Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengestimasi dibutuhkan dana sebesar Rp187 triliun untuk menyerap saham yang dilepas ke publik oleh 267 emiten demi memenuhi batas minimal free float yang naik menjadi 15%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat 267 perusahaan tercatat yang sudah memenuhi free float 7,5%. Namun, 267 emiten ini masih belum memenuhi free float 15%.

“Potensi tambahan market cap dari 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujar Nyoman, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Adapun berdasarkan data OJK pada Desember lalu, rata-rata tingkat free float emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia sebesar 23,9%. Angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, seperti Filipina 41,18%, Thailand 45,98%, Malaysia 46,99%, Vietnam 50,96%, dan Singapura 68,92%.

Ketua DK OJK saat itu Mahendra Siregar menyebut situasi itu membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil emiten besar. Di sisi lain, mayoritas emiten lain memiliki likuiditas rendah, spread yang lebar, serta minim partisipasi investor.

Mantan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi akhir tahun lalu juga menuturkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat skenario perhitungan apabila free float dinaikkan menjadi besaran tertentu. Peningkatan kewajiban free float menjadi 10% menurut OJK membutuhkan pendanaan Rp21 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menuturkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno di DPR, Rabu (3/12/2025).

Inarno juga menyebutkan saat ini, apabila diberlakukan kewajiban free float 10%, maka sebanyak 751 emiten telah memenuhi syarat ini, dan sebanyak 192 emiten belum memenuhi free float.

Lalu, apabila free float dinaikkan kembali menjadi 15%, maka hanya 616 emiten yang memenuhi persyaratan ini dan sebanyak 327 tidak memenuhi.

Dengan skenario ini, OJK melihat perlunya masa transisi untuk menerapkan aturan free float baru.

Inarno menilai semakin besar free float memang akan semakin baik bagi likuiditas pasar. Selain itu, dengan free float yang besar, maka tidak ada kesempatan bagi pihak tertentu untuk membentuk harga, dan membuat price discovery menjadi semakin baik.

“Tapi, kita bisa lihat, memang butuh dana yang diserap yang cukup besar. Oleh karena itu kami sedang dalam diskusi dengan Bursa, kami targetkan 10%-15%, dan kami akan reviu secara berkala apabila butuh dinaikkan ke depannya, akan kami naikkan,” tutur Inarno.

Inarno juga menuturkan target untuk mendukung kebutuhan dana untuk meningkatkan free float ini tidak akan bisa dilakukan jika hanya mengandalkan investor retail.

“Kami butuh dukungan dari DPR untuk paling tidak penguatan basis investor, terutama investor domestik, bagaimana perannya. Mungkin bank harus direviu, mungkin bank bisa masuk ke pasar saham ke saham-saham yang fundamentalnya bagus,” ucap Inarno.

Dia juga mencontohkan saat ini investasi BPJS TK misalnya hampir 90% berisi SBN, dan SRBI. Sementara itu, investasi di pasar modal kurang dari 5%. Inarno juga meminta DPR agar mendukung insentif perpajakan bagi pasar modal.

Inarno menegaskan apabila emiten-emiten di pasar modal tidak memenuhi free float, maka pihaknya akan memberikan sanksi denda, penurunan ke papan pemantauan khusus, hingga delisting. Menurutnya, hal ini dapat menjadi cambuk bagi emiten untuk memenuhi ketentuan free float.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan kenaikan bertahap porsi saham free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%. Rencana ini akan menjadi salah satu fokus OJK pada 2026,”

Saat ini, berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, perusahaan tercatat wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan sekurang-kurangnya 7,5% dari total saham beredar. Dengan rencana kenaikan batas minimum tersebut, emiten diperkirakan harus menambah porsi saham yang beredar di publik.

Data per Oktober 2025 menunjukkan sekitar 38 emiten masih disuspensi BEI karena tidak memenuhi ketentuan free float yang berlaku saat ini. Kenaikan aturan ini diyakini akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham agar tetap memenuhi syarat pencatatan.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, menilai kebijakan ini berpotensi menarik lebih banyak investor global masuk ke pasar saham Indonesia. Ia mencatat, Indonesia masih memiliki banyak perusahaan dengan free float di bawah 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand.

Berdasarkan data Bloomberg, dari 909 emiten di BEI, terdapat 130 perusahaan dengan free float kurang dari 10%, sementara Vietnam hanya mencatat 5,10% dan Thailand 1,28% perusahaan dengan free float serendah itu.

“Jadi memang kalau secara keseluruhan, ini dampaknya akan bagus. Artinya memang akan semakin banyak investor ke pasar modal,” ujar Martha dalam acara Morning Meeting Mirae Asset Sekuritas, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan free float juga akan meningkatkan peluang saham-saham Indonesia masuk dalam indeks global seperti MSCI, yang menjadikan free float sebagai salah satu indikator utama. “Jadi dengan 10% ini ya sebenarnya kita sedang menuju supaya Bursa kita lebih banyak emiten-emitennya dilirik pasar global,” katanya.

Meski demikian, Martha menilai penerapan aturan baru tidak akan mudah bagi seluruh perusahaan. Emiten dengan likuiditas rendah dinilai akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik investor baru. Bahkan, ia memperkirakan sejumlah emiten dapat mempertimbangkan untuk keluar dari bursa jika peningkatan free float dilakukan secara berkelanjutan.

“Tapi ya kalau targetnya sampai 25%, berarti kan emiten juga harus berpikir… jadi ya mendingan delisting aja, lebih gampang,” kata Martha.

Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai kebijakan peningkatan free float juga dapat mempersempit ruang gerak saham gorengan. “Kenaikan free float bisa mempersempit manuver saham gorengan karena harga jadi lebih sulit dimanipulasi,” ujarnya.