Bisnis.com, JAKARTA - Setiap hari pemerintah mengambil berbagai keputusan yang memengaruhi ekonomi masyarakat. Mulai dari menyusun program pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, penciptaan modal, mendorong investasi, hingga evaluasi kebijakan yang sudah berjalan. Agar keputusan tepat, pemerintah perlu memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting sebab mengumpulkan data dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional.

Pengetahuan ini menjadi navigasi pembangunan. Seperti GPS yang membantu menentukan arah perjalanan, hasil Sensus Ekonomi membantu pemerintah melihat di mana kegiatan ekonomi berkembang, sektor apa yang membutuhkan perhatian, wilayah mana yang perlu didorong, serta kelompok mana yang perlu diprioritaskan. Dengan demikian, keputusan tidak berdasarkan perkiraan, tetapi kondisi sesungguhnya.

Manfaat Sensus Ekonomi tidak berhenti saat pendataan selesai. Nilai terbesar dari sensus justru hadir ketika data digunakan sebagai dasar dalam keputusan. Semakin baik pemahaman semakin tepat pula membaca kebutuhan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jawaban yang benar, lengkap, dan jujur akan menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat memperkaya pengetahuan, memperjelas navigasi pembangunan, dan membantu menghasilkan keputusan yang.

Melaksanakan Sensus Ekonomi di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, kondisi geografis yang beragam, serta jutaan pelaku usaha yang tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut, Sensus Ekonomi 2026 melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pelaksanaan sensus dalam skala nasional membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi diselenggarakan satu kali dalam sepuluh tahun, biasanya pada pertengahan tahun. Sensus ekonomi ini juga dilakukan oleh banyak negara lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024, lebih 2 tahun lamanya.

Anggaran Sensus Ekonomi adalah investasi pengetahuan. Investasi ini menghasilkan pengetahuan yang menjadi navigasi bagi pembangunan Indonesia. Nilainya bukan hanya pada biaya yang dikeluarkan saat pendataan berlangsung, tetapi pada manfaat yang dihasilkan ketika data digunakan sebagai navigasi keputusan. Bukan hanya keputusan pemerintah, tapi juga pelaku bisnis saat ekspansi usaha, keputusan para peneliti dalam memberikan rekomendasi, calon pengusaha saat ingin membuka bisnis pertamanya, UMKM saat ingin naik kelas, serta masyarakat saat merasakan ekonomi yang berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai bentuk usaha baru, serta perubahan perilaku masyarakat pascapandemi telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Kondisi tersebut menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sensus ekonomi kelima sejak 1986 yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan agar dapat merekam ragam perubahan tersebut dalam statistik nasional.

“Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Amalia, sensus ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga banyak negara, termasuk negara maju. Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko, misalnya, rutin menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

Pendataan lapangan SE2026 secara door to door dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus-sensus ekonomi sebelumnya, SE2026 tidak hanya mendata pelaku usaha tetapi juga rumah tangga. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, SE2026 juga mendata seluruh sektor usaha, tanpa terkecuali.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba,” jelas Amalia.

SE2026 akan menghasilkan berbagai informasi strategis, antara lain jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha, termasuk UMKM, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Data tersebut selain digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan program, juga bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan strategi bisnis, pengembangan usaha, penentuan lokasi investasi, hingga analisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan dimana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat” jelas Amalia.

BPS memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.

Amalia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui satu pesan sederhana, “TIR”, yaitu Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga.

Petugas SE2026 dilengkapi dengan tiga atribut, yaitu tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi petugas resmi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini merupakan investasi informasi yang membantu Indonesia memahami bagaimana perekonomian bergerak, sektor usaha apa yang berkembang, di mana peluang baru muncul, serta tantangan apa yang perlu diantisipasi pada masa depan.

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa cepatnya lanskap ekonomi berubah. Teknologi digital melahirkan jenis usaha yang sebelumnya tidak dikenal. Perdagangan elektronik berkembang pesat. Ekonomi kreatif tumbuh menjadi sumber nilai tambah baru. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi seperti ini, asumsi tidak lagi cukup. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta.

Melalui SE2026, Indonesia memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh wilayah, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi nasional. Data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami arah perubahan ekonomi dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat tersebut juga relevan bagi generasi muda.

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah. Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting.

Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data adalah cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Dari data yang baik, lahir perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.

Bisnis, JAKARTA — Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dinilai masih rapuh karena posisinya baru berada di batas bawah kategori tersebut, sehingga belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gross National Income per kapita Indonesia pada 2023 mencapai US$4.580, sedikit di atas ambang batas kategori Upper Middle Income country versi Bank Dunia yang dimulai dari US$4.516 hingga US$14.005.

Namun, posisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk disandingkan dengan negara lain dalam kelompok yang sama.

