Bisnis.com, JAKARTA — MSCI memutuskan mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang membayangi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini, Rabu (24/6/2026).

Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan keputusan MSCI tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu mempertahankan posisinya di kelompok pasar berkembang. Namun, berbagai catatan yang diberikan MSCI menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh regulator dan pelaku pasar.

"Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market. Namun MSCI memberikan peringatan yang cukup tegas terkait berlanjutnya kekhawatiran investor global terhadap transparansi kepemilikan saham, validitas free float, serta dugaan praktik coordinated trading di pasar saham Indonesia," ujarnya dalam publikasi riset, Selasa (24/6/2026).

Menurut Herditya, MSCI mengakui berbagai reformasi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, implementasi kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga roadmap peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

Meski demikian, MSCI menilai efektivitas reformasi tersebut masih harus dibuktikan melalui implementasi yang konsisten dan dampak nyata terhadap kualitas pasar modal Indonesia.

Herditya menjelaskan bahwa perhatian pasar kini akan tertuju pada MSCI Index Review yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Penilaian tersebut akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan hasil dari berbagai reformasi yang telah dijalankan.

"Apabila MSCI menilai bahwa kemajuan yang dicapai belum memadai dan belum cukup kredibel, MSCI dapat memulai konsultasi formal terkait potensi reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," katanya.

Menurut dia, meskipun risiko penurunan status atau downgrade berhasil dihindari dalam peninjauan tahun ini, Indonesia masih berada dalam pengawasan yang lebih ketat dibanding sebelumnya.

Karena itu, keberhasilan implementasi reformasi terkait transparansi kepemilikan saham, peningkatan free float, serta penguatan pengawasan aktivitas perdagangan akan menjadi faktor utama yang menentukan persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, Herditya menilai sentimen MSCI tersebut berpotensi memengaruhi pergerakan pasar saham domestik dalam jangka pendek. Namun secara teknikal, kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih menunjukkan peluang penguatan setelah fase koreksi saat ini.

Dalam kajian harian MNC Sekuritas, IHSG pada perdagangan Selasa (23/6/2026) terkoreksi 0,25% ke level 6.101. Meski demikian, indeks masih bergerak di atas rata-rata pergerakan 20 hari (MA20) dan didukung munculnya volume pembelian.

"Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. IHSG masih rawan melanjutkan koreksi untuk menguji area 5.723 hingga 5.972, namun setelahnya masih terdapat peluang penguatan menuju rentang 6.548 sampai 6.782," tulis MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas menetapkan area support IHSG di level 5.784 dan 5.594, sedangkan resistance berada pada level 6.286 dan 6.459.

Adapun sejumlah saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas untuk dicermati pada perdagangan hari ini meliputi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa (12/5/2026), di tengah tekanan pelemahan rupiah serta sikap wait and see pelaku pasar menjelang pengumuman hasil review MSCI. Saham AMRT, JPFA, dan ANTM menjadi penekan utama indeks.

Berdasarkan data IDX Mobile, indeks hasil kerja sama Bursa Efek Indonesia dan Harian Bisnis Indonesia itu ditutup melemah 0,37% atau 1,71 poin ke level 464,08. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 456,98 hingga 468,48.

Dari sisi likuiditas, nilai transaksi saham-saham yang tergabung dalam indeks Bisnis-27 mencapai Rp5,23 triliun dengan volume perdagangan sekitar 3,45 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 400,4 ribu kali.

Sebanyak 10 saham konstituen ditutup menguat, 15 saham melemah, dan 2 saham bergerak stagnan.

Tekanan terdalam terjadi pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang turun 4,71% ke level Rp1.415. Selanjutnya, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) melemah 3,56% ke level Rp2.440 dan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) terkoreksi 3,51% ke posisi Rp3.570.

Pelemahan juga terjadi pada saham PT Astra International Tbk. (ASII) yang turun 3,31% ke level Rp5.850 serta saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang melemah 2,44% ke level Rp600.

Di sisi lain, sejumlah saham mampu menopang indeks. Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADMR) menguat 6,12% ke level Rp2.600, disusul saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang naik 2,36% ke level Rp3.910.

