Bisnis.com, JAKARTA — Investor saham dan pasar uang menunggu pengumuman Bank Indonesia (BI) terkait strategi menjaga nilai tukar rupiah pada 2026. Bank Indonesia sendiri memiliki jadwal bulanan penyelenggaraan pengumuman kebijakan ini setelah diselenggarakannya Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Tahun 2026.

RDG Bank Indonesia 2026 sendiri disebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas bank sentral, khususnya dalam proses perumusan dan penetapan bauran kebijakan.

RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Melalui forum ini, Dewan Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bauran kebijakan yang telah ditempuh sekaligus menetapkan arah kebijakan ke depan, baik di bidang moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran.

“RDG Bulanan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yang merupakan satu kesatuan RDG,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam pelaksanaannya, RDG Bulanan dibagi ke dalam dua tahapan utama. Pada hari pertama, rapat difokuskan pada pembahasan hasil evaluasi kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan sistem pembayaran. Pada tahap ini pula dilakukan integrasi berbagai opsi bauran kebijakan yang akan dipertimbangkan.

Adapun pada hari kedua, RDG Bulanan membahas rekomendasi kebijakan sekaligus menetapkan keputusan akhir terkait kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam satu kerangka bauran kebijakan yang terintegrasi.

Penetapan jadwal RDG Bulanan secara terbuka dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, pelaku pasar keuangan, serta masyarakat luas. Dengan jadwal yang jelas, komunikasi kebijakan Bank Indonesia diharapkan dapat lebih terarah, konsisten, dan mudah dipahami.

Melalui mekanisme RDG Bulanan, Bank Indonesia memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada evaluasi komprehensif dan pertimbangan lintas sektor, sejalan dengan mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran nasional.

RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk melakukan evaluasi atas bauran kebijakan yang ditempuh serta untuk menetapkan arah kebijakan ke depan. Pelaksanaan RDG BI diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023. Pada pasal tersebut menyatakan RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

Rincian Jadwal RDG BI 2026:

No.	Bulan	Waktu
1.	Januari*	Selasa-Rabu, 20-21 Januari 2026
2.	Februari	Rabu-Kamis, 18-19 Februari 2026
3.	Maret	Senin-Selasa, 16-17 Maret 2026
4.	April*	Selasa-Rabu, 21-22 April 2026
5.	Mei	Selasa-Rabu, 19-20 Mei 2026
6.	Juni	Rabu-Kamis, 17-18 ​Juni 2026
7.	Juli*	Selasa-Rabu, 21-22 Juli 2026
8.	Agustus	Selasa-Rabu, 18-19 Agustus 2026
9.	September	Selasa-Rabu, 22-23 September 2026
10.	Oktober**	Selasa-Rabu, 20-21 Oktober 2026
11.	November	Selasa-Rabu, 17-18 November 2026
12.	Desember	Selasa-Rabu, ​15-16 Desember 2026
​​	​	​

^*)RDG Bulanan Cakupan Triwulanan
^**)RDG Bulanan Cakupan Triwulanan dan Tahunan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendukung langkah pemerintah untuk memodernisasi sistem keuangan nasional melalui redenominasi rupiah. Hanya saja, kebijakan penyederhanaan nominal uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 dinilai harus melalui perencanaan teknis dan sosialisasi yang matang.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) melakukan uji coba terbatas (pilot project) di wilayah tertentu sebelum redenominasi diterapkan secara nasional untuk menjamin kelancaran implementasinya.

“Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Menurut Misbakhun, redenominasi berpotensi meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan pencatatan keuangan. Hanya saja, tahapan transisi menjadi faktor kunci agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama di level usaha kecil dan menengah.

Dia menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahapan dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya. Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya edukasi publik dan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi komunikasi kebijakan.

Kelompok pelaku UMKM, sambungnya, disebut sebagai pihak yang paling rentan terdampak perubahan nominal harga apabila tidak mendapat informasi yang memadai.

"Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan, Komisi XI DPR berkomitmen mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah agar implementasinya memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa membebani masyarakat.

Penjelasan Otoritas

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi Rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya usai mengisi Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan rencana redenominasi rupiah tidak akan mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai riilnya.

“Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Rencana tersebut, sambungnya, telah diformalkan usai RUU Redenominasi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Dia mengungkapkan pembahasan RUU Redenominasi akan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Denny mengaku pelaksanaan redenominasi akan dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan momentum yang tepat. Aspek stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis menjadi pertimbangan utama sebelum implementasi.

“Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” tutupnya.