“Indonesia memang benar masuk ke Upper Middle Income Country, tapi masih di garis batas bawah. Indonesia ini masih newbie, sehingga tidak jauh berbeda dengan lower middle income,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nurma Midayanti di JAKARTA, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menekankan bahwa indikator tersebut berbasis rata-rata pendapatan per kapita, yang menghitung seluruh penduduk tanpa melihat apakah memiliki penghasilan atau tidak.

"Artinya, bayi hingga lansia tetap masuk dalam perhitungan, sehingga tidak sepenuhnya pendapatan riil masyarakat," terangnya.

Secara komparatif, tingkat pendapatan Indonesia masih setara dengan negara seperti El Salvador dan wilayah West Bank Gaza.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi domestik belum mengalami lonjakan signifikan dibandingkan kelompok lower middle income country atau masyarakat berpenghasilan menengah rendah.

Selain itu, posisi di batas bawah kategori tersebut dinilai berisiko terhadap arah kebijakan. Status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas berisiko bagi prioritas program bantuan bagi kelompok miskin, karena tingkat kesejahteraan belum sepenuhnya membaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivitas industri dalam negeri mulai meningkat pada awal 2026, tercermin dari lonjakan impor barang modal. Kenaikan ini menunjukkan pelaku usaha mulai menambah kapasitas produksi di tengah permintaan yang tetap terjaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang modal sepanjang Januari–Februari 2026 mencapai 9,10 miliar dolar AS atau naik 34,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan terutama didorong kebutuhan mesin dan peralatan produksi.

“Neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2026 mencatat surplus 2,23 miliar dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam jumpa pers, Rabu (1/4/2026).

Secara keseluruhan, neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar 2,23 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang sektor nonmigas sebesar 5,42 miliar dolar AS, sementara sektor migas mencatat defisit 3,19 miliar dolar AS.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia secara kumulatif mencapai 42,09 miliar dolar AS atau naik 14,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini terutama berasal dari impor nonmigas yang tumbuh 17,49 persen menjadi 36,93 miliar dolar AS.

Impor bahan baku dan penolong juga meningkat 9,27 persen menjadi 29,40 miliar dolar AS. Peningkatan ini menunjukkan kebutuhan input produksi masih tinggi seiring aktivitas industri yang mulai menguat.

Kenaikan impor barang modal umumnya berkaitan dengan ekspansi usaha. Masuknya mesin dan peralatan baru menjadi indikasi pelaku industri meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi ekspor, kinerja Indonesia tumbuh 2,19 persen secara tahunan dengan sektor industri pengolahan sebagai pendorong utama.

Cina tercatat sebagai sumber impor terbesar sekaligus tujuan ekspor utama, diikuti Amerika Serikat dan India.

Meski surplus masih terjaga, laju impor yang lebih cepat dibandingkan ekspor menjadi perhatian di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia sepanjang periode Januari—Desember 2025 mencatatkan surplus senilai US$41,05 milir, anak 31,02% dibandingkan perkembangan tahun sebelumnya sebesar US$31,33 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan performa neraca dagang sepanjang tahun lalu ditopang oleh kinerja ekspor komoditas nonmigas yang masih solid, di tengah defisit sektor migas yang masih membayangi.

“Kita lihat perbandingannya cukup tinggi surplusnya pada kondisi Januari—Desember 2025 dibandingkan Januari—Desember 2024. Surplus tersebut terutama ditopang surplus komoditi nonmigas sebesar US$60,75 miliar, sementara komoditi migas masih mengalami defisit US$19,70 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan data BPS, total nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 menembus angka US$282,91 miliar, atau naik 6,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan capaian 2024 sebesar US$266,53 miliar.

Ateng memerinci, peningkatan ekspor ini utamanya disumbang oleh kinerja industri pengolahan yang tumbuh double digit. Ekspor sektor ini melesat 14,47% YoY, dari US$198,40 miliar pada 2024 menjadi US$227,10 miliar pada 2025.

Secara keseluruhan, nilai ekspor nonmigas tercatat naik 7,66% yoy menjadi US$269,84 miliar. Sebaliknya, ekspor migas justru terkontraksi sedalam 17,69% YoY, turun dari US$15,88 miliar (2024) menjadi US$13,07 miliar (2025).

Di sisi lain, total nilai impor sepanjang 2025 tercatat sebesar US$241,86 miliar, tumbuh tipis 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya di angka US$235,20 miliar.

Kenaikan impor ini didorong oleh geliat sektor produksi dalam negeri, yang tercermin dari lonjakan impor barang modal. BPS mencatat impor barang modal naik tajam 20,06% yoy, dari US$41,75 miliar pada 2024 menjadi US$50,13 miliar pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$2,51 miliar per Desember 2025.

Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan selama 68 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Realisasi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau November 2025 yang senilai US$2,66 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Desember 2025 mencapai US$26,35 miliar atau naik 11,64% dibandingkan Desember 2024 (year on year/YoY). Penurunan ekspor disebabkan oleh penurunan ekspor nonmigas yaitu pada lemak/minyak nabati, nikel, dan mesin/perlengkapan elektrik.

Adapun, nilai impor Desember 2025 mencapai US$23,83 miliar atau naik 10,81% dibandingkan Desember 2024 (year on year/yoy).

"Pada Desember 2025, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$2,51 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 68 bulan berturut turut sejak Mei 2020," kata Ateng pada Senin (2/2/2026).

Surplus pada November 2025 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$4,60 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Adapun, neraca perdagangan kumulatif pada Januari-Desember 2025, RI mencatatkan surplus sebesar US$41,05 miliar atau naik US$9,72 miliar dibandingkan periode Januari-Desember 2024 yang sebesar US$31,33 miliar.

"Surplus sepanjang Januari-Desember 2025 terutama ditopang komoditas nonmigas sebesar US$60,75 miliar. Sementara komoditas migas masih defisit sebesar US$19,70 miliar," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Desember 2025 atau 68 bulan secara beruntun.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan neraca perdagangan pada Desember 2025 akan mencatat surplus US$6,8 miliar.

Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan surplus pada bulan sebelumya di level US$2,7 miliar. Asmo menjelaskan bahwa pelebaran surplus dagang tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang terakselerasi menjelang akhir tahun, yang pada saat bersamaan impor justru mengalami penyusutan.

“Ekspor diperkirakan berakselerasi tumbuh 11,0% secara tahunan [year on year/YoY] atau 16,3% secara bulanan [month on month/MoM],” ujarnya dalam keterangan Macro Preview, dikutip Senin (2/2/2026).

Dia merinci bahwa kenaikan ekspor didorong oleh permintaan yang membaik terhadap komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta besi dan baja, khususnya dari China.

Bisnis.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

“Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari - Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) membantah harga internet tetap di Indonesia termahal di Asia Tenggara. Pasalnya, harga yang ada saat ini cukup kompetitif sekitar Rp1.000-Rp4.000 per Mbps.

Sebelumnya, laporan We Are Social menyebut biaya langganan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Harga internet di Indonesia mencapai US$0,41 per megabit per detik (Mbps) atau sekitar Rp6.500 per Mbps.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$0,14 per Mbps, Malaysia US$0,09 per Mbps, Vietnam US$0,04 per Mbps, Singapura US$0,03 per Mbps, dan Thailand US$0,02 per Mbps.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan kisaran harga per Mbps yang ditawarkan oleh para anggota ATSI sebenarnya relatif rendah.

“Anggora ATSI kan punya IndiHome, XL Home, Hi-Fi gitu ya, itu harganya, kisarannya tuh kecil banget. Rp1.000 perak sampai Rp4.000 perak [per Mbps],” kata Marwan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (10/10/2025).

Dia menjelaskan, perhitungan harga tersebut tergantung pada kecepatan internet (speed) dan paket harga yang dipilih pelanggan. Menurutnya semakin speed-nya makin tinggi, harga rata-rata akan semakin murah.

“Harga per Mbps-nya makin murah. Tapi kalau speed-nya makin rendah, per Mbps-nya paling tinggi tuh Rp4.000 perak. Berarti kan sekitar 24 sen dolar kan,” katanya l.

Namun, Marwan menilai, rata-rata harga nasional menjadi tinggi karena banyaknya layanan internet di wilayah pedesaan (rural area) yang dijual dengan harga murah namun berkecepatan rendah.

Masalah utama, lanjutnya, terletak pada struktur pasar dan biaya distribusi yang masih tinggi.

“Problem kita adalah karena penyedia internet yang dijual murah padahal speed-nya rendah. Itu yang menyebabkan naik harganya. Tapi kalau di anggota ATSI, kisarannya itu antara Rp1.000–Rp4.000, berdasarkan produknya beda-beda lah ya,” kata dia.

Sekadar informasi, untuk memberikan akses internet ke daerah yang sulit dijangkau serat optik, pelaku usaha mengandalkan internet satelit GEO, yang secara struktur memiliki modal besar.

Harga layanan internet Ubiqu milik PSN tercatat sebesar Rp10 juta per tahun dengan FUP 100 GB. Sementara itu Mangosky milik Telkom dibandrol seharga Rp11,9 juta per tahun untuk kecepatan up to 6 Mbps unlimited.

“Kalau dari sisi operator kayak di ATSI itu, regulatory charges harus murah. Yang kedua, kemudahan dalam menggelar fiber optic. Izin-izin di daerah-daerah disederhanakan dan cost-nya juga dipermurah. Kemudian penggelaran fiber harus lebih dimudahkan,” katanya.