Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meminta kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk membuka secara transparan mengenai dana yang mengendap di bank sehingga menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober, yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank. Data itu mencakup DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

"Saya minta Pemprov (Pemerintah Provinsi), Pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu. Daripada publik nanti berpikir bahwa pemerintah ini mengabaikan pembayar pajak. Jadi menurut saya, ini momennya kita buka saja, apa saja yang menyebabkan SiLPA? Ini kan eman (sayang-red) dananya kalau enggak dipakai," kata Emil Dardak di Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Emil juga menyebut ada beberapa penyebab SiLPA dapat terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) masing-masing daerah.

Dirinya mengatakan, SiLPA dapat terjadi karena penyerapan sejumlah pos anggaran baru terjadi menjelang akhir Tahun Anggaran (TA). Dengan demikian, muncul perbedaan angka dalam APBD murni dan Perubahan APBD.

"Kenapa sih SiLPA? Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA karena dananya datang di akhir tahun' sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat. Dana yang keluar di akhir tahun, baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya SiLPA. Padahal, sebenarnya sudah terpakai itu dananya, tapi baru bisa diresmikan ya di APBD perubahan," beber Emil.

Emil juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota menunjukkan besaran nilai SiLPA yang cukup tinggi sejak masa jabatan mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Oleh sebab itu, Ketua DPD Demokrat Jatim itu merekomendasikan kepada segenap pemda untuk dapat membuka data ke publik mengenai pos-pos anggaran atau belanja dalam APBD yang belum dapat terserap.

"Karena dari zaman Bu Sri Mulyani, kenapa Jawa Timur [SiLPA-nya] besar? 38 kabupaten kota ya, itu angka se-Jawa Timur, termasuk bupati/wali kotanya kan? Makanya, semua ayo dibuka gitu, biar semua juga tahu kenapa, apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun, yang kemudian akhirnya hanya bisa dicatat sebagai SiLPA. Mending dibuka dengan jelas sehingga masyarakat tahu," tutur Emil.

Tak lupa, Emil pun mengapresiasi langkah Menkeu Purbaya, yang secara blak-blakan menerangkan bahwa realisasi belanja daerah masih lambat, sebagaimana di antaranya tercermin dari dana yang mengendap hingga Rp233 triliun, sehingga pemda dapat segera membukanya kepada masyarakat, dan dapat menghindari perdebatan yang dipandang tidak perlu.

"Saya mengapresiasi Pak Menkeu (Purbaya) yang memang memecut Pemda untuk ayo segera. Nah, sekarang saatnya kita juga buka-bukaan ke publik mengenai apa sih sebenarnya gitu. Nah, daripada menjadi debat kusir, mending dibuka. Kalau memang kita salah, akui salah sehingga ada perbaikan ya toh? Lebih baik begitu kan? Iya toh lebih baik begitu kan," jelasnya.

Selain itu, Emil juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mendapat keuntungan dari dana yang disimpan di perbankan.

Dia menyebut, pemda seharusnya dapat melakukan penyerapan terhadap anggaran tersebut sehingga dapat menggerakkan ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena siapa yang untung juga nyimpan-nyimpan uang di bank? Pemda enggak untung, ngapain ngambil untung dari situ? Gitu kan? Justru nanti kalau ekonomi enggak mutar, PAD-nya yang mandek (stagnan-red). Ngapain nyimpan-nyimpan uang di bank? Enggak ada untung. Betul banget Pak Menkeu, buat apa? Tugas Pemda bukan nabung," pungkasnya.