Surabaya (ANTARA) - Dinas Perhubungan Jawa Timur berencana menerapkan Intelligent Transport System (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas pada layanan TransJatim guna meningkatkan efisiensi perjalanan dan kualitas pelayanan transportasi publik.

"Saya ingin satu koridor diterapkan ITS, termasuk simpang terkoordinasi dan prioritas bagi bus," kata Kepala Dishub Jatim Nyono di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, penerapan ITS akan diawali melalui kajian pada Koridor I TransJatim yang memiliki tingkat keterisian penumpang atau load factor tinggi.

Sistem tersebut akan memanfaatkan teknologi sensor pada persimpangan jalan sehingga durasi lampu lalu lintas dapat menyesuaikan kondisi kepadatan kendaraan secara real time.

Dengan teknologi itu, kendaraan dari arah yang lebih padat akan memperoleh waktu lampu hijau lebih lama dibandingkan jalur dengan volume kendaraan rendah.

Selain itu, Dishub Jatim juga menyiapkan penerapan bus priority atau prioritas bagi bus TransJatim agar kendaraan angkutan massal memperoleh kelancaran saat mendekati persimpangan.

Nyono menjelaskan konsep tersebut telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik modern.

Penerapan ITS juga akan dipadukan dengan program jalan berkeselamatan yang mencakup penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas secara lengkap di koridor layanan.

"Semua fasilitas keselamatan akan dikombinasikan dengan sistem angkutan publik berbasis ITS sehingga pelayanan menjadi lebih baik," ujarnya.

Selain Koridor I TransJatim, konsep serupa juga direncanakan diterapkan di wilayah Malang sebagai bagian dari pengembangan transportasi perkotaan berbasis teknologi.

Saat ini Dishub Jatim masih melakukan survei fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di koridor-koridor tersebut sebelum implementasi dilakukan.

Menurut Nyono, realisasi program bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah, namun kajian teknis telah mulai disiapkan untuk mempercepat penerapan sistem transportasi cerdas di Jawa Timur.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, manusia membangun kota dengan satu keyakinan sederhana bahwa semakin banyak jalan dibuat, semakin lancar pula kehidupan bergerak.

Namun waktu perlahan menunjukkan hal yang berbeda. Jalan terus bertambah, kendaraan terus diproduksi, tetapi kemacetan justru semakin padat, jarak tempuh makin panjang, dan waktu manusia semakin banyak terbuang di perjalanan.

Di tengah situasi itu, dunia mulai menyadari bahwa masa depan transportasi bukan lagi sekadar soal kendaraan yang bergerak lebih cepat, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang lebih cerdas, saling terhubung, dan mampu memahami kebutuhan manusia modern yang hidup dalam ritme serba cepat.

Di tengah perubahan itulah, sudah saatnya Indonesia memikirkan kembali masa depan transportasinya dengan lebih matang.

Negara-negara lain di dunia kini tidak lagi hanya berbicara tentang membangun jalan baru, memperbanyak kendaraan umum, atau memperluas jalur tol.

Yang mulai menjadi perhatian utama adalah bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang cerdas, terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab tantangan perkotaan masa depan secara menyeluruh.

Pemikiran semacam itu mengemuka dalam forum Focus Group Discussion mengenai pengembangan Urban Air Mobility (UAM) di Jakarta belum lama ini.

Dari forum tersebut terlihat bahwa arah perkembangan transportasi global kini bergerak menuju integrasi teknologi, konektivitas data, kecerdasan sistem, dan efisiensi mobilitas yang lebih luas dibanding sekadar kendaraan berbasis darat.

UAM mulai banyak dibicarakan di berbagai negara sebagai bagian dari transformasi besar sistem transportasi global. UAM pada dasarnya merujuk pada penggunaan moda transportasi udara berjarak pendek di kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas manusia maupun logistik secara lebih cepat dan efisien.

Kehadirannya dipandang sebagai salah satu jawaban atas persoalan kepadatan kota yang semakin kompleks.

Urban Air Mobility

Namun yang menarik, pembahasan mengenai Urban Air Mobility tidak ditempatkan sebagai sekadar teknologi futuristik yang jauh dari realitas masyarakat.

