Bisnis.com, JAKARTA - Lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan mendapatkan manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nominal yang diberikan berkisar Rp42 juta atau disesuaikan dengan penyebab kematian.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengatakan saat ini sedang menelusuri secara pasti apakah kematian lima peserta disebabkan masalah kesehatan atau kecelakaan kerja. Sebab dari sinilah akan ada perbedaan pemberian manfaat.

"Kemudian untuk yang dari BPJS itu kemungkinan sekitar Rp42 juta. Kami belum tahu angka pastinya karena ini sudah kami proses ya terkait yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan ada meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Nah ini nanti kita lihat kriterianya apakah masuk kecelakaan atau masuk karena sakit," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Saat ini pihaknya juga sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer, meskipun belum ada upaya memproses secara hukum. Tim investigasi berisikan pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, pemberian santunan sudah sempat diberikan oleh Kementerian Pertahanan sebanyak Rp50 juta.

Menurut Donny, santunan telah disiapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi pelatihan Bela Negara dan Manjerial.

"Itu sudah ada anggaran yang dari disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah kan sudah mengalokasikan anggaran ya. Ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini," jelasnya.

Anggaran juga disiapkan untuk proses seleksi maupun pelaksanaan kegiatan operasional. Termasuk mengganti tiket keberangkatan para peserta.

"Jadi itu anggaran itu termasuk mereka juga kita ganti tiketnya mereka berangkat ke tempat latihan, balik lagi itu juga sudah kita alokasikan anggaran untuk itu ya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti pelatihan yang sebelumnya disebut latihan dasar militer (Latsarmil).

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, menjelaskan tim investigasi terdiri dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

"Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Termasuk, kata dia, memberikan atensi khusus di Yon Parako, Halim Perdanakusuma karena salah satu peserta meninggal dunia karena masalah kesehatan pada paru-paru.

"Jadi kira-kira itu yang kami laksanakan terkait dengan meninggalnya lima peserta SPPI ini yang kami sampaikan tadi kepada Komisi I DPR RI," katanya.

Di samping itu, pihaknya telah memangkas waktu pelatihan Bela Negara bagi calon manajer menjadi dua minggu. Kemudian untuk pendidikan manjerial dilakukan selama satu bulan.

Adapun terkait pelatihan manajerial, calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang perkoperasian, demikian pula calon manajer KNMP yang akan menjalani pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Malaysia.

Keputusan diambil dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026). Sebelum mengambil keputusan, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya penguatan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

"Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki maupun Malaysia belum dapat diberlakukan meski telah ditandatangani kedua negara.

Hal itu karena berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, kerja sama baru akan berlaku setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi di dalam negeri, yang ditandai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik.

"Berdasarkan persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud, yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," kata Donny.

Setelah itu sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pendapat kepada seluruh fraksi yang hadir terkait persetujuan ratifikasi di mana pada intinya seluruh fraksi menyetujui RUU ini.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ucap Utut sesaat setelahnya mengetuk palu.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Pengambilan keputusan juga dilakukan untuk ratifikasi kerja sama pertahanan RI dan Malaysia. Setelah itu, Donny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui RUU.

Setelah itu, pembahasan RUU dibahas ditingkat Panja dan akan diambil keputusan tingkat I di hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons lima calon manajer yang meninggal dunia saat mengikuti kegiatan latihan dasar militer (Latsarmil) sebelum dikukuhkan menjadi calon manajer untuk Kopdes Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.

Puan memahami bahwa saat ini telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurutnya, pendidikan bagi calon manajer berfokus pada hal-hal manajerial.

"Memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan," katanya saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan bakal ditindaklanjuti oleh DPR RI. Di sisi lain, Puan juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima calon manajer tersebut.

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

"DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali," jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 5 calon manajer yang meninggal, antara lain Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Kelimanya meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

Kementerian Pertahanan menyebut kelimanya meninggal dunia karena masalah kesehatan, meskipun telah dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum mengikuti pendidikan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Anggota Komisi I DPR RI Soleh mendesak Kemhan untuk menghentikan pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, dikutip laman resmi DPR

Dia menegaskan agar Kemhan tidak memandang enteng nyawa para peserta Latsarmil. Menurutnya, mereka adalah peserta terbaik yang memiliki semangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program tersebut.

Dia juga mendesak evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan militer, sehingga memiliki perbedaan secara fisik.

Dalam beberapa tahun terakhir, jika melihat kebijakan luar negeri Indonesia–khususnya dalam konteks rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok–terlihat bahwa literatur umumnya menjelaskan kebijakan tersebut melalui konsep hedging.

