Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai terang-terangan menuding praktik mafia pangan sebagai penyebab harga bahan pokok tetap tinggi meski produksi dan stok melimpah.

Kondisi itu dinilai menjadi anomali yang menunjukkan persoalan pangan nasional bukan lagi semata produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang dikuasai segelintir pelaku besar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia.

“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia,” ujarnya dalam Dialog Swasembada Pangan, dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan fokus memburu produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran.

“Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” katanya.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Dia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang disebutnya menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun.

Pernyataan Amran mengemuka di tengah sorotan terhadap tingginya harga pangan di tingkat konsumen, meski stok nasional relatif aman dan produksi sejumlah komoditas meningkat. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa harga tetap mahal sementara petani justru tidak menikmati keuntungan besar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien.

“Tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional,” ujarnya ketika dihubungi.

Dia mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kilogram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan.

Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama.

Dia mengemukakan komoditas yang paling rentan terhadap praktik manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi. Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok.

Inflasi pangan pun masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.

Cara Kerja Mafia Pangan

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional.

Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula.

“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ungkapnya dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan.

Said Didu juga mengungkap pola permainan kuota impor yang disebut telah terorganisir. Menurut dia, kapal pembawa komoditas sering kali sudah berada di dekat pelabuhan bahkan sebelum kuota impor resmi diumumkan.

“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar,” katanya.

Dia menilai kondisi tersebut membuat pasokan praktis telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu sehingga pelaku lain kesulitan memperoleh barang, termasuk BUMN pangan.

Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah penertiban praktik mafia pangan dan penguatan produksi domestik.

Dia juga menilai stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional. Jika pemerintah gagal menjaga harga dan pasokan pangan, gejolak sosial dan tekanan politik dapat meningkat.

Meski demikian, kalangan ekonom menilai solusi persoalan pangan tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau penindakan sesaat. Pembenahan mendasar harus dilakukan pada tata niaga dan distribusi pangan nasional.

Rizal mengatakan reformasi distribusi dan digitalisasi rantai pasok menjadi langkah paling penting untuk memutus ruang permainan spekulan.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat data stok nasional, memperpendek rantai distribusi, memperbesar akses petani ke pasar langsung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap kartel dan penimbunan.

Tanpa pembenahan tersebut, anomali harga pangan diperkirakan akan terus berulang. Produksi melimpah tidak otomatis membuat harga murah jika distribusi dan penguasaan pasokan masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.

Kalau pembekuan atau pencabutan izin, dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tetapi juga ke tenaga kerja. Karena itu sanksi administratif kami jadikan pilihan pertama,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai penerapan sanksi administratif efektif menekan pelanggaran impor komoditas perikanan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan.

Pendekatan tersebut menjadi instrumen utama penegakan hukum KKP dalam menangani pelanggaran impor perikanan, dengan menitikberatkan pada kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan, kuota, serta mekanisme persetujuan impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau pembekuan atau pencabutan izin, dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tetapi juga ke tenaga kerja. Karena itu sanksi administratif kami jadikan pilihan pertama,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K. Jusuf dalam konferensi pers Penanganan Impor Komoditas Perikanan di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, sanksi administratif dinilai memberikan tekanan langsung kepada korporasi karena berdampak pada aktivitas usaha, perizinan, dan kewajiban finansial, sehingga mendorong pelaku usaha lebih patuh terhadap regulasi.

Menurut Halid, sanksi pidana tetap menjadi bagian dari penegakan hukum, namun ditempatkan sebagai langkah terakhir apabila pelaku usaha tidak mengindahkan sanksi administratif atau melakukan pelanggaran secara berulang.

“Pidana tetap ada, tetapi itu pilihan terakhir. Kalau sanksi administratif tidak dipatuhi dan pelanggaran dilakukan berulang, baru pidana diterapkan,” ujarnya.

Dalam penanganan pelanggaran impor perikanan, KKP menerapkan sanksi administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan izin, serta memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan.

Selain itu, KKP juga merekomendasikan tindakan karantina terhadap komoditas yang melanggar, seperti penolakan pemasukan, reekspor ke negara asal, atau pemusnahan barang, sesuai hasil koordinasi dengan Badan Karantina Indonesia.

Ia mengungkapkan, salah satu modus pelanggaran yang kerap ditemukan adalah manipulasi dokumen perizinan melalui salah tafsir persetujuan impor (PI) perubahan, sehingga kuota impor terbaca lebih besar dari yang seharusnya.

“PI perubahan dibaca seolah-olah sebagai PI baru sehingga kuota dianggap bertambah. Padahal secara regulasi, penambahannya tidak seperti itu,” ungkap Halid.

Modus tersebut dinilainya berpotensi membuka celah masuknya komoditas perikanan yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mengganggu stabilitas pasar perikanan dalam negeri.

Sebagai contoh, dalam salah satu penanganan kasus impor perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp4,48 miliar yang timbul akibat pemasukan komoditas perikanan yang tidak memenuhi ketentuan impor.

Kepada pelaku usaha dalam kasus tersebut, KKP menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp1 miliar.

