jawa Barat dan Banten yang tetap tumbuh positif. Kedua wilayah tersebut masih menjadi salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi basis bisnis utama perseroan.

Selain memperkuat kinerja bisnis, bank bjb terus mendorong implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Hingga Triwulan I 2026, portofolio pembiayaan berkelanjutan bank bjb mencapai Rp14,2 triliun dan sustainable bond sebesar Rp1,9 triliun. Perseroan juga melanjutkan dukungan terhadap pembiayaan UMKM, KUR, FLPP, serta berbagai program keberlanjutan lainnya.

Dalam menjalankan transformasi bisnis, bank bjb tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta perlindungan konsumen sesuai ketentuan regulator. Dengan penguatan fundamental bisnis dan transformasi yang terus berjalan, bank bjb berupaya memperkuat posisinya sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi jaringan kantor bank bjb terdekat yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia maupun call centerbjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat intermediasi perbankan nasional tetap tumbuh positif pada Maret 2026 di tengah gejolak ekonomi global dan meningkatnya volatilitas pasar. Kredit perbankan tercatat tumbuh 9,49% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.659,05 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pertumbuhan kredit tersebut meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tercatat sebesar 9,37% yoy. Pertumbuhan kredit ditopang oleh bank BUMN, bank swasta nasional dan asing, serta kantor cabang bank luar negeri (KCBLN).

“Hal ini secara umum menunjukkan bahwa peningkatan volatilitas di pasar global tetap menjadi perhatian, namun industri perbankan di Indonesia memiliki tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai untuk menyerap potensi tekanan di masa yang akan datang,” kata Dian dalam siaran pers, Rabu (6/5/2026).

Secara sektoral, pertumbuhan kredit tahunan sebesar Rp750,64 triliun tersebut terutama berasal dari sektor konstruksi yang tumbuh Rp181,98 triliun atau melonjak 46,67% yoy. Selanjutnya disusul sektor rumah tangga sebesar Rp103,83 triliun atau tumbuh 5,56% yoy dan industri pengolahan sebesar Rp97,62 triliun atau naik 7,96% yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi (KI) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,85% yoy. Sementara itu, Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh 4,38% yoy dan Kredit Konsumsi (KK) naik 5,88% yoy. Adapun dari sisi kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 14,88% yoy, sedangkan kredit UMKM naik tipis 0,12% yoy.

Di sisi lain, kualitas kredit tetap terjaga. Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat sebesar 8,94%, membaik dibandingkan Februari 2026 sebesar 9,24%. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross juga turun menjadi 2,14% dari sebelumnya 2,17%, sedangkan NPL net stabil di level 0,83%.

Penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan pertumbuhan kuat. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,55% yoy menjadi Rp10.230,81 triliun, meningkat dibandingkan Februari 2026 sebesar 13,18% yoy. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan giro sebesar 21,37% yoy, tabungan 11,57% yoy, dan deposito 8,36% yoy.

Likuiditas perbankan pun dinilai masih memadai. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan tercatat sebesar 84,64% pada Maret 2026, sedikit turun dibandingkan Februari 2026 sebesar 84,72%. Menurut OJK, posisi tersebut menunjukkan industri perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk melanjutkan ekspansi kredit.

Sementara itu, kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Pada Maret 2026, kredit UMKM mencapai Rp1.498,64 triliun atau tumbuh 0,12% yoy, membaik dibandingkan Februari 2026 yang masih terkontraksi 0,56% yoy. Rasio NPL UMKM juga terjaga di level 4,60%.

Menurut Dian, OJK terus mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

“Dalam hal ini Perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pasar. Sementara pelaku UMKM secara aktif juga meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dan sinergi antar pelaku usaha,” ujar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melaporkan kredit yang disalurkan sepanjang 2025 senilai Rp173 triliun atau tumbuh sebesar 2% secara tahunan (year on year/YoY).

Hal ini disampaikan oleh Direktur OCBC NISP Hartati pada Paparan Publik Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, Kamis (9/4/2026).

"Total kredit yang disalurkan tumbuh 2% menjadi Rp173 triliun dengan kualitas kredit yang terjaga," terang Hartati di OCBC Tower, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, dia melaporkan bahwa rasio non-performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar 1,9% atau lebih rendah dari rata-rata industri.

