Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merampungkan proses rule making rule revisi Peraturan I-A yang mengatur ketentuan free float. Otoritas bursa telah merilis matriks draf regulasi untuk menjaring aspirasi pelaku pasar per 19 Februari 2026.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini hasil jaring aspirasi tersebut sedang dibahas internal.

"Saat ini sedang direkap oleh tim. Tim sedang merekap masukan-masukan tersebut," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ihwal potensi perubahan butir-butir ketentuan, Jeffrey mengatakan keputusan tersebut akan tergantung dari hasil evaluasinya.

"Makanya kita lihat dulu masukannya seperti apa. Setelah itu, nanti timnya bursa akan melihat bagaimana masukan itu dan bagaimana itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.

Dalam prosesnya, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk disahkan. Jeffrey mengatakan sejauh ini revisi regulasi Peraturan I-A masih sesuai jadwal, bahwa ditargetkan regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat Maret 2026.

Melansir dokumen matriks revisi Peraturan I-A, regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung dari kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa perusahaan calon emiten tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat. Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, pertama, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum perdana.

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Selain ketentuan free float bagi perusahaan IPO, revisi regulasi itu juga mengatur opsi bagi perusahaan tercatat dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Dalam poin II.10, menjelaskan bahwa BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

Sementara itu, dalam Dokumen Concept Briefing Paper Rencana Penerapan Layanan Perubahan Kode Saham (Ticker Code) Perusahaan Tercatat dan Perubahan Kode Efek, rencana penerapan layanan perubahan ticker kode perusahaan tercatat akan dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama yang efektif mulai Januari 2028 dan tahap kedua yang diestimasi dimulai di akhir 2028.

Untuk tahap pertama, penerapan perubahan ticker kode saham secara dilakukan terbatas dengan efektif perubahan kode pada 2 Januari 2028. Dalam tahap ini, perubahan terbatas hanya pada kode saham, 4 huruf kode, dan melibatkan perusahaan tercatat yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode di tahap awal penerapan.

Sementara untuk tahap kedua, ini menjadi penerapan tahap lanjutan layanan perubahan ticker kode secara penuh. Dalam tahap ini, layanan perubahan ticker kode melibatkan perubahan kode 4 dan 3 huruf, meliputi efek lainnya selain saham, dan melibatkan perusahaan yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode. Pada tahap lanjutan ini, ticker saham bisa berubah menjadi 3 huruf.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menegaskan mandat penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) masih berjalan sesuai jadwal kendati Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan kebijakan baru pemenuhan batas minimum free float bagi emiten baru sebesar 15%.

Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham yang beredar dan dapat diperdagangkan di publik.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Fifi Virgantria menyampaikan hingga saat ini tidak ada pembahasan penundaan transaksi dengan para calon emiten. Seluruh proses persiapan IPO yang telah dijadwalkan masih berlangsung sebagaimana rencana awal.

“Sampai dengan hari ini proses persiapan IPO yang direncanakan untuk diselesaikan pada semester I masih tetap berjalan sesuai target. Belum ada diskusi dengan calon emiten terkait pengunduran transaksi,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

BRI Danareksa saat ini mengantongi sejumlah mandat IPO yang akan diselesaikan sepanjang 2026. Perseroan menargetkan 5–6 IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Sebelumnya, BEI telah merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%.

Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis rancangan revisi Peraturan Nomor I-A yang salah satunya mengatur ketentuan free float. Regulasi ini mengatur ketentuan kewajibanfree float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa calon perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Adapun, free float adalah jumlah saham yang beredar dan dapat diperdagangkan di publik. Perubahan aturan ini menyusul delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang sebelumnya disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory-organizations (SRO).

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat lewat initial public offering (IPO). Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum Perdana (IPO).

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sebelumnya, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan BEI akan menyampaikan kepada publik draft atau rancangan regulasi yang mengatur perubahan ketentuan free float tersebut. Otoritas bursa akan menunggu selama 10 hari kerja untuk menjaring aspirasi semua pihak.

Kemudian, tahapan berikutnya OJK akan menunggu penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan tersebut. Hasan memastikan OJK berkomitmen untuk bergerak cepat dan melakukan review sampai regulasi baru ditetapkan.

"Di dalamnya akan membuat pentahapan yang pada dasarnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kesiapan pasar dalam melakukan agenda besar ini. Target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026, tapi mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan kami bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan," kata Hasan, Rabu (5/2/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat kepemilikan saham publik atau free floatyang terbilang rendah mencuri perhatian pasar saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun berencana menaikkan free float perusahaan tercatat menjadi 10% baik untuk perusahaan tercatat eksisting maupun emiten baru.

BEI akan menerapkan aturan baru yaitu batas minimum free float sebesar 10% atau naik dari posisi saat ini sebesar 7,5%. Ke depannya, tingkat free float itu akan terus dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menekankan pihaknya sangat serius dalam upaya menaikkan free float saham di pasar saham. Dia menyebut saat ini rata-rata free float dari 955 perusahaan tercatat di Indonesia adalah sebesar 23% yang didominasi oleh emiten tercatat di papan utama.

BEI pun telah menyiapkan roadmap untuk menaikkan free float untuk perusahaan terbuka eksisting maupun untuk perusahaan tercatat baru.

"Untuk emiten eksisting, kami dorong perusahaan di 'border' antara papan pengembangan dan papan utama yang sedang bertumbuh supaya layak kami promosikan untuk masuk ke papan utama. Ini akan kami bantu," kata Nyoman baru-baru ini.

Dia menunjukkan saat ini banyak perusahaan tercatat di papan pengembangan yang semakin bertumbuh dan mencetak kinerja gemilang. Perusahaan-perusahaan ini nantinya akan membesar sehingga dapat dipromosikan ke papan utama dan otomatis harus mengikuti aturan papan utama dengan free float yang lebih besar.

