JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).

Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional



Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.

Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani

Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

"Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," kata Sabarudin.

Ia menegaskan, manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," tegas Sabarudin.

Tata Kelola Dana Sawit Perlu Dibenahi

Selain itu Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan, persoalan utama implementasi B50 bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada tata kelola yang belum menghadirkan distribusi manfaat secara adil.

"Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO," ujar Andre.

B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Menurut Andre, implementasi B50 diperkirakan akan mengalihkan sekitar 13 hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Akibatnya, penerimaan Dana Sawit diproyeksikan turun sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel meningkat sehingga Dana Sawit berpotensi mengalami defisit sekitar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tata kelolanya tidak dibenahi.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pendanaan bagi program-program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai Dana Sawit lebih banyak terserap untuk subsidi biodiesel, sementara investasi bagi peningkatan produktivitas petani semakin kecil," kata Andre.

Andre menambahkan, sekitar 35 hingga 37% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Namun hingga kini, petani masih berada di luar rantai nilai biodiesel, sementara manfaat ekonomi program tersebut lebih banyak dinikmati

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program biodiesel dalam mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Saya mempertanyakan bagaimana efek B50 maupun program sebelumnya seperti B35 dan B40 terhadap ketahanan energi nasional. Faktanya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sekitar 82 persen. Artinya, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara objektif," ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar energi global dalam menentukan kebijakan energi nasional. "Kalau harga minyak dunia turun karena pasokan melimpah, tentu pemerintah harus menghitung mana yang lebih efisien secara ekonomi. Jangan sampai biaya biodiesel di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan alternatif lainnya," katanya.

Ferdy menilai kebijakan yang paling mendesak saat ini bukan hanya meningkatkan mandatori biodiesel, melainkan memastikan petani sawit memperoleh kepastian harga melalui kebijakan harga patokan minimum TBS.

"Yang paling penting adalah pemerintah memikirkan harga patokan minimum bagi TBS petani sawit rakyat sehingga perusahaan besar memiliki kewajiban membeli dengan harga yang adil. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat," ujarnya.

JAKARTA - PT Jasa Raharja bersama Serikat Pekerja Jasa Raharja (SPJR) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2026 sebagai komitmen memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Penandatanganan PKB tersebut disaksikan Menaker Yassierli, dan jajaran direksi Jasa Raharja, serta pengurus serikat pekerja .

Perjanjian kerja sama tersebut menjadi pedoman yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan industri di masa depan. Fresh Graduate Merapat! Magang Nasional Angkatan 2 2026 Segera Dibuka

Menaker Yassierli mengapresiasi perjalanan panjang Jasa Raharja yang selama lebih dari enam dekade tetap mampu menjalankan mandat negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Menurut Yassierli, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya berada pada tahap harmonis.

Hubungan industrial harus berkembang menjadi hubungan yang transformatif. Di mana manajemen dan pekerja mampu berkolaborasi untuk menghadapi tantangan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

“PKB bukan tujuan akhir. Hubungan industrial yang baik harus mampu mendorong kolaborasi antara manajemen dan pekerja untuk menghadapi tantangan perusahaan sekaligus memberikan dampak yang lebih besar bagi bangsa dan negara,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Termasuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok disabilitas serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai perubahan di dunia kerja.

Selain menyoroti hubungan industrial, Yassierli setidaknya menitipkan tiga agenda strategis kepada Jasa Raharja. Pertama, menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai representasi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan.

Kedua, mempercepat transformasi digital guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan perusahaan. Ketiga, memperkuat peran preventif dan promotif dalam membangun budaya keselamatan transportasi nasional.

“Jasa Raharja memiliki peran yang sangat strategis. Saya berharap perusahaan terus memperkuat layanannya kepada masyarakat, mengawal transformasi digital dengan baik, dan mengambil peran yang lebih besar dalam membangun budaya keselamatan transportasi. Ketiga hal tersebut akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

Secara khusus, ia menyoroti masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. “Di balik setiap angka kecelakaan terdapat keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Jasa Raharja tidak hanya memiliki peran dalam memberikan santunan, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun budaya keselamatan transportasi di Indonesia,” jelasnya.

Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan PKB Tahun 2026 merupakan hasil dialog yang dibangun atas dasar kemitraan yang konstruktif antara manajemen dan serikat pekerja. “PKB ini bukan sekadar dokumen administratif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Lebih dari itu, PKB merupakan instrumen transformasi perusahaan yang dibangun melalui prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan kesediaan untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan antara manajemen dan serikat pekerja selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Karena itu, kami terus mendorong transformasi perusahaan yang melibatkan seluruh insan Jasa Raharja agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan transformasi digital yang dijalankan perusahaan diarahkan untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kualitas perlindungan kepada masyarakat. Di sisi lain, Jasa Raharja juga terus memperkuat berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung terciptanya budaya keselamatan berlalu lintas.

“Perlindungan kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kecepatan dan ketepatan penyerahan santunan, tetapi juga melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan. Karena itu, transformasi digital terus kami dorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun budaya keselamatan transportasi,” tandasnya. Jasa Raharja Sosialisasikan JRKu, Dorong Pelaporan Kecelakaan Lebih Cepat dan Mudah

Ketua Umum SPJR Saleh Ibrahim mengatakan, SPJR sangat berkepentingan dengan kemajuan perusahaan. Untuk itu SPJR mendorong anggotanya memberikan kontribusi dan kinerja positif. Karena dengan adanya kemajuan Perusahaan, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. ”Hal ini sejalan dengan motto SPJR Maju Perusahaannya, Sejahtera Anggotanya,” katanya.

Melalui penandatanganan PKB Tahun 2026, Jasa Raharja dan SPJR menegaskan komitmen bersama untuk membangun hubungan industrial yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kesepakatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara manajemen dan pekerja dalam mendukung transformasi perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kontribusi Jasa Raharja dalam membangun budaya keselamatan transportasi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk mempersiapkan kompetensi masa depan (future skills) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di panggung regional dan global.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah), bahwa tantangan ke depan terkait dengan future skills. Sudah mulai banyak teriak perusahaan (terkait) ketidaksiapan (SDM Indonesia) dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ini harus kita pikirkan bersama,” kata Menaker di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli menyoroti kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih cukup tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Berdasarkan data Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada pada angka 0,54. Hal ini berarti potensi produktivitas tenaga kerja nasional baru mencapai sekitar setengah dari kapasitas ideal.

“Terkait dengan Human Capital Index, kita perlu bekerja keras. Tingkat skill digital pekerja kita ini juga relatif kita masih harus berjuang. Dibandingkan rata-rata benchmark negara maju yang bisa sampai 40 persen, kita baru 14 persen untuk skill digital yang tingkatannya intermediate atau advanced,” ungkap Menaker.

“Dan terkait dengan skor Work Digital Competitiveness Index kita, kita juga harus terus tingkatkan. Terakhir, terkait dengan produktivitas, kita 20 persen, di bawah rata-rata negara ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dunia industri, dunia usaha, dan serikat buruh/pekerja.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kerja-kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, efektif tanpa dukungan dari semua stakeholders, termasuk serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan hubungan industrial yang transformatif serta melibatkan partisipasi aktif perusahaan dan pekerja merupakan salah satu kunci guna mewujudkan dunia industri nasional yang tangguh.

“Saya membayangkan bahwa hubungan industrial transformatif menuju kepada industri yang resilien. Industrinya maju, sejahtera pekerjanya,” kata Menaker di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan serikat pekerja di perusahaan ibarat roda gigi kedua, dengan manajemen merupakan roda gigi pertama.

“Kalau dua roda gigi ini bersinergi maka geraknya itu lebih cepat. Akan beda ceritanya kalau mereka bergerak pada arah yang berlawanan,” kata Yassierli.

“Dampaknya juga kepada kita semua, kepada bangsa kita semua. Ini menjadi harapan kita kalau bersinergi maka kemudian tujuan-tujuan, tantangan itu bisa dihadapi bersama,” ujarnya menambahkan.

Ia menilai, saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia tengah berada dalam perjalanan menuju hubungan industrial yang transformatif dan berada di level 1 atau 2 dari skala 5.

