Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk meredam tekanan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh pihak sepakat bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu harus direspons dengan menjaga stabilitas makro dalam jangka pendek.

"Yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas," ujar Mari di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan, gejolak global mulai berdampak terhadap perekonomian domestik, salah satunya melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, koordinasi kebijakan menjadi prioritas agar dampak eksternal tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, DEN menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel.

Kondisi tersebut, menurut Mari, menuntut pemerintah dan otoritas untuk menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten.

"Fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust," katanya.

Menurutnya, forum diskusi antara DEN, DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi momentum untuk menyelaraskan respons kebijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dengan tujuan menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi resmi menetapkan pria berinisial R (29) sebagai tersangka kasus pencurian kayu (illegal logging) di kawasan konservasi Cagar Alam (CA) Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penetapan ini merupakan hasil operasi senyap tim gabungan yang digelar sejak 18 Februari 2026.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang berhasil menghentikan aktivitas perusakan di jantung kawasan konservasi tersebut. Ia menegaskan bahwa proses hukum akan dikawal secara maksimal hingga ke meja hijau.

“Kami menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pengungkapan kasus ini. Terima kasih kepada BKSDA Sultra, Korwas PPNS Polda Sultra, Polsek Tampo, Koramil Tampo, dan masyarakat yang telah bersinergi. Kami akan segera menyelesaikan pemberkasan agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Ali Bahri dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang curiga dengan suara mesin pemotong kayu (chainsaw) dari dalam kawasan Cagar Alam. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan menemukan aktivitas pengolahan satu pohon jati berukuran raksasa.

Di lokasi kejadian, petugas menemukan batang jati yang telah dipotong menjadi tiga bagian, di mana bagian tengahnya memiliki dimensi panjang 475 cm dengan diameter mencapai 80 cm. Tim juga berhasil menggagalkan upaya pengangkutan kayu tersebut menggunakan satu unit mobil dump truck berwarna kuning tanpa nomor polisi.

Tersangka R sempat berupaya melarikan diri saat penyergapan, tetapi berhasil diringkus petugas. Dalam pemeriksaan awal, R mengakui keterlibatannya dalam proses pemuatan kayu hasil olahan ilegal tersebut. Saat ini, barang bukti berupa mobil dan batang log jati besar tersebut telah diamankan dan dititipkan di Polsek Tampo.

Atas perbuatannya, penyidik menahan R di Rutan Polda Sultra. Tersangka dijerat dengan Pasal 40 ayat (1) huruf “e” Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf “e” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 20 KUHP.

Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, tersangka R terancam hukuman berat berupa pidana penjara paling lama 11 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba merusak kawasan cagar alam demi keuntungan pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Garuda Indonesia Group melalui lini usahanya, Aerowisata Group, resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dalam mendukung pelaksanaan Program Penyediaan Sajian Berbuka Puasa Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Selain mendukung pelaksanaan program tersebut, Garuda Indonesia Group juga memperkuat pengelolaan fasilitas serta layanan perjalanan ibadah secara profesional di salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara itu.

Melalui kolaborasi perdana ini, Aerowisata akan mendukung berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan BPMI melalui lini layanan food services, hotel, dan biro perjalanan (travel) yang disediakan anak perusahaan Aerowisata. Selain itu, layanan transportasi dan logistik juga menjadi peluang kerja sama ke depan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menyampaikan sinergi tersebut diharapkan memberi nilai tambah nyata. “Melalui sinergi lini usaha Garuda Indonesia Group, kami ingin memastikan kehadiran kami memberi nilai tambah yang nyata. Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama layanan, melainkan kontribusi ekosistem mulai dari penyediaan konsumsi, akomodasi, hingga dukungan perjalanan ibadah yang terintegrasi dan bernilai tambah bagi umat, pemangku kepentingan, dan pengurus Masjid Istiqlal,” ujarnya seperti dalam siaran pers, Senin (23/2/2026).