Selanjutnya, saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menguat 1,92% ke level Rp1.590, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) naik 1,33% ke level Rp760, dan saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 1,28% ke level Rp474.

Tim riset Sinarmas Sekuritas menilai tekanan pasar masih dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, pelaku pasar juga masih mencermati pengumuman hasil review MSCI yang dinilai berpotensi memicu volatilitas pada saham-saham big caps domestik.

Dari sisi domestik, sentimen pasar turut dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait kebijakan royalti minerba setelah sempat terjadi miskomunikasi antar-kementerian mengenai implementasi aturan tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk setelah tensi geopolitik antara AS-Israel melawan Iran melambungkan harga minyak mentah. Adapun, kondisi IHSG bahkan belum membaik setelah pengumuman MSCI awal tahun ini.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su memperkirakan jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut dan semakin parah sampai mengakibatkan terganggunya rute di Selat Hormuz secara penuh, harga minyak dunia bisa tembus ke atas US$130 per barel.

"Lonjakan harga minyak berpengaruh secara negatif pada sebagian besar saham di Indonesia karena memicunya inflasi dan defisit pada anggaran kita," ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Melansir Bloomberg sekitar pukul 16.00 WIB, harga minyak WTI untuk kontrak April 2026 pada Senin (9/3) telah melambung 14,52% ke US$104,10 per barel, sedangkan minyak Brent kontrak Mei 2026 ikut meroket 16,42% ke US$107,91 per barel.

Dalam sepekan yang lalu, indeks harga saham gabungan (IHSG) turun 7,89% ke 7.585. Pada pembukaan Senin (9/3) ini indeks komposit masih tertekan dengan dibuka di zona merah, terpangkas hampir 5% saat mengawali perdagangan.

Harry mengatakan bahwa saat ini kondisi pasar di Indonesia tertekan bukan hanya dari sentimen tensi geopolitik di Timur Tengah, namun juga depresiasi nilai tukar rupiah, downgrade dari kredit rating global, dan lain sebagainya.

"Selain itu, pasar juga sedang dihantui ketidakpastian terhadap keputusan akhir dari MSCI. Kami menilai dengan keluarnya keputusan jelas dari MSCI akan membuat pasar lebih percaya diri," jelasnya.

Harry menambahkan, saham sektor minyak di tengah situasi pelemahan pasar secara umum justru memiliki peluang penguatan. Menurutnya, saham seperti PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dapat memanfaatkan tensi geopolitik ini sebagai momentum positif.

"Investor dapat memantau dan mencermati saham-saham emiten migas seperti ENRG dan MEDC. Kontrak pada bisnis minyak bersifat jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, lonjakan harga minyak dunia dapat mendorong laba bersih emiten," tandasnya.

Sementara itu, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata mengatakan secara teknikal pergerakan IHSG telah mencapai low intraday di 7.157 dan bertahan di Finonacci retracement 61,8% yang menjadi target bottom sejauh ini. Terpantau juga rebound cepat yang membuat candle serupa long-leg hammer yang bisa menjadi sinyal awal berakhirnya penurunan lanjutan.

"Pertanyaannya, ada peluang rebound? Karena sentimen global yang tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa terlalu optimis. Tapi analisa teknikal adalah analisa perilaku, jadi kami sedikit berharap juga karena RSI mendekati area oversold," ujar Liza.

Kiwoom Sekuritas memprediksi target IHSG terdekat ada di 7.486, kemudian secara bertahap ke target lanjutan di 7.640 atau 7.777. Liza menegaskan bahwa target itu masih cukup spekulatif. Adapun, pada penutupan pasar Senin (9/3), IHSG koreksi 3,27% ke 7.337.

Sementara berbicara ihwal sentimen global yang ada, Liza memberikan peringatan bahwa Iran telah menunjuk Mojtaba Khamenei, putra dari pemimpin tertinggi yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi baru. Sosok ini terkenal dekat dengan kelompok hardliner, sehingga memperkuat persepsi bahwa Iran kemungkinan tidak akan segera melunak dalam konflik dengan AS dan Israel, membuat risiko eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah masih tetap ada.

