Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC) telah mengajukan permintaan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut terdapat sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration telah mengajukan permintaan audiensi dengan BEI selaku regulator.

Sejak pembukaan data mengenai HSC, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa.

”Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik. Ada beberapa tanggal dan dari beberapa perusahaan, semuanya kami layani dengan baik,” kata Jeffrey kepada wartawan di BEI, Senin (18/5/2026).

Jeffrey menerangkan, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

Mengenai pemenuhan ketentuan anyar free float secara umum, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). BEI tentunya telah melihat upaya positif yang dijalankan emiten untuk meningkatkan free float.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar emiten yang masih belum memenuhi ketentuan minimal saham free float sesuai aturan terbaru yang ditetapkan bursa. Saat ini, terdapat sekitar 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi free float.

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar menyampaikan, setiap perusahaan tercatat wajib memenuhi persyaratan agar dapat tercatat di bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A dan Peraturan I-V.

“Untuk papan utama dan papan pengembangan, jumlah saham free float perusahaan tercatat paling sedikit sebanyak 50 juta saham dan paling sedikit 15% dari jumlah saham tercatat,” kata Teuku Fahmi dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Untuk papan akselerasi, Teuku mengatakan bahwa jumlah saham free float paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Lebih lanjut, BEI memberikan masa transisi kepada perusahaan yang telah tercatat sebelum aturan baru berlaku, sesuai kapitalisasi pasar masing-masing emiten.

Secara detail, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi paling sedikit Rp5 triliun dan free float 12,5% per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling sedikit 12,5% pada 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% pada 31 Maret 2028.

Kemudian, emiten dengan jumlah saham free float sebesar 12,5% sampai dengan di bawah 15% per 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2029.

Berdasarkan pemantauan BEI hingga 29 April 2026, setidaknya terdapat 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi ketentuan free float, antara lain PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) sebesar 14,0%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) sebesar 14,1%, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%.

Kemudian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar 7,5%, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10,0%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebesar 9,3%.

Berikut daftar emiten bank yang belum memenuhi ketentuan minimal saham free float, berdasarkan pemantauan BEI:

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman status pemenuhan free float untuk emiten-emiten di pasar modal. Lalu, bagaimana dengan emiten-emiten milik Prajogo Pangestu?

Sebagaimana diketahui, Prajogo Pangestu memiliki sejumlah saham yang tercatat di BEI. Sejumlah saham tersebut diketahui masih memiliki free float di bawah 15%, atau kurang dari ketentuan baru BEI.

Saham milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) misalnya, masih memiliki free float 12,3%. Jumlah free float ini masih kurang dari ketentuan sebesar 12,5%. BEI memberikan batas waktu pemenuhan jumlah pemegang saham dan free float pada 31 Maret 2027 untuk BREN.

Lalu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) saat ini diketahui telah memenuhi ketentuan free float dan jumlah pemegang saham. BRPT memiliki free float sebesar 26,7%.

Saham selanjutnya yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang belum memenuhi free float. Free float saham TPIA saat ini berada pada 10,6%. TPIA memiliki batas waktu hingga 31 Maret 2027 untuk memenuhi free float sebesar 12,5%.

Demikian juga dengan PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) yang belum memenuhi ketentuan free float. CDIA memiliki free float sebesar 10%.

Sementara itu, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) tercatat memiliki free float sebesar 14,9%, yang masih belum memenuhi ketentuan 15%. CUAN memiliki batas waktu pemenuhan free float hingga 31 Maret 2027.

Adapun saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) telah memenuhi ketentuan free float, dengan jumlah free float sebesar 27,7% saat ini.

BEI dalam pengumumannya menuturkan Perusahaan Tercatat dengan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp5 triliun per 31 Maret, serta memiliki jumlah saham free float di bawah 12,5% wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 12,5% pada 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% pada 31 Maret 2028.

Lalu saham yang memiliki jumlah free float sebesar 12,5% sampai di bawah 15% per 31 Maret 2026 wajib memenuhi free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, emiten dengan nilai kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun per 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2029.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan penerapan bertahap aturan baru porsi saham beredar di publik (free float) minimal 15% bagi perusahaan tercatat hingga 2029. BEI juga merombak ketentuan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan skema bertingkat (tiering), efektif Selasa (31/3/2026).

Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi pasar modal untuk meningkatkan likuiditas saham, kualitas emiten, serta memperkuat perlindungan investor.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia guna meningkatkan kualitas perusahaan tercatat, memperkuat tata kelola, serta mendorong perlindungan investor yang lebih optimal,” tulis BEI dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Selain itu, BEI juga menetapkan ketentuan khusus untuk IPO dengan nilai penawaran tertentu, serta memberikan fleksibilitas melalui mekanisme pengajuan pemegang saham tertentu agar dapat dikategorikan sebagai free float.

Untuk mendukung implementasi kebijakan, BEI akan memberikan pendampingan kepada emiten melalui hot desk, sosialisasi, serta mendorong penyerapan saham melalui roadshow dan public expose live.

Di sisi lain, BEI memperketat aspek tata kelola melalui peningkatan kualitas laporan keuangan serta kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit.

Melalui kombinasi masa transisi bertahap dan skema IPO berbasis tiering, BEI menargetkan peningkatan likuiditas pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Rincian Masa Transisi Free Float dan Skema IPO

Aturan baru yang mulai berlaku 31 Maret 2026 dan diharapkan selesai pada 2029 ini memberikan masa transisi untuk emiten eksisting yang belum memenuhi kewajiban free float. Berikut rinciannya:

• Emiten dengan kapitalisasi ≥ Rp5 triliun dan free float <12,5%
  • Minimal 12,5% paling lambat 31 Maret 2027
  • Minimal 15% paling lambat 31 Maret 2028
• Emiten dengan kapitalisasi ≥ Rp5 triliun dan free float 12,5%–15%
  • Minimal 15% paling lambat 31 Maret 2027
• Emiten dengan kapitalisasi < Rp5 triliun
  • Minimal 15% paling lambat 31 Maret 2029

Sementara itu, aturan IPO dengan Skema Bertingkat (Tiering) menjadi:

• Free float minimum 15%
  Untuk calon emiten dengan kapitalisasi pasar kecil
• Free float minimum 20%
  Untuk calon emiten dengan kapitalisasi pasar menengah
• Free float minimum 25%
  Untuk calon emiten dengan kapitalisasi pasar besar

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerapkan skema baru persyaratan saham beredar di publik (free float) berbasis tiering untuk pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO), efektif mulai Selasa (31/3/2026). Aturan ini mengelompokkan kewajiban free float menjadi 15%, 20%, hingga 25% berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan.

Melalui perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A, BEI menetapkan bahwa calon perusahaan tercatat wajib memenuhi porsi free float yang lebih tinggi seiring dengan besarnya kapitalisasi pasar. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi pasar modal untuk meningkatkan likuiditas dan kualitas emiten.

Dalam ketentuan terbaru, BEI tidak lagi menggunakan pendekatan tunggal, melainkan sistem bertingkat (tiering) yang menyesuaikan besaran saham publik dengan skala perusahaan. Emiten dengan kapitalisasi pasar lebih besar diwajibkan memiliki porsi saham publik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kapitalisasi kecil.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia guna meningkatkan kualitas perusahaan tercatat, memperkuat tata kelola, serta mendorong perlindungan investor yang lebih optimal,” tulis BEI dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Selain untuk IPO, BEI juga memperbarui definisi free float dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengajukan pemegang saham tertentu agar dapat dikategorikan sebagai saham publik. Ketentuan teknis terkait hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran BEI.

Di sisi lain, BEI tetap mempertahankan kewajiban minimum free float sebesar 15% bagi perusahaan tercatat, dengan masa transisi bertahap hingga 2029. Emiten dengan kapitalisasi besar diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut lebih cepat dibandingkan emiten kecil.

BEI juga menyiapkan dukungan implementasi melalui program sosialisasi, hot desk, serta pendampingan bagi perusahaan tercatat. Selain itu, Bursa akan mendorong penyerapan saham di pasar melalui kegiatan roadshow, public expose live, serta penguatan fungsi investor relations.

Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memberikan notasi khusus kepada lebih dari 300 saham yang belum memenuhi memenuhi ketentuan anyar free float minimum 15%.

Berdasarkan data BEI per 31 Desember 2025 yang diolah Bisnis, terdapat 312 saham yang jumlah saham publik atau free float-nya masih di bawah 15%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 263 saham sudah memenuhi ketentuan free float sebelumnya, yaitu minimal 7,5%.

Lebih terperinci, ada 27 emiten dengan free float hampir 15% atau sudah di atas 14% per 31 Desember 2025. Empat di antaranya ialah saham PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG), PT Esta Indonesia Tbk. (NEST), PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. (OBAT), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) dengan free float 14,9%.

