Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang resmi mengimplementasikan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization untuk pembayaran pajak restoran di wilayahnya secara otomatis dengan memanfaatkan QRIS mulai Jumat (26/6/2026).

Kepala KPw BI Sumut Ameriza M Moesa mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sigap beradaptasi dan bergerak cepat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan menggunakan QRESTO.

Hal itu disebutnya menunjukkan komitmen serius Pemkab Deli Serdang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan dari sektor pajak.

"Kami sangat senang bisa terus mendorong penerapan QRESTO secara luas. Pemkab Deli Serdang ini patut diapresiasi karena jadi kabupaten pertama dan tercepat di Indonesia yang mengimplementasikan QRESTO. Banyak daerah-daerah dari provinsi lain yang antre untuk mengimplementasikan QRESTO ini," kata Ameriza saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskan Ameriza, QRESTO menjadi inovasi yang digagas Bank Sumut dengan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi pada sektor horeka. Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang memanfaatkan QRESTO sejak April 2026.

Dengan memindai kode QR yang disediakan merchant QRESTO, lanjutnya, pajak horeka dan tagihan makanan yang dibayar pelanggan saat transaksi akan otomatis terpisah. Nilai pajak yang dibayarkan pelanggan pun akan langsung masuk ke kas daerah saat itu juga.

Dia mengatakan peningkatan pendapatan pada sektor horeka yang telah mengadaptasi pembayaran digital ini dapat mencapai 100%.

BI pun disebutnya akan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya untuk kategori retribusi yang masih manual seperti parkir pinggir jalan dan retribusi pasar.

"Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Terlebih, ini memudahkan konsumen serta lebih efisien bagi merchant. Mudah-mudahan seluruh pihak akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini," ujarnya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik inovasi QRESTO yang mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

Asri mengatakan pajak horeca berkontribusi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak Kabupaten Deli Serdang. Hingga Triwulan II/2026, capaian penerimaan pajak Pemkab Deli Serdang berkisar 58%.

Implementasi QRESTO pun diharapkan Asri akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain menjadi kabupaten pertama yang mengadopsi penggunaan QRESTO pada sektor horeka di wilayahnya, Deli Serdang juga menjadi daerah pertama yang memberi insentif kepada pelanggan berupa pemotongan pajak restoran (PB1) sebesar 5% setiap transaksi.

"Kami berharap cara ini akan meningkatkan pendapatan merchant, mendorong transaksi digital yang lebih transparansi, termasuk juga meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengesampingkan kemudahan serta manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Asri.

Bisnis.com, DENPASAR – Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hingga Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan kunjungan wisman ke Bali turun sekitar 7% pada Mei 2026, dan pada April 2026 turun 9%. Hal ini terjadi dampak dari kondisi global seperti perang Amerika Serikat dengan Iran yang menyebabkan rute penerbangan Eropa ke Bali dengan transit di Timur Tengah terganggu.

Walaupun terjadi penurunan, Koster mengklaim hal tersebut tidak berdampak ke Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

"Saya sudah cek, PHR dari 1 Januari - 27 Mei 2026 sudah mencapai 2,89 Triliun. Naik jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025 yang nilainya Rp2,62 triliun. Sampai 31 Mei 2026 kami proyeksikan penerimaan PHR Rp2,9 triliun, jadi meningkat Rp300 miliar," jelas Koster kepada media dikutip Senin (1/6/2026).

Koster merinci penerimaan PHR senilai Rp2,9 triliun tersebut berasal dari penerimaan pajak hotel Rp1,8 triliun dan Rp1,1 triliun pajak restoran. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, penerimaan PHR naik di 7 Kabupaten/Kota, dan hanya turun di Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Menurut Koster, naiknya penerimaan PHR di tengah penurunan angka kunjungan wisman menandakan wisatawan yang datang ke Bali saat ini merupakan wisatawan berkualitas, dengan belanja atau spending yang besar, kemudian menginap di hotel yang resmi, berizin dan membayar pajak.