Di sisi lain, kabar yang bisa meredakan pasar adalah berita tentang Menteri Keuangan negara G7 sedang membahas pelepasan cadangan minyak secara terkoordinasi melalui International Energy Agency (IEA) untuk menekan lonjakan harga minyak mentah pasca serangan AS ke Iran akhir bulan lalu. Potensi pelepasan tersebut dapat mencapai 300-400 juta barel, atau sekitar 25-30% dari cadangan strategis IEA.

"Pas banget, negara G7 mau melepas cadangan minyak mereka harga minyak WTI langsung turun ke US$102,4, ini bagus," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif dari saham-saham sektor perbankan berkapitalisasi besar.

Namun, di tengah derasnya aksi net sell investor asing, muncul pertanyaan apakah tekanan aksi jual ini sekadar bersifat sementara dan peluang kembalinya foreign inflow ke saham perbankan masih terbuka setelah sentimen MSCI mereda?

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencerminkan betapa besar dampak sentimen tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp6,17 triliun di pasar reguler pada perdagangan Rabu (28/1/2026).

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi emiten yang paling banyak dilepas dengan nilai jual bersih mencapai Rp4,1 triliun. Tekanan tersebut turut menyeret saham-saham bank besar lainnya, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks global MSCI.

Tekanan berlanjut pada perdagangan Kamis (29/1/2026), meskipun dengan intensitas yang mulai menurun.

Investor asing masih mencatatkan aksi jual pada sejumlah saham bank, dengan BBCA kembali menjadi saham yang paling banyak dilepas senilai Rp2,05 triliun, lebih kecil dibandingkan hari sebelumnya.

Saham Bank Mandiri dijual asing sebesar Rp853,63 miliar, disusul Bank Negara Indonesia (BNI) Rp311,94 miliar dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp21,86 miliar.

Menariknya, meskipun aksi jual asing masih berlangsung, pergerakan harga saham justru berbalik menguat pada penutupan perdagangan.

Saham BBCA ditutup menguat 2,49% atau 175 poin ke level Rp7.200 per saham. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 1,54% atau 70 poin ke Rp4.630 per saham. Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melonjak 5,29% ke level Rp3.780 per saham.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang naik 0,95% ke Rp2.120 per saham. Selanjutnya, saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) naik 1,8% atau 30 poin ke Rp2.120 per saham, serta saham PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menguat 1,68% atau 30 poin ke level Rp1.815 per saham.

Pada Jumat (30/1/2026), IHSG pun mulai membaik dengan penguatan 1,18% ke level 8.329 pada penutupan sesi pertama perdagangan. Saham-saham perbankan pun mulai bergairah lagi. Beberapa diantaranya yaitu saham BCA menguat 3,47% ke Rp7.450, saham BRI naik 1,59% ke Rp7.450 per saham, saham Bank Mandiri terkerek 3,02% ke Rp4.770 per saham.

Fenomena ini memperlihatkan adanya perubahan dinamika pasar yaitu tekanan jual asing belum sepenuhnya hilang, tetapi respons harga mulai mencerminkan bahwa pasar domestik mulai memisahkan antara sentimen jangka pendek dan kondisi fundamental jangka panjang.

Posisi di Indeks MSCI

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus menilai derasnya capital outflow dari saham perbankan tidak terlepas dari posisi sektor ini dalam indeks MSCI.

Sebagai konstituen utama dengan kepemilikan asing yang besar, saham-saham bank otomatis menjadi sumber likuiditas ketika investor global melakukan penyesuaian portofolio.

“Capital outflow yang besar tentu saja dari saham-saham yang memang investor asing memilikinya, karena masuk ke dalam MSCI indeks itu. Apalagi kita jangan sampai pada bulan Mei, kita masih belum ada perbaikan dan kastanya kita turun menjadi frontier market,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Menurut Nicodemus, risiko penurunan status pasar Indonesia menjadi frontier market menjadi faktor psikologis yang memperberat tekanan jual. Jika skenario tersebut terjadi, arus keluar modal dari saham-saham besar hampir tak terelakkan, terlepas dari kinerja emiten yang sebenarnya masih solid.

“Sudah pasti otomatis capital outflow dari masing-masing saham yang besar itu pasti akan keluar, dan dalam jumlah yang besar, maka dari itu saat ini meskipun secara kinerja baik adanya, secara potensi valuasi juga masih cukup ciamik, namun tekanan jual akibat saham itu tidak bisa kita pungkiri yang mendorong akhirnya harga mengalami koreksi,” lanjutnya.