Bisnis.com, BALI - PT Rintis Sejahtera (RINTIS), pengelola layanan switching Jaringan PRIMA, kembali menyelenggarakan Prima Executive Gathering 2025 di The Mulia Resort, Bali. Mengusung tema “Beyond Resilience, Accelerating Impacts – Progressive Growth”, acara ini mempertemukan lebih dari 200 peserta dari perbankan, fintech, lembaga keuangan non-bank, dan mitra industri lainnya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan sistem pembayaran nasional yang tangguh dan inklusif sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Dalam sambutan pembuka, Wakil Presiden Direktur RINTIS, Abraham J. Adriaansz, menegaskan transformasi RINTIS dari penyedia layanan switching berbasis kartu menjadi penyedia infrastruktur pembayaran digital nasional yang sistemik. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi yang terus diperkuat antara anggota, mitra RINTIS, dan regulator dalam meningkatkan keamanan, keandalan, mitigasi risiko fraud dan cyberattack, serta mengakselerasi inovasi untuk mendorong pertumbuhan yang progresif. Acara dibuka secara simbolis bersama Santoso (Ketua Umum ASPI), Anika Faisal (Sekretaris Jenderal PERBANAS), dan I Gede Bagus Setia Yasa (Direktur Operasional Bank BPD Bali).

Dalam Keynote Speech secara daring, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menilai tema acara sangat relevan dengan dinamika digitalisasi sistem pembayaran saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perluasan adopsi digital dan penguatan manajemen risiko, sebagaimana arah kebijakan BSPI 2030. Bank Indonesia saat ini tengah melakukan uji empiris atas rancangan ketentuan baru terkait pengaturan industri sistem pembayaran, dengan melibatkan industri dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kebijakan yang applicable dan implementable karna dukungan, sinergi, dan sense of ownership dari seluruh stakeholders yang terlibat. Filianingsih juga menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara regulator dan industri merupakan kunci untuk memperkuat literasi digital, perlindungan data pribadi, serta mitigasi risiko siber secara menyeluruh, dan pengembangan sistem pembayaran yang inklusif.

Pada sesi International Best Practices, bertajuk “Payment System Industry Sustainable Resilience and Business Opportunity Creation”, James Daniels, Senior Vice President FIME, Head of Asia Pacific, menekankan bahwa resiliensi sistem pembayaran hanya dapat dicapai melalui inovasi dan kolaborasi yang memperkuat kemandirian infrastruktur nasional. Ia mencontohkan studi kasus adaptasi cepat sistem pembayaran di Ukraina dalam kondisi darurat, dan menutup paparannya, dengan kesimpulan: kunci pencapaian resiliensi pertumbuhan yang progresif adalah: pengembangan berkelanjutan kluster infrastruktur sistemik sistem pembayaran domestik, pengembangan digital identity yang sesuai dengan tata kelola industri yang baik, penguatan jalur pembayaran account-to-account (A2A), sehingga memungkinkan desain yang resilien.

Neil McEvoy, Vice President Special Projects FIME, melalui paparan yang berjudul “A Race Against Post-Quantum Cryptography (PQC), membahas potensi dan ancaman nyata dari kemajuan komputasi kuantum yang berpotensi melemahkan sistem enkripsi yang saat ini melindungi data sensitif, seperti transaksi keuangan dan informasi pribadi. Karena itu, sebagai langkah antisipatif adalah sangat penting bagi lembaga keuangan, self-regulatory organization (SRO) dan otoritas untuk berkolaborasi dengan memetakan kesiapan industri dalam mengadopsi Post-Quantum Cryptography (PQC) untuk terus memperkuat keamanan sistem pembayaran dan menjaga kepercayaan publik.

Sesi panel diskusi bertema “Balancing the Resilience Challenges vs. Potential New Business Creation” menghadirkan pimpinan industri sistem pembayaran nasional: Santoso (Ketua Umum ASPI), Anika Faisal (Sekjen Perbanas), Corina Leyla Karnalies (Direktur Consumer Banking BNI), Kaspar Situmorang (Group Head of Digital Innovation BRI), Timothy Utama (Direktur Operasional Bank Mandiri), dan Vince Iswara (CEO DANA), dengan moderator Abraham J. Adriaansz. Para Panelis menyepakati bahwa peningkatan resiliensi harus berjalan beriringan dengan inovasi berkelanjutan. “Peningkatan resiliensi bukan berarti menahan inovasi, melainkan memastikan setiap langkah inovasi bermuara pada fondasi keamanan yang kuat,” ujar Abraham J. Adriaansz.

Sepanjang rangkaian acara, peserta juga menikmati simulasi transaksi digital inklusif melalui Warung Prima, hasil kolaborasi RINTIS, BPD Bali, dan UMKM lokal binaan BPD Bali, sebagai wujud nyata dukungan terhadap ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Sebagai penutup, acara PRIMA Awards 2025, yang dibuka oleh Suryono Hidayat, Wakil Presiden Direktur RINTIS, memberikan penghargaan kepada 28 mitra terbaik Jaringan PRIMA berdasarkan hasil riset Infobank Media Group. Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara independen melalui riset dan analisis kinerja industri keuangan nasional. “PRIMA Awards bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa kolaborasi dan kinerja berkelanjutan adalah fondasi penting dalam membangun industri pembayaran yang tangguh,” ujar Eko. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. akademisi dan praktisi bisnis menyampaikan Keynote Closing Speech bertema “Peran Sistem Pembayaran Digital bagi Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM Indonesia”, yang kembali menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional, sekaligus memperkuat resiliensi dan daya inovasi sistem pembayaran nasonal.

