Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya sekedar merekam data, namun juga sebagai landasan pengambilan kebijakan anggaran dan mengambil keputusan.

Ia mengatakan sensus ekonomi dapat digunakan untuk membaca data tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan ditentukan dalam skala desil, yang nantinya akan dipakai untuk penyusunan anggaran dan mengambil keputusan implementasi ekonomi yang sesuai agar tepat sasaran.

“Sehingga policy yang diambil di dalam politik anggaran tepat sasaran, yang layak dibantu mendapatkan perhatian khusus, yang layak tumbuh didorong untuk tumbuh, yang mulai naik kelas jumlahnya diketahui dengan pasti dan diberikan stimulus untuk naik kelas,” kata Menko PM dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sensus ekonomi juga penting untuk menjadi kekuatan baru pertumbuhan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pengakuan sebelumnya. Dari sensus ini nantinya diharapkan ekonomi kreatif dan UMKM bisa mendapat pengakuan dari rumusan kebijakan.

Setiap pelaku ekonomi kreatif memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda sehingga kehadiran sensus ekonomi di sektor ekonomi kreatif dapat membantu pemerintah melihat jelas strategi pemberdayaan yang lebih presisi.

Ia mengatakan sektor ekonomi kreatif ditargetkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, mengentaskan kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2026, dan 5 persen maksimal kemiskinan di tahun 2029.

Dengan kesadaran data tersebut, dapat menjadi acuan pijakan dalam tugas kementerian untuk menghindari risiko dalam melaksanakan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Itu perjalanan upaya kita untuk meletakkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM, satu tarikan nafas dengan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan sensus ekonomi 2026 juga membantu melihat ekonomi kreatif ke dalam tiga dimensi, yaitu intervensi sektoral, pemahaman geografis dan memahami kebutuhan para pelaku kreatif.

Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan akan menjadi bagian kerja bagi penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang menjadi acuan pemerintah maupun non pemerintah yang berperan melalui berbagai program yang mewujudkan Indonesia adil, makmur dan sejahtera.

“Data adalah infrastruktur yang mutlak menjadi kebutuhan pemerintah maupun di luar pemerintah. Sehingga sensus ekonomi ini adalah bagian dari investasi besar yang akan menjadi model kemajuan negara ke depan,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Cak Imin atau Gus Muhaimin, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.

"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujar Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6/2026) malam.

Ia menegaskan, keberadaan NU yang sehat dan produktif merupakan kepentingan nasional. Sebab, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.

"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," tuturnya.

Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. “Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.

"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkasnya.

Percaya pada pemerintah akan mengambil langkah-langkah penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin meminta masyarakat tetap tenang menghadapi gejolak ekonomi global yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk kenaikan harga Pertamax.

Saat ditanya wartawan mengenai kenaikan harga Pertamax yang dinilai turut membebani masyarakat kelas menengah, Cak Imin mengatakan kondisi ekonomi global saat ini memang tengah bergejolak sehingga perlu dihadapi secara bersama-sama.

"Ya tentu ini ekonomi global sedang bergejolak, harus kita rapikan, rapatkan barisan, tetap bersama-sama menghadapi itu dengan tenang," kata Cak Imin usai menghadiri acara Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia juga meminta masyarakat untuk mempercayai pemerintah dalam mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi tersebut.

“Percaya pada pemerintah akan mengambil langkah-langkah penting," ujarnya.

Saat ditanya mengenai antisipasi atau payung perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, Cak Imin memastikan pemerintah akan menyiapkan langkah tersebut.

"Pasti, pasti," kata dia.

Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mulai 10 Juni 2026.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter.

Pertamina menyebut penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya, Selasa (9/6).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkap langkah pemerintah mengatasi persoalan rentannya kelas menengah di Indonesia.

Cak Imin menyebut pemerintah memiliki program yang menyasar atas pertumbuhan kelas menengah yang kuat.

"Kita punya program 10 juta bekerja dan 10 juta naik kelas. Salah satunya, agar UMKM kita tumbuh dan melahirkan kelas menengah yang kuat, yang tumbuh," ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).

Hari ini, Cak Imin akan melaporkan sejumlah hal ke Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyinggung akan melaporkan pekerjaannya mulai dari mengatasi kemiskinan, program pemberdayaan, target penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas UMKM.

"Di sisi yang lain kita sedang terus-menerus menciptakan kegiatan-kegiatan. 1.001 titik pasar rakyat untuk mendorong para pelaku UMKM menemukan pasar-pasar yang lebih bergairah," ucap dia.

Selain itu, ia juga menargetkan program SMK Go Global semakin berkembang ke depan.

Cak Imin menyebut jumlah peserta SMK Go Global terus meningkat setiap hari.

Peserta SMK Go Global ini juga ditargetkan merupakan lulusan SMK dari daerah-daerah yang paling miskin.