"Bisa jadi yang 7% tidak datang itu selama ini menginapnya di hotel yang tidak berizin," kata Koster.

Koster menyebut Bali saat ini tidak lagi hanya menghitung kuantitas wisman yang berkunjung, melainkan fokus mendorong kedatangan wisman yang berkualitas. Ia juga menyebut sedang menertibkan airbnb yang memfasilitasi hotel atau penginapan yang belum berizin.

Koster juga telah mengumpulkan online travel agent (OTA) beberapa waktu lalu untuk membahas penertiban hotel, villa yang tidak resmi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menjelaskan walaupun perlu didorong pemerataan kunjungan wisman agar tidak terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan seperti Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

“Perlu pemerataan sehingga dampak PHR lebih dirasakan,” kata Achris.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengejar pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di kawasan wisata Pulau Nusa Penida.

Bupati Klungkung I Made Satria memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang wajib disetorkan ke kas daerah.

Satria menambahkan tambahan 10% uang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang dibayarkan oleh wisatawan bukan merupakan bagian keuntungan dari usaha.

“Uang tersebut merupakan titipan tamu saat check in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan menghambat kemajuan rumah kita sendiri,” jelas Satria, Rabu (13/5/2026).

I Made Satria menambahkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Nusa Penida baru menyentuh angka 67%. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan wajib pajak untuk mengejar 33% potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan roda APBD yang transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan bahwa Nusa Penida merupakan salah satu kawasan objek wisata internasional di Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan kunjungan, dibutuhkan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman bagi para wisatawan.

“Kabupaten Klungkung membutuhkan pembiayaan khusus untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi wisatawan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah dan penataan kawasan pelabuhan kapal. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pajak hotel atau restoran yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi penerimaan penting bagi kas negara,” tambahnya.

Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut (Perseroda) menunjukkan komitmen perseroan dalam mendukung pemerintah di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak lewat berbagai transformasi digital yang dicanangkan.

Hal itu disampaikan Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian dalam peluncuran QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Opmitization di Medan, Senin (27/4/2026) sore.

QRESTO merupakan metode pembayaran digital yang memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis, sistem ini merupakan sinergi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut dan Pemko Medan.

Sandhy mengatakan Bank Sumut terus memacu transformasi digital perbankan termasuk dalam hal pembayaran guna memberi kemudahan kepada masyarakat pengguna dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Dengan QRESTO, pajak yang dibayarkan konsumen saat membeli makanan di restoran akan langsung dipisahkan oleh sistem untuk masuk ke kas daerah. Sehingga restoran tak perlu lagi membayarkan pajak secara manual," jelas Sandhy dalam peluncuran QRESTO di Medan, Senin (27/4/2026).

Sandhy menyampaikan Bank Sumut siap mendukung program-program pemerintah untuk pembangunan daerah, termasuk dalam hal penghimpunan dana untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Dia menyebut perluasan penggunaan QRIS Bank Sumut untuk pembayaran restoran melalui QRESTO akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Metode split payment atau pemisahan pembayaran pajak dalam QRESTO membuat pajak restoran otomatis tertampung ke kas daerah, tidak lagi dikelola oleh merchant.

"Ini juga menjadi bukti bahwa teknologi informasi BPD mampu bersaing dengan bank himbara maupun swasta lain di Indonesia," tambahnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan bank sentral mendukung penuh digitalisasi pembayaran di segala sektor, bahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Rudy pun menyebut QRESTO dengan split payment untuk meningkatkan pajak daerah sebagai inovasi terbaru karena QRIS selama ini hanya digunakan untuk sistem pembayaran.

"Selama ini QRIS hanya digunakan untuk alat pembayaran, sekarang untuk tax opmitization melalui splitting payment. Ini merupakan inovasi terbaru untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi yang pada ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " jelas Rudy.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan QRESTO sebagai salah satu bentuk kreativitas dalam hal pembayaran (creative financing) dalam peningkatan PAD.

