Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemerintah di berbagai belahan dunia merespons dengan hati-hati setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

Sejumlah negara menegaskan kembali komitmen pada perjanjian yang sudah ada, sedangkan lainnya memilih menunggu dan melihat langkah lanjutan Washington.

Dalam putusan 6-3 pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat, Mahkamah menyatakan penggunaan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) oleh Trump untuk mengenakan tarif resiprokal terhadap puluhan mitra dagang tidak sah.

Namun, tak lama setelah putusan tersebut, Trump mengumumkan rencana penerapan tarif global 10% atas barang impor menggunakan dasar hukum berbeda, yakni Section 122 Trade Act of 1974, yang memberi kewenangan presiden memberlakukan tarif secara unilateral selama maksimal 150 hari.

“Kami akan melangkah maju, kami akan bisa mengumpulkan lebih banyak uang dan tidak akan ada lagi keraguan,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Respons Korea Selatan hingga Indonesia

Pemerintah Korea Selatan menyatakan putusan tersebut membatalkan tarif resiprokal 15% yang selama ini dikenakan pada produknya. Meski begitu, Seoul menegaskan akan tetap melanjutkan pembicaraan terkait implementasi perjanjian dagang tahun lalu.

Sementara itu, Indonesia yang baru merampungkan kesepakatan dagang pada Kamis dengan pengenaan bea 19% atas ekspor ke AS, menyatakan tengah memantau putusan pengadilan dan langkah lanjutan Trump terkait tarif global 10%.

Di kawasan Eropa, parlemen Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk mengevaluasi kembali proses ratifikasi perjanjian dagang dengan AS, yang sebelumnya menghadapi tarif resiprokal 15%.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pihaknya akan menyesuaikan langkah sesuai perkembangan.

“Kami akan melihat dengan saksama konsekuensinya dan beradaptasi. Jika ini membantu meredakan situasi, maka itu hal yang baik. Kita perlu fokus menenangkan situasi di tingkat internasional,” ujar Macron kepada wartawan di Paris.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan penghapusan tarif merupakan kabar baik, meskipun ia menilai tidak akan ada perubahan besar secara langsung.

Inggris, Meksiko, dan Kanada Ambil Sikap Hati-hati

Pemerintah Inggris, yang sebelumnya dikenakan tarif resiprokal terendah sebesar 10%, menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan AS untuk memahami dampak putusan tersebut terhadap hubungan bilateral.

Di Amerika Utara, Meksiko dan Kanada tidak dikenakan tarif global 10% baru karena pengecualian terhadap sejumlah barang dalam kerangka USMCA tetap dipertahankan. Meski demikian, perjanjian tersebut dijadwalkan untuk ditinjau ulang tahun ini.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan pemerintahannya akan menelaah lebih lanjut.

“Kami akan meninjau resolusi ini dengan hati-hati dan dengan senang hati akan menyampaikan pandangan kami,” ujarnya.

Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard juga menyerukan kehati-hatian dan mengingatkan bahwa lebih dari 85% ekspor Meksiko ke AS saat ini tidak dikenakan tarif.

Brasil dan India Tunggu Perkembangan

Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin mengatakan negosiasi dengan AS akan terus berjalan, termasuk pada isu non-tarif seperti pusat data dan mineral strategis.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bahkan telah membahas putusan tersebut dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan bilateral di New Delhi.

Keduanya sepakat untuk mempelajari implikasi keputusan tersebut dan menunggu perkembangan lebih lanjut, meski belum membahas koordinasi langkah bersama terkait tarif AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Importir Amerika Serikat (AS) menghadapi tantangan besar untuk menarik kembali miliaran dolar AS biaya tarif setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan tarif Presiden Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) melanggar hukum.

Melansir CNBC International pada Sabtu (21/2/2026), perusahaan besar maupun kecil berpotensi mengajukan pengembalian dana (refund) yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS.