Tahun ini, Cak Imin menargetkan peserta SMK Go Global mencapai setidaknya 70 ribu-80 ribu peserta.

"(Target) Sampai 2029, 500 ribu (peserta)," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimistis kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0% pada 2026. Untuk itu, pemerintah mendorong agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Hal itu disampaikan oleh Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan usai gelaran rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5/2026).

"Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 0%. Kemiskinan 5% di 2029," katanya.

Menurutnya, mengacu data pemerintah, bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0,99% pada 2024. Kemudian, kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78% pada 2025.

Sementara, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,57% pada 2024 dan turun menjadi 8,25% pada 2025. Tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 7,36%.

Pemerintah pun mengatasi masalah kemiskinan salah satunya dengan perlindungan sosial. Pemerintah menganggarkan perlindungan sosial di APBN sebesar Rp508,2 triliun pada 2026.

Anggaran perlindungan sosial itu bersifat bansos tunai, program keluarga harapan (PKH), bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, hingga subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran.

"Dalam hal bansos kita terus mengintegrasikan agar seluruh bansos kita melalui Kemensos [Kementerian Sosial] tepat sasaran dengan terus meng-update data tunggal sosial ekonomi kita," katanya.

Kemudian, terdapat 88 kabupaten/kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kementerian dan lembaga didorong agar mengonsentrasikan programnya di 88 kabupaten/kota itu.

"Agar kemiskinan ekstrem 0% 2026 bisa terwujud," jelasnya.

Cak Imin juga menjelaskan bahwa dalam mendorong kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius kepada sektor UMKM. Tahun ini pun terdapat tambahan anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.

"Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama KUR [kredit usaha rakyat] usaha kecil dan menengah," katanya.

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).

Cak Imin melaporkan penguatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional.

“Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Cak Imin dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM. Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata dia.

Dalam bidang perlindungan sosial, Cak Imin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun.

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan bahwa pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.

“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” tutur dia.

(kunthi fahmar sandy)

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun hingga menyentuh angka nol persen pada 2026.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan ada 88 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

"Supaya 88 kabupaten/kota ini segera menjadi konsentrasi dari kementerian-kementerian dan lembaga agar kemiskinan ekstrem 0 persen 2026 ini bisa terwujud dan tercapai," ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).

Cak Imin menyebut angka kemiskinan RI menurun setiap tahunnya. Ia menjabarkan pada 2024 angka kemiskinan di Indonesia berada di angka 8,57 persen dan pada 2025 turun lagi menjadi 8,25 persen.

"Hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36 persen tahun ini 2026," ucap dia.

Cak Imin juga menyampaikan pada 2026 ini, pemerintah akan menambah anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Ia mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun.

Ia juga mengupayakan agar anggaran itu makin bertambah untuk kegiatan UMKM yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia.

Cak Imin mengatakan upaya itu juga dibarengi dengan kredit usaha rakyat yang makin dipermudah, khususnya kredit usaha rakyat atau KUR.

Lalu, ia mengatakan anggaran di APBN hari ini menyentuh angka Rp508,2 triliun yang berupa bantuan sosial tunai maupun PKH, ataupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan pemerintah terus memperluas program “SMK Go Global” untuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurut Cak Imin, program SMK Go Global terus mengalami peningkatan jumlah peserta yang diberangkatkan ke berbagai negara dengan dukungan pelatihan dan pendampingan intensif dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Cak Imin jelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (12/5/2026).

“SMK Go Global terus tiap hari bertambah jumlahnya yang berangkat, dengan pendampingan bantuan pelatihan dan target-target terutama lulusan SMK di Desil 1, daerah-daerah paling miskin,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja, tidak hanya di Jepang, tetapi juga kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Program SMK Go Global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, serta memperluas akses kerja bagi lulusan vokasi dari keluarga prasejahtera.

Dia menegaskan, target penempatan tenaga kerja lulusan SMK melalui program tersebut mencapai 500.000 orang hingga 2029, bukan hanya untuk tahun ini saja.

“Sampai 2029 targetnya 500.000,” katanya.

Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pemberangkatan sekitar 70.000—80.000 lulusan SMK ke pasar kerja internasional.

“Ya kita berusaha paling tidak minimal 70.000 sampai 80.000,” tandas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis pemetaan wilayah yang lebih presisi guna memastikan intervensi program tepat sasaran dan berdampak nyata.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa fokus ke depan akan diarahkan pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas sebagai titik utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Dengan pemetaan yang tepat dan kerja yang terintegrasi, kita optimistis target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (28/4/2026).

Dia menyampaikan bahwa capaian penurunan kemiskinan ekstrem sejauh ini menunjukkan progres yang signifikan, dengan sebagian masyarakat telah berhasil keluar dari kategori tersebut.

“Kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, atau sekitar 1,36 juta orang telah keluar dari kategori tersebut.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran program. Tercatat lebih dari 774.000 keluarga pada kelompok desil 1 belum tersentuh intervensi, terutama di sejumlah wilayah seperti Garut, Bogor, Cirebon, Cianjur, dan Kulonprogo.

Selain itu, sekitar 8,1% keluarga juga belum menerima bantuan sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong perubahan pendekatan kebijakan dari sekadar berorientasi pada serapan anggaran menjadi fokus pada hasil yang terukur.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas dampaknya. Berapa orang yang berhasil keluar dari kemiskinan harus menjadi ukuran utama,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memperluas cakupan program agar menjangkau seluruh kelompok desil 1, sekaligus mengarahkan bantuan sosial menjadi program pemberdayaan ekonomi produktif.

Integrasi lintas kementerian dan lembaga juga akan diperkuat dengan mengacu pada lokasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Percepatan penguatan infrastruktur, program padat karya, sinergi vokasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk ekonomi kreatif, koperasi serta UMKM,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang berdampak untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Hal itu dia ungkapkan usai rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

"Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga," katanya kepada awak media.

Cak Imin mengatakan, program tersebut memiliki dampak yang konkret terhadap masyarakat karena telah ditempatkan sebagai skala prioritas.

Menurutnya, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Cak Imin menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

Secara khusus, MBG yang dinaungi Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah berkontribusi untuk 60 juta penerima manfaat.

Cak Imin menyampaikan, selain MBG, strategi pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga dinilai berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

"Salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya.

Efisiensi anggaran, kata dia, juga mengoptimalkan penyaluran dana agar tepat sasaran dan mencegah pemborosan. Hal ini dinilai mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

"Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya. Akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Pria dengan sapaan Cak Imin itu menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

"Penentuan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7% menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan," katanya saat Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dia melanjutkan, APBN tersalurkan sekitar Rp503,2 triliun yang didukung APBD sebanyak Rp129 triliun. Anggaran ini direalisasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dia menyebut capaian lainnya di tahun 2025 adalah sebanyak 2 juta orang terlibat program padat karya; 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan; 111.000 pekerja migran telah difasilitasi; dan 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan mendapatkan reforma agraria.

"Dari sisi infrastruktur dan layanan dasar, 99,4% kecamatan telah memiliki pusat kesehatan masyarakat. 82,3% desa memiliki layanan pendidikan dasar. 89% kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan," ujarnya.

Cak Imin juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Kemudian 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.

Dari sisi kolaborasi dunia usaha, katanya, kontribusi TJSL dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas.

"Dari sisi tata kelola, pada semester II hanya terdapat 1 dari 45 kementerian lembaga yang belum melaporkan kegiatan Inpres 8 Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh sejumlah kementerian/badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga TNI-Polri.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti meningkatnya penggunaan rokok elektronik atau vape yang kini telah banyak disalahgunakan dan bahkan menjadi wadah baru peredaran narkotika. Cak Imin mengaku khawatir atas temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa vape telah dimanfaatkan sebagai “wadah baru” bagi peredaran narkoba.

Hal itu sampaikannya saat menghadiri ajang Women's Day Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/4/2026). Menurutnya, situasi ini perlu disikapi secara serius, terlebih karena penyebarannya disebut telah merambah ke lingkungan pendidikan, termasuk pesantren.

“Vape kini sudah banyak disalahgunakan untuk narkoba, dan ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita lengah, karena ini bisa menjadi pintu masuk baru yang tidak kita sadari, bahkan di lingkungan pesantren yang selama ini kita jaga,” ujarnya.

Cak Imin menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai tren gaya hidup generasi muda, melainkan harus dilihat sebagai ancaman nyata terhadap masa depan mereka. Menurutnya, perubahan pola peredaran narkoba yang semakin canggih menuntut kewaspadaan semua pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum.

“Kita tidak boleh hanya reaktif. Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, dan edukasi yang masif kepada generasi muda. Pesantren dan sekolah juga harus diperkuat agar tidak menjadi celah masuknya praktik-praktik berbahaya ini,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang bijak dan berbasis data dalam menyikapi isu ini agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat, namun tetap mampu memberikan perlindungan maksimal kepada generasi muda. “Pendekatannya harus seimbang. Kita tegas terhadap narkoba, tapi juga cerdas dalam membaca fenomena. Jangan sampai kita salah langkah karena kurang data, tapi juga jangan sampai terlambat bertindak,” ucapnya.

Dengan demikian, pria yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat ini menaruh harapan besar agar penyalahgunaan vape sebagai wadah peredaran narkoba dapat ditangani secara komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor. "Sehingga ruang-ruang pendidikan, termasuk pesantren, tetap menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi pembentukan karakter generasi bangsa," tandasnya.