Meski begitu, Nicodemus menegaskan bahwa tekanan tersebut lebih bersifat sentimen dan teknikal. Dari sisi prospek bisnis, perbankan nasional dinilai masih berada dalam kondisi yang sangat baik, terutama jika ditopang oleh keberlanjutan program pemerintah dan kebijakan fiskal yang mendorong penyerapan anggaran serta pertumbuhan kredit.

“Nah, yang kedua, sampai dengan saat ini kami melihat sifatnya masih sementara saja, karena adanya MSCI announcement itu tadi. Namun, secara prospek bisnis bank di Indonesia masih sangat baik adanya, apalagi kita harapkan berbagai program andalan dari pemerintah, kebijakan fiska dapat berjalan, khususnya dari sisi penyerapan realisasi dana, peningkatan kredit,” tuturnya.

Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, Nicodemus bahkan menilai koreksi harga saham bank akibat sentimen MSCI justru menciptakan peluang bagi investor yang memiliki dana menganggur dan horizon investasi yang lebih panjang.

“Yang ketiga, untuk jangka menengah hingga jangka panjang dengan harga yang lagi terdiskon saat ini akibat MSCI announcement, kami menyarankan untuk melakukan akumulasi beli, tapi perhatikan jangka waktu investasi dari masing-masing investor,” katanya.

Tekanan Bersifat Temporer

Pandangan bahwa tekanan saat ini bersifat sementara juga diungkapkan Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas yang menilai aksi jual asing lebih dipicu oleh faktor teknikal berupa rebalancing indeks dan dominasi saham perbankan dalam kelompok kapitalisasi besar, bukan karena memburuknya kinerja fundamental.

Sukarno menekankan bahwa tekanan itu justru membuka ruang bagi investor untuk masuk pada valuasi yang lebih atraktif. Prospek pertumbuhan kredit, stabilitas operasional, serta potensi dividend yield menjadi faktor yang membuat saham perbankan tetap menarik untuk jangka menengah hingga panjang, selama indikator fundamental seperti kualitas aset dan profitabilitas tetap terjaga.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand juga menegaskan narasi serupa. Dia menyebut tekanan pada saham perbankan saat ini lebih mencerminkan proses foreign de-risking pasca pengumuman MSCI.

“Tekanan pada saham perbankan saat ini lebih didorong faktor teknikal berupa foreign de-risking pasca pengumuman MSCI, bukan pelemahan fundamental, karena secara operasional bank masih mencatat profitabilitas solid dan earnings downside risk relatif terbatas,” ujarnya.

Menurut Abida, peluang kembalinya foreign inflow masih terbuka, meskipun dalam jangka pendek pasar cenderung berada dalam fase risk-off hingga ada kejelasan terkait evaluasi MSCI, terutama menjelang Mei 2026.

“Peluang foreign inflow kembali terbuka setelah ketidakpastian MSCI mereda, khususnya jika ada kemajuan konkret soal transparansi free float dan kepemilikan,” jelasnya.

Lakukan Buyback Saham

Dari sisi emiten, Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai tekanan pasar yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental perbankan nasional.

“Saya menilai tekanan pasar yang terjadi akibat penyesuaian indeks MSCI, khususnya terhadap sektor perbankan, jika dikaitkan dengan faktor fundamental perusahaan, seharusnya tidak terjadi, mengingat fundamental perusahaan terutama perbankan Indonesia sangat baik,” ujarnya.

Seiring dengan hal tersebut, Allo Bank juga menyampaikan bahwa perseroan bakal melaksanakan pembelian kembali saham alias buyback.

Sebelumnya Bank Allo telah menyelesaikan pelaksanaan buyback saham yang berlangsung sejak 30 Oktober 2025 hingga 29 Januari 2026. Dari program tersebut, masih terdapat sisa dana sebesar Rp60,65 miliar yang belum digunakan dan tetap berada dalam batas maksimum sesuai ketentuan otoritas.