Pada sisi dana pihak ketiga (DPK), OCBC melaporkan terdapat peningkatan sebesar 18% (yoy) sehingga totalnya sepanjang tahun lalu mencapai Rp244 triliun.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung pertumbuhan giro dan tabungan yang meningkat 24% sehingga rasio CASA mencapai 58% pada akhir tahun," terang Hartati.

Ke depan, perseroan menilai pertumbuhan dapat didukung dengan kecukupan modal yang kuat atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,5%. Hartati menyebut pertumbuhannya mencapai 93 basis poin dari tahun sebelumnya.

Perlambatan Kredit

Adapun pertumbuhan 2% pada penyaluran kredit ini diakui sebenarnya melambat. Apabila merujuk pada Laporan Tahunan OCBC 2024, jumlah kredit bruto saat itu Rp170,5 triliun atau tumbuh 10,6% (yoy).

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut pertumbuhan kredit sepanjang 2025 oleh perseroan lebih rendah khususnya pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM) serta kredit pemilikan rumah (KPR).

"Namun dari sisi business banking commercial, korporasi, tumbuh cukup baik. Kami pun melihat 2025 cukup banyak tantangan sehingga kami lihat sadar penuh memang relatif untuk menjaga agar lebih hati-hati untuk jangka panjangnya," kata Parwati.

Sejalan dengan itu, perseroan mengakui pertumbuhan DPK yang lebih cepat yakni 18% (yoy) dibandingkan kredit telah memicu penurunan rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) ke 70,4%.

Pada tahun ini, Parwati memperkirakan LDR masih di bawah 80%. Akan tetapi, dia melihat capaian LDR tahun ini sebetulnya berasal dari CASA low cost funding.

"Dari profitabilitas masih terjaga dengan baik," paparnya.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa total kredit yang disalurkan perbankan sampai dengan Desember 2025 lalu mencapai Rp8.448,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 9,3% (YoY).

Pada akhir tahun lalu, perincian kredit yang disalurkan meliputi kredit investasi Rp2.506,7 triliun, kredit modal kerja (KMK) Rp3.589,8 triliun, serta kredit konsumsi Rp2.352,1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.559 triliun pada Februari 2026, tumbuh 9,37% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan paparan yang disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae, posisi pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang tumbuh sebesar 9,96% YoY. Kendati begitu secara nilai, kredit pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar Rp8.557 triliun.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37% YoY menjadi sebesar Rp8.559 triliun,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Dari jenis penggunaan, Dian menyebutkan bahwa Kredit Investasi tumbuh tinggi yakni sebesar 20,72%, diikuti Kredit Konsumsi 6,34%, dan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,88% (YoY).

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, OJK mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Februari 2026 mencapai Rp10.102 triliun tumbuh 13,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,926 triliun. Dengan perkembangan tersebut, rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 84,72%.

Dari aspek permodalan, ketahanan industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 25,83%.

Sementara itu, Net interest margin (NIM) tercatat 4,31%, turun dari 4,46% pada Januari 2026. Kendati begitu, return on assets (ROA) sedikit menurun menjadi 2,37% dari sebelumnya 2,49%.

Pada profil risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,17%, meningkat dari 2,14% pada Januari 2026. NPL net tercatat 0,83%. Meski demikian, rasio pencadangan atau loan at risk (LAR) berada pada level 9,24%.

Dari sisi likuiditas, alat likuid tercatat Rp2,768 triliun. Rasio alat likuid terhadap dana non-core deposit (AL/NCD) berada di 121,29%, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%. Liquidity coverage ratio (LCR) tercatat 195,64%, masih jauh di atas ambang batas ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) membukukan laba bersih sebesar Rp565,69 miliar sepanjang 2025, naik 2.745% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp19,88 miliar pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama BNC Eri Budiono menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil dari strategi transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten.

“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Bank Neo Commerce dalam memperkuat fundamental bisnis dan memastikan bahwa setiap langkah pertumbuhan yang kami lakukan tetap berada dalam koridor kehati-hatian,” jelas Eri dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Selain laba, BNC mencatatkan total aset sebesar Rp18,97 triliun hingga Desember 2025 atau tumbuh 8,99% secara tahunan (YoY) dari Rp17,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp14,03 triliun, meningkat 7,37% YoY dari Rp13,06 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan dana tabungan menjadi Rp3,50 triliun dari Rp3,09 triliun, sementara deposito tercatat stabil pada level Rp9,86 triliun.

Di tengah ekspansi, kualitas aset tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau NPL net tercatat 0,89%. Likuiditas juga berada pada level yang kuat, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 51,21% dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 614,93%, yang memberikan ruang bagi ekspansi kredit ke depan.