“Kalau sekarang mungkin kasus-kasus tadi, PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak, upah yang tidak dibayar, THR (tunjangan hari raya) yang tidak dibayar, ada konflik serikat pekerja, union busting, dan seterusnya. Itu sebagian besar perusahaan kita masih berada pada level 1 atau 2. Yang kita mimpikan adalah bagaimana mereka bisa sampai kepada level 4, level 5,” jelas Menaker.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, hubungan industrial tidak berhenti pada adanya perjanjian kerja bersama (PKB).

“Tantangan-tantangan ke depan adalah bagaimana di dalam korporasi perusahaan itu ada shared goals, shared vision, ada kemitraan strategis membangun industri yang resilien,” kata Yassierli.

Oleh karena itu, ia menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Inilah yang kita butuhkan ke depan. Dan ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama dan ini kita akan sosialisasikan terus sehingga menjadi panduan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal siap membahas dan menyerap aspirasi terkait tantangan pekerja media di era digital pada acara Musyawarah Anggota Serikat Pekerja Antara (SP Antara).

Ketua SP Antara Abdul Gofur dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa Said Iqbal akan hadir dalam acara Musyawarah SP Antara. Dan kehadiran Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu diharapkan menjadi bukti keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan di industri media yang saat ini menghadapi tantangan serius.

“Industri media sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis media secara drastis. Banyak perusahaan media menghadapi tekanan pendapatan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi pekerjanya,” kata Gofur.

Adapun kehadiran Said Iqbal dalam acara yang akan diselenggarakan di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/6) tersebut disebutnya menjadi momentum penting bagi pekerja media di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri media nasional akibat perubahan pola konsumsi informasi, disrupsi teknologi digital, serta tekanan bisnis yang semakin berat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gofur sebut berbagai perusahaan media nasional menghadapi tantangan seperti penurunan pendapatan iklan, perubahan model bisnis, hingga efisiensi operasional yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan media menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama demi menjaga keberlanjutan industri sekaligus melindungi pekerja.

Selain ancaman PHK, pekerja media juga masih menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak normatif dan membangun hubungan industrial yang sehat.

Gofur menilai, keberadaan serikat pekerja di beberapa perusahaan media masih belum sepenuhnya mendapat ruang yang memadai. Keberadaan serikat pekerja pun ia sebut sangat penting karena merupakan bagian penting dari ekosistem hubungan industrial yang modern dan produktif.

“Di tengah tekanan industri media saat ini, dialog sosial antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah menjadi semakin penting. Transformasi bisnis harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja agar tercipta keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Musyawarah Anggota SP Antara merupakan forum tertinggi organisasi yang akan membahas evaluasi program kerja, arah perjuangan organisasi ke depan, serta pemilihan Ketua SP Antara untuk periode kepengurusan 2026-2029.

Forum ini juga akan menjadi ruang diskusi mengenai masa depan pekerja media dan hubungan industrial di sektor industri pers dan penyiaran.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai keterlibatan serikat buruh/pekerja sangat penting dalam upaya penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

“Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Afriansyah menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan,” ujar dia.

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan.

Langkah tersebut ia nilai penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” kata Wamenaker.

Di sisi lain, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” kata Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan organisasi yang berdiri sejak 8 Juni 1946 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kontribusi SPS dalam menjaga keberlanjutan perusahaan pers Indonesia, sekaligus memperkuat perannya menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Mengusung semangat “Mengakar dalam Integritas, Bertumbuh Melalui Inovasi, Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat”, HUT ke-80 SPS menjadi pengingat bahwa fondasi utama pers nasional tetap terletak pada integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Pada saat yang sama, industri pers dituntut terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi, perubahan perilaku audiens, dan perkembangan ekosistem informasi digital. Selama 80 tahun, SPS terus berupaya menjadi rumah bagi perusahaan pers Indonesia dalam menjaga nilai-nilai profesionalisme, kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan industri media.

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita, menegaskan usia 80 tahun bukan sekadar penanda perjalanan panjang organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat visi masa depan pers Indonesia.

“Kita harus terus mengakar kuat dalam integritas sebagai fondasi utama kepercayaan publik, namun, integritas saja tidak cukup. Kita juga harus bertumbuh melalui inovasi agar perusahaan pers tetap relevan di tengah perubahan yang begitu cepat. SPS akan terus melangkah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masa depan pers yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan menilai di tengah disrupsi digital, informasi publik, dan model bisnis pers yang belum kunjung terkonsolidasi penuh, perusahaan pers harus benar-benar kreatif dan inovatif. Produk pers yang berkualitas saja tidak cukup hari ini.