Bank Allo menyampaikan bahwa sisa dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melanjutkan buyback saham tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung selama 30 Januari 2026 hingga 29 April 2026. Namun demikian perseroan dapat melakukan buyback tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan menegaskan pembelian kembali saham bertujuan menjaga stabilitas harga saham agar lebih mencerminkan kinerja fundamental perseroan, sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan di tengah volatilitas pasar. Saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai treasury stock sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, BCA juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham (shares buyback) dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Rencana ini seiring dengan saham BCA yang ambles 6% ke level Rp7.025 per saham pada penutupan perdagangan Rabu (28/1/2026).

Buyback dilakukan sebagai upaya mendukung stabilitas pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan imbal hasil yang lebih optimal bagi pemegang saham. Rencana buyback tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026.

Apabila disetujui, pelaksanaan buyback akan berlangsung selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama seperti Allo Bank, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa aksi korporasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar modal.

“Periode shares buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana shares buyback oleh RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hera dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).

Dia menambahkan bahwa bank telah melakukan pembelian kembali saham sejak pertengahan 2025, sementara pelaku pasar berharap otoritas dapat merespons kebijakan MSCI secara konstruktif demi meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Dalam konteks inilah peran regulator menjadi krusial. MSCI sebelumnya membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta menghentikan penambahan konstituen baru dan perpindahan emiten antar-segmen ukuran.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan risiko investabilitas sembari memberi waktu bagi otoritas Indonesia memperbaiki transparansi, khususnya terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Regulator Terima Penjelasan MSCI

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan OJK telah menerima penjelasan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) tentang free float saham Indonesia sebagai masukan yang baik. Menurutnya, OJK melihat MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global.

Hal tersebut dinilai Mahendra menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional. OJK menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti proposal atau penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa Efek Indonesia atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari MSCI apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dan mempublikasikan kepemilikan saham di atas ataupun 5% untuk setiap kategori tadi,” paparnya di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).

Mahendra juga menegaskan bahwa BEI akan menerbitkan revisi aturan free float yang saat ini masih dipatok sebesar minimal 7,5%.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing. Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Sebelumnya, OJK membuat skenario perhitungan apabila free float dinaikkan menjadi besaran tertentu. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memaparkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan [free float menjadi] 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno di DPR, Rabu (3/12/2025).

Inarno juga menyebutkan saat ini, apabila diberlakukan kewajiban free float 10%, maka sebanyak 751 emiten telah memenuhi syarat ini, dan sebanyak 192 emiten belum memenuhi free float.

Apabila free float dinaikkan kembali menjadi 15%, maka hanya 616 emiten yang memenuhi persyaratan ini dan sebanyak 327 tidak memenuhi. Dengan skenario ini, OJK melihat perlunya masa transisi untuk menerapkan aturan free float baru.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG ambruk pasca Morgan Stanley Capital International (MSCI) MSCI membekukan sementara perlakuan indeks saham Indonesia seiring kekhawatiran terhadap isu free float dan aksesibilitas pasar.

Ambruknya IHSG menguatkan isyarat bagi pemerintah untuk mendorong perombakan di pasar modal supaya lebih transparan dan investor tidak lagi termakan oleh saham gorengan.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah memiliki rencana besar untuk merombak pasar modal. Mereka sedang mendorong rancangan Peraturan Pemerintah tentang Demutualisasi yang akan merombak struktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga menyiapkan sebuah gugus tugas anti saham gorengan.

Sayangnya, setelah sempat ramai diperbincangkan, wacana ini meredup seiring berjalannya waktu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa jatuhnya IHSG karena sentimen MSCI menjadi ujian bagi kredibilitas pasar saham di Indonesia. Dia menilai bahwa pasar modal saat ini, kurang transparan karena banyak praktik saham gorengan.

"IHSG jatuh karena berita MSCI yang menilai pasar saham Indonesia kurang transparan dan banyak 'goreng-gorengan' saham," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2027).

Purbaya menjelaskan bahwa reaksi pasar berlebihan. Dia menuturkan bahwa pasar saham Indonesia masih memiliki waktu eksekusi sampai Mei 2026 untuk membereskan persoalan transparansi hingga free float.