Berikutnya, saham PT Temas Tbk. (TMAS) dengan free float 14,8%, serta PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED), PT Puri Global Sukses Tbk. (PURI), dan PT Victoria Care Indonesia Tbk. (VICI) dengan free float 14,7%.

Dalam daftar tersebut juga terdapat emiten big caps, seperti PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dengan free float 12,3%, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) 14%, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dengan free float 10,7%.

Selain itu, ada sejumlah nama perusahaan pelat merah dan anak usahanya di bawah Danantara, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dengan free float 9%, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) 14%, dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) dengan free float 10,2%.

Otoritas pasar modal berencana memberikan notasi khusus kepada emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan anyar free float minimum 15%. Hal itu disampaikan oleh Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Frederica menerangkan bahwa penerapan notasi khusus terhadap emiten dengan free float kurang dari 15%, ditujukan membantu investor memilih saham.

“Juga akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki, di BEI, Jumat (20/2/2026).

Kebijakan ini, tidak akan diterapkan melalui pembuatan papan khusus, tetapi hanya memberikan penanda terhadap saham-saham terkait. Fungsinya, membantu investor memilih saham yang telah maupun belum memenuhi ketentuan baru free float tersebut.

Hanya saja, Kiki tidak menerangkan kapan penerapan notasi khusus akan dijalankan. Namun, upaya mengerek free float menjadi 15% tengah dalam tahap diskusi internal BEI dan akan diajukan kepada OJK setelahnya.

“Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free float-nya 15% lebih atau belum,” katanya.

Bagi emiten, Friderica menjabarkan sejumlah opsi strategis yang dapat ditempuh untuk bisa menaikkan free float. Langkah tersebut dapat dilakukan lewat aksi korporasi berupa rights issue, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), non-HMETD, Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dan Management Stock Option Plan (MSOP).

"Kemudian bagi pemegang saham existing atau perusahaan tercatat juga bisa mendukung peningkatan free float melalui tindakan berupa penawaran umum oleh pemegang saham, divestasi oleh pemegang saham, dan konversi dari pemilikan dalam bentuk script ke scriptless atau nanti dematerialisasi," ujar Kiki.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat 267 perusahaan tercatat yang sudah memenuhi free float 7,5%. Namun, 267 emiten ini masih belum memenuhi free float 15%.

“Potensi tambahan market cap dari 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujar Nyoman, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Merancang Exit Policy

Hasan mengatakan bahwa OJK dan BEI telah menyediakan exit policy bagi emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan free float.

Hasan menjelaskan, seperti dalam ketentuan lama ketika emiten tak bisa memenuhi free float 7,5% sahamnya akan disuspensi, dan ketika tidak ada perubahan akan dilakukan delisting atau penghapusan dari lantai bursa.

"Atau kita memberikan ruang untuk emiten tertentu yang sudah berupaya tapi kemudian memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengajukan proposal perpanjangan waktu dalam rangka mereka mencari kembali potensi penyerapan di pasar dan sebagainya. Jadi nanti case by case akan kita lakukan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

OJK berharap emiten-emiten dengan market cap jumbo yang belum memiliki free float 15% dapat memenuhi ketentuan tersebut di tahap awal.

Terpisah, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa prioritas pertama exit policy bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 15% adalah pendampingan. BEI telah menyediakan hotdesk untuk bisa dimanfaatkan emiten.

"Silakan berdiskusi dengan tim dari bursa bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk pemenuhannya. Itu tentu upaya pertama yang kita lakukan. Kalau memang masih tidak bisa, tentu exit strategy berikutnya adalah tahapan-tahapan berikutnya, sampai dengan proses delisting," ujar Jeffrey.

Dia menjelaskan pendampingan tersebut paralel sudah berjalan di mana BEI sudah bertemu dengan puluhan emiten termasuk Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

"Nanti silakan asosiasi atau masing-masing perusahaan tercatat yang mendiskusikan itu. Tergantung dari kesiapan masing-masing. Kita siap untuk memberikan support," tandasnya.

Daftar Emiten dengan Free Float Nyaris 15%

(per 31 Desember 2025)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merampungkan proses rule making rule revisi Peraturan I-A yang mengatur ketentuan free float. Otoritas bursa telah merilis matriks draf regulasi untuk menjaring aspirasi pelaku pasar per 19 Februari 2026.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini hasil jaring aspirasi tersebut sedang dibahas internal.

