Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada game yang diblokir di tengah penundaan sistem ratingIndonesian Game Rating System(IGRS) akibat investigasi dugaan kebocoran sistem.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana memastikan seluruh game masih dapat dimainkan.

“Tetap bisa main. Enggak ada, jadi perlu di-highlight ya, enggak ada yang diblokir game-nya, enggak ada dari awal pun seperti yang tadi RC [Refused Classification] apa segala macam itu enggak ada yang diblokir,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Sonny menjelaskan mekanisme pemblokiran memiliki prosedur yang berbeda dan tidak terkait dengan kondisi saat ini. Dia juga menegaskan bahwa Komdigi tengah melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kebocoran dalam sistem IGRS.

Menurutnya, proses investigasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan (policy), sistem dan proses, penggunaan alat (tools), metodologi, organisasi, hingga sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk mencegah spekulasi yang berkembang di publik, khususnya di media sosial.

“Jadi kami mau bukan potong-potong hasilnya, makanya investigasi itu menyeluruh dan akan kami laporkan hasilnya biar enggak ada asumsi beredar,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan, seluruh pihak terkait turut dilibatkan dalam proses tersebut, termasukpublisherdan pelaku industri gim. Selain itu, Komdigi juga melakukan audit internal dan eksternal. Audit internal berfokus pada evaluasi sistem yang ada, sementara audit eksternal melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga prosesnya tidak hanya dilakukan oleh Komdigi.

“Tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya, sehingga prosesnya sangat transparan dan enggak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun demikian, Komdigi belum dapat memastikan jadwal pasti penyelesaian investigasi. Pemerintah berkomitmen akan memberikan pembaruan secara berkala.

“Jadi mungkin ada update berikutnya hasilnya seperti apa. Kan prosesnya panjang juga, jadi biar komprehensif saja,” katanya.

Sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi, Komdigi memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating IGRS. Penundaan ini bersifat sementara dan bertujuan memperkuat sistem ke depan.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan, dan yang paling penting dapat dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman pelaku industri,” katanya.

Adapun dugaan kebocoran mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini muncul pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain sepertiEchoes of Aincradmilik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakupcutscenepenting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Beberapa judul lain sepertiAssassin’s Creed: Black Flagdari Ubisoft danCastlevania: Belmont’s Cursedari Konami juga termasuk dalam data yang bocor.

Tidak hanya konten gim, kebocoran ini juga dilaporkan mengungkap ribuan alamat email milik para pengembang. Insiden ini menjadi pukulan besar, terutama bagi IO Interactive, mengingat007: First Lightdijadwalkan rilis pada 27 Mei mendatang, lebih dari enam minggu setelah kebocoran terjadi.

Di sisi lain, sebelumnya juga mencuat polemik terkait label rating IGRS di platform distribusi gim digital Steam yang disebut tidak resmi. Kasus ini muncul setelah sejumlah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Komdigi menegaskan label rating IGRS pada sejumlah gim di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang digunakan masih berbasis mekanisme internalself-declare.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan kans memblokir gim online usai jadi modus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan pemerintah bakal memblokir game online apabila game tersebut menyalahi aturan.

"Kalau IGRS [Indonesia Game Rating System] nya tidak di patuhi, aturan-aturan yang ada di situ tentu ada sanksi administrasi yang kita berikan," ujar Alexander di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

Dia menjelaskan, contoh kasus soal pemblokiran game online. Misalnya, pihak gim online atau developer melaporkan bahwa permainannya itu masuk dalam kategori yang beresiko rendah.

Namun, dari fakta yang ada, game online tersebut ternyata masuk dalam kategori risiko tinggi. Dalam hal ini, Kemkomdigi bisa memberikan sanksi pemutusan akses terhadap game online tersebut.

Aturan inipun, kata Alex, sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

"Kita menemukan bahwa ternyata dia adalah risiko tinggi tetapi dia tetap akses pada anak. Ada sanksi administrasi yang bisa kita berikan. Mulai dari surat teguran sampai dengan pemutusan akses [blokir]," tutur Alex.

Dia juga mengemukakan bahwa aturan dari PP Tunas ini telah lebih unggul dibandingkan dengan negara lain, misalnya Australia. Sebab, PP Tunas mengatur produk, layanan hingga fitur.

"Jadi, dengan PP Tunas sendiri kita mengatur, bahkan kalau dikatakan, PP Tunas kita ini lebih kedepan. Kenapa? Karena kalau di Australia dia hanya mengatur media sosial, kalau PP tunas itu mengatur produk, layanan dan fitur," pungkasnya.

Sebelumnya, Jubir Densus 88 Anti-teror Polri, Mayndra Eka Wardhana mengemukakan game online telah dimanfaatkan untuk merekrut anak masuk dalam jaringan terorisme.

Dia menjelaskan, teroris ini memakai fasilitas komunikasi di dalam game online untuk merekrut anak. Dari interaksi dalam saluran game online itu terbentuk komunikasi. Setelah itu, perekrut kemudian melakukan komunikasi dengan anak melalui kanal yang lebih privat.

Salah satu saluran itu yakni grup dari aplikasi pesan online yang lebih terenkripsi dan tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup itulah kemudian terjadi doktrinisasi paham radikal.

"Kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil, dikelola oleh admin ini ya. Di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung," tutur Mayndra.