"Saya sudah bicara dengan Ketua OJK [Otoritas Jasa Keuangan], dia bilang semua akan dibereskan sebelum Mei, suatu saat perusahaan masuk ke indeks MSCI dan saham yang boleh diinvestasikan oleh perusahaan global," kata Purbaya.

Waktu awal-awal menjadi Menteri Keuangan RI, Purbaya mengaku telah berdiskusi dengan BEI terkait dengan kondisi pasar saham Indonesia. BEI telah meminta insentif ke pemerintah, namun pihaknya meminta pasar saham untuk memperbaiki ulah para 'penggoreng' saham.

"Tapi geraknya [BEI] pelan. Di sisi lain, ini [anjloknya IHSG] jadi kesempatan baik karena kemarin terlalu tinggi," ujar Purbaya.

Adapun, Purbaya menilai dari sisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat. Dia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia telah berjalan sinkron.

“Buat saya yang penting kita perbaiki ekonominya. Karena ekonominya betul-betul membaik. Saya nggak main-main,” tegasnya.

Rencana Besar Pemerintah

Sekadar catatan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengikis ‘dominasi’ sekaligus memperketat pengawasan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dia berencana merombak kepemilikan otoritas bursa, memberantas praktik saham gorengan, hingga yang terakhir adalah mewajibkan emiten untuk mengintegrasikan laporan keuangan ke platform tunggal yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.

Kalau merujuk sejumlah informasi, otoritas fiskal ingin data laporan perusahaan benar-benar solid, meminimalkan window dressing, sehingga informasi yang disampaikan oleh entitas tidak berbeda-beda kepada setiap otoritas.

Apalagi dalam catatan Bisnis, praktik sulap menyulap laporan keuangan sering kali terjadi. Selain itu, kalau merujuk data penegakan hukum yang pernah dilakukan, banyak BUMN maupun publik yang terjerat kerugian karena kesalahan dalam mengambil keputusan investasi. Kasus Jiwasraya, Asabri, hingga sejumlah dana pensiun milik BUMN menjadi contohnya.

Adapun kewajiban pelaporan keuangan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025.

Sementara itu, terkait saham gorengan, pemerintah telah meminta otoritas untuk segera menindaklanjutinya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan ingin praktik itu supaya segera dihilangkan, sehingga nasib investor kecil bisa dilindungi, tidak seperti saat ini.

Permintaan Purbaya ini juga terkait dengan insentif yang diberikan kepada pelaku pasar modal. “Belum bisa dijalankan karena saya belum melihat berapa sudah pemain-pemain gorengan ditangkap. Ada tidak?" kata Purbaya, Kamis (20/11/2025) lalu.

Purbaya menekankan jika pihaknya melihat ada keseriusan regulator memperbaiki praktik perdagangan di pasar modal, Kemenkeu akan mempertimbangkan memberikan insentif. Ihwal bentuk insentifnya, Purbaya belum menetapkannya.

"Nanti kami diskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat," pungkasnya.

Di sisi lain, upaya mereformasi pasar modal juga dilakukan dengan rencana perombakan struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.

Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. ”Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dalam siaran resmi, Jumat (21/11/2025)..

Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

Bakal Penuhi MSCI

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan upaya yang akan dilakukan otoritas bursa merespons hasil Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara rebalancing saham-saham Indonesia.

Saham Indonesia di MSCI juga terancam turun kasta dari kategori emerging market menjadi frontier market jika BEI tak melakukan upaya perbaikan transparansi data sesuai permintaan MSCI sebelum Mei 2026.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menjelaskan bahwa pihaknya telah intens berdiskusi dengan MSCI sampai 15 Januari 2026 lalu, sebelum MSCI mengeluarkan hasil konsultasinya yang dirilis 27 Januari 2026. Saat ini, BEI berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan transparansi data yang diharapkan rampung sebelum Mei 2026.

"Tujuan kami di bursa adalah support sesuai kemampuan kami. Bagi bursa, apakah dia mau melakukan sekarang dengan menurunkan ke frontier, itu bukan concern bursa. Tapi kita bantu mereka jangan terjadi, karena ada flow asing yang masuk," kata Iman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Iman menjelaskan, upaya yang dilakukan BEI untuk memenuhi standar transparansi yang sesuai metodologi MSCI tetap akan mengacu pada regulasi di Indonesia. Misalnya, di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menyebutkan satu-satu nama investor karena merupakan kategori data pribadi, berbeda dengan regulasi yang berlaku di Thailand.

