REPUBLIKA.CO.ID, BAMDARLAMPUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karenanya, masyarakat diimbau jujur saat petugas sensus datang untuk mendata.

"Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat serta sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Bandarlampung, Sabtu (27/6/2026).

Kemudian, lanjut dia, keberhasilan Sensus Ekonomi juga diukur dari tidak adanya usaha maupun rumah tangga yang terlewat dalam pendataan oleh petugas.

"Semua harus tercatat tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama memastikan tidak ada satu pun usaha yang terlewat karena setiap aktivitas ekonomi, sekecil apa pun, memiliki arti penting bagi perekonomian kita, perekonomian Lampung, hingga perekonomian Indonesia," katanya.

Ia pun memberikan apresiasi dan semangat kepada para petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung. Sebanyak 8.619 petugas sensus akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Petugas di lapangan adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Maka kami mengajak seluruh petugas menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi," katanya.

Ia pun berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, lengkap dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan seluruh petugas sensus, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret utuh kondisi perekonomian Lampung yang akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menerjunkan kurang lebih sekitar 1.980 petugas dan pengawas dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan ribuan petugas sensus telah melakukan pendataan sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Arrief menjelaskan program Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bila DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sedangkan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

"Jadi DTSEN kemarin itu Kota Surabaya sebagai pilot project. Kalau sensus ekonomi seluruh di Indonesia. Ini (sensus ekonomi) proyek 10 tahun sekali," ujarnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, BPS Kota Surabaya telah melakukan pendataan terhadap usaha besar mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan pendataan door-to-door dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 usaha.

"Ini (data) baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an, perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha," ungkapnya.

Meski begitu, Arrief mengaku pihaknya menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata. Akan tetapi, ia percaya diri bahwa target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemkot Surabaya.

"Ada beberapa yang istilahnya rumah-rumah yang mungkin agak menolak karena respondent burden. Respondent burden itu bosan, karena kok didata terus, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaallah nanti kita akan bisa mendapatkan datanya masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.

Menurutnya, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian dari masing-masing rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai sentral agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.

"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.

Oleh sebab itu, Eri pun mengajak kepada segenap masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas sensus BPS melakukan pendataan.

Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran.

Ia menegaskan data yang diperoleh secara akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan stimulus dalam berbagai bentuk.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapuro (minta maaf) kepada warga Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada njenengan (anda) terkait sensus ekonomi nyuwun tolong (minta tolong) dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu, pergerakannya berapa, dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

"Itu bisa diwujudkan kalau kita mampu memahami struktur ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, dengan sebaik-baiknya," ujarnya di Kota Semarang, pada Kamis (18/6/2026).
Sonny menuturkan bahwa pada tahun ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki sejumlah kebaruan. Sensus Ekonomi tahun ini tidak hanya menghitung jumlah individu pelaku usaha, tetapi juga keluarga.

Termasuk sektor pertanian dan sektor informal yang dalam sensus sebelumnya belum masuk ke dalam perhitungan.
Adapun Sonny menegaskan bahwa data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. "Sensus ekonomi ini rahasia. Makanya rahasia data pasti terjaga, tidak ada hubungannya dengan pajak," tegasnya.
Seluruh proses pendataan telah terdigitalisasi untuk memastikan keamanan informasi. Petugas lapangan akan memasukkan data secara langsung ke dalam sistem yang tersentralisasi tanpa dapat menyimpan data ke perangkat pribadi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, memaparkan bahwa sebanyak 36.891 petugas sensus telah diterjunkan untuk menyisir Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di seluruh pelosok Jawa Tengah. Ali menekankan bahwa strategi penempatan petugas dilakukan secara lokal agar pendekatan kepada masyarakat lebih persuasif dan efektif.

"Tentu, dengan komunikasi yang baik kami akan menjelaskan kepada responden mengenai pentingnya data ekonomi," ujarnya.
Dalam upaya mengurangi resistensi masyarakat, BPS Jawa Tengah juga memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial dan perangkat RT/RW.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mengenal petugas dan memahami manfaat sensus bagi ekonomi daerah. Ali menegaskan bahwa petugas yang turun ke lapangan dilengkapi dengan identitas resmi berupa rompi dan surat tugas.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Luthfi telah menginstruksikan seluruh jajaran Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk memobilisasi dukungan masyarakat agar mau menerima petugas sensus dengan terbuka.