Pemerintah AS sebelumnya mencatat lonjakan penerimaan tarif hingga rekor. Pada Januari, penerimaan tarif mencapai US$30 miliar, dengan total tahun berjalan sebesar US$124 miliar, melonjak 304% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berpotensi memicu klaim pengembalian dana (refund) hingga sekitar US$175 miliar, menurut sejumlah perkiraan. Namun, putusan Mahkamah Agung tidak secara tegas menyatakan apakah tarif yang sudah dibayarkan berdasarkan tarif lebih tinggi wajib dikembalikan.

Dalam pendapat berbeda (dissenting opinion), Hakim Brett Kavanaugh menilai putusan tersebut kemungkinan tidak akan membatasi kewenangan presiden dalam menetapkan tarif ke depan, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi praktis serius dalam jangka pendek, terutama terkait refund. Dia menyebut proses pengembalian dana bisa menjadi kacau.

Trump, dalam konferensi pers di Gedung Putih, mengecam putusan tersebut dan menyatakan persoalan refund kemungkinan akan digugat selama bertahun-tahun.

Dia juga mengumumkan akan menandatangani perintah penerapan tarif global 10% berdasarkan Section 122 Trade Act 1974, di luar tarif normal yang sudah berlaku, serta memulai sejumlah investigasi tambahan berdasarkan Section 301.

Namun, proses refund disebut dapat ditolak atau tertunda, bergantung pada putusan lanjutan pengadilan serta mekanisme administrasi yang ditempuh sistem hukum dan otoritas bea cukai AS.

Lori Mullins, Direktur Operasi Rogers & Brown Custom Brokers, mengatakan putusan Mahkamah Agung tidak secara otomatis menjamin refund. Perkara tersebut dikembalikan ke pengadilan tingkat bawah untuk memutuskan apakah pengembalian dana akan diberikan dan apakah berlaku surut.

Dia juga menyoroti sejumlah negara telah menandatangani perjanjian tarif khusus—seperti kesepakatan dengan Inggris yang menetapkan tarif tetap 15%—yang tidak terdampak langsung oleh putusan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah ahli kepabeanan menilai proses refund seharusnya tidak terlalu rumit karena pembayaran tarif terdokumentasi secara rinci.

Biasanya, proses pengembalian berada di bawah kewenangan Court of International Trade (CIT), meski perkara ini diperkirakan akan lebih dulu dikirim ke Pengadilan Banding Federal sebelum diputuskan mekanisme refund-nya.

Timothy Keeler, mitra di firma hukum Mayer Brown dan mantan pejabat Kantor Perwakilan Dagang AS, meyakini refund pada akhirnya akan diberikan kepada perusahaan. Namun, belum jelas apakah pelaku usaha harus mengajukan gugatan individu atau refund dilakukan melalui proses administratif oleh otoritas bea cukai AS.

Sementara itu, dilansir dari NBC News, ratusan perusahaan, termasuk peritel besar Costco, telah mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian tarif yang telah mereka bayarkan.

Data Customs and Border Protection (CBP) AS pada Desember menunjukkan sekitar US$130 miliar telah dipungut dari tarif Trump berdasarkan IEEPA. Sementara itu, estimasi dari Universitas Pennsylvania menyebut angka pengembalian dana kini bisa melampaui US$175 miliar.

Ekonom menilai ketidakjelasan mekanisme refund menambah ketidakpastian bagi dunia usaha. Selain perusahaan, konsumen AS juga menanggung beban ekonomi tarif melalui kenaikan harga. Analisis Federal Reserve Bank of New York pekan lalu menyebut hampir 90% beban ekonomi tarif ditanggung konsumen dan pelaku usaha.

Senator Elizabeth Warren menyatakan tidak ada mekanisme hukum bagi konsumen dan banyak usaha kecil untuk mendapatkan kembali dana yang telah mereka bayarkan. Dia menilai perusahaan besar dengan sumber daya hukum kuat lebih diuntungkan dalam proses gugatan refund.

Setelah pengumuman putusan Mahkamah Agung tersebut, sejumlah kelompok advokasi dan pejabat pemerintah mendesak agar refund dilakukan secara cepat dan otomatis.