“Perusahaan pers membutuhkan upaya paralel yang berkelanjutan. Memastikan kualitas terjaga, sekaligus menjaga relevansinya dengan kebutuhan publik yang dilayani. Dalam semangat 80 tahun usianya, SPS akan terus mengupayakan anggotanya di seluruh Indonesia menjadi perusahaan pers yang berkualitas, dibutuhkan audiensnya, tanpa mengesampingkan peran ideologisnya merawat demokrasi dan kemerdekaan pers. Jaya Selalu SPS. Dari, oleh, dan untuk pers Indonesia yang bermartabat,” kata Sekjen SPS.

Lihat video: 3 Jurnalis RI Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bantuan Pemerintah



Perayaan puncak HUT ke-80 SPS tahun ini rencananya diselenggarakan pada Oktober 2026 di tiga kota di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni, Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekaligus menjadi simbol semangat pembangunan dan transformasi Indonesia menuju masa depan.

Ketua SPS Kalimantan Timur, Ajid Kurniawan, menyampaikan kesiapan Kaltim sebagai tuan rumah perayaan 80 tahun SPS. Kaltim saat ini berada di jantung transformasi nasional dengan hadirnya IKN. Momentum ini sangat relevan dengan semangat SPS yang terus bergerak maju menghadapi perubahan.

“Dari Kaltim kami menyerukan kepada insan pers untuk bangkit bersama, berinovasi tanpa henti. Kami yakin, dengan semangan kebersamaan yang mengakar dalam integritas dan tumbuh melalui inovasi, pers Indonesia akan melangkah gagah memasuki 80 tahun berikutnya dengan penuh keyakinan dan harapan,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah juga turut mengajak serikat pekerja/buruh dalam pembaruan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

“Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang,” kata Afriansyah.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan Kemnaker untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta DPR RI dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Selain itu, Afriansyah menekankan bahwa keterlibatan pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, memberikan pelindungan yang optimal bagi pekerja, serta tetap mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif.

“Kontrol sosial dari serikat buruh yang sehat dan independen seperti KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) sangat penting dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap berpihak kepada keadilan,” ujar dia.

Selain revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kemnaker juga mendorong percepatan pembaruan sejumlah regulasi yang dinilai sudah usang, termasuk Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Uap peninggalan era kolonial.

Menurut Wamenaker, pembaruan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pelindungan pekerja sekaligus menjawab tantangan industri modern.

Ia mencontohkan, sanksi denda sebesar Rp100.000 atau kurungan tiga bulan bagi pelanggar ketentuan K3 yang masih tercantum dalam regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemnaker mendorong pembaruan sanksi pidana maupun administratif yang lebih tegas dan memiliki efek jera.

“Pelindungan K3 harus terus diperkuat agar setiap pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Karena itu, penyempurnaan regulasi K3 menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pelindungan pekerja yang lebih komprehensif,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual eceran (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita karena hal itu akan semakin membebani masyarakat Indonesia, termasuk petani sawit yang kehidupannya juga sudah sulit.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan tantangan yang dihadapi masyarakat termasuk petani sawit saat ini adalah mahalnya harga bahan makanan hingga harga pupuk yang terus naik.

"Akibat beban berlebih yang diterima petani kelapa sawit, kehidupan petani sawit swadaya kian sulit sejahtera, sama seperti sebagian besar rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, harga jual hasil panen sawit masih pajak bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sehingga mengurangi pendapatan petani.

Menurut dia, keberadaan aturan BK dan PE sejak 2015 tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya petani sawit karena pengelolaan dana PE hanya digunakan menyubsidi harga biodiesel dan diterima perusahaan besar sawit.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar harga jual MinyaKita yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu jangan sampai mengalami kenaikan harga.

Terkait hal itu SPKS menawarkan solusi untuk kenaikan harga jual MinyaKita yang diakibatkan kenaikan harga jual CPO di pasar global, yakni selisih harganya ditopang dari dari Dana PE yang dikelola BPDP.