Urban Air Mobility sudah saatnya dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekosistem mobilitas masa depan yang harus dipersiapkan sejak sekarang melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sistem transportasi cerdas, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pandangan tersebut penting karena selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya.

Padahal teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal apabila tidak terintegrasi dengan sistem transportasi lain, tata kota, pengelolaan data, hingga perilaku masyarakat sebagai pengguna.

Konsep sistem transportasi cerdas sepertinya sudah saatnya digarap serius. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang digitalisasi transportasi, melainkan bagaimana seluruh elemen mobilitas saling terhubung melalui teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, ketepatan waktu, hingga pengelolaan lalu lintas secara real time.

Ketika sistem transportasi cerdas dipadukan dengan Urban Air Mobility, maka yang dibangun bukan lagi sekadar moda baru, melainkan sebuah jaringan mobilitas modern yang saling terintegrasi.

Transportasi udara perkotaan misalnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan data lalu lintas, sistem navigasi digital, pusat kontrol mobilitas, integrasi dengan transportasi darat, hingga regulasi keselamatan yang memadai.

ke depan penting untuk ditekankan soal keselarasan agar Indonesia memiliki arah yang harmonis dalam membangun sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Misalnya saja sudah saatnya perusahaan yang berfokus pada industri aviasi dan infrastruktur transportasi bekerja sama dengan stakeholder yang mendorong pengembangan dan penerapan teknologi cerdas dalam sistem transportasi termasuk di antaranya Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia) untuk menyusun kajian dan rekomendasi sistem transportasi cerdas.

Gagasan ini akan menjadi fondasi masa depan transportasi yang tidak lagi dibangun secara parsial. Dunia bergerak menuju pendekatan kolaboratif yang mempertemukan industri, teknologi, regulator, hingga pengembang sistem dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Tantangan konektivitas

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup besar untuk ikut memainkan peran penting dalam perkembangan industri transportasi masa depan.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tantangan konektivitas yang sangat kompleks. Mobilitas antarkota, antarwilayah, bahkan antarpulau sering kali menghadapi persoalan waktu, kepadatan, dan keterbatasan infrastruktur.

Dalam situasi seperti itu, pengembangan sistem mobilitas baru menjadi semakin relevan. Urban Air Mobility misalnya dapat membuka kemungkinan baru dalam mendukung konektivitas perkotaan maupun wilayah-wilayah dengan hambatan geografis tertentu.

Potensi tersebut menjadi semakin besar karena Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan kawasan urban yang cepat, serta kebutuhan mobilitas yang terus meningkat setiap tahun.

Kondisi tersebut sebenarnya merupakan peluang strategis. Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi dari negara lain.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem transportasi masa depan di tingkat regional apabila mampu membangun kolaborasi lintas sektor secara konsisten.

Indonesia harus diakui selama bertahun-tahun sering terlambat masuk dalam rantai industri teknologi global.

Banyak teknologi berkembang pesat di negara lain sementara Indonesia baru menjadi pengguna ketika pasar sudah terbentuk. Dalam konteks Urban Air Mobility dan sistem transportasi cerdas, peluang untuk terlibat sejak awal sebenarnya masih terbuka cukup lebar.

Tentu tantangannya tidak kecil. Pengembangan transportasi masa depan membutuhkan kesiapan regulasi, investasi teknologi, sumber daya manusia, keamanan sistem, hingga penerimaan publik. Selain itu, transformasi transportasi juga harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan akses masyarakat.

Karena itu, pendekatan yang terlalu berorientasi pada sensasi teknologi justru berisiko menciptakan kesenjangan baru. Transportasi masa depan seharusnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap efisiensi mobilitas masyarakat, pengurangan beban perkotaan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

Forum diskusi yang mempertemukan pelaku industri, pengembang teknologi, dan pemangku kebijakan menjadi penting karena transformasi transportasi tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja.

Kolaborasi menjadi kata kunci dalam membangun sistem mobilitas modern yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat masa depan.

Dalam banyak kasus di dunia, perubahan besar dalam transportasi selalu lahir dari kemampuan membangun ekosistem bersama.

Kereta cepat, kendaraan listrik, hingga sistem transportasi digital berkembang bukan hanya karena teknologinya tersedia, tetapi karena ada keselarasan visi antara industri, regulator, dan kebutuhan masyarakat.