"Saat ini sedang direkap oleh tim. Tim sedang merekap masukan-masukan tersebut," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ihwal potensi perubahan butir-butir ketentuan, Jeffrey mengatakan keputusan tersebut akan tergantung dari hasil evaluasinya.

"Makanya kita lihat dulu masukannya seperti apa. Setelah itu, nanti timnya bursa akan melihat bagaimana masukan itu dan bagaimana itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.

Dalam prosesnya, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk disahkan. Jeffrey mengatakan sejauh ini revisi regulasi Peraturan I-A masih sesuai jadwal, bahwa ditargetkan regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat Maret 2026.

Melansir dokumen matriks revisi Peraturan I-A, regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung dari kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa perusahaan calon emiten tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat. Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, pertama, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum perdana.

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Selain ketentuan free float bagi perusahaan IPO, revisi regulasi itu juga mengatur opsi bagi perusahaan tercatat dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Dalam poin II.10, menjelaskan bahwa BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

Sementara itu, dalam Dokumen Concept Briefing Paper Rencana Penerapan Layanan Perubahan Kode Saham (Ticker Code) Perusahaan Tercatat dan Perubahan Kode Efek, rencana penerapan layanan perubahan ticker kode perusahaan tercatat akan dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama yang efektif mulai Januari 2028 dan tahap kedua yang diestimasi dimulai di akhir 2028.

Untuk tahap pertama, penerapan perubahan ticker kode saham secara dilakukan terbatas dengan efektif perubahan kode pada 2 Januari 2028. Dalam tahap ini, perubahan terbatas hanya pada kode saham, 4 huruf kode, dan melibatkan perusahaan tercatat yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode di tahap awal penerapan.

Sementara untuk tahap kedua, ini menjadi penerapan tahap lanjutan layanan perubahan ticker kode secara penuh. Dalam tahap ini, layanan perubahan ticker kode melibatkan perubahan kode 4 dan 3 huruf, meliputi efek lainnya selain saham, dan melibatkan perusahaan yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode. Pada tahap lanjutan ini, ticker saham bisa berubah menjadi 3 huruf.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menegaskan mandat penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) masih berjalan sesuai jadwal kendati Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan kebijakan baru pemenuhan batas minimum free float bagi emiten baru sebesar 15%.

Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham yang beredar dan dapat diperdagangkan di publik.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Fifi Virgantria menyampaikan hingga saat ini tidak ada pembahasan penundaan transaksi dengan para calon emiten. Seluruh proses persiapan IPO yang telah dijadwalkan masih berlangsung sebagaimana rencana awal.

“Sampai dengan hari ini proses persiapan IPO yang direncanakan untuk diselesaikan pada semester I masih tetap berjalan sesuai target. Belum ada diskusi dengan calon emiten terkait pengunduran transaksi,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

BRI Danareksa saat ini mengantongi sejumlah mandat IPO yang akan diselesaikan sepanjang 2026. Perseroan menargetkan 5–6 IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Sebelumnya, BEI telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%.

Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan, aksi pembelian kembali atau buyback sahamramai-ramai dilakukan oleh emiten di pasar modal Tanah Air selepas valuasinya jatuh imbas pengumuman pembekuan dari MSCI. Aksi korporasi ini dilakukan di tengah tekanan regulator untuk meningkatkan free float 15% dalam waktu dekat.

Dari Grup Barito misalnya, terdapat sedikitnya lima emiten yang akan melakukanbuyback. Kelima emiten Prajogo Pangestu itu telah mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai total mencapai Rp6,75 triliun.

Diperinci, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) berencana melakukanbuybackmasing-masing senilai Rp1 triliun. Sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengalokasikan masing-masing Rp2 triliun. Hanya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang mengalokasikan Rp750 miliar untukbuyback.

Aksibuybacktersebut dilakukan para emiten sejalan dengan kondisi harga sahamnya yang sempat ambles lantaran pengumuman MSCI Inc. mengenai pembekuanrebalancingindeks terhadap saham Tanah Air. Selama sebulan terakhir misalnya, harga BRPT telah ambles 34,17%, BREN terkoreksi 14,73%, CDIA melemah 34,99%, CUAN melemah 25,33%, dan hanya TPIA yang menguat 1,75% setelah sempat ambles sebelumnya.

Hanya saja, rencana aksi korporasi itu cenderung bersifat paradoksikal di tengah rencana BEI dan OJK untuk menaikkan batas minimum saham beredar di publik ataufree float. Pasalnya, berdasarkan dataBloombergper 2 Februari 2026,free floatBREN hanya sebesar 12,29% dan TPIA hanya sebesar 10,67%. Hal itu berarti, aksi korporasi ini berpotensi kian mengurangi jumlah saham beredar kedua emiten tersebut di publik.

