Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan 2026 untuk prioritas menggenjot perbaikan dan pembangunan jalan.

"Prioritas infrastruktur jalan. Di anggaran perubahan nanti kita ubah. Pokir (Pokok-pokok pikiran) akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan," katanya, usai menghadiri acara Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Semarang, Kamis.

Bahkan, ia menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) usulan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng wajib untuk infrastruktur jalan.

Menurut dia, jalan rusak menjadi persoalan prioritas yang mesti segera diselesaikan, dan tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa.

Karena itu, ia menekankan bahwa akhir tahun 2026 harus sudah bisa mengurangi jalan rusak dalam persentase signifikan.

Ia mengatakan bahwa revitaslisasi pokir itu penting karena banyak usulan warga yang menyampaikan permintaan pembangunan jalan di wilayah.

Tak hanya di Kabupaten Blora, namun kabupaten dan kota lainnya di Jateng juga meminta hal yang sama.

Apalagi, kata dia, di tahun lalu hingga awal tahun 2026, Jateng mengalami musim hujan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi penurunan kualitas jalan.

"Saat ini masuk kemarau dan kita cek lagi untuk segera perbaikan," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Mengenai pembangunan jalan di Kabupaten Blora, ia menjelaskan saat ini prosesnya sudah berjalan, dan jika lelang sudah selesai nantinya akan segera dilakukan pembangunan fisik jalan.

Ia memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora segera dilakukan dengan anggaran sebanyak Rp5,276 miliar, dan saat ini sudah memasuki tahapan lelang.

Sedangkan pada tahun 2025, Luthfi mengatakan Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran total Rp75 miliar untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten.

Selain itu, Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan, dan meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memutuskan mengembalikan mobil dinas Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar yang baru diserahterimakan pada 20 November 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyatakan langkah ini diambil setelah pengadaan kendaraan mewah tersebut menuai polemik di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, Gubernur telah menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian unit kendaraan berwarna putih yang kini masih berada di Jakarta.

"Kami menghargai kritik konstruktif dari masyarakat. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk kembali menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Dia mengungkapkan, pengadaan mobil dinas tersebut melalui APBD Perubahan 2025 oleh Biro Umum Sekretariat Daerah dan dilakukan melalui CV Afisera Samarinda.

Menurutnya, mekanisme pengembalian telah dijalankan secara prosedural.

Surat resmi telah dikirimkan kepada penyedia pada Jumat pekan lalu, dan pihak CV Afisera menyatakan kesediaannya menerima kembali unit kendaraan tersebut.

Setelah serah terima dilakukan, penyedia diwajibkan mengembalikan dana senilai harga pembelian ke Kas Daerah paling lambat 14 hari kerja.

"Pihak penyedia sangat kooperatif dan memahami situasi yang berkembang," terang Faisal.

Adapun, dia menuturkan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memastikan anggaran PSO yang sejatinya dipangkas dalam APBD Jakarta 2026 menjadi Rp536,70 miliar, akan ditambah menjadi sekitar Rp700 miliar.

Penambahan tersebut nantinya akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan atau APBD-P yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

“[Rp530,70 miliar] itu tahap awal, nanti ada APBD-P,” tuturnya saat ditemui di Transport Hub Dukuh Atas, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Tuhiyat menjelaskan, jumlah yang disepakati itu pun nyatanya lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai Rp730 miliar. Sementara alokasi awal 2025 mencapai Rp944,32 miliar.

Melihat anggaran fasilitas pelayanan publik atau public service obligation (PSO) MRT dalam lima tahun terakhir, trennya memang terpantau menurun sejalan dengan peningkatan ridership.

Dirinya berharap agar anggaran tak turun setiap tahunnya demi meningkatkan ridership atau jumlah penumpang yang diangkut.

“Kenapa? Karena kita ingin tingkatkan ridership-nya. Formulanya begitu ridership naik, subsidinya turun,” tambahnya.

Tuhiyat berjanji akan terus memperbaiki layanan MRT Jakarta, baik dari sisi feeder, digitalisasi, maupun peningkatan pelayanan stasiun itu sendiri. Termasuk mempermudah tap in tap out yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi PSO MRT sejumlah Rp21.000 per penumpang dari harga tiket normal untuk rute Lebak Bulus—Bundaran HI yang mencapai Rp35.000. Alhasil, penumpang hanya membayar Rp14.000.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Khusus untuk Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 atau susut dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Kemudian subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

APBD-P Berlaku juga di Transjakarta

Kekhawatiran akan pemangkasan subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif pun perlahan sirna. Selain MRT yang akan ditambah subsidinya, PSO Transjakarta pun dikerek naik dalam APBD-P mendatang.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga menyampaikan, Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga memastikan kenaikan tarif Transjakarta ditunda.