"Pemko menginginkan agar pajak yang dibayar masyarakat dikelola dengan transparan, dan kembali lagi kepada masyarakat. QRESTO ini akan membuat pengelolaan pajak lebih akuntabel," ujar Rico.

Adapun restoran asal Jepang Sushi Tei menjadi pilot project yang menggunakan QRESTO di waralaba mereka yang terdapat di Mal Sun Plaza Medan. Peluncuran QRESTO di Medan ini juga menjadi yang pertama di Indonesia.

Rico menyebut split pajak akan membuat pembayaraan pajak langsung tercatat dan akurat, meminimalisir potensi kebocoran pendapatan, serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

"Split pajak juga akan meningkatkan kepercayaan publik baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, perbankan, pengusaha, maupun pemerintah," jelasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut inovasi dalam pembayaran pajak oleh restoran dengan QRESTO, Quick Response Electronic Splitting System for Tax Opmitization atau perluasan penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis dapat mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak.

Rico mengatakan selama ini pembayaran pajak dari restoran, hotel, maupun kafe menggunakan metode self assesment di mana pengusaha melaporkan secara mandiri pendapatan mereka setiap bulan.

"Dengan QRESTO, saat masyarakat membayar makanan di restoran, pajaknya hari itu juga langsung terpisah (split) dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tidak ada lagi dana yang mengambang," ujar Rico Waas dalam peluncuran QRESTO di Sushi Tei Mal Sun Plaza Medan, Senin (27/4/2026) sore.

Rico menjelaskan pemisahan pembayaran pajak restoran secara langsung dengan QRESTO memberi beberapa keuntungan bagi pemerintah daerah. Di samping meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak, pencatatan pajak juga lebih otomatis dan akurat sehingga mempermudah merchant.

Selain itu, QRESTO digadang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Rico menyampaikan inovasi yang dikembangkan melalui kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, PT Bank Sumut (Perseroda), dan Pemko Medan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pemko Medan juga disebutnya terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan pembayaran digital di sejumlah sektor, seperti digitalisasi pembayaran parkir dan pajak hotel, restoran, maupun kafe (horeka).

Adapun Medan merupakan kota pertama yang menerapkan QRESTO untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Restoran asal Jepang Sushi Tei di Mal Sun Plaza Medan menjadi pilot project penggunaan QRESTO yang menggunakan layanan QRIS dari Bank Sumut ini.

"Peluncuran QRESTO di Medan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk saling menguatkan pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap restoran lain nantinya segera pakai QRESTO juga karena pajak ini sifatnya wajib untuk mendukung pembangunan di daerah," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 20% di sektor perhotelan dan restoran untuk masa pajak bulan Maret 2026.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 310 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan pemberian insentif sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong daya beli masyarakat khususnya di sektor makanan dan/atau minuman serta perhotelan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah Jakarta.

"Kebijakan ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan nyata bagi pelaku usaha sekaligus mendorong kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Dukungan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pemulihan serta keberlanjutan aktivitas ekonomi di sektor makanan, minuman, dan perhotelan di Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa mekanisme pemberian pajak dilakukan secara jabatan sehingga Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh keringanan pajak tersebut.

Nantinya, insentif 20% dari pokok PBJT atas makanan dan/atau minuman serta jasa perhotelan akan langsung diperhitungkan dalam kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk masa pajak Maret 2026.

"Meskipun diberikan keringanan pokok pajak, Wajib Pajak tetap wajib melaksanakan kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: melakukan pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku," jelasnya.

Masyarakat dapat memanfaatkan keringanan ini melalui layanan pajak online milik Bapenda DKI Jakarta di situs: https://pajakonline.jakarta.go.id/ dan berlaku hingga tanggal 30 April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Instruksi pemerintah pusat supaya pemerintah daerah memangkas belanja perjalanan dinas (Perdin) dan seremonial demi mendanai program prioritas berpotensi memicu efek samping serius.