Melalui forum ini, PT Rintis Sejahtera menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang digagas oleh Bank Indonesia. RINTIS percaya bahwa resiliensi, inovasi, dan kolaborasi akan menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional dan menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital Indonesia.

Jakarta: Masa depan sistem pembayaran Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada kecepatan dan efisiensi transaksi. Lonjakan ancaman siber, maraknya pencurian data, dan meningkatnya kompleksitas fraud mendorong industri untuk menempatkan keamanan pertukaran data, ketersediaan infrastruktur berbagi, serta kolaborasi lintas sektor sebagai prioritas utama.

Isu ini menjadi sorotan dalam Jalin CX Summit 2025, forum tahunan yang digelar PT Jalin Pembayaran Nusantara (“JALIN”) bagian dari Holding BUMN Danareksa di Yogyakarta dengan tema panel Building Collective Readiness Against Evolving Fraud Threats in Financial Industry.

Forum ini menghadirkan perwakilan regulator, lembaga keamanan siber, asosiasi fintech, perbankan, dan penyedia teknologi global untuk membahas arah baru ekosistem pembayaran nasional di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan.

Cybersecurity Ventures memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus USD 10,5 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia.

Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024, menegaskan tingginya intensitas serangan terhadap sektor digital nasional. Sementara itu, IBM Cost of a Data Breach 2024 melaporkan rata-rata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai USD 3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama.

Lonjakan risiko siber ini menyoroti urgensi tata kelola dan standar keamanan yang solid dalam sistem pembayaran. Ke depan, tantangan sistem pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membangun trust publik agar ekosistem digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan pelindungan data masyarakat.

Pembukaan forum Jalin CX Summit 2025 diwarnai pandangan optimistis dari Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Farida Peranginangin, yang menyebutkan bahwa regulasi Bank Indonesia (BI) tidak sekadar mengatur, tetapi juga menjadi katalis bagi inovasi digital di sektor pembayaran.

“Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” ujar Farida dikutip Senin, 11 Agustus 2025.

Ia menambahkan, BI menghadirkan regulatory sandbox sebagai sarana bagi perbankan, fintech, dan penyedia teknologi untuk menguji model bisnis baru secara terukur sebelum diterapkan secara luas.

Farida menilai pendekatan ini akan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sambil memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat.

Isu ketahanan siber menjadi perhatian serius BSSN. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyampaikan bahwa ancaman terhadap sektor keuangan terus berkembang.

Ia menekankan urgensi implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2023, yang mencakup delapan area fokus: tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan & ketahanan, pelindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi, peningkatan kapabilitas, kebijakan keamanan siber, dan kerja sama internasional.

“Ancaman siber terhadap sektor keuangan terus berevolusi, dari pencurian data hingga serangan berbasis kecerdasan buatan. Kita tidak bisa menangani ini secara parsial. Butuh kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk membangun pertahanan nasional yang kokoh, utamanya di sektor keuangan digital” tegasnya.

Kesiapan menghadapi fraud

Dari perspektif industri fintech, Wakil Sekjen II AFTECH, Saat Prihartono, menegaskan kesiapan menghadapi risiko fraud menjadi faktor penentu keberlanjutan inovasi layanan digital. Menurutnya, industri tidak hanya perlu membangun teknologi yang mudah diakses, tetapi juga memastikan lapisan keamanan yang mampu menahan pola serangan yang semakin canggih.

“Keamanan adalah pondasi agar inovasi dapat tumbuh. Tanpa pondasi ini, kepercayaan masyarakat mudah rapuh, dan ekosistem digital tidak akan mampu berkembang secara sehat,” ujarnya.

Saat menambahkan, AFTECH mendorong kolaborasi lebih erat antara fintech, perbankan, dan regulator untuk membangun standar pencegahan fraud yang konsisten dan dapat diterapkan lintas platform.

Senada dengan itu, Country Director BPC, Djoni Tany, menekankan inovasi dan keamanan harus berjalan beriringan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pionir di Asia Tenggara apabila mampu membangun arsitektur pembayaran yang aman, terstandardisasi, dan saling terhubung.

“Keamanan bukan penghalang inovasi, justru menjadi katalis yang memungkinkan lahirnya layanan baru secara berkelanjutan,” jelas Djoni.

Menutup sesi diskusi, Direktur JALIN, Eko Dedi Rukminto, menegaskan bahwa kolaborasi dan pertukaran data yang aman merupakan fondasi penting bagi terwujudnya sistem pembayaran nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

“Ketahanan ekosistem digital Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ini bukan hanya isu industri, tetapi bagian dari kepentingan nasional untuk memastikan transaksi masyarakat terlindungi, data keuangan tetap berdaulat, dan inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan keamanan,” ujarnya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)