Tidak hanya BREN dan TPIA. Sejumlah emiten lain di pasar modal yang tengah krisisfree floatjuga melakukan hal serupa. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) atau PT Paramita Bangun Sarana Tbk. (PBSA) juga melakukan hal yang sama. Sementara PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) dan PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memilih melanjutkanbuyback.

Kondisinya serupa Grup Prajogo, selama sebulan terakhir, harga CBDK telah ambles 29,71%, PBSA terkoreksi 3,55%, BBHI terkoreksi 3,03%, dan TBIG telah longsor 32,12%.

Dalam laporan registrasi bulanan pemegang efek, CBDK hanya menggenggamfree floatsebesar 12,73%. Hal itu tampak dari kepemilikan saham masyarakat Indonesia dan asing dalam penitipan kolektif di KSEI. Sementarafree floatPBSA tercatat sebesar 14,42%, yang mengecualikan kepemilikan perusahaan terbatas NPWP dalam laporannya. BBHI tidak jauh berbeda, dengan kepemilikan publik sebesar 16,85%, yang mengecualikan kategori perseroan terbatas dalam kepemilikan saham pada laporan komposisi kepemilikan saham.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafimenilai aksi korporasi yang dilakukan oleh sejumlah emiten di tengahfree floatyang seret sebetulnya lebih bertujuan untuk menghentikan koreksi harga saham yang belakangan terjadi.

“Lebih kecrisis managementbuat menghentikan koreksi harga saham. Ini juga sinyal bahwa manajemen siap pasang badan menjaga kapitalisasi pasar meski harus menunda pemenuhan regulasi likuiditas,” katanya kepadaBisnis, Kamis (5/2/2026).

Pasalnya, selepas pasar modal Tanah Air berdarah-darah akibat pengumuman MSCI Inc., regulator kini tengah menggencarkan mengerek batas minimumfree float. Data hingga 2 Februari 2026 terdapat 248 emiten yang memiliki free float di bawah 15%. Bila diurutkan dari emiten denganmarket capterbesar, BREN dan TPIA ada di daftar teratas.

Meskipun aksi korporasi ini kemudian berpotensi membuat saham tersebut menerima sanksi lantaran tidak memenuhi aturanfree float, tetapi Wafi menilai bahwa emiten terkait biasanya telah memilikiexit plan.

“Ini menunjukkan kekuatan kas perusahaan. Ada risiko sanksi BEI tapi manajemen kemungkinan besar memiliki strategiexit, seperti jual kembali sahamtreasurysaat nanti harga sudah stabil untuk kembali memenuhi kuotafree float,” tambahnya.

Senada, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai bahwa aksi korporasi itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham usai pasar mengalami guncangan pada perdagangan pekan lalu.

"Buybackkemungkinan untuk menjaga stabilitas harga, mengelola valuasi saat pasar volatil, dan mengaturtimingpelepasan saham di harga lebih optimal di kemudian hari," kata David kepadaBisnis, Kamis (5/2/2026).

Wanti-wanti Investor

Di satu sisi, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati, mewanti-wanti investor ihwal trenbuybackyang belakangan terjadi. Pasalnya, sejumlah emiten di pasar modal telah mengumumkan hal serupa, selain dari Grup Prajogo.

Dari perbankan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga mengumumkan hal serupa belakangan. BBCA melakukanbuybackdengan nilai maksimal Rp5 triliun sementara BBNI berencana menggelontorkan dana senilai Rp1,5 triliun.

Seyogianya, kata Ike, investor mesti terlebih dahulu mengecek porsi saham beredar di publik sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham yang tengah melangsungkanbuyback.

“Investor harus mengecek datafree floatmasing-masing emiten yang melakukanbuyback. Jangan sampaibuybackjustru menjadi pedang bermata dua. Tujuannya baik untuk stabilitas harga, tetapi tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan benturan kebijakanfree float15%,” katanya kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Senada, KISI juga menilai di tengah kondisi maraknya emiten melakukanbuyback, investor dapat memanfaatkan momentum tersebut secara jangka pendek. Terlebih,buybackdinilai akan menjadi salah satu opsi pertahanan emiten guna menopang valuasi saham mereka.