Adapun, apabila Indonesia turun kasta ke frontier market akan setara dengan bursa Vietnam dan Filipina. Saat ini, di kelas emerging market Indonesia berada di posisi yang setara dengan Bursa Malaysia. Agar hal itu tak terjadi, BEI intens berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Kita sedang melihat bagaimana kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan MSCI. Kami berharap investor-investor kita tidak panik. Kita akan komitmen untuk bisa memenuhi transparansi. Ini bukan hanya baik buat MSCI, tapi buat pasar modal Indonesia. Jadi bukan karena permintaan MSCI semata," tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles pada perdagangan kemarin, (28/1/2026) akibat sentimen pengumuman dari MSCI. Pergerakan IHSG berpotensi terkonsolidasi ke level 8.000 sebagai area psikologis.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan secara teknikal, tekanan kepada IHSG ini cukup kuat untuk mendorong komposit masuk fase konsolidasi lanjutan, dengan area 8.050–8.000 sebagai zona uji psikologis dan teknikal.

“Selama belum ada respons regulasi yang konkret dan kredibel dari BEI maupun OJK terkait transparansi kepemilikan, relief rally berpotensi rapuh dan cepat dijual,” ujar Liza, Rabu (28/1/2026).

Relief rally adalah istilah yang merujuk pada reli pemulihan atau jeda dari aksi jual pasar yang lebih luas yang mengakibatkan harga sekuritas naik sementara.

Dalam jangka menengah, lanjutnya, arah pasar akan lebih ditentukan oleh respons kebijakan dibanding narasi. Liza menuturkan jika regulator mampu meningkatkan granularitas data kepemilikan, menekan risiko konsentrasi serta transaksi terkoordinasi, dan meyakinkan MSCI sebelum Mei 2026, maka tekanan dapat mereda dan risk premium mulai turun.

“Sebaliknya, jika isu ini berlarut, IHSG berisiko underperform dibanding regional peers meskipun kondisi makro domestik relatif stabil,” ucap Liza.

Menurut Liza, selama IHSG masih berpotensi konsolidasi ke area 8.050–8.000, pendekatan paling rasional adalah wait and see, bukan menangkap pisau yang jatuh atau catching the falling knife.

“Valuasi big caps bisa mulai menarik, namun timing tetap krusial karena aliran dana asing belum stabil,” tutur Liza.

Sebagai informasi, IHSG kemarin ditutup melemah 7,35% pada level 8.320,55 setelah ambrol sepanjang hari dan sempat mengalami trading halt selama 30 menit. Tekanan jual terhadap IHSG terjadi setelah pengumuman MSCI yang memutuskan membekukan sementara proses rebalancing indeks untuk saham-saham di Indonesia, termasuk membekukan sejumlah perubahan terkait indeks review bulan Februari 2026.

MSCI menilai tingkat transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia masih belum memadai. Lembaga rujukan investasi itu memberi waktu bagi otoritas pasar untuk melakukan perbaikan transparansi kepemilikan saham yang signifikan. Jika hingga Mei 2026 tidak akan kemajuan yang signifikan, MSCI akan meninjau ulang status aksesibilitas pasar Indonesia, yang dapat berpotensi pada penurunan bobot saham Indonesia di MSCI Emerging Markets menjadi Frontier Market.

Adapun Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan koordinasi lintas otoritas pasar modal guna menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menindaklanjuti pengumuman MSCI yang dirilis pada Rabu (28/1/2026).

Menurut Kautsar, masukan yang disampaikan MSCI dipandang sebagai bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia, mengingat indeks MSCI menjadi salah satu referensi utama investor internasional dalam menentukan alokasi aset global.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik dalam rangka meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI,” ujarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan transparansi data pasar, termasuk penyediaan informasi yang lebih akurat dan andal sesuai praktik terbaik global. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah membuka akses data free float secara lebih luas dan terstruktur.

“BEI telah menyampaikan pengumuman data free-float secara komprehensif melalui website resmi BEI sejak 2 Januari 2026 serta akan disampaikan secara rutin setiap bulannya,” jelas Kautsar.