Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada game yang diblokir di tengah penundaan sistem ratingIndonesian Game Rating System(IGRS) akibat investigasi dugaan kebocoran sistem.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana memastikan seluruh game masih dapat dimainkan.

“Tetap bisa main. Enggak ada, jadi perlu di-highlight ya, enggak ada yang diblokir game-nya, enggak ada dari awal pun seperti yang tadi RC [Refused Classification] apa segala macam itu enggak ada yang diblokir,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Sonny menjelaskan mekanisme pemblokiran memiliki prosedur yang berbeda dan tidak terkait dengan kondisi saat ini. Dia juga menegaskan bahwa Komdigi tengah melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kebocoran dalam sistem IGRS.

Menurutnya, proses investigasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan (policy), sistem dan proses, penggunaan alat (tools), metodologi, organisasi, hingga sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk mencegah spekulasi yang berkembang di publik, khususnya di media sosial.

“Jadi kami mau bukan potong-potong hasilnya, makanya investigasi itu menyeluruh dan akan kami laporkan hasilnya biar enggak ada asumsi beredar,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan, seluruh pihak terkait turut dilibatkan dalam proses tersebut, termasukpublisherdan pelaku industri gim. Selain itu, Komdigi juga melakukan audit internal dan eksternal. Audit internal berfokus pada evaluasi sistem yang ada, sementara audit eksternal melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga prosesnya tidak hanya dilakukan oleh Komdigi.

“Tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya, sehingga prosesnya sangat transparan dan enggak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun demikian, Komdigi belum dapat memastikan jadwal pasti penyelesaian investigasi. Pemerintah berkomitmen akan memberikan pembaruan secara berkala.

“Jadi mungkin ada update berikutnya hasilnya seperti apa. Kan prosesnya panjang juga, jadi biar komprehensif saja,” katanya.

Sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi, Komdigi memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating IGRS. Penundaan ini bersifat sementara dan bertujuan memperkuat sistem ke depan.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan, dan yang paling penting dapat dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman pelaku industri,” katanya.

Adapun dugaan kebocoran mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini muncul pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain sepertiEchoes of Aincradmilik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakupcutscenepenting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Beberapa judul lain sepertiAssassin’s Creed: Black Flagdari Ubisoft danCastlevania: Belmont’s Cursedari Konami juga termasuk dalam data yang bocor.

Tidak hanya konten gim, kebocoran ini juga dilaporkan mengungkap ribuan alamat email milik para pengembang. Insiden ini menjadi pukulan besar, terutama bagi IO Interactive, mengingat007: First Lightdijadwalkan rilis pada 27 Mei mendatang, lebih dari enam minggu setelah kebocoran terjadi.

Di sisi lain, sebelumnya juga mencuat polemik terkait label rating IGRS di platform distribusi gim digital Steam yang disebut tidak resmi. Kasus ini muncul setelah sejumlah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Komdigi menegaskan label rating IGRS pada sejumlah gim di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang digunakan masih berbasis mekanisme internalself-declare.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan investigasi menyeluruh setelah menemukan kejanggalan klasifikasi gim pada platform distribusi global, Steam. Regulator menemukan peringkat usia yang berpotensi menyesatkan konsumen di Indonesia.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana mengatakan koordinasi intensif dengan pihak Steam telah dilakukan guna mengaudit celah sistemik dalam mekanisme Indonesia Game Rating System (IGRS). Insiden ini menjadi sorotan publik setelah beberapa gim populer menampilkan rating yang kontradiktif dengan muatannya.

Sonny menyebut beberapa temuan yang memicu keresahan, seperti gim PUBG yang sempat tertera dengan rating 3+, sementara gim ramah anak Upin Ipin Universe justru diklasifikasikan untuk usia 18+. Fenomena ini dinilai sangat ekstrem dan janggal dalam standar klasifikasi usia profesional.

"Kami sepakat dengan netizen, insiden ini sangat janggal. Contohnya PUBG di Steam rutenya 3+, sementara Upin Ipin Universe di rate 18. Ini sangat aneh," ujar Sonny di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sebagai tindakan preventif, pihak Steam telah melakukan pemutusan akses (take down) terhadap label rating yang bermasalah tersebut sembari melakukan investigasi internal.

Komdigi juga menggandeng komunitas serta asosiasi pelaku industri gim nasional untuk mengidentifikasi apakah kesalahan terjadi pada sisi penginputan data oleh pengembang atau malafungsi pada sistem integrasi platform.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari implementasi penuh regulasi gim melalui Perpres No.19/2024 dan Permen No.2/2024 yang baru berjalan efektif sejak awal 2026. Sonny menekankan pengawasan ketat ini sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Menurutnya, PP Tunas tidak hanya mengatur batasan di media sosial, tetapi mencakup ekosistem digital yang lebih luas, termasuk industri gim. Regulasi ini menjadi instrumen vital untuk memastikan orang tua memiliki pegangan standar yang lazim dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang tidak sesuai umur.

Sejauh ini, IGRS menerapkan mekanisme verifikasi berlapis melalui self-assessment dan self-declaration oleh pengembang atau penerbit gim. Namun, adanya kesalahan fatal pada fase implementasi awal ini memicu rencana evaluasi berkala terhadap sistem IGRS.

Salah satu poin evaluasi mencakup transparansi detail klasifikasi. Komdigi mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan sebuah gim mendapatkan rating tertentu, serupa dengan standar internasional seperti ESRB atau PEGI.

Entertainment Software Rating Board (ESRB) dan Pan European Game Information (PEGI) adalah standar klasifikasi global. ESRB merupakan lembaga mandiri yang beroperasi di wilayah Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko). Sementara itu, PEGI digunakan secara luas di 38 negara Eropa melalui kesepakatan regional.

Sebaliknya, IGRS adalah sistem nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Komdigi. Perbedaan mencolok lainnya adalah "Logika Rating". IGRS cenderung lebih konservatif dalam memandang konten sensitif.

Secara fundamental, IGRS, ESRB, dan PEGI memiliki titik temu pada tujuan utamanya yaitu perlindungan konsumen. Ketiganya dirancang sebagai instrumen transparansi bagi orang tua dan wali agar dapat memilih konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak.

Persamaan teknis ketiganya terletak pada penggunaan simbol kategori usia (seperti 3+, 13+, atau 18+) serta deskriptor konten yang memberikan rincian mengenai unsur kekerasan, bahasa kasar, hingga transaksi dalam aplikasi (in-game purchases). Ketiganya juga mendorong ekosistem industri yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak psikologis pemain.

Pemerintah memastikan setiap produk digital yang didistribusikan di Indonesia memiliki "bahan baku" (ingredient) konten yang jelas. Dengan sistem yang lebih akuntabel, diharapkan industri gim nasional dapat tumbuh lebih sehat sekaligus menjamin keamanan konsumsi digital bagi keluarga Indonesia.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kondisi di mana lebih dari 10 tahun konsumen dan industri tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian memadai dalam hal rating usia," kata Sonny.