Hanya saja, secara jangka panjang, investor dinilai mesti berhati-hati lantaran dengan mengecilnya porsi kepemilikan publik terhadap suatu saham, mampu membuat saham tersebut tidak lagi dilirik oleh investor global.

“Trading buy jangka pendek untuk memanfaatkan momentumsupportyang dibuat emiten. Namun, investor jangka panjang perlu waspada karena mengecilnya porsi publik berisiko membuat saham ini keluar dari indeks global karena tidak investable,” tambahnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan, aksibuybacksaham ramai-ramai dilakukan oleh emiten di pasar modal Tanah Air selepas valuasinya jatuh imbas pengumuman pembekuan dari MSCI. Aksi korporasi ini dilakukan di tengah tekanan regulator untuk meningkatkanfree float15% dalam waktu dekat.

Dari Grup Barito misalnya, terdapat sedikitnya lima emiten yang akan melakukanbuyback. Kelima emiten Prajogo Pangestu itu telah mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai total mencapai Rp6,75 triliun.

Diperinci, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) berencana melakukanbuybackmasing-masing senilai Rp1 triliun. Sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengalokasikan masing-masing Rp2 triliun. Hanya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang mengalokasikan Rp750 miliar untukbuyback.

Aksibuybacktersebut dilakukan para emiten sejalan dengan kondisi harga sahamnya yang sempat ambles lantaran pengumuman MSCI Inc. mengenai pembekuanrebalancingindeks terhadap saham Tanah Air. Selama sebulan terakhir misalnya, harga BRPT telah ambles 34,17%, BREN terkoreksi 14,73%, CDIA melemah 34,99%, CUAN melemah 25,33%, dan hanya TPIA yang menguat 1,75% setelah sempat ambles sebelumnya.

Hanya saja, rencana aksi korporasi itu cenderung bersifat paradoksikal di tengah rencana BEI dan OJK untuk menaikkan batas minimum saham beredar di publik ataufree float. Pasalnya, berdasarkan dataBloombergper 2 Februari 2026,free floatBREN hanya sebesar 12,29% dan TPIA hanya sebesar 10,67%. Hal itu berarti, aksi korporasi ini berpotensi kian mengurangi jumlah saham beredar kedua emiten tersebut di publik.

Tidak hanya BREN dan TPIA. Sejumlah emiten lain di pasar modal yang tengah krisisfree floatjuga melakukan hal serupa. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) atau PT Paramita Bangun Sarana Tbk. (PBSA) juga melakukan hal yang sama. Sementara PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) dan PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memilih melanjutkanbuyback.

Kondisinya serupa Grup Prajogo, selama sebulan terakhir, harga CBDK telah ambles 29,71%, PBSA terkoreksi 3,55%, BBHI terkoreksi 3,03%, dan TBIG telah longsor 32,12%.

Dalam laporan registrasi bulanan pemegang efek, CBDK hanya menggenggamfree floatsebesar 12,73%. Hal itu tampak dari kepemilikan saham masyarakat Indonesia dan asing dalam penitipan kolektif di KSEI. Sementarafree floatPBSA tercatat sebesar 14,42%, yang mengecualikan kepemilikan perusahaan terbatas NPWP dalam laporannya. BBHI tidak jauh berbeda, dengan kepemilikan publik sebesar 16,85%, yang mengecualikan kategori perseroan terbatas dalam kepemilikan saham pada laporan komposisi kepemilikan saham.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafimenilai aksi korporasi yang dilakukan oleh sejumlah emiten di tengahfree floatyang seret sebetulnya lebih bertujuan untuk menghentikan koreksi harga saham yang belakangan terjadi.

“Lebih kecrisis managementbuat menghentikan koreksi harga saham. Ini juga sinyal bahwa manajemen siap pasang badan menjaga kapitalisasi pasar meski harus menunda pemenuhan regulasi likuiditas,” katanya kepadaBisnis, Kamis (5/2/2026).

Pasalnya, selepas pasar modal Tanah Air berdarah-darah akibat pengumuman MSCI Inc., regulator kini tengah menggencarkan mengerek batas minimumfree float. Data hingga 2 Februari 2026 terdapat 248 emiten yang memiliki free float di bawah 15%. Bila diurutkan dari emiten denganmarket capterbesar, BREN dan TPIA ada di daftar teratas.

Meskipun aksi korporasi ini kemudian berpotensi membuat saham tersebut menerima sanksi lantaran tidak memenuhi aturanfree float, tetapi Wafi menilai bahwa emiten terkait biasanya telah memilikiexit plan.