Kontraksi ekonomi lokal hingga tergerusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi ancaman serius.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai surat edaran bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengefisienkan APBD 2026 memang bertujuan mengamankan ruang fiskal.

Target utamanya jelas, sambungnya, yakni demi membiayai program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hanya saja, Rizal mengingatkan bahwa dari kacamata ekonomi daerah, kebijakan ini tidaklah netral.

"Kebijakan pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan langsung menekan permintaan pada sektor-sektor yang selama ini sangat bergantung pada belanja pemerintah, terutama perhotelan dan restoran," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Rizal menyoroti fakta struktural bahwa di banyak daerah, terutama di luar kota besar, belanja pemerintah daerah masih berperan sebagai jangkar utama aktivitas ekonomi.

Ketika keran belanja birokrasi ditutup, dampaknya tidak hanya sebatas penurunan tingkat okupansi hotel atau omzet rumah makan. Lebih dari itu, sambung Rizal, pemangkasan belanja Perdin hingga seremonial berpotensi menjadi bumerang bagi kas daerah itu sendiri lantaran pajak hotel dan restoran merupakan salah satu tulang punggung PAD.

Risiko efek domino yang melemah juga menjadi sorotan Indef. Alasannya, sektor hospitality seperti perhotelan dan restoran memiliki keterkaitan rantai pasok yang kuat, mulai dari tenaga kerja, pemasok bahan pangan, transportasi, hingga UMKM pendukung.

"Sehingga berisiko menekan pendapatan masyarakat lokal dan daya beli, terutama di daerah yang struktur ekonominya belum cukup ditopang oleh sektor swasta atau pariwisata murni," ungkapnya.

MBG hingga Kopdes Tak Bisa Tambal

Lantas, apakah guyuran dana ke program prioritas seperti MBG mampu menambal lubang ekonomi tersebut? Rizal bersikap realistis.

Menurutnya, belanja program prioritas seperti MBG dan Kopdes memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Belanja ini bersifat sosial-produktif yang menyasar kebutuhan dasar, bukan jasa hospitality yang sebelumnya banyak diserap lewat belanja birokrasi.

Akibatnya, dalam jangka pendek, realokasi anggaran tersebut dinilai sulit menggantikan hilangnya potensi ekonomi di industri perhotelan dan restoran secara serta-merta.

"Dampak positifnya terhadap ekonomi daerah memang ada, tetapi jalurnya tidak langsung dan tidak serta-merta menggantikan hilangnya permintaan di sektor perhotelan dan restoran. ," jelas Rizal.

Oleh karena itu, Indef mewanti-wanti agar efisiensi belanja tidak berujung pada kontraksi ekonomi lokal yang berlebihan. Dia mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari sumber pertumbuhan alternatif agar sektor usaha tidak melulu bergantung pada 'cek' pemerintah.

Instruksi Purbaya & Tito

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan efisiensi ketat terhadap belanja seremonial dan perjalanan dinas untuk mengamankan pendanaan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor SE-3/MK.08/2025 dan Nomor 900.1.1/9902/SJ tentang Pemenuhan Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat pada APBD TA 2026. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 9 Desember 2025.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sebesar Rp693,0 triliun. Purbaya menegaskan bahwa penggunaan TKD yang tidak ditentukan penggunaannya harus diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat, serta dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah.

"Belanja yang bersifat dukungan terhadap Program Prioritas Pemerintah... merupakan belanja untuk mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Subsidi, Preservasi Jalan dan Jembatan, Perumahan, serta Sekolah Rakyat," demikian kutipan poin 4 huruf e dalam SEB tersebut.

Demi memuluskan alokasi anggaran untuk program-program strategis tersebut, pemerintah pusat meminta pemda melakukan efisiensi radikal. Pemda diminta mengalihkan alokasi belanja yang dianggap tidak prioritas.

Beberapa pos belanja yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta publikasi dan seminar. Selain itu, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukung lainnya yang tidak memiliki output terukur juga wajib diefisienkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyoroti belanja hibah. Dalam SEB ini, pemda diminta melakukan efisiensi atas belanja hibah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, termasuk hibah kepada instansi vertikal.

Di sisi pendapatan, Purbaya dan Tito mendorong optimalisasi PAD. Di samping itu, pemerintah pusat menggarisbawahi agar upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah tidak mematikan ekonomi.

"Optimalisasi PAD dengan berorientasi mendorong pertumbuhan dan kemajuan kegiatan perekonomian di daerah guna memperluas dan memperkuat basis PAD secara berkelanjutan," bunyi arahan poin 4 huruf g dalam SEB tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menduga terjadi banyak praktik penggelapan dana pajak dan retribusi yang dipungut daerah sehingga tak masuk ke kantong APBD.

Tito menyebut, telah berpesan ke pemerintah daerah (pemda) untuk kreatif dalam meningkatkan pajak asli daerah (PAD). Dia mengimbau agar pemda tidak serta-merta menaikkan pajak seperti pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya memicu penolakan masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kendati demikian, Tito menilai pemda sekaligus pemerintah pusat juga tetap harus mendorong digitalisasi sistem penerimaan daerah guna mengurangi terjadinya kebocoran. Kendati tidak mengungkap daerah tertentu, dia menyebut, banyak pajak dan retribusi yang tidak masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

"Hotel, resto, dan lain-lain yang melayani masyarakat, mereka sudah menjadi collector [pajak] sebetulnya, atau retribusi. Masalahnya, barang ini sampai enggak ke Dispenda, dan saya yakin tidak. Mungkin hanya berapa persen," ungkapnya di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Mendagri sejak 2019 itu mencontohkan Pemerintah Kota Banyuwangi yang membuat terobosan dengan mendigitalisasi sistem informasi penerimaan daerah. Alat itu menghubungkan data pajak dan retribusi yang dipungut oleh badan usaha dan terhubung langsung ke database Dispenda.

Tito pun meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk membantu digitalisasi sistem penerimaan daerah. Dia meminta agar bank sentral bisa membuat terobosan lagi seperti sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Tito, saat ini masih ada pemda yang melakukan pendataan manual pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD. Akibat modus penggelapan itu, banyak pemda yang disebut olehnya merugi.

"Dia rugi karena collector tidak menyerahkan kepada Dispenda. Mereka pakai dua buku, satu buku asli, satu buku untuk Dispenda," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat sistem transaksi digital penerimaan asli daerah (PAD) seperti model sistem QRIS.

Tito menjelaskan, digitalisasi transaksi pajak dan retribusi antara pihak pemungut, yakni hotel, restoran, dan pengelola parkir ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda/Bapenda) itu menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran potensi PAD.

"Karena kita lihat saja kalau kita ke restoran, parkir, itu bayar pajak loh, sekian persen. Tapi kan masalahnya uangnya sampai gak ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah?" kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

"Mungkin enggak nyampe karena menggunakan manual. Jadi ya, suka-suka yang melaporkan, dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran," tegasnya.

Dengan digitalisasi transaksi PAD yang terhubung antar pihak pemungut dan Pemda, menurut Tito dapat mencegah para kepala daerah menaikkan secara serampangan tarif pajak yang langsung bersinggungan dengan daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan, sebagaimana kejadian beberapa waktu lalu sejumlah Pemda menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga didemo secara besar-besaran oleh rakyatnya sendiri.

"Itu akibat membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot. Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan Pajak Bumi Bangunan, yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi," paparnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada salah satu Pemda yang telah memiliki sistem PAD yang kuat dan terkoneksi dengan pihak pemungut, yakni seperti Pemkab Banyuwangi. Melalui digitalisasi sistem PAD itu, ia sebut daerah bisa meningkatkan penerimaannya sendiri tanpa harus menaikkan tarif.

"Dengan digitalisasi uangnya langsung masuk, maka itu akan meningkatkan PAD daerahnya tanpa harus membuat hal yang baru," paparnya.