We Pay the Tariffs, kelompok usaha kecil yang menentang kebijakan tarif Trump, langsung menyerukan pengembalian dana secara penuh, cepat, dan otomatis.

Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom, yang sebelumnya menggugat kebijakan tarif Trump, meminta setiap dolar yang dipungut secara tidak sah segera dikembalikan beserta bunganya.

Dua anggota Kongres dari Partai Demokrat, Steven Horsford dan Janelle Bynum, juga mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan Bea Cukai AS secara otomatis mengembalikan tarif dan bea masuk yang dipungut berdasarkan IEEPA sejak 1 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif global 10% untuk seluruh barang impor. Hal itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan bea masuknya.

Tarif tersebut diteken Trump melalui arahan resmi pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat dan akan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington DC, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih. Tak pelak, keputusan Trump itu memicu babak baru ketegangan dagang.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya baru saja menandatangani dari Oval Office Tarif Global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump melalui media sosialnya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Trump menerapkan tarif dasar baru itu berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974 yang memberi kewenangan sepihak kepada presiden untuk mengenakan tarif. Namun, ketentuan hukum yang jarang digunakan tersebut membatasi masa berlaku tarif hanya 150 hari.

Perpanjangan kebijakan itu memerlukan persetujuan Kongres, menjadi tantangan tersendiri bagi Trump di tengah penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik terhadap agenda tarifnya.

Sebelumnya pada Jumat, Mahkamah Agung dalam putusan 6-3 menyatakan penggunaan undang-undang darurat federal oleh Trump untuk menerapkan tarif “resiprokal” tidak sah. Trump pada April lalu menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif antara 10% hingga 50% terhadap puluhan mitra dagang AS.

Putusan tersebut membatalkan tarif timbal balik, termasuk bea masuk terhadap barang dari Kanada, Meksiko, dan China yang diberlakukan dengan alasan penanganan perdagangan fentanil. Putusan itu juga memunculkan ketidakpastian atas tarif IEEPA lainnya terhadap Brasil dan India.

Selain tarif datar 10%, Trump menyatakan tetap mempertahankan tarif impor yang berlaku berdasarkan Section 301 dan Section 232 serta mengisyaratkan investigasi dagang tambahan. Trump juga menginstruksikan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk memulai penyelidikan baru berdasarkan kewenangan Section 301.

Tarif Section 301 mensyaratkan penyelidikan spesifik terhadap negara tertentu, termasuk dengar pendapat serta kesempatan bagi perusahaan atau negara terdampak untuk menyampaikan masukan. Tarif hanya dapat dikenakan jika ditemukan pelanggaran perjanjian dagang atau praktik yang membebani perdagangan AS.

Investigasi Baru

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan investigasi baru akan mencakup sebagian besar mitra dagang utama dan menyasar isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS dan barang serta jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, hingga praktik perdagangan makanan laut, beras, dan komoditas lain.

Greer menyebut investigasi tersebut akan dilakukan dengan kerangka waktu dipercepat, sementara penyelidikan Section 301 yang sedang berjalan, termasuk terhadap Brasil dan China, tetap berlanjut.

Pemerintahan Trump sebelumnya menggunakan instrumen tersebut untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, otomotif, dan logam. Trump juga mengisyaratkan investigasi itu dapat menggantikan tarif dasar 10% di kemudian hari, meskipun dia tidak menutup kemungkinan memperpanjang tarif Section 122. Dia bahkan menyebut tengah mempertimbangkan tarif 15% hingga 30% terhadap mobil impor.

Bloomberg Economics memperkirakan kebijakan tarif global 10% itu dapat mendorong rata-rata tarif efektif AS menjadi 16,5% dari sebelumnya 13,6%, atau justru turun menjadi 11,4% apabila pengecualian yang ada tetap dipertahankan.

Greer menegaskan Gedung Putih mengupayakan keberlanjutan dalam kebijakan baru tersebut, yang akan berlaku pada hari Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) di hadapan Kongres.