“Ini menunjukkan kekuatan kas perusahaan. Ada risiko sanksi BEI tapi manajemen kemungkinan besar memiliki strategiexit, seperti jual kembali sahamtreasurysaat nanti harga sudah stabil untuk kembali memenuhi kuotafree float,” tambahnya.

Senada, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai bahwa aksi korporasi itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham usai pasar mengalami guncangan pada perdagangan pekan lalu.

"Buybackkemungkinan untuk menjaga stabilitas harga, mengelola valuasi saat pasar volatil, dan mengaturtimingpelepasan saham di harga lebih optimal di kemudian hari," kata David kepadaBisnis, Kamis (5/2/2026).

Wanti-wanti Investor

Di satu sisi, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati, mewanti-wanti investor ihwal trenbuybackyang belakangan terjadi. Pasalnya, sejumlah emiten di pasar modal telah mengumumkan hal serupa, selain dari Grup Prajogo.

Dari perbankan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga mengumumkan hal serupa belakangan. BBCA melakukanbuybackdengan nilai maksimal Rp5 triliun sementara BBNI berencana menggelontorkan dana senilai Rp1,5 triliun.

Seyogianya, kata Ike, investor mesti terlebih dahulu mengecek porsi saham beredar di publik sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham yang tengah melangsungkanbuyback.

“Investor harus mengecek datafree floatmasing-masing emiten yang melakukanbuyback. Jangan sampaibuybackjustru menjadi pedang bermata dua. Tujuannya baik untuk stabilitas harga, tetapi tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan benturan kebijakanfree float15%,” katanya kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Senada, KISI juga menilai di tengah kondisi maraknya emiten melakukanbuyback, investor dapat memanfaatkan momentum tersebut secara jangka pendek. Terlebih,buybackdinilai akan menjadi salah satu opsi pertahanan emiten guna menopang valuasi saham mereka.

Hanya saja, secara jangka panjang, investor dinilai mesti berhati-hati lantaran dengan mengecilnya porsi kepemilikan publik terhadap suatu saham, mampu membuat saham tersebut tidak lagi dilirik oleh investor global.

“Trading buy jangka pendek untuk memanfaatkan momentumsupportyang dibuat emiten. Namun, investor jangka panjang perlu waspada karena mengecilnya porsi publik berisiko membuat saham ini keluar dari indeks global karena tidak investable,” tambahnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham diprediksi akan menjadi incaran pasar ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan penyesuaian kewajiban free float menjadi 15% secara bertahap dalam tiga tahun.

OJK telah menjelaskan, untuk menambah porsi free float tersebut emiten dapat menempuh aksi korporasi strategis, antara lain seperti rights issue, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), non-HMETD, program employee stock ownership plan (ESOP), management stock option plan (MSOP), penawaran umum pemegang saham (PUPS), divestasi pemegang saham, sampai konversi dari kepemilikan dalam bentuk script ke scriptless.

Dalam data regulator, sekitar 200 lebih emiten memiliki free float di bawah 15%. Dari jumlah itu, 49 emiten big caps akan menjadi prioritas awal implementasi kebijakan penambahan jumlah porsi saham publik.

Berdasarkan data yang diolah Bisnis, terdapat 10 besar emiten ber-free float di bawah 15% dengan market cap terbesar per 2 Februari 2026, yakni berturut-turut dari urutan pertama adalah BREN, TPIA, BNLI, CDIA, MPRO, BRIS, HMSP, ADMR, PGUN sampai PGEO.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata menilai bahwa dari 10 emiten tersebut, saham paling ditunggu oleh pasar adalah emiten big caps yang memang sudah masuk radar BEI sebagai pilot project, dan punya gap jelas ke level free float 15%.

"Terutama BREN yang memiliki free float 12,3% per Desember 2025, TPIA 10,66%, CDIA 9,97%, serta HMSP 7,5%. Keempat nama itu paling 'ditunggu' bukan karena opini soal fundamental, tapi karena mereka kombinasi market cap besar dan kebutuhan penyesuaian yang nyata, sehingga langkah korporasi/aksi distribusi saham publiknya akan paling material dampaknya ke pasar," ujar Liza kepada Bisnis, Kamis (6/2/2026).

Meski diprediksi saham-saham itu adalah yang paling dinantikan pasar, Liza menilai risiko harga saham menjadi under value karena oversupply tetap ada. Pasalnya, secara mekanis risiko paling besar ada pada emiten yang memiliki gap paling lebar terhadap 15%, namun punya kapitalisasi pasar yang besar.