Dari sisi efisiensi, rasio BOPO membaik menjadi 84,18% dari 99,34% pada 2024. Cost to Income Ratio (CIR) tercatat 31,33%, sementara Net Interest Margin (NIM) berada di level 14,39%.

Peningkatan profitabilitas juga tercermin dari Return on Assets (ROA) yang naik menjadi 3,11% dari 0,10% serta Return on Equity (ROE) yang meningkat menjadi 15,13% dari 0,59% pada tahun sebelumnya.

Permodalan BNC juga menguat dengan modal inti sebesar Rp4,03 triliun, naik dari Rp3,32 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi 49,07% dari 35,30%, seiring kenaikan laba bersih, yang memberikan ruang bagi pertumbuhan bisnis yang lebih sehat.

Di sisi bisnis, BNC terus mengembangkan layanan digital, termasuk transaksi harian, pembiayaan digital bagi individu dan pelaku UMKM, serta solusi pengelolaan keuangan melalui aplikasi neobank. Perseroan juga menekankan aspek keamanan data dan keandalan sistem teknologi sebagai bagian dari penguatan layanan kepada nasabah.

Seiring dengan kinerja tersebut, saham BBYB masuk dalam Indeks Economic 30 yang mulai berlaku pada 2 Maret 2026. Memasuki 2026, Bank Neo akan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas serta mengoptimalkan potensi bisnis melalui penguatan produk dan layanan perbankan digital guna meningkatkan fee based income.

Dia juga menambahkan, salah satu inisiatif strategis yang tengah disiapkan adalah peluncuran layanan Buy Now Pay Later (BNPL) bersama mitra yang ditargetkan hadir pada pertengahan tahun 2026. Hal ini sebagai upaya memperluas akses pembiayaan yang aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal kenaikan rasio pembagian dividen tahun buku 2025 bisa menjadi katalis positif terhadap gerak saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

BBCA dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (12/3/2026). Dari tujuh mata acara yang akan dibahas, agenda kedua RUPST perseroan akan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025.

Seiring dengan hal tersebut, manajemen BCA mengusulkan agar sebagian laba bersih disisihkan untuk pembagian dividen tunai, sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Adapun, pembagian dividen itu dimungkinkan lantaran BBCA mampu membukukan laba bersih senilai Rp57,5 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 4,9% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Riset CGS International menjelaskan BBCA bisa mempertahankan kinerja yang stabil kendati ada tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Sejak rilis kinerja kuartal III/2025, manajemen BBCA memang telah memberi kisi-kisi adanya penurunan NIM pada tahun ini.

Analis CGS International Handy Noverdanius memproyeksi pendapatan bunga bersih BBCA mencapai Rp88,23 triliun pada 2026, naik 3% dibandingkan 2025. Sementara itu laba bersih diproyeksi naik 5,7% menjadi Rp60,82 triliun pada 2026.

"BBCA masih memiliki ruang untuk meningkatkan rasio pembagian dividen untuk tahun buku 2025, yang berpotensi menjadi katalis positif bagi pergerakan saham perseroan,” seperti dikutip dalam risetnya, Senin (9/3/2026).

Pada Januari 2026, BBCA telah mencatat laba bersih Rp5 triliun, naik 5,8% secara year on year. Pencapaian ini setara dengan 8% proyeksi laba setahun dari konsensus analis yang dikompilasi Bloomberg.

Peningkatan laba bersih pada Januari 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 11% serta penurunan beban pencadangan yang signifikan sebesar 54%.

Dari sisi pendanaan, lanjutnya, posisi likuiditas BBCA tetap kuat dengan rasio dana murah atau CASA mencapai sekitar 84,8%, mencerminkan keunggulan biaya dana dibandingkan bank sejenis. Adapun, loan to deposit ratio (LDR) masih rendah di level 77,4%. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas profitabilitas perseroan.

CGS mempertahankan rekomendasi beli terhadap saham BBCA dengan target harga Rp10.000 per saham. Proyeksi ini setara dengan potensi kenaikan 43% dari harga saham BBCA di akhir tahun lalu.

Sementara itu, Samuel Sekuritas mempertahankan rekomendasi Buy terhadap BBCA dengan target harga Rp8.600 per saham.

Analis dari Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman menilai strategi pendanaan berbasis transaksi serta dominasi rasio dana murah (current account saving account/CASA) akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan kinerja bank tersebut.

