Pengusaha sawit dan tambang merespons kebijakan terbaru pemerintah yang menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal  hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang berlaku bertahap mulai 1 Juni 2026.

Tahap awal akan menyasar komoditas kelapa sawit, batu bara dan paduan besi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kebijakan ekspor tunggal perlu dikaji lebih mendalam karena struktur industri sawit nasional sangat beragam.

Menurutnya, tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar yang memiliki fasilitas industri hilir sendiri.

"Tidak semua eksportir ini adalah perusahaan perkebunan yang juga mempunyai industri hilir," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Menurut Eddy, banyak perusahaan yang hanya khusus melayani trading ekspor. Ia pun mempertanyakan nasib para trader sawit apabila seluruh ekspor nantinya dipusatkan melalui satu badan negara.

"Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu, dengan adanya badan ini bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini," katanya.

Selain itu, ia menilai kebutuhan importir di pasar internasional sering kali bersifat spesifik sehingga memerlukan fleksibilitas layanan dari eksportir. Setiap industri di negara tujuan memiliki permintaan komposisi produk yang berbeda-beda.

"Pesanan para importir untuk industri biasanya mereka minta komposisi khusus, jadi industri yang sama belum tentu pesanannya sama. Apakah hal seperti ini bisa dilayani," lanjutnya.

Eddy juga mengingatkan bahwa eksportir sawit nasional selama ini telah memiliki jaringan pasar masing-masing yang dibangun dalam jangka panjang.

Ia khawatir pasar ekspor Indonesia justru berpotensi hilang apabila pengelolaan ekspor tunggal tidak berjalan optimal.

"Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri, jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Indonesian Mining Association (IMA) menyatakan mendukung upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sektor mineral dan batu bara (minerba).

Namun, asosiasi menekankan kebijakan baru tetap harus menjaga keberlanjutan bisnis dan daya tarik investasi industri tambang nasional.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan banyak perusahaan tambang telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang yang disusun berdasarkan perhitungan keekonomian bertahun-tahun. Karena itu, implementasi kebijakan baru perlu mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi.

"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan," ujar Sari. "Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif," kata Sari dalam keterangan tertulis.

Menurut IMA, penguatan pengawasan ekspor memang penting agar pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi negara. Meski demikian, asosiasi berharap kebijakan yang diterapkan tetap menjaga kepercayaan pasar global terhadap industri pertambangan Indonesia.

Indonesian Mining Association (API-IMA) buka suara soal wacana production sharing contract (PSC) yang sempat dibicarakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti menjelaskan industri pertambangan minerba memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap komoditasnya.

Kondisi tersebut, kata Sari, menjadikan pendekatan kebijakan fiskal dan mekanisme penerimaan negara di sektor minerba tidak dapat disamakan dengan sektor migas.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari dalam rilis resmi, Jumat (8/5).

IMA menilai bahwa penerapan skema bagi hasil seperti PSC seperti di sektor migas akan menghadapi tantangan signifikan apabila diimplementasikan pada sektor pertambangan minerba.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam siklus usaha, profil risiko, struktur biaya, hingga mekanisme operasional antara kedua sektor tersebut.

Lebih lanjut, IMA menekankan pentingnya stabilitas kebijakan, khususnya terkait kewajiban keuangan perusahaan, guna menjaga keberlanjutan investasi dan operasional industri pertambangan nasional.

"Kami berharap adanya kestabilan kewajiban keuangan agar iklim investasi tetap terjaga dan sustainability operasi pertambangan dapat berjalan dengan baik. Saat ini industri menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan seperti perubahan DHE, royalti, HPM, bea keluar, hingga penerapan B50 yang turut menambah tantangan operasional perusahaan tambang," tambah Sari.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapatkan arahan Presiden untuk memeroleh pendapatan maksimal dari sektor tambang.

Dia membuka opsi skema pembagian keuntungan yang dilakukan dengan kontraktor seperti yang sudah diterapkan proyek migas.

Skema semacam cost recovery dan gross split menjadi opsi untuk digunakan pada pengelolaan tambang, baik itu yang baru maupun yang sudah lama.

"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," ujar Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak.

Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah.

"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor.

Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

[Gambas:Youtube]