Dalam literatur hubungan internasional, Cheng-Chwee Kuik mendefinisikan hedging sebagai perilaku mencari perlindungan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan berisiko tinggi. Negara bertindak rasional menghindari memihak dan mengambil langkah-langkah yang berlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaing guna memiliki opsi cadangan.

Kita melihat hedging sebagai alasan di balik keberlanjutan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari berlanjutnya persaingan hegemoni antara kekuatan-kekuatan besar (great powers) di kawasan.

Sejak rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mulai menguat pada dekade 2010-an, pemahaman para pemimpin Indonesia terhadap prinsip bebas dan aktif menunjukkan kemiripan yang cukup besar. Pendekatan Prabowo melalui slogan “million friends better than zero enemies” juga secara jelas menunjukkan keberlanjutan prinsip bebas dan aktif. Hal ini sekaligus menegaskan keberlanjutan kebijakan hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Namun, ini bukanlah sebuah koinsidensi. Persaingan antara AS dan Tiongkok yang berlanjut selama masa pemerintahan Yudhoyono dan Jokowi, yang semakin memanas seiring dimulainya era Trump 2.0. Situasi ini telah mendorong Prabowo untuk menggunakan retorika yang serupa dengan para presiden sebelumnya dalam hal kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, gambaran yang muncul sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan hedging bukanlah sebuah pilihan bagi para presiden Indonesia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagai manifestasi dari persaingan kekuatan besar yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik. Dalam arti lain, berakhirnya strategi hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia dapat terjadi seiring dengan berakhirnya persaingan antara negara-negara besar.

Jika dievaluasi dari perspektif Indonesia, kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang telah dijalankan sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini pada dasarnya muncul sebagai padanan dari hedging. Namun demikian, jelas bahwa kebijakan hedging diberi “nama” yang berbeda oleh setiap presiden.

Sebagai contoh, pada masa Presiden Yudhoyono (2004–2014), muncul slogan “million friends, zero enemy”, atau pada masa Presiden Prabowo (2024-) slogan “thousand friends are too few, one enemy is too many”. Slogan-slogan tersebut menunjukkan berbagai kesamaan.

Namun, jika ditinjau dari karakteristiknya, pendekatan kebijakan luar negeri para presiden tersebut menunjukkan perbedaan. Kebijakan luar negeri Yudhoyono dibangun di atas norma-norma seperti multilateralism, democracy promotion, dan bridge-building. Sedangkan Jokowi sebaliknya lebih mengutamakan hubungan bilateral serta memberikan perhatian besar pada diplomasi ekonomi. Sementara itu, penekanan yang ditonjolkan Presiden Prabowo dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah peningkatan kapasitas hard power (kekuatan militer).

Sementara kebijakan hedging Indonesia tetap mempertahankan signifikansinya. Di sisi lain Jakarta juga terus melanjutkan upaya optimalisasi industri pertahanannya. Pada masa kepemimpinan Prabowo, program OEF (Optimum Essential Force) diluncurkan yang menargetkan modernisasi angkatan darat Indonesia.

Pemerintahan Prabowo membuktikan kecenderungannya yang lebih besar terhadap modernisasi militer dalam kebijakan luar negeri melalui dua aspek. Pertama, sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kerja sama pertahanan Indonesia telah semakin beragam dengan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Turki, Italia, Rusia, dan Belarus.

Kedua, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, belanja pertahanan tetap relatif tinggi. Anggaran negara mengalokasikan dana sebesar Rp187,1 triliun (US$10,5 miliar) kepada Kementerian Pertahanan tahun ini, menjadikan pertahanan sebagai pos pengeluaran terbesar kedua setelah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Anggaran pertahanan untuk tahun 2026 menunjukkan kenaikan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2021 sebesar Rp125,9 triliun. Pada 2024, angka ini meningkat menjadi Rp190,5 triliun, dan pada tahun 2025, realisasinya diperkirakan mencapai Rp247,5 triliun. Tetapi, salah satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia saat melaksanakan OEF adalah ketergantungan pada peralatan pertahanan impor.

Dalam konteks ini, hubungan Turki-Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam hal kerja sama pertahanan. Transformasi Turki menjadi mitra pertahanan strategis Indonesia, khususnya sejak masa Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan hingga saat ini, memberikan keuntungan signifikan di Indonesia.

Pertama-tama, kerja sama Turki-Indonesia didasarkan pada kerja sama pertahanan yang tidak mengedepankan hierarki di antara kedua belah pihak. Jika mempertimbangkan perjanjian pembelian 48 unit pesawat tempur KAAN yang ditandatangani pada 2025, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekadar diplomasi pertahanan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional.

Situasi ini muncul sebagai konsekuensi alami yang membedakan kerja sama antara dua kekuatan menengah dari kerja sama antara kekuatan besar dan kekuatan menengah. Hal ini tidak menciptakan ketergantungan pertahanan antarnegara.

