Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah calon emiten yang telah memberikan mandat IPO kepada BRI Danareksa Sekuritas, menahan diri untuk melantai di Bursa Efek Indonesia hingga paruh pertama 2026.

Plt. Direktur Utama BRIDS Fifi Virgantria, menerangkan bahwa pihaknya sebetulnya telah mengantongi mandat IPO dari beberapa calon emiten, tetapi upaya perbaikan pasar modal yang tengah berlangsung membuat sejumlah emiten urung melantai di BEI dalam waktu dekat.

"Awal tahun sebetulnya sudah ada beberapa di pipeline, tapi melihat kondisi perkembangan terkini, kayaknya wait and see juga secara emiten," katanya kepada wartawan dalam acara Economic Outlook BRIDS 2026, Jumat (13/2/2026).

Fifi menerangkan, calon perusahaan tercatat kini tengah berhitung mengenai pengubahan sejumlah aturan di BEI, seperti free float, keterbukaan data Ultimate Beneficial Ownership (UBO), atau keterbukaan data investor di atas 1%.

Dengan begitu, BRI Danareksa belum dapat memprediksi jumlah emiten yang akan dibawa melantai di Bursa pada awal tahun ini. Calon emiten menanti kejelasan aturan baru yang diprediksi akan rampung pada Mei 2026.

"Belum lagi soal free float yang harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi PR bersama juga. Jadi kalau ngomong berapa [calon emiten], masih agak abu-abu sekarang, jadi kami menunggu perkembangan [oleh OJK dan SRO]," katanya.

Meskipun begitu, Fifi mengklaim bahwa sebagai penjamin emisi, BRI Danareksa Sekuritas akan memastikan seluruh calon perusahaan tercatat memenuhi aturan sebelum melantai di BEI.

Sebelumnya diberitakan, BRI Danareksa Sekuritas sebetulnya telah mengantongi 5-6 mandat IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi hijau.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menegaskan mandat penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) masih berjalan sesuai jadwal kendati Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan kebijakan baru pemenuhan batas minimum free float bagi emiten baru sebesar 15%.

Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham yang beredar dan dapat diperdagangkan di publik.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Fifi Virgantria menyampaikan hingga saat ini tidak ada pembahasan penundaan transaksi dengan para calon emiten. Seluruh proses persiapan IPO yang telah dijadwalkan masih berlangsung sebagaimana rencana awal.

“Sampai dengan hari ini proses persiapan IPO yang direncanakan untuk diselesaikan pada semester I masih tetap berjalan sesuai target. Belum ada diskusi dengan calon emiten terkait pengunduran transaksi,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

BRI Danareksa saat ini mengantongi sejumlah mandat IPO yang akan diselesaikan sepanjang 2026. Perseroan menargetkan 5–6 IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Sebelumnya, BEI telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%.

Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.