"Sudah saya perintahkan kepada Bupati dan Wali Kota di wilayah Jawa Tengah untuk mengimbau kepada masyarakat, khususnya wirausaha baik UMKM untuk terbuka, dibuka apa adanya," ungkap Luthfi.
Luthfi menekankan bahwa keterbukaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemetaan ekonomi daerah. Ia berharap, melalui data yang jujur dan apa adanya, pemerintah dapat lebih leluasa memetakan potensi investasi dan kondisi ekonomi riil di Jawa Tengah.
Luthfi berharap sinergi ini akan membawa dampak positif bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan data yang akurat, pembangunan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang secara merata. "Saya sebagai gubernur, mewakili seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada BPS yang telah turun dengan timnya," tutup Luthfi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Selama periode ini, petugas melakukan pendataan lapangan dengan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha masyarakat.

Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data dasar mengenai kegiatan usaha serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Data yang terkumpul nantinya digunakan untuk memetakan struktur ekonomi dan karakteristik usaha di berbagai wilayah, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Mengutip Instagram resmi BPS, Minggu (14/6/2026), pendataan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan metode door to door, yakni petugas datang dari rumah ke rumah dan dari satu usaha ke usaha lainnya.

Seiring dimulainya pendataan lapangan, masyarakat juga diimbau mengenali ciri-ciri petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang.

Untuk memastikan keaslian petugas, masyarakat diminta memeriksa atribut yang dibawa. Petugas resmi SE 2026 dibekali kartu petugas, rompi Sensus Ekonomi 2026, serta surat tugas saat melakukan pendataan.

"Petugas sensus akan mendata langsung dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dan dari usaha satu ke usaha lain, serempak di Indonesia. Jadi siap-siap kami datangi ya," jelas keterangan BPS.

BPS juga menegaskan bahwa petugas yang datang tidak bertugas untuk menagih utang maupun memungut pajak. Mereka hanya mengumpulkan informasi dasar terkait usaha dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari pelaksanaan sensus.

"Tenang, petugas sensus ini datang bukan untuk menagih utang atau menagih pajak. Mereka datang mengumpulkan data dasar terkait usaha dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga," ungkap BPS.

Melalui partisipasi masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data yang komprehensif mengenai perkembangan dunia usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

"Mari dukung dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat," sebut BPS.

Pegawai di kantor pusat mungkin lebih dari 50 persen, bahkan bisa sampai 75 persen, akan diturunkan untuk membantu pendataan di Jakarta Pusat

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan pengerahan besar sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), termasuk melibatkan pegawai pusat dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan SE2026 menjadi sensus paling menantang karena menyasar langsung pelaku usaha sebagai responden dengan cakupan wilayah nasional.

Ia menyebutkan kompleksitas pendataan paling berat terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan dan karakter usaha yang beragam, terutama di DKI Jakarta.

“DKI Jakarta saja dengan gedung yang sangat tinggi dan banyak pusat kegiatan usaha akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri jika hanya dilakukan oleh sedikit petugas sensus,” kata Zulkipli dalam acara sosialisasi SE2026 di Jakarta, Rabu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPS akan menurunkan hampir seluruh komponen internalnya dalam kegiatan pendataan lapangan.

Zulkipli memberikan contoh pegawai BPS di kantor pusat yang disebutnya akan dikerahkan dalam jumlah besar untuk membantu pelaksanaan sensus di wilayah Jakarta Pusat.

“Pegawai di kantor pusat mungkin lebih dari 50 persen, bahkan bisa sampai 75 persen, akan diturunkan untuk membantu pendataan di Jakarta Pusat,” ujarnya.

Selain pegawai BPS, lembaga statistik nasional itu juga akan melibatkan mahasiswa STIS sebagai bagian dari strategi penguatan sumber daya pendataan.

Ia menyebut mahasiswa STIS khususnya akan dilibatkan untuk membantu pendataan di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas usaha yang tinggi.

“Seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik akan diturunkan untuk membantu, terutama di wilayah yang kompleks seperti DKI Jakarta,” tutur dia.

BPS juga akan mengoordinasikan dukungan lintas wilayah, di mana daerah dengan kapasitas petugas lebih besar akan membantu wilayah lain yang membutuhkan penguatan pendataan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi dapat terdata secara menyeluruh dan konsisten sesuai metodologi sensus.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap pendataan, yakni pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) serta 16 Mei–31 Juli 2026 melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI).