Hal kedua adalah kesamaan dalam identitas kebijakan luar negeri Turki dan Indonesia. Baik Turki maupun Indonesia memiliki pemahaman kebijakan luar negeri yang berorientasi pada penetapan norma. Kemudian upaya mereka untuk mencari tempat dalam politik global sebagai aktor di luar status quo telah menjauhkan keduanya dari peran sebagai kekuatan menengah dengan perilaku hedging klasik. Hal ini dan mendorong mereka untuk menjadi teladan di antara negara-negara kekuatan menengah lainnya.

Peningkatan belanja industri pertahanan Indonesia sebenarnya muncul sebagai akibat dari ketidakcukupan perilaku hedging dan upaya mencapai swasembada pertahanan. Terutama selama Perang Dingin, keterlambatan modernisasi pertahanan di negara-negara yang bergantung pada industri pertahanan negara-negara adidaya telah memperlambat upaya modernisasi industri pertahanan negara-negara tersebut saat ini.

Lebih jauh lagi, hal ini telah membuat negara-negara tersebut menjadi malas dalam hal kemandirian pertahanan. Upaya lokalisasi yang tinggi dalam industri pertahanan Turki saat ini telah menjadi model penting, terutama bagi negara-negara Global Selatan. Dalam konteks ini, meminimalkan risiko yang timbul dari konflik regional dapat terwujud melalui kerja sama pertahanan antara dua negara kekuatan menengah.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026.

Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa lima calon manajer meninggal dunia saat menjalani Latsarmil.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, dikutip laman resmi DPR, Minggu (28/6/2026).

Dia menegaskan agar Kementerian Pertahanan tidak memandang enteng nyawa para peserta Latsarmil. Menurutnya, mereka adalah peserta terbaik yang memiliki semangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program tersebut.

"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu, setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujar politisi Fraksi PKB ini.

Dia juga mendesak evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan militer, sehingga memiliki perbedaan secara fisik.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," ujarnya.

Oleh Soleh menjelaskan bahwa tujuan program itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan.

"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, menurut Kementerian Pertahanan, para peserta telah dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan Latsarmil.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (25/6/2026 lalu. Pertemuan ini menandai langkah baru dalam penguatan sinergi lintas sektor, khususnya memadukan kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional dengan aspek pengamanan serta pengendalian wilayah udara nasional.

​Menko AHY menegaskan sebagai kementerian koordinator, pihaknya memastikan pembangunan fisik tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau parsial, melainkan harus selaras dengan kepentingan strategis pertahanan dan keamanan bangsa.

​“Sinkronisasi lintas sektor adalah kunci utama dalam pembangunan nasional. Kami fokus membahas kebijakan infrastruktur dan konektivitas nasional, serta langkah strategis pengamanan wilayah udara. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, menjamin keselamatan ruang udara, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi,” ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6/2026) lalu.

​AHY menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan pembangunan wajib dirancang secara terpadu dengan sektor pertahanan guna menghadirkan manfaat yang optimal sekaligus memperkuat posisi strategis negara.

​Senada dengan visi tersebut, Menteri Pertahanan Sjamsoeddin menyampaikan pengendalian wilayah udara merupakan elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan ruang udara nasional. Kemhan menekankan pentingnya konsep defense supporting economy (pertahanan yang mendukung ekonomi), di mana agenda pertahanan dan pembangunan infrastruktur nasional saling menopang demi menciptakan konektivitas yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

​Sebagai komitmen nyata dari pertemuan ini, kedua kementerian sepakat untuk terus berkolaborasi intensif dalam merumuskan kebijakan makro yang saling mendukung.

​“Bersama Kementerian Pertahanan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap terus bersinergi dan berkolaborasi demi integrasi konektivitas yang aman dan berdaulat,” tegas AHY.

​Melalui koordinasi yang semakin erat ini, pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur nasional ke depan mampu berjalan beriringan dengan agenda pertahanan negara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi masyarakat sekaligus membentengi kedaulatan wilayah Indonesia.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MENINGGALNYA lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan tata kelola program nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui konferensi pers telah menyampaikan penjelasan yang cukup rinci mengenai kronologi setiap korban, tujuan penyelenggaraan Program SPPI, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih diam menghadapi sorotan publik. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi krisis, dan manajemen risiko, masih terdapat sejumlah aspek yang layak menjadi bahan evaluasi.

Komunikasi Krisis Menjawab Substansi

Dari perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana evaluasi merupakan bagian dari praktik komunikasi publik yang baik. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPI bukanlah pendidikan militer, melainkan program pembentukan karakter bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun demikian, substansi yang paling ingin diketahui masyarakat bukan sekadar apakah prosedur telah dijalankan. Melainkan mengapa lima peserta dapat meninggal dunia dalam waktu yang relatif berdekatan?

