Khusus di Sumbar, Kementan mencatat terdapat 6.451 hektare (ha) sawah yang terdampak bencana dan tersebar di 14 kabupaten dan kota

Kabupaten Solok (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) merehabilitasi atau memulihkan sawah-sawah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Pencanangan rehabilitasi sawah ini dilakukan secara serentak di tiga provinsi terdampak bencana yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, Kamis.

Khusus di Sumbar, Kementan mencatat terdapat 6.451 hektare (ha) sawah yang terdampak bencana dan tersebar di 14 kabupaten dan kota.

Dalam pendataan itu, Kementan membagi sawah kategori rusak ringan, sedang dan berat. Khusus sawah rusak ringan hingga sedang tercatat sebanyak 3.624 ha.

"Sementara untuk sawah rusak berat ada 2.000 lebih ha," sebut Sam Herodian.

Ia menyampaikan sebelum rehabilitasi sawah dilakukan pemerintah daerah atau dinas terkait terlebih dahulu menyelesaikan administrasi. Setelah itu, proses pemulihan dilakukan secara serentak di kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Rehabilitasi sawah akan dimulai dari pengerukan material banjir berupa pasir, batu-batuan dan kayu yang terbawa arus banjir bandang pada akhir November 2025.

Pada tahap ini Kementan terlebih dahulu memprioritaskan sawah kategori rusak ringan hingga sedang dengan waktu pengerjaan Januari-Februari 2026.

Herodian memastikan Kementan akan membantu rehabilitasi seluruh areal persawahan yang terdampak bencana alam.

Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan. Normalisasi sungai ini sangat mendesak mengingat areal persawahan sangat bergantung dengan aliran air irigasi.

Kementan bersama Kementerian Pekerjaan Umum secara maraton atau sejak bencana melanda Provinsi Sumbar juga telah mengoperasikan sejumlah ekskavator untuk mengeruk sedimen yang menumpuk di sejumlah aliran sungai.

Tidak hanya itu, dalam program rehabilitasi tersebut Kementan juga menyiapkan bantuan berupa benih atau bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pupuk bagi petani di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 107.324 hektare lahan sawah terdampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra di 44 kabupaten.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, berdasarkan data per 13 Januari 2026, sawah terdampak banjir Sumatra tersebut terdiri atas 56.077 hektare rusak ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat.

Lebih rinci, sawah terdampak bencana di Aceh mencapai 54.234 hektare di 21 kabupaten, 47.336 hektare lahan sawah terdampak di 15 kabupaten provinsi Sumatra Utara, serta 5.754 hektare lahan sawah terdampak banjir di 14 kabupaten provinsi Sumatra Barat.

Dari total lahan sawah tersebut, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44.686 hektare.

Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada sektor perkebunan dan hortikultura. Untuk lahan perkebunan nonsawit, seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam.

“Pada lahan perkebunan, luas areal terdampak pada lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam, dan lainnya di luar lahan sawit mencapai 29,3 ribu [29.310] hektare,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, Kementan juga mencatat lahan hortikultura yang terdampak untuk lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.803 hektare.

Namun, Amran menekankan, data kerusakan sektor pertanian tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif antara unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dan dinas pertanian provinsi di wilayah terdampak.

Amran menuturkan, bencana yang terjadi di wilayah utara dan tengah Sumatra sejak akhir November 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang cukup parah, berupa banjir bandang, luapan sungai, serta tanah longsor.

Bencana tersebut melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun wilayah yang tercatat paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

“Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pascabencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pemulihan sawah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat demi menjaga produksi pangan nasional.

"Sudah dianggarkan Pak Menteri (Pertanian Andi Amran Sulaiman) sekitar Rp5 triliun untuk itu," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian ditemui usai kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan anggaran rehabilitasi sawah tersebut telah disiapkan pemerintah pusat dan bersumber langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan lahan pertanian rusak terdampak bencana tersebut.

Sam menuturkan, Kementerian Pertanian menjadwalkan kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak di Aceh pada Kamis (15/1), sebagai tanda dimulainya penanganan terpadu lintas wilayah terdampak bencana.