KKP menilai penguatan penegakan sanksi administratif menjadi bagian dari upaya menjaga iklim usaha yang sehat, melindungi pelaku usaha yang taat aturan, serta memastikan persaingan usaha yang adil di sektor perikanan.

Dia mengingatkan, pelaku usaha agar mematuhi seluruh ketentuan impor karena pelanggaran justru menimbulkan risiko besar bagi keberlangsungan usaha.

“Lebih baik melakukan usaha dengan taat aturan karena itu lebih minim risiko dan membawa manfaat, dibandingkan melakukan pelanggaran yang dampaknya luas bagi perusahaan dan masyarakat,” tegasnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa secara formal menyetujui penundaan selama satu tahun penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Kamis (18/12/2025), setelah sehari sebelumnya memperoleh persetujuan Parlemen Eropa.

“Langkah ini merespons kekhawatiran yang disampaikan negara anggota dan para pemangku kepentingan terkait beban administratif serta kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan agar EUDR dapat berjalan efektif,” ujar Dewan Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Persetujuan formal ini sekaligus menuntaskan tahapan hukum terakhir agar penundaan tersebut sah secara hukum.

Mengutip Reuters, EUDR merupakan regulasi pertama di dunia yang diterapkan untuk menekan deforestasi melalui pembatasan impor. Dalam aturan ini, Uni Eropa melarang impor sejumlah komoditas seperti kakao, minyak kelapa sawit, kedelai, kayu hingga daging sapi yang terindikasi memicu alih fungsi hutan. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir asing menyerahkan pernyataan uji tuntas (due diligence) untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.

Awalnya dijadwalkan berlaku mulai Desember 2024, EUDR dirancang sebagai pilar utama agenda hijau Uni Eropa. Brussel sebelumnya telah menunda implementasinya selama satu tahun, tetapi langkah tersebut belum meredakan penolakan dari kalangan industri dan mitra dagang, termasuk Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini menilai kepatuhan terhadap aturan EUDR akan meningkatkan biaya dan menekan ekspor mereka ke Eropa.

Berdasarkan regulasi Uni Eropa yang telah direvisi, perusahaan besar kini diwajibkan mematuhi EUDR mulai 30 Desember 2026. Sementara itu, perusahaan kecil dengan omzet di bawah 10 juta euro yang memproduksi komoditas terdampak akan menyusul mulai 30 Juni 2027.

Uni Eropa mengusulkan penundaan kedua kalinya pada September lalu dengan alasan kekhawatiran atas kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pangan global seperti Nestlé, Ferrero, dan Olam Agri sebelumnya memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut berisiko memperparah kerusakan hutan di tingkat global.

Kebijakan EUDR sendiri ditujukan untuk menghentikan sekitar 10% deforestasi dunia yang dipicu oleh konsumsi Uni Eropa terhadap barang impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamandemen Regulasi Deforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis, pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Penundaan ini juga dua kali lebih panjang daripada usulan awal Komisi Eropa, yakni selama enam bulan. Penundaan sekaligus menghapus kebutuhan masa tenggang tambahan selama enam bulan yang sebelumnya diajukan oleh otoritas eksekutif UE.

Regulasi EUDR pada dasarnya dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang berkaitan dengan impor komoditas ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk yang disasar mencakup kedelai, kopi, kakao, daging sapi hingga minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai kritik, baik dari negara-negara anggota maupun mitra dagang UE karena dianggap menimbulkan beban administratif berlebihan dan ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratannya.

Adapun untuk tahap selanjutnya, perwakilan negara-negara anggota dan parlemen akan melakukan perundingan guna merumuskan bentuk final dari regulasi tersebut. Jika tidak diamandemen hingga akhir tahun, regulasi dalam bentuk saat ini akan tetap berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga mendorong kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Sementara itu, amandemen akan membuat implementasi EUDR ditunda hingga Desember 2026 untuk korporasi besar dan Juni 2027 untuk perusahaan skala kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan merupakan hal krusial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis.

Deputi Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menuturkan RUU Pangan harus menempatkan kedaulatan pangan sebagai pondasi utama.

“Pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus mengutamakan produksi dalam negeri, meminimalkan impor, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan pada komoditas luar negeri,” kata Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Andriko menilai, tekanan dinamika global, penyusutan lahan, perubahan iklim, hingga kebutuhan data pangan presisi menuntut regulasi yang lebih adaptif.

“Regulasi pangan ke depan harus memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin perlindungan dalam ekosistem pangan secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” terangnya.

Lebih lanjut, Andriko menambahkan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan lokal, termasuk substitusi hingga 30% konsumsi pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mengurangi impor gandum.

Untuk itu, Andriko menyatakan Bapanas berkomitmen mengawal penyempurnaan regulasi pangan agar sejalan dengan visi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, serta mimpi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan nyata sektor pangan, mulai dari perubahan iklim hingga penyusutan lahan.

Titiek menilai penguatan tata kelola pangan berkelanjutan dan perlindungan petani menjadi prioritas.

“RUU Pangan harus memastikan perlindungan petani, menjamin akses air, mendorong digitalisasi pupuk, memperkuat pertanian organik, dan membuka ruang tumbuh UMKM pangan,” tutup Titiek.