Di sisi lain, menurutnya saham emiten yang punya risiko paling kecil menjadi under value karena oversupply adalah emiten yang sudah memiliki free float mendekati 15%.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis per 2 Februari 2026, emiten yang memiliki free float di atas 14,9% namun masih di bawah 15% adalah MSTI, PSAT, IPTV dan SAMF.

"Sehingga kebutuhan tambahan supply relatif kecil dan risiko oversupply-nya lebih rendah dibanding yang gap-nya jauh," jelasnya.

Secara struktural, Liza menjelaskan bahwa likuiditas pasar sebenarnya siap menyerap tambahan saham publik, tetapi tidak merata antar emiten dan waktu. Untuk saham big caps dengan fundamental kuat dan basis investor luas, tambahan free float justru berpotensi memperbaiki likuiditas, mempersempit bid–ask spread, dan meningkatkan kualitas price discovery.

Di sisi lain, menurutnya risiko muncul bila pelepasan saham dilakukan terlalu cepat atau berbarengan, karena pasar domestik masih didominasi investor ritel dan dana institusi lokal yang memiliki batas kapasitas.

"Karena itu, pendekatan bertahap selama tiga tahun menjadi krusial agar supply tambahan tidak menekan harga secara teknikal," ujarnya.

Sementara dari sisi emiten, Liza menilai aksi buyback yang dilakukan merupakan sebuah strategi menjaga valuasi. Seperti diketahui, saat otoritas bursa mendorong emiten menambah porsi saham publik mereka, BREN dan TPIA justru mengumumkan rencana aksi buyback.

Menurut Liza, buyback di tengah agenda kenaikan free float bukan kontradiksi, melainkan strategi timing dan stabilisasi valuasi. Dalam jangka pendek, buyback berfungsi sebagai shock absorber untuk menahan tekanan harga akibat volatilitas IHSG dan sentimen kebijakan.

"Dalam jangka menengah, buyback memberi fleksibilitas bagi emiten untuk mengatur ulang supply saham, sehingga saat pelepasan saham publik dilakukan, harga berada pada level yang lebih rasional dan terkendali. Dengan kata lain, buyback lebih mencerminkan manajemen ekspektasi pasar dan kontrol valuasi, bukan sekadar upaya spekulatif mengejar harga tinggi," tandasnya.

Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menilai aksi buyback yang dilakukan emiten afiliasi Prajogo Pangestu tersebut lebih ke arah stabilisasi harga saat volatilitas meningkat, sekaligus melakukan aksi beli saat valuasi murah lalu melepasnya di saat valuasi lebih optimal. Menurutnya, pada saat implementasi free float dijalankan, BREN dan TPIA tetap yang menjadi ditunggu investor.

"Yang paling menarik dan ditunggu investor adalah BREN, TPIA, PGEO, dan BRIS karena market cap besar, visibilitas bisnis, dan potensi masuk radar institusi. Namun, yang berisiko undervalue akibat oversupply adalah saham dengan free float kecil dan likuiditas rendah jika pelepasan saham tidak bertahap," ujar Reydi.

Dalam tiga tahun berjenjang implementasi penambahan porsi free float nanti, akan ada ratusan emiten yang mulai merilis saham mereka ke pasar. Reydi melihat, secara struktural likuiditas memang akan membaik karena free float naik memperlebar basis investor.

"Namun, penyerapan demand tidak merata. Saham dengan fundamental kuat relatif diserap, sementara yang likuiditasnya tipis berisiko tekanan jangka pendek," tandasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajibanfree float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Adapun, free float adalah jumlah saham yang beredar dan dapat diperdagangkan di publik. Perubahan aturan ini menyusul delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang sebelumnya disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory-organizations (SRO).

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat lewat initial public offering (IPO). Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum Perdana (IPO).

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sebelumnya, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan BEI akan menyampaikan kepada publik draft atau rancangan regulasi yang mengatur perubahan ketentuan free float tersebut. Otoritas bursa akan menunggu selama 10 hari kerja untuk menjaring aspirasi semua pihak.

Kemudian, tahapan berikutnya OJK akan menunggu penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan tersebut. Hasan memastikan OJK berkomitmen untuk bergerak cepat dan melakukan review sampai regulasi baru ditetapkan.

"Di dalamnya akan membuat pentahapan yang pada dasarnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kesiapan pasar dalam melakukan agenda besar ini. Target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026, tapi mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan kami bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan," kata Hasan, Rabu (5/2/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.