Pendataan akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Melalui penguatan sumber daya manusia dan koordinasi lintas wilayah tersebut, BPS menargetkan kualitas data SE2026 dapat menggambarkan struktur ekonomi nasional secara lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan rekrutmen 190 ribu petugas untuk melakukan sensus ekonomi nasional pada Juni–Juli 2026 untuk mendata seluruh pelaku usaha yang dilakukan sekali dalam 10 tahun. Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam kegiatan focus group discussion sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/11/2025), mengatakan pihaknya akan meluncurkan kegiatan ini pada Januari 2026 dan rekrutmen akan dilakukan pada Februari 2026.

"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3–5 juta per bulan," katanya.

Ia mengatakan sensus ekonomi merupakan hajatan besar bagi BPS untuk mencacah seluruh pelaku usaha. Tentang waktu 10 tahun sekali ditetapkan karena struktur ekonomi sepanjang waktu tersebut bisa berubah.

Untuk itu ia menyampaikan sangat membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Apalagi Riau merupakan ekonomi terbesar kedua di Sumatra yang pasti jumlah pelaku usahanya besar.

"Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terimakasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni–Juli 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan siap mendukung Sensus Ekonomi 2026. Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya dengan memberikan data pasti, benar, dan akurat.

"Ini akan menjadi pedoman 10 ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau ke depannya. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerjasama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia akan membuka rekrutmen besar-besaran sebanyak 190.000 petugas lapangan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar pada Juni–Juli 2026.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan proses peluncuran program Sensus Ekonomi akan dimulai pada Januari 2026, sementara rekrutmen petugas berlangsung pada Februari 2026.

"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silakan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia," ujar Sonny dalam kegiatan FGD sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat (21/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

"Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3 juta–Rp 5 juta per bulan," tambah dia.

Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda besar BPS yang dilakukan sekali dalam satu dekade untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Adapun dilakukan setiap 10 tahun sekali karena struktur ekonomi sepanjang waktu tersebut bisa berubah.

Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (11/11/2025) menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tersebut akan memotret perjalanan hidup jutaan pelaku usaha yang membentuk wajah ekonomi bangsa, mulai dari warung kecil di pelosok desa, industri kreatif di kota-kota besar, hingga perusahaan digital yang menembus pasar global.

Sensus ekonomi bukan hal baru bagi Indonesia karena telah digelar sejak 1986 dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Proses pendataan dilakukan oleh BPS berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengatur sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi.

SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS dan akan digelar pada Mei hingga Juli 2026. Hadir dengan semangat baru, SE2026 akan mendata usaha yang lebih beragam serta metode lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Secara umum, SE2026 akan memotret tiga topik yang kini menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional, yakni ekonomi digital, kreatif, dan lingkungan.

Lewat SE2026, BPS akan menghasilkan berbagai indikator strategis mencakup jumlah usaha, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran usaha/perusahaan, total nilai aset, tingkat keuntungan (operating profit margin), serta return on asset (RoA).

Data yang dihasilkan akan menjadi kompas kebijakan ekonomi yang mampu membantu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memahami letak potensi pertumbuhan dan aspek yang perlu diperkuat.

Pekanbaru, (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melakukan rekrutmen 190 ribu petugas untuk melakukan sensus ekonomi nasional tahun pada Juni-Juli 2026 untuk mendata seluruh pelaku usaha yang dilakukan sekali dalam 10 tahun.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam kegiatan "focus group discussion" sosialisasi sensus ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat mengatakan pihaknya akan meluncurkan kegiatan ini pada Januari 2026 dan rekrutmen akan dilakukan pada Februari 2026.

"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp3-5 juta per bulan," katanya.

Dia mengatakan sensus ekonomi merupakan hajatan besar bagi BPS untuk mencacah seluruh pelaku usaha. Tentang waktu 10 tahun sekali ditetapkan karena struktur ekonomi sepanjang waktu tersebut bisa berubah.

Untuk itu dia menyampaikan sangat membutuhkan dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Apalagi Riau merupakan ekonomi kedua terbesar di Sumatera yang pasti jumlah pelaku usahanya besar.

"Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terimakasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan siap mendukung sensus ekonomi 2026. Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya dengan memberikan data pasti, benar dan akurat.

"Ini akan menjadi pedoman 10 ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau ke depannya. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerjasama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025