Memasuki bulan suci Ramadhan, Aerowisata Group juga melalui layanan Aerofood ACS akan menyediakan menu berbuka puasa dengan fokus pada perencanaan menu, porsi, dan sistem distribusi yang lebih baik guna menekan jumlah sisa makanan dan volume sampah. Dukungan juga diberikan untuk program makanan lainnya seperti Siswa Madrasah, Jumat Berbagi, hingga paket katering pada berbagai acara di Masjid Istiqlal.

Untuk tamu yang singgah setelah perjalanan jauh (safar), Aero Hotel Management (AHM) akan mendukung pengelolaan akomodasi dan pemanfaatan fasilitas di kawasan Masjid Istiqlal sesuai standar layanan perhotelan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kerja sama pengelolaan Safar Transit sebagai hotel peristirahatan bagi jamaah yang menempuh perjalanan jarak jauh, serta pengelolaan Safar Bites restoran di area Safar Transit yang dikelola unit Food Services (ACS), guna menghadirkan layanan hospitality terintegrasi bagi jamaah.

Selain itu, Aerowisata juga memaksimalkan peluang kerja sama pelayanan umrah dan haji melalui sistem terintegrasi dalam jaringan distribusi Aero Globe Indonesia, termasuk dukungan pembimbing ibadah (tour leader) dari BPMI bagi jamaah yang dikelola Aerowisata Group.

“Ke depan, sinergi ini akan terus kami kembangkan agar setiap lini usaha Garuda Indonesia Group dapat menghadirkan kontribusi lebih luas, tidak hanya bagi operasional, tetapi juga bagi penguatan ekosistem pelayanan umat dan masyarakat,” ujar Glenny.

Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, menyambut baik kerja sama tersebut. “Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga nasional dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung berbagai aktivitas pelayanan umat di Masjid Istiqlal, tetapi juga membuka peluang kerja sama berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, Garuda Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional. “Melalui sinergi seperti ini, kami harap pemanfaatan layanan nasional dapat semakin optimal sekaligus menumbuhkan kebanggaan bersama terhadap maskapai kebanggaan nasional,” kata Nasaruddin.

Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi Garuda Indonesia Group dalam menghadirkan layanan profesional, terintegrasi, dan berdampak sosial berkelanjutan.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan pertemuan strategis untuk mengantisipasi momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam pertemuan itu, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pentingnya strategi manajemen stok pertanian untuk mempersiapkan diri terhadap potensi kenaikan kebutuhan pangan saat Nataru.

Salah satu langkah yang coba didorong Ngarsa Dalem adalah dengan melakukan pemetaan daerah-daerah dengan surplus produksi pertanian.

"Langkah ini penting agar kelebihan pasokan tidak menyebabkan penurunan harga akibat stok yang berlebih di pasaran," kata Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (12/11/2025).

Ketersediaan dan penyaluran sisa stok produksi pertanian juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

Sri Sultan berharap tidak ada stok hasil pertanian yang menumpuk atau tertinggal saat memasuki musim panen berikutnya.

Sri Darmadi Sudibyo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, melanjutkan bahwa optimalisasi value chain, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi langkah tindak lanjut yang perlu diambil.

"Diperlukan penguatan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, khususnya mengingat peran DIY sebagai kota pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi pangan," kata Sudibyo.

Sudibyo melanjutkan bahwa pantauan pasar secara periodik, penguatan kapasitas produsen komoditas pangan strategis lokal, serta perhitungan kebutuhan pangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya periode Nataru.

Dalam hal ini, proyeksi kedatangan wisatawan di akhir tahun perlu menjadi pokok pertimbangan lantaran secara historis kerap mendorong permintaan kebutuhan.

OPD di DIY juga didorong untuk melakukan penguatan kelancaran distribusi sembari mendorong hilirisasi pangan berkelanjutan.

"Seluruh OPD perlu mendorong optimalisasi peran offtaker lokal termasuk menciptakan linkage kemitraan dengan industri," kata Sudibyo dalam siaran pers.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sederet Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (5/11/2025).

Dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, beberapa pejabat lain yang hadir adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu stabilitas politik nasional, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi dari dalam maupun luar negeri.

"Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia."