Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE 2026) di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berjalan dengan baik.

"Saya ingin pastikan pelaksanaan SE2026 di Minahasa Utara berjalan baik dan lancar," kata Sonny, saat melakukan kunjungan kerja, di Kantor BPS Minahasa Utara, Selasa.

Dia mengatakan kunjungan kali ini selain melihat kondisi kantor dan sumber daya manusia di daerah, juga memantau pelaksanaan SE 2026 di Minahasa Utara.

"Petugas sensus ekonomi akan datang ke setiap rumah masyarakat untuk mendata, tidak ada satupun keluarga yang akan dilewati," katanya.

Walaupun, katanya, terdapat masyarakat yang berada di kepulauan, semua akan didata tanpa terkecuali.

Apalagi, kata, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, ada ratusan pulau di Sulut.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus mencanangkan SE 2026 di Sulut.

Gubernur mengimbau kepada masyarakat menerima para petugas sensus dan memberikan data yang riil.

"Terima para petugas, isi data dengan baik dan jangan khawatir rahasia pasti terjaga," kata Yulius.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan pihaknya menggunakan teknologi AI (kecerdasan buatan) untuk membantu percepatan proses data dan efisiensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input,” kata Sonny dalam sambutannya pada pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara di kantor gubernuran di Manado, Selasa.

Namun demikian, Sonny juga memastikan bahwa kerahasiaan dan keamanan data responden terjaga dengan baik mengingat verifikasi semua data tetap akan dilakukan secara berjenjang oleh pegawai organik BPS.

Terlebih lagi, jaringan dan server dimiliki sendiri oleh BPS. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung selama 2,5 bulan mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Sonny mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda rutin negara yang dilakukan 10 tahun sekali, di mana setiap sepuluh tahun tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam pembangunan suatu negara.

Sensus Ekonomi berlangsung secara rutin sejak tahun 1986, hingga tahun 2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

"Sensus ekonomi ibarat melakukan 'medical check-up'.' Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita. Dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak," ujarnya.

Sonny menegaskan bahwa data 'medical check-up' tidak akan diberikan kepada orang lain, sehingga betul-betul data Sensus Ekonomi 2026 yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan nanti data statistiknya, data agregatnya, akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Sonny juga mengapresiasi capaian kinerja Sulawesi Utara yang biasa dikenal dengan Bumi Nyiur Melambai, karena menyimpan kekayaan dan potensi ekonomi yang luar biasa.

"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," katanya menambahkan.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen.
Sulut juga secara statistik, menjadi provinsi terbaik pertama di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara akan sangat berarti bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi ujung utara tersebut.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, katanya, semoga dilaksanakan dengan lancar, tidak ada kendala selama proses di lapangan. Sulawesi Utara memiliki 382 pulau yang tersebar, termasuk tiga kabupaten kepulauan, dan akan didata oleh 2.401 petugas lapangan.

"Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih," ujarnya.

Gubernur berharap data BPS secepat mungkin selesai sehingga bisa menjadi standar pemerintah daerah untuk melakukan program-program pada tahun 2027.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan tepat sasaran. Pendataan tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional, mulai dari aktivitas usaha hingga potensi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

"Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional," demikian pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia pemerintah dapat memahami perkembangan ekonomi secara lebih akurat. Hasil sensus nantinya menjadi dasar dalam merancang kebijakan, seperti pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, hingga mendorong investasi.

Sensus Ekonomi juga berfungsi sebagai navigasi pembangunan. Layaknya sistem penunjuk arah atau GPS, hasil sensus membantu pemerintah melihat sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang memerlukan perhatian, hingga kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan.

Dengan data yang akurat, pengambilan keputusan tidak lagi bertumpu pada perkiraan, melainkan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab itu, partisipasi masyarakat melalui jawaban yang benar, lengkap, dan jujur dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus.

Namun, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghadapi tantangan besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Jutaan pelaku usaha tersebar hingga wilayah terpencil yang harus dijangkau dalam proses pendataan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, sekitar 251.000 petugas disiapkan dan telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. BPS telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024 atau lebih dari dua tahun sebelum pendataan dimulai.

Pelaksanaan sensus berskala nasional tersebut juga membutuhkan anggaran besar sehingga hanya dilakukan satu kali dalam 10 tahun, sebagaimana praktik di banyak negara. Menurut BPS, anggaran Sensus Ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang manfaatnya jauh melampaui proses pendataan.

Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi dasar kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha untuk ekspansi bisnis, peneliti dalam menyusun rekomendasi, calon wirausaha dalam membuka usaha, hingga UMKM yang ingin naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan adanya Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi bagian dari pembangunan fondasi tentang ekonomi kreatif Indonesia dan berperan penting untuk semakin memetakan potensi ekonomi kreatif daerah yang dapat menjadi penyumbang PDB ekonomi negara.

“Dengan suksesnya Sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif Indonesia semakin jelas sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi dan pegiatnya dapat dilakukan, dan juga pemerintah bisa mendukung pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit bagi subsektor yang bisa dikembangkan,” katanya dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta, Senin.

Data dari BPS mencatat beberapa subsektor yang telah memberikan kontribusi pada pendapatan negara diantaranya kuliner, fesyen, serta televisi dan radio mencapai 68,42 persen. Sementara itu, tiga subsektor dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain aplikasi dan game developer, film animasi dan video, serta fotografi yang didukung dengan pemanfaatan teknologi baru.

Ia mengatakan BPS akan mengerahkan 251 ribu petugas resmi dan akan mengetuk 92 juta rumah sampai akhir Agustus 2026 untuk menanyakan pekerjaan dan kegiatan usahanya, termasuk menyertakan pendalaman terkait kegiatan ekonomi kreatif yang mungkin dilakukan masyarakat target sensus.

“Sehingga setelah hasil ini kita bisa memetakan lebih jelas tentang dimana pegiat ekraf subsektor kita berada dari Sabang sampai Merauke, itu harapannya,” kata

Ia mengatakan meski target hasil sensus tidak memfokuskan pada pertanyaan sektor ekonomi kreatif, namun hasil yang didapat bisa menjadi basis data mikro yang dapat digunakan sebagai pendalaman atau survei yang nantinya dilakukan kementerian.

Data ini juga akan dipakai untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran bersama pemerintah dan asosiasi untuk memperbaiki ekosistem ekraf daerah.

Ia juga mengatakan dari sensus ekonomi ini diharapkan dapat membangkitkan 17 hingga 21 subsektor yang bisa menyusul target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya sekedar merekam data, namun juga sebagai landasan pengambilan kebijakan anggaran dan mengambil keputusan.

Ia mengatakan sensus ekonomi dapat digunakan untuk membaca data tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan ditentukan dalam skala desil, yang nantinya akan dipakai untuk penyusunan anggaran dan mengambil keputusan implementasi ekonomi yang sesuai agar tepat sasaran.

“Sehingga policy yang diambil di dalam politik anggaran tepat sasaran, yang layak dibantu mendapatkan perhatian khusus, yang layak tumbuh didorong untuk tumbuh, yang mulai naik kelas jumlahnya diketahui dengan pasti dan diberikan stimulus untuk naik kelas,” kata Menko PM dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sensus ekonomi juga penting untuk menjadi kekuatan baru pertumbuhan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pengakuan sebelumnya. Dari sensus ini nantinya diharapkan ekonomi kreatif dan UMKM bisa mendapat pengakuan dari rumusan kebijakan.

Setiap pelaku ekonomi kreatif memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda sehingga kehadiran sensus ekonomi di sektor ekonomi kreatif dapat membantu pemerintah melihat jelas strategi pemberdayaan yang lebih presisi.

Ia mengatakan sektor ekonomi kreatif ditargetkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, mengentaskan kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2026, dan 5 persen maksimal kemiskinan di tahun 2029.

Dengan kesadaran data tersebut, dapat menjadi acuan pijakan dalam tugas kementerian untuk menghindari risiko dalam melaksanakan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Itu perjalanan upaya kita untuk meletakkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM, satu tarikan nafas dengan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan sensus ekonomi 2026 juga membantu melihat ekonomi kreatif ke dalam tiga dimensi, yaitu intervensi sektoral, pemahaman geografis dan memahami kebutuhan para pelaku kreatif.

Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan akan menjadi bagian kerja bagi penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang menjadi acuan pemerintah maupun non pemerintah yang berperan melalui berbagai program yang mewujudkan Indonesia adil, makmur dan sejahtera.

“Data adalah infrastruktur yang mutlak menjadi kebutuhan pemerintah maupun di luar pemerintah. Sehingga sensus ekonomi ini adalah bagian dari investasi besar yang akan menjadi model kemajuan negara ke depan,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) membuat pemberi kebijakan dapat membantu pelaku usaha menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif sesuai dinamika pasar.

“Tentunya manfaat Sensus Ekonomi 2026 bagi pelaku usaha, dengan sensus ini kita bisa melihat posisi dan potensi usahanya, memahami dinamika pasar kemudian bapak dan ibu juga bisa nantinya memanfaatkan hasil sensus ekonomi ini untuk menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik,” kata Amelia dalam konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sensus ekonomi layaknya rekam jejak aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat seluruh Indonesia, di antaranya termasuk aktivitas ekonomi berbasis kreativitas untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif semakin bertumbuh dan mendapatkan kebijakan yang tepat sasaran.

Ketika usaha tercatat dengan data statistik yang tepat maka potensi usaha pelaku ekraf dari seluruh pelosok Indonesia akan terlihat dan menjadi peluang untuk memperluas jaringan pasar untuk mempromosikan produknya.

Ia mengatakan pendataan pada sensus ekonomi 2026 diharapkan dilakukan dengan jujur oleh semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Dengan pendataan yang akurat maka kebijakan akan lebih tepat terarah.

“Ini adalah kesempatan emas kita semua untuk kita bisa lebih punya gambaran utuh terhadap sektor ekonomi kreatif, memastikan tidak ada yang tertinggal tercatat. Karena kalau nanti seluruh pelaku ekonomi kreatif bisa tercatat dalam sensus ekonomi, artinya mereka punya suara terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh Bapak Menteri Ekonomi Kreatif,” kata Amelia.

Sensus Ekonomi 2026 mulai berjalan pada bulan Juni sampai akhir Agustus 2026, melibatkan sekitar 251 ribu petugas sensus resmi dari BPS yang akan mencatat semua aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia termasuk kegiatan ekonomi kreatif. Sensus tersebut juga dijaga kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang statistik.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan dukungannya pada program sensus ekonomi 2026 yang menjadi kesempatan bagi asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif untuk memperjelas data statistik pertumbuhan ekraf di Indonesia.

“Tetapi kalau asosiasi juga membantu, paling tidak dari subsektor mereka masing-masing, anggota mereka, ini juga akan menjadi data, jadi data yang tantangan-tantangan yang apa yang kita harus antisipasi,” kata Riefky.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengambil data pelaku usaha dari seluruh sektor hingga rumah tangga untuk Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu bagian penting ekosistem perekonomian nasional, yang melandasi keputusan BPS untuk menambahkan segmen ini sebagai data sensus.

“Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat,” kata Amalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

SE2026 akan menghasilkan berbagai informasi, antara lain jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha, termasuk UMKM, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya, serta kondisi ekonomi rumah tangga.

Data tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan program serta bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan strategi bisnis, pengembangan usaha, penentuan lokasi investasi, hingga analisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya menambahkan.

Pendataan lapangan SE2026 secara rumah ke rumah (door to door) dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Petugas SE2026 dilengkapi dengan tiga atribut, yaitu tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi petugas resmi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

Amalia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui satu pesan sederhana, “TIR”, yaitu Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga.

BPS memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.

“Jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap hari pemerintah mengambil berbagai keputusan yang memengaruhi ekonomi masyarakat. Mulai dari menyusun program pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, penciptaan modal, mendorong investasi, hingga evaluasi kebijakan yang sudah berjalan. Agar keputusan tepat, pemerintah perlu memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting sebab mengumpulkan data dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional.

Pengetahuan ini menjadi navigasi pembangunan. Seperti GPS yang membantu menentukan arah perjalanan, hasil Sensus Ekonomi membantu pemerintah melihat di mana kegiatan ekonomi berkembang, sektor apa yang membutuhkan perhatian, wilayah mana yang perlu didorong, serta kelompok mana yang perlu diprioritaskan. Dengan demikian, keputusan tidak berdasarkan perkiraan, tetapi kondisi sesungguhnya.

Manfaat Sensus Ekonomi tidak berhenti saat pendataan selesai. Nilai terbesar dari sensus justru hadir ketika data digunakan sebagai dasar dalam keputusan. Semakin baik pemahaman semakin tepat pula membaca kebutuhan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jawaban yang benar, lengkap, dan jujur akan menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat memperkaya pengetahuan, memperjelas navigasi pembangunan, dan membantu menghasilkan keputusan yang.

Melaksanakan Sensus Ekonomi di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, kondisi geografis yang beragam, serta jutaan pelaku usaha yang tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut, Sensus Ekonomi 2026 melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pelaksanaan sensus dalam skala nasional membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi diselenggarakan satu kali dalam sepuluh tahun, biasanya pada pertengahan tahun. Sensus ekonomi ini juga dilakukan oleh banyak negara lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024, lebih 2 tahun lamanya.

Anggaran Sensus Ekonomi adalah investasi pengetahuan. Investasi ini menghasilkan pengetahuan yang menjadi navigasi bagi pembangunan Indonesia. Nilainya bukan hanya pada biaya yang dikeluarkan saat pendataan berlangsung, tetapi pada manfaat yang dihasilkan ketika data digunakan sebagai navigasi keputusan. Bukan hanya keputusan pemerintah, tapi juga pelaku bisnis saat ekspansi usaha, keputusan para peneliti dalam memberikan rekomendasi, calon pengusaha saat ingin membuka bisnis pertamanya, UMKM saat ingin naik kelas, serta masyarakat saat merasakan ekonomi yang berkualitas.

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Palembang, Minggu, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.

Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," katanya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS menerjunkan 7.588 petugas yang akan melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Hingga saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20 persen, sedangkan secara nasional realisasinya mencapai sekitar 25 persen.

BPS juga mengimbau seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, sopan, dan sesuai standar pelatihan.

Masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas dengan baik karena pendataan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.

"Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi selama sepekan pada Senin (22/6) hingga Sabtu (27/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang

review MSCI mengenai reformasi transparansi pasar modal Indonesia, hingga Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional. MSCI akui reformasi pasar modal RI, tetap awasi hingga November 2026

Penyedia indeks global MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

Baca selengkapnya di sini

Indonesia hentikan impor solar tahun ini menyusul mandatori B50

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Kapal Gamsunoro milik PIS berhasil lintasi titik kritis Selat Hormuz

PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan bahwa Kapal Gamsunoro berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Kapal tersebut berhasil melintas pada Rabu (24/6) pukul 20.00 WIB setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.

Baca selengkapnya di sini

Menkeu Purbaya bentuk tim khusus awasi program MBG di daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Baca selengkapnya di sini

BPS sebut Sensus Ekonomi 2026 instrumen penting potret ekonomi riil

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah.

“Sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah. Sensus ekonomi ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian,” kata Amalia saat Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BAMDARLAMPUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karenanya, masyarakat diimbau jujur saat petugas sensus datang untuk mendata.

"Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat serta sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Bandarlampung, Sabtu (27/6/2026).

Kemudian, lanjut dia, keberhasilan Sensus Ekonomi juga diukur dari tidak adanya usaha maupun rumah tangga yang terlewat dalam pendataan oleh petugas.

"Semua harus tercatat tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama memastikan tidak ada satu pun usaha yang terlewat karena setiap aktivitas ekonomi, sekecil apa pun, memiliki arti penting bagi perekonomian kita, perekonomian Lampung, hingga perekonomian Indonesia," katanya.

Ia pun memberikan apresiasi dan semangat kepada para petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung. Sebanyak 8.619 petugas sensus akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Petugas di lapangan adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Maka kami mengajak seluruh petugas menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi," katanya.

Ia pun berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, lengkap dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan seluruh petugas sensus, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret utuh kondisi perekonomian Lampung yang akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang," katanya.