Nirwono mengungkapkan penundaan itu sesuai arahan pemerintah pusat demi menjaga daya beli masyarakat.

"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," ujar Nirwono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 "Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran" di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (8/1).

Menurut Nirwono, pemerintah pusat yang akan menentukan kapan kenaikan tarif angkutan massal itu berlaku.

"Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengalokasikan subsidi Rp3,7 triliun untuk menjaga tarif Transjakarta tetap terjangkau. Namun, pagu tersebut lebih rendah dari realisasi anggaran 2025, Rp4,1 triliun.

Selain itu, menurut Nirwono, untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama dengan 2025, operator Transjakarta memerlukan anggaran sekitar Rp4,8 triliun.

"Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan," terangnya.

Melihal hal itu, Pemprov DKI berencana menambah anggaran melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun.

"Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai dapat pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Ia mengaku telah mendengar adanya usulan dari masyarakat tarif naik menjadi Rp5 ribu hingga Rp7 ribu.

"Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan di media saya itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (29/10/2025) lalu.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meminta kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk membuka secara transparan mengenai dana yang mengendap di bank sehingga menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober, yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank. Data itu mencakup DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

"Saya minta Pemprov (Pemerintah Provinsi), Pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu. Daripada publik nanti berpikir bahwa pemerintah ini mengabaikan pembayar pajak. Jadi menurut saya, ini momennya kita buka saja, apa saja yang menyebabkan SiLPA? Ini kan eman (sayang-red) dananya kalau enggak dipakai," kata Emil Dardak di Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Emil juga menyebut ada beberapa penyebab SiLPA dapat terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) masing-masing daerah.

Dirinya mengatakan, SiLPA dapat terjadi karena penyerapan sejumlah pos anggaran baru terjadi menjelang akhir Tahun Anggaran (TA). Dengan demikian, muncul perbedaan angka dalam APBD murni dan Perubahan APBD.

"Kenapa sih SiLPA? Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA karena dananya datang di akhir tahun' sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat. Dana yang keluar di akhir tahun, baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya SiLPA. Padahal, sebenarnya sudah terpakai itu dananya, tapi baru bisa diresmikan ya di APBD perubahan," beber Emil.

Emil juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota menunjukkan besaran nilai SiLPA yang cukup tinggi sejak masa jabatan mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Oleh sebab itu, Ketua DPD Demokrat Jatim itu merekomendasikan kepada segenap pemda untuk dapat membuka data ke publik mengenai pos-pos anggaran atau belanja dalam APBD yang belum dapat terserap.

"Karena dari zaman Bu Sri Mulyani, kenapa Jawa Timur [SiLPA-nya] besar? 38 kabupaten kota ya, itu angka se-Jawa Timur, termasuk bupati/wali kotanya kan? Makanya, semua ayo dibuka gitu, biar semua juga tahu kenapa, apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun, yang kemudian akhirnya hanya bisa dicatat sebagai SiLPA. Mending dibuka dengan jelas sehingga masyarakat tahu," tutur Emil.

Tak lupa, Emil pun mengapresiasi langkah Menkeu Purbaya, yang secara blak-blakan menerangkan bahwa realisasi belanja daerah masih lambat, sebagaimana di antaranya tercermin dari dana yang mengendap hingga Rp233 triliun, sehingga pemda dapat segera membukanya kepada masyarakat, dan dapat menghindari perdebatan yang dipandang tidak perlu.

"Saya mengapresiasi Pak Menkeu (Purbaya) yang memang memecut Pemda untuk ayo segera. Nah, sekarang saatnya kita juga buka-bukaan ke publik mengenai apa sih sebenarnya gitu. Nah, daripada menjadi debat kusir, mending dibuka. Kalau memang kita salah, akui salah sehingga ada perbaikan ya toh? Lebih baik begitu kan? Iya toh lebih baik begitu kan," jelasnya.

Selain itu, Emil juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mendapat keuntungan dari dana yang disimpan di perbankan.

Dia menyebut, pemda seharusnya dapat melakukan penyerapan terhadap anggaran tersebut sehingga dapat menggerakkan ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena siapa yang untung juga nyimpan-nyimpan uang di bank? Pemda enggak untung, ngapain ngambil untung dari situ? Gitu kan? Justru nanti kalau ekonomi enggak mutar, PAD-nya yang mandek (stagnan-red). Ngapain nyimpan-nyimpan uang di bank? Enggak ada untung. Betul banget Pak Menkeu, buat apa? Tugas Pemda bukan nabung," pungkasnya.