Penjelasan mengenai prosedur memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan program.

Dalam komunikasi krisis modern, publik tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga kesediaan penyelenggara untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menjelaskan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.

Lima Penyebab Berbeda

Berdasarkan penjelasan resmi, penyebab kematian kelima peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi, hingga satu kasus yang masih dalam pendalaman medis.

Perbedaan diagnosis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan seluruh kejadian. Namun justru karena itulah diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, munculnya beberapa kasus kematian dalam periode yang berdekatan tetap merupakan sinyal yang harus diinvestigasi secara komprehensif, meskipun diagnosis medis masing-masing berbeda.

Pertanyaan yang layak dijawab antara lain apakah proses skrining kesehatan sudah cukup sensitif mendeteksi faktor risiko? Apakah intensitas aktivitas telah disesuaikan dengan kondisi peserta sipil? Apakah sistem deteksi dini berjalan efektif? Apakah fasilitas kesehatan mampu mengenali gejala yang berkembang sebelum kondisi menjadi kritis?

Program Sipil dengan Pendekatan Sipil

Pemerintah menegaskan bahwa peserta SPPI bukan calon prajurit. Mereka adalah calon pengelola koperasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, desain pelatihan semestinya menyesuaikan karakteristik peserta.

Pembentukan disiplin, integritas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian memang penting sebagai bagian dari pembangunan karakter. Namun nilai-nilai tersebut tidak selalu harus dibangun melalui aktivitas fisik dengan intensitas tinggi.

Berbagai negara telah mengembangkan model pembentukan karakter melalui simulasi kepemimpinan, penyelesaian masalah, pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan sosial, pendidikan antikorupsi, kesiapsiagaan bencana, hingga manajemen organisasi. Pendekatan seperti ini tetap mampu membangun disiplin sekaligus lebih adaptif terhadap keberagaman kondisi kesehatan peserta sipil.

Evaluasi Tidak Cukup Dilakukan Secara Internal

Arahan Menteri Pertahanan untuk memperkuat aspek kesehatan, melakukan pemeriksaan lanjutan, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan pengawasan medis merupakan langkah positif. Namun agar kepercayaan publik semakin kuat, evaluasi sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara internal.

Pemerintah dapat membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi kedokteran, ahli kesehatan masyarakat, dan akademisi. Pendekatan seperti ini bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar berbasis bukti ilmiah. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi pemerintah karena menunjukkan bahwa keselamatan peserta ditempatkan sebagai prioritas utama.

Momentum Penyempurnaan Program Nasional

Program SPPI memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi desa dan kampung nelayan. Tujuan tersebut tetap relevan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, peristiwa ini hendaknya tidak dimaknai sebagai alasan menghentikan program, melainkan momentum untuk menyempurnakannya.

Penguatan skrining kesehatan, klasifikasi risiko peserta, pemantauan kondisi fisik secara berkala, penyesuaian intensitas latihan, serta penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter menjadi langkah yang layak diprioritaskan. Keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari tercapainya target administratif, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi setiap warga yang terlibat di dalamnya.

Lima peserta SPPI telah gugur dalam menjalani sebuah program pengabdian yang diniatkan untuk memperkuat pembangunan bangsa. Duka tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik ataupun sekadar polemik politik.

Yang lebih penting adalah menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem yang lebih aman, lebih profesional, dan lebih manusiawi. Negara yang kuat bukanlah negara yang menganggap evaluasi sebagai ancaman, melainkan negara yang berani belajar dari setiap peristiwa demi melindungi warganya.

Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen memperbaiki tata kelola akan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan Program SPPI maupun berbagai program strategis nasional lainnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan akan melakukan evaluasi terkait Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kesehatan hingga intensitas kegiatan.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan rumah sakit, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko," ujar Ketut dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ketut juga menyebut kegiatan Latsarmil akan diarahkan untuk lebih adaptif dan edukatif. Selain itu, Latsarmil juga akan memperhatikan kondisi psikologis setiap peserta SPPI.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat, kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," imbuh dia.

Ketut juga menyampaikan penguatan aspek kesehatan peserta SPPI akan menjadi perhatian utama. Penyelenggara akan melaksanakan profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko.

"Selain itu Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan," tutur Ketut.

Ia juga menegaskan bahwa Latihan Bela Negara dan Manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter dalam Program SPPI yang bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat.

"Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian di tengah masyarakat," tandas Ketut.

5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

Sebelumnya, Kemhan menyebut terdapat lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026