Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional menegaskan penguatan regulasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai langkah strategis memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional.

"Kedaulatan pangan harus menjadi roh utama dalam revisi UU Pangan," kata Deputi Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto saat mendampingi Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus mengutamakan produksi dalam negeri, meminimalkan impor, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan pada komoditas luar negeri.

Andriko menjelaskan dinamika global, penyusutan lahan pertanian, perubahan iklim, serta kebutuhan data pangan yang semakin presisi menuntut hadirnya sistem pangan nasional yang lebih terintegrasi dan adaptif.

Menurutnya, revisi regulasi harus mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif.

“Regulasi pangan ke depan harus memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin perlindungan dalam ekosistem pangan secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Panja RUU Pangan Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai bagian dari strategi penguatan kedaulatan pangan. Salah satunya melalui dorongan substitusi hingga 30 persen konsumsi pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk menekan ketergantungan impor gandum.

"Nah ini saya melihat usulan substitusi yang disampaikan pimpinan Komisi IV DPR RI ini sangat strategis karena tidak hanya memperkuat pasar petani lokal, tetapi juga membuka ruang tumbuhnya pangan Nusantara sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan makin kokoh,” ujarnya.

Lebih lanjut Andriko menegaskan komitmen Bapanas mengawal lahirnya regulasi pangan yang lebih kuat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia menekankan arah revisi sejalan dengan spirit Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Amran Sulaiman sosok yang menurutnya telah menorehkan catatan penting dalam sejarah swasembada pangan Indonesia serta menjadi pijakan untuk mewujudkan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

“Mimpi besar Presiden tidak akan tercapai tanpa kekompakan seluruh pemangku kepentingan stakeholder pangan. Karena itu, revisi UU Pangan harus menjadi fondasi agar Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” kata Andriko.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan revisi UU Pangan harus mampu menjawab tantangan nyata sektor pangan nasional, mulai dari tekanan perubahan iklim, penyusutan lahan, hingga ketergantungan impor.

Sekaligus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan dan swasembada pangan berkelanjutan.

Ia menilai Bali melalui sistem Subak merupakan contoh tata kelola pangan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perlindungan lebih kuat dalam regulasi baru.

“RUU Pangan harus memastikan perlindungan petani, menjamin akses air, mendorong digitalisasi pupuk, memperkuat pertanian organik, dan membuka ruang tumbuh UMKM pangan," kata Titiek.

"Aspirasi masyarakat Bali, dari petani hingga pelaku usaha adalah referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan pangan nasional,” tambah Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan merupakan hal krusial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis.

Deputi Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menuturkan RUU Pangan harus menempatkan kedaulatan pangan sebagai pondasi utama.

“Pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus mengutamakan produksi dalam negeri, meminimalkan impor, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan pada komoditas luar negeri,” kata Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Andriko menilai, tekanan dinamika global, penyusutan lahan, perubahan iklim, hingga kebutuhan data pangan presisi menuntut regulasi yang lebih adaptif.

“Regulasi pangan ke depan harus memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin perlindungan dalam ekosistem pangan secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” terangnya.

Lebih lanjut, Andriko menambahkan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan lokal, termasuk substitusi hingga 30% konsumsi pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mengurangi impor gandum.

Untuk itu, Andriko menyatakan Bapanas berkomitmen mengawal penyempurnaan regulasi pangan agar sejalan dengan visi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, serta mimpi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan nyata sektor pangan, mulai dari perubahan iklim hingga penyusutan lahan.

Titiek menilai penguatan tata kelola pangan berkelanjutan dan perlindungan petani menjadi prioritas.

“RUU Pangan harus memastikan perlindungan petani, menjamin akses air, mendorong digitalisasi pupuk, memperkuat pertanian organik, dan membuka ruang tumbuh UMKM pangan,” tutup Titiek.