Sebab, lanjut Sabarudin, pengelolaan perdagangan minyak sawit sudah sangat rumit, dimana ada banyak kewajiban yang harus dilakukan, seperti aturan Domestic market Obligation (DMO) dan Public Service Obligation (PSO).

Keberadaan DMO dan PSO, menurut dia juga harus dilakukan transparansi, sehingga jumlah MinyaKita yang dibutuhkan masyarakat kurang beruntung, dapat diketahui secara luas.

"Jika data DMO dan PSO transparan, maka kebutuhan dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP daripada hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan besar semata," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam dua minggu ke depan.

Budi menyampaikan keputusan pemerintah untuk menaikkan HET Minyakita dipertimbangkan berdasarkan perkembangan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang sempat mengalami kenaikan.

Tak hanya itu, Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan. Menurutnya, HET baru bisa ditetapkan setelah harga CPO dan TBS cukup stabil.

"Jadi kita akan melihat harganya stabil ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," katanya usai rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6). .

Mendag menargetkan HET Minyakita yang baru dapat ditetapkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

Saat ini HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pelindungan hak pekerja, hingga keselamatan serta kesehatan kerja (K3).

“Setiap aspirasi dan laporan yang disampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Wamenaker melanjutkan, pemerintah terbuka dengan aspirasi dari masyarakat, termasuk serikat buruh/pekerja seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

KPBI sebelumnya menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan, antara lain dugaan pelanggaran prosedur PHK terhadap pekerja, PHK di kawasan industri, dugaan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting), serta perlunya penguatan penerapan K3 di kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Afriansyah menyatakan Kemnaker akan menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai langkah awal, Wamenaker dijadwalkan melakukan inspeksi lapangan untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan serta memperoleh informasi yang komprehensif dari para pihak terkait.

Terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, untuk aktif memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang saat ini menginisiasi proses revisi regulasi tersebut.

Selain itu, Kemnaker akan terus memperkuat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,” kata Wamenaker Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Program pengelolaan sampah yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Hang Nadim di Kota Batam, Kepulauan Riau, tercatat mampu mengolah sekitar tiga ton sampah anorganik dan ratusan kilogram sampah organik setiap bulan.

Program bertajuk KIMARA (Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara) tersebut dijalankan bersama Unit Bank Sampah (UBS) RT One Berseri dan telah berlangsung selama empat tahun.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan program tersebut difokuskan pada pengelolaan sampah rumah tangga sekaligus pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Melalui pembinaan UBS RT One Berseri, kami mendorong masyarakat untuk mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Program KIMARA ini memberikan dampak lingkungan yang positif, membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga," ujarnya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurut Fahrougi, kelompok binaan tersebut mengolah sekitar 41 kilogram limbah buah dari kedai buah dan usaha jus menjadi eco enzyme setiap bulan. Selain itu, sebanyak 231 kilogram sampah organik rumah tangga dimanfaatkan sebagai pakan maggot dan 39 kilogram lainnya diolah menjadi kompos.

Di sisi lain, kelompok tersebut juga mengembangkan budidaya sayuran hidroponik dengan hasil panen sekitar 20 kilogram per bulan yang dipasarkan kepada masyarakat sekitar.

Untuk sampah anorganik, UBS RT One Berseri mengumpulkan dan memilah hingga tiga ton sampah setiap bulan yang selanjutnya dijual ke perusahaan daur ulang.

"Dari seluruh aktivitas tersebut, kelompok binaan ini berhasil mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta menciptakan sumber pendapatan tambahan yang mendukung perekonomian anggota UBS RT One Berseri," kata Fahrougi.

Anggota UBS RT One Berseri Nella Nelfia mengatakan pembinaan yang dilakukan Pertamina membantu kelompoknya mengembangkan usaha berbasis pengelolaan sampah dan pertanian skala rumah tangga.

"Pertamina sudah membina kami selama empat tahun, sekarang kami semakin mandiri dalam mengelola sampah dan pendapatan kami semakin meningkat."

"Melalui program ini, kami belajar bahwa keterbatasan lahan bukan menjadi alasan untuk tidak menanam sayuran. Dengan lahan sederhana di rumah, kami dapat membudidayakan sayuran secara hidroponik," ujarnya.

Program KIMARA menjadi salah satu upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Batam dengan memanfaatkan limbah organik dan anorganik menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.