Sementara itu, untuk perusahaan yang baru akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), BEI berencana mengatur minimum free float langsung sebesar 10%. Hal ini terutama menyasar perusahaan mercusuar (lighthouse).

Dia juga menyinggung soal bakal ada perubahan peraturan mengenai perhitungan free float untuk perusahaan IPO yang dulunya menggunakan dasar ekuiti menjadi kapitalisasi pasar.

"Kami sudah menyiapkan draft peraturan sehingga harapan kami yang dasarnya free float itu dulunya jumlah ekuiti, ekuiti itu kan historikal, kami ganti menjadi market cap. Artinya jumlah saham dikalikan offering price-nya," papar Nyoman.

Selanjutnya, Bursa juga akan menerapkan aturan untuk menjaga free float agar sama seperti saat IPO selama setahun setelah tercatat. Untuk ini, BEI disebut akan menjaga tingkat free float tersebut.

"Kami serius dengan hal ini, kami lakukan perubahan dan kami melihat bukan hanya yang masuk tapi juga yang eksisting juga akan kami lakukan perubahan. Dalam waktu dekat [implementasinya]," kata Nyoman.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) pun buka suara terkait rencana penerapanfree floatminimum 10% oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut. AEI berharap kebijakan itu diikuti dengan pemberian insentif dari Bursa bagi emiten-emiten yang berkomitmen menjalankannya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia Gilman Pradana menerangkan bahwa rencana menaikkan minimumfree floatsebetulnya bakal memiliki dampak positif terhadap pasar saham Tanah Air. Menaikkanfree floatdinilai mampu meningkatkan likuiditas pasar Indonesia.

“Jadi kalau dari asosiasi, yang penting adalah bagaimana sosialisasinya ke teman-teman pemilik perusahaan. Dan mereka juga punyaeagerbuat naikinfree float,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meskipun begitu, Gilman menilai, Bursa perlu untuk memberikan insentif bagi para emiten yang memiliki komitmen untuk memenuhifree float. Pasalnya, dia menilai, dibutuhkan upaya yang lebih dari emiten untuk mencari investor yang akan menyerap saham yang mereka terbitkan.

Pemberian pengurangan pajak penghasilan yang lebih rendah menjadi salah satu opsi yang diharapkan AEI. Adapun untuk diketahui, selama ini, keringanan tarif pajak hanya diberikan bagi emiten denganfree floatsekitar 40%.

“Kedua apakah ada insentif terkait itu? Kan mereka [emiten] mau naikkanfree float. Kita sih maunya kalau bisa, adaimpact-nya. Kita adaeffortloh, untuk menaikkan misalnya dari 10%, enggak mudah untuk nyari investor. Jadi ada masukan juga kalau bisa ada insentif,” katanya.

Adapun AEI saat ini tengah melakukan jajak pendapat kepada anggota asosiasi mengenai rencana penerapan kebijakan ini. Salah satu tantangan yang disorot AEI adalah daya serap pasar terhadap saham baru yang bakal diterbitkan nantinya.

Meskipun begitu, AEI menilai bahwa jika kebijakan ini mulai dijalankan pada 2026, pihaknya bakal mengikuti aturan tersebut. Namun, AEI mengatakan bahwa pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk mencari investor.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ketentuanfree floatsaham bakal dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float saham yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pengaturan free float itu menjadi salah satu fokus regulatir pasar modal pada 2026.

"Pendalaman pasar perlu kami tingkatkan. Perhatian kami pertama adalah peningkatan free float dan ini menjadi kajian kami yang sangat serius. Dan mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam waktu dekat," ujarnya dalam forum Workshop Bursa Efek Indonesia di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, mengatur bahwa saat ini syarat agar perusahaan tercatat tetap tercatat di Bursa Efek adalah jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Inarno mengakui persyaratan free float di Indonesia ini masih tertinggal dibanding negara di kawasan regional. Untuk itu peningkatan free float menjadi penting, walau akan dilakukan secara bertahap. Saat ini OJK dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) intensif membahasnya.

"Target kami 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kami secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kita upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," ungkapnya.

Selain itu, dalam penyesuaian peningkatan free float ini juga tengah dibahas basis perhitungan presentase free float akan menggunakan kapitalisasi pasar, bukan ekuitas yang berlangsung selama ini.

Inarno melanjutkan, perhatian kedua OJK tahun depan adalah penguatan pengawasan terhadap praktik perdagangan saham yang berpotensi menimbulkan manipulasi pasar.

Ketiga, OJK juga akan memperkuat pendalaman pasar yang berfokus pada perbaikan suplai demand serta infrastruktur pasar modal.

Sebagai informasi, untuk free float yang berlaku saat ini di level 7,5% masih menjadi tantangan sejumlah emiten.

Sebelumnya, BEI mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan karena belum memenuhi syarat free float saham.

Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – A number of stakeholders have urged caution, warning that implementing higher minimum public shareholding policy, or free float, to 15% on the Indonesia Stock Exchange (IDX) should be carried out in stages.

The Financial Services Authority (OJK) on Sunday (2/1/2026) announced eight action plans to accelerate reforms aimed at strengthening the integrity of Indonesia’s capital market. One of the key measures is an increase in the minimum free float requirement from the current 7.5% to 15%.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesia Stock Exchange (IDX) is reviewing a plan to revise the calculation of minimum free float requirements for prospective issuers in initial public offerings (IPOs), shifting the basis from equity value to market capitalization.

IDX Director of Corporate Valuation I Gede Nyoman Yetna said the exchange will share details of the proposed adjustment to size classifications based on market capitalization with stakeholders to gather feedback before seeking formal approval.