Sejumlah pengecualian tetap dipertahankan dan tidak akan dikenakan tarif 10%, termasuk barang yang memenuhi ketentuan perjanjian dagang USMCA antara AS, Kanada, dan Meksiko. Pengecualian untuk beberapa produk pertanian juga tetap berlaku sebagaimana kebijakan sebelumnya yang kini telah dibatalkan.

Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, yang dikenal sebagai pengkritik tarif dan tidak mencalonkan diri kembali, memperingatkan rencana tarif 10% tersebut dapat memicu lebih banyak penolakan dari Partai Republik di Kongres.

“Jika dia melakukan ini, Kongres akan lebih sering melakukan pemungutan suara terkait tarif. Itu intinya,” ujarnya.

Bacon termasuk satu dari enam anggota Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat untuk membatalkan tarif terhadap Kanada pekan lalu.

Putusan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan terkait penerimaan negara dari tarif yang telah dipungut. Menurut analisis Bloomberg, lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan tarif di pengadilan perdagangan menjelang putusan tersebut.

Mahkamah Agung tidak membahas apakah importir berhak atas pengembalian dana (refund), menyerahkan hal itu kepada pengadilan yang lebih rendah. Trump mengkritik pengadilan karena tidak memberikan panduan terkait mekanisme pengembalian dana.

“Itu tidak dibahas. Kita akan berada di pengadilan lima tahun ke depan,” keluhnya dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Potensi pengembalian dana diperkirakan mencapai US$170 miliar, lebih dari separuh total penerimaan tarif yang dihimpun selama kebijakan Trump.

Kendati demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan penerimaan tarif pada 2026 akan nyaris tidak berubah meski ada putusan hukum tersebut.

“Estimasi Departemen Keuangan menunjukkan penggunaan kewenangan Section 122, dikombinasikan dengan potensi penguatan tarif Section 232 dan Section 301, akan menghasilkan penerimaan tarif yang nyaris tidak berubah pada 2026,” ujarnya dalam forum Economic Club of Dallas, Jumat.

Bisnis.com, JAKARTA —Donald Trump, PresidenAmerika Serikat, menyatakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif global sebesar 10%.

Pernyataan itu ditegaskannya sehari setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besarkebijakan tarifresiprokal yang diterapkan pemerintahan Trump sejak tahun lalu.

DilansirBloomberg, Sabtu (21/2/2026), Trump dalam konferensi di Gedung Putih menegaskan putusan Mahkamah Agung AS tersebut tidak sepenuhnya melarang penerapan tarif.

“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan IEEPA untuk tarif,” ujarnya kepada wartawan.

IEEPA merujuk pada International Emergency Economic Powers Act yang sebelumnya menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.

“Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal.”

Sebagai alternatif, Trump menyatakan akan menggunakan Section 122 dari Trade Act 1974, yang memberi presiden kewenangan sepihak untuk mengenakan tarif hingga 15%. Namun, ketentuan tersebut membatasi masa berlaku tarif maksimal 150 hari, sehingga dinilai lebih sempit dibandingkan kewenangan darurat yang sebelumnya ia klaim.

Selain itu, Trump berencana meluncurkan penyelidikan baru berdasarkan Section 301 dan Section 232. Dua instrumen tersebut sebelumnya digunakan untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, mobil, dan produk logam.

Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap mobil impor dalam kisaran 15% hingga 30%.

Bloombergmelaporkan, pengumuman tersebut langsung memengaruhi pasar keuangan. Imbal hasil obligasi AS memangkas kenaikan sebelumnya, sedangkan indeks saham memperpanjang penguatan setelah rencana tarif 10% diumumkan, mencerminkan respons investor terhadap kepastian arah kebijakan lanjutan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara global, termasuk bea masuk terarah yang diklaim untuk menangani perdagangan fentanil.

Dua hakim yang diangkat Trump pada periode pertamanya, Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett, ikut bergabung dengan mayoritas dalam membatalkan kebijakan tersebut.