Sepertinya ini momentum yang baik bagi Indonesia untuk menentukan tidak sekadar menjadi penonton dalam perubahan besar itu melainkan ikut menjadi bagian dari pembentuk arah transportasi masa depan kawasan.

Ketika diskusi mengenai Urban Air Mobility mulai dibangun sejak sekarang, maka itu sama artinya Indonesia sedang menyiapkan bukan sekadar kendaraan masa depan, melainkan cara baru manusia Indonesia bergerak, bekerja, dan terhubung di era yang semakin ditentukan oleh kecepatan teknologi dan kecerdasan sistem mobilitas.

*) Penulis adalah Founder dan CEO Whitesky Group.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat sistem transaksi digital penerimaan asli daerah (PAD) seperti model sistem QRIS.

Tito menjelaskan, digitalisasi transaksi pajak dan retribusi antara pihak pemungut, yakni hotel, restoran, dan pengelola parkir ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda/Bapenda) itu menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran potensi PAD.

"Karena kita lihat saja kalau kita ke restoran, parkir, itu bayar pajak loh, sekian persen. Tapi kan masalahnya uangnya sampai gak ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah?" kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

"Mungkin enggak nyampe karena menggunakan manual. Jadi ya, suka-suka yang melaporkan, dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran," tegasnya.

Dengan digitalisasi transaksi PAD yang terhubung antar pihak pemungut dan Pemda, menurut Tito dapat mencegah para kepala daerah menaikkan secara serampangan tarif pajak yang langsung bersinggungan dengan daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan, sebagaimana kejadian beberapa waktu lalu sejumlah Pemda menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga didemo secara besar-besaran oleh rakyatnya sendiri.

"Itu akibat membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot. Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan Pajak Bumi Bangunan, yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi," paparnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada salah satu Pemda yang telah memiliki sistem PAD yang kuat dan terkoneksi dengan pihak pemungut, yakni seperti Pemkab Banyuwangi. Melalui digitalisasi sistem PAD itu, ia sebut daerah bisa meningkatkan penerimaannya sendiri tanpa harus menaikkan tarif.

"Dengan digitalisasi uangnya langsung masuk, maka itu akan meningkatkan PAD daerahnya tanpa harus membuat hal yang baru," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia tengah menghadapi tantangan implementasi Regulasi Antideforestrasi Uni Eropa (EUDR) yang salah satunya mensyaratkan ketertelusuran (traceability). Namun, tantangan ini juga menjadi peluang strategis Indonesia dalam mengembangkan perdagangan hijau atau berkelanjutan.

Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan berbagai persyaratan EUDR, termasuk sistem traceability. Ini mengingat Uni Eropa menunda penerapan EUDR hingga 30 Desember 2025 bagi pelaku usaha besar dan menengah, serta hingga 30 Juni 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

EUDR merupakan regulasi baru dari Uni Eropa (UE) untuk memastikan transparansi rantai pasok komoditas tertentu yang diekspor ke UE tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi. Kebijakan EUDR mengharuskan para pelaku usaha untuk bisa memastikan traceability dari produknya, agar dapat dipastikan komoditas tersebut bebas dari deforestasi serta dihasilkan dan diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara asal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana mengatakan, komoditas unggulan Indonesia, seperti kopi, karet, sawit, dan kayu menjadi perhatian utama dalam penerapan EUDR. Namun, tantangan regulasi ini juga menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk membangun sistem keterlacakan (traceability) nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Dengan membangun sistem itu, kata dia, negara-negara terdampak dapat menginisiasi sistem perdagangan internasional jangka panjang yang berkelanjutan. Kuncinya adalah membangun kolaborasi dan bersinergi lintas sektor bahkan lintas negara yang terdampak.

"Hal yang perlu dipersiapkan bersama adalah penerapan sistem traceability, yang tentu berkaitan erat dengan sistem yang harus kita bangun. Melalui forum ini, kami harapkan lahir sebuah formula sebagai acuan bersama agar implementasi EUDR nantinya tidak menghambat ekspor para pelaku usaha kita," ujar Tommy dikutip Jumat (1710/2025).