Peresmian pemulihan sawah terdampak bencana itu dijadwalkan akan dipimpin langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Selain Aceh, penanganan serupa juga dilakukan serentak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan kehadiran tim teknis Kementerian Pertanian untuk mempercepat proses rehabilitasi sawah terdampak bencana.

"Jadi hari Kamis (15/1 red.) pagi acara di Aceh untuk groundbreaking, artinya start untuk rehabilitasi lahan yang terdampak untuk tiga provinsi. Jadi Pak Menteri posisinya di sana (Aceh), tapi teman-teman ada di Sumatera Utara, juga di Semata Barat," jelas Sam.

Lebih lanjut dua mengatakan Kementerian Pertanian bertanggung jawab menangani sawah dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang, sementara kerusakan berat akan dikoordinasikan bersama kementerian teknis lain sesuai kewenangan masing-masing secara terintegrasi.

"Jadi bukan Kementerian Pertanian semua, kalau yang berat PU (Kementerian Pekerjaan Umum) nanti, kalau yang sedang sampai ringan dari kami. Di kami akan membentuk kembali lahannya sampai menanam (pertanian), kita tangani, sampai bantuan peralatan (alat mesin pertanian)," beber Sam.

Langkah rehabilitasi mencakup pembentukan kembali struktur lahan, perbaikan saluran, hingga pendampingan penanaman dan bantuan alat mesin pertanian agar sawah segera kembali produktif dan bisa ditanami petani.

Pemerintah menargetkan seluruh rehabilitasi sawah terdampak dapat diselesaikan pada musim tanam pertama, sehingga petani tetap dapat berproduksi dan tidak kehilangan kesempatan tanam sebagai kontribusi ketahanan pangan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan tidak akan ada biaya yang dibebankan kepada petani dalam perbaikan sawah yang terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” kata Mentan saat meninjau bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12).

Terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah mempercepat pemulihan sektor pertanian hingga peternakan pascabencana di wilayah Sumatera, agar kembali berproduksi.

Ditemui dalam pelepasan bantuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk korban bencana Sumatera, di Jakarta, Rabu (31/12), Sudaryono menyampaikan berdasarkan pendataan awal, sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana, dengan sekitar 11 ribu hektare di antaranya mengalami puso akibat kerusakan berat.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sedang kita hitung berapa banyak petani yang bisa dibantu, khususnya lahan sawah yang siap tanam segera

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menyiapkan benih padi bantuan kepada para petani korban banjir bandang dan banjir luapan di wilayah itu, karena tanaman padi mereka terendam air dan rusak akibat bencana alam.

“Sedang kita hitung berapa banyak petani yang bisa dibantu, khususnya lahan sawah yang siap tanam segera,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada ANTARA di Meulaboh, Rabu.

Tarmizi mengatakan penyiapan bantuan benih padi tersebut untuk membantu petani segera embali melakukan penanaman padi, sehingga dampak ekonomi kepada mereka tidak terdampak berkepanjangan.

Ia memprediksikan luas sawah yang terkena bencana alam di Aceh Barat dan masih bisa ditanami secepatnya sekitar ratusan hektare. Sementara luas sawah yang terdampak mencapai sekitar 2.100 hektare.

Adapun sumber dana untuk membeli benih padi, kata dia, disiapkan dari alokasi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp3 miliar, yang saat ini siap digunakan untuk penanganan bencana alam.

Hal itu dilakukan sambil menunggu datangnya bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

“Memang laporannya sudah disampaikan ke pemerintah pusat, kami harapkan bantuan untuk petani yang gagal tanam padi dapat segera dibantu,” katanya.

Menurutnya, penyediaan benih padi merupakan kebutuhan mendesak agar petani Aceh Barat bangkit kembali berproduksi. Dengan demikian, kata dia, diharapkan pada tiga bulan mendatang petani sudah bisa panen untuk kebutuhan rumah tangga menyambut bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, hingga Hari Raya Idul Adha 2026.

“Persoalan gagal tanam akibat bencana alam ini tidak bisa dianggap remeh, karena menyangkut ketahanan pangan. Pemkab Aceh Barat juga sudah menyiapkan sejumlah skema agar ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Aceh Barat segera pulih pasca-bencana alam,” kata Tarmizi.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025