“BBCA terus mengeksekusi strategi transaction banking dan pendanaan berbasis CASA yang kuat sehingga mampu menopang pertumbuhan laba yang stabil,” tulis Samuel Sekuritas dalam risetnya.

Samuel memperkirakan kredit BBCA dapat tumbuh sekitar 10–11% pada 2026, dengan margin bunga bersih berada di kisaran 5,4–5,6% serta biaya kredit sekitar 40–50 basis poin. Dari sisi profitabilitas, laba bersih BBCA diproyeksikan meningkat sekitar 7,4% secara tahunan menjadi Rp61,8 triliun pada 2026, dari Rp57,5 triliun pada 2025.

Sementara itu, kualitas aset juga diperkirakan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di kisaran 1,6%, didukung oleh manajemen risiko yang konservatif serta buffer pencadangan yang kuat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif ditopang stabilitas ekonomi daerah dan fungsi intermediasi perbankan yang berjalan baik.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan sektor perbankan masih menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. “Secara umum kinerja industri jasa keuangan di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang baik. Ini didukung kondisi ekonomi daerah yang stabil serta fungsi intermediasi perbankan yang optimal,” ujar Sinar di Batam, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan OJK berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar sektor jasa keuangan tetap menjadi pilar utama dalam mengakselerasi potensi ekonomi Kepri, termasuk pembiayaan bagi UMKM dan nelayan.

Dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat 43 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta 18 lembaga jasa keuangan lainnya yang berada dalam pengawasan OJK di wilayah Kepri.

Secara kinerja, aset perbankan di Kepri tumbuh 13,74%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 13,44% YoY.

Sementara itu, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 25,85% atau hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan kredit nasional. Menurut Sinar, capaian tersebut menunjukkan perbankan di Kepri berkontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap sektor perbankan,” katanya.

Dari sisi likuiditas, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,2%, sedikit di bawah angka nasional sebesar 13,83%. Meski demikian, kondisi likuiditas dinilai tetap sehat, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Kepri sebesar 94,07% atau masih di bawah ambang batas 100%.

Kualitas kredit juga menunjukkan tren perbaikan. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank umum turun dari 2,84% pada 2024 menjadi 2,34% pada 2025.

“Penurunan NPL ini menunjukkan kualitas kredit tetap terjaga dan pengelolaan risiko oleh perbankan berjalan dengan baik,” ujar Sinar.

OJK berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut sehingga sektor jasa keuangan di Kepri semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kreditperbankan nasional tumbuh 9,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Januari 2026 menjadi Rp8.557 triliun.

Berdasarkan paparan hasil Rapat Dewan Komisioner bulanan Februari 2026, posisi kredit tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2025 sebesar Rp8.586 triliun. Secara bulanan (month-to-month/mtm), kredit terkontraksi 0,33%, sementara secara year-to-date (ytd) juga tercatat minus 0,33%.

Dari sisi komposisi, pertumbuhan kredit investasi menjadi penopang utama dengan kenaikan 22,38% YoY. Adapun kredit modal kerja tumbuh 4,13% YoY dan kredit konsumsi meningkat 6,58% YoY.

"Berdasarkan kategori debitur kredit korporasi tumbuh 16,07% ditinjau dari kepemilikan kredit bank BUMN tumbuh 13,43% yoy," kata Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat sebesar Rp10.076 triliun pada Januari 2026 atau tumbuh 13,48% YoY. Secara bulanan, DPK meningkat tipis 0,17%. Dengan perkembangan tersebut, rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 84,93%, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 85,35%.

Dari aspek permodalan, ketahanan industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 25,87% pada Januari 2026, sama dengan posisi Desember 2025.

Sementara itu, indikator profitabilitas menunjukkan perbaikan terbatas. Net interest margin (NIM) tercatat 4,63%, naik dari 4,56% pada Desember 2025. Namun, return on assets (ROA) sedikit menurun menjadi 2,49% dari sebelumnya 2,53%.

Pada profil risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,14%, meningkat dari 2,05% pada Desember 2025. NPL net tercatat 0,82%. Meski demikian, rasio pencadangan atau loan at risk (LAR) berada pada level 9,01%.

Dari sisi likuiditas, alat likuid tercatat Rp2.775 triliun. Rasio alat likuid terhadap dana non-core deposit (AL/NCD) berada di 121,23%, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,54%. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) tercatat 197,92%, masih jauh di atas ambang batas ketentuan.