Tommy menyampaikan hal itu saat membuka forum diskusi bertajuk "Platform Traceability Komoditas Menghadapi Tantangan European Union Deforestation Regulation (EUDR)" pada Kamis, (16/10). Forum tersebut merupakan bagian dari Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Perencana Ahli Utama di Kedeputian Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Hedi Idris, memaparkan, pengembangan sistem traceability yang selaras dengan ketentuan EUDR merupakan langkah strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor komoditas unggulan.

"Penerapan sistem traceability akan memberikan manfaat nyata bagi petani, pekebun, eksportir, dan pemasok melalui kemudahan akses ke pasar internasional. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah juga akan memperoleh manfaat dari meningkatnya transparansi serta optimalisasi penerimaan negara," ujar Idris.

Sementara itu, Sustainability Project Director PT Surveyor Indonesia Martinus Nata menekankan, PT Surveyor Indonesia menginisiasi konsep Sistem Informasi Laporan Uji Tuntas (Due Diligence Statement/DDS) guna membangun sistem traceability nasional yang menyediakan data yang jelas dan seragam.

Sistem tersebut dapat menjadi alat bantu bagi petani, koperasi, dan eksportir untuk menerbitkan laporan uji tuntas yang akan disampaikan ke importir di Uni Eropa. Petani dapat mengakses gratis layanan ini.

"Kami membangun sistem DDS dengan pendekatan cloud to cloud, sehingga hambatan akses bisa diminimalisasi. Kami juga akan verifikasi ke lapangan untuk memastikan validitas data. Hasil dari proses ini akan dituangkan dalam laporan yang ditandai dengan cap resmi dari PT Surveyor Indonesia," kata Nata.

Nata menyebutkan, sistem ini juga telah diselaraskan dengan ketentuan internasional melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya terkait implementasi ISO 17065.

Eksportir Kopi Jakarta Daroe Handoyo menekankan, penerapan sistem traceability menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan konsumen global akan hal tersebut.

"Traceability adalah hal yang tidak terelakkan, semua akan melakukan itu. Bahkan Tiongkok, yang dulu tampak abai terhadap isu ini, sekarang justru menjadi salah satu yang paling ketat," kata Daroe.

Ia menambahkan, konsumen masa kini berubah dari sekadar pembeli menjadi pembeli bertanggung jawab (responsible consumers). Mereka ingin mengetahui asal-usul produk secara rinci, termasuk dampak produksinya terhadap lingkungan dan sosial.

"Sekarang yang menentukan adalah konsumen. Mereka konsumen yang bertanggung jawab yang ingin tahu secara detail dari apa yang mereka konsumsi. Apakah produk itu sehat? Dari mana asalnya? Apakah ada dampak lingkungan? Apakah ada keterlibatan pekerja anak atau isu sosial lainnya?" tambah Daroe.

Kemudian, Ketua Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) I ketut Wiadnyana menjelaskan hal-hal yang telah dijalankan koperasinya yang menjadi salah satu contoh penerapan traceability di kelompok tani.

Pada prinsipnya, koperasi KSS membangun sistem produksi dan tata kelola kakao yang berkelanjutan melalui penguatan sistem traceability. Kelompok yang tergabung dalam koperasi dicatat dan ditandai secara sistematis, serta tidak diperkenankan bergabung dengan kelompok lain untuk memastikan akurasi data dan kemudahan pelacakan apabila terjadi masalah pada produk.

"Tiap kelompok tani yang masuk koperasi itu kami catat dan tidak boleh bergabung dengan kelompok lain, sehingga saat ada masalah kita tahu ini berasal dari kelompok tani mana. Cara ini juga akan sangat membantu melacak apabila terjadi masalah dengan produk, misalnya jika ada kontaminasi bahan kimia," ujar Ketut.

Ketua Koperasi Geopark Danau Toba, Berliana Purba yang juga menjadi peserta pada forum menyambut baik forum ini. Ia berharap forum ini dapat digelar lebih intensif dan berkesinambungan menjelang waktu implementasi EUDR yang semakin dekat.

"Saya berharap fasilitasi dari pemerintah tidak hanya tersedia, tetapi juga dikomunikasikan dengan jelas agar kami dapat memanfaatkannya secara maksimal," ucap Berliana.