Bisnis.com, MALANG — Jumlah merchant QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang mencapai 946.000 dengan volume transaksi lebih dari 157 juta kali sepanjang 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan kinerja ini turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian target nasional QRIS pada 2025.

“Saya selalu mengatakan kalau di fora-fora internasional orang mengatakan digitalisasi itu milik kalangan menengah atas. Saya mengatakan tidak di Indonesia. Di Indonesia QRIS digitalisasi dimulai dari masyarakat subsistence.Kita lihat kita punya kartu prakerja, kartu belajar, yang lain-lain,” katanya pada Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Malang, Indra Kuspriyadi, di Malang, Rabu (11/2/2026).

Dia menegaskan, pemanfaatan QRIS ini akan berdampak mengurangi penggunaan uang fisik dan juga mendukung pemegangan UMKM.

“ Tadi saya bergembira karena tadi saya berkesempatan jalan-jalan ke Kayu Tangan dan ternyata di situ QRIS-nya banyak. Semua memakai QRIS. Dan mereka mengatakan banyak anak-anak muda dan juga orang tua mulai terbiasa memakai QRIS,” ucapnya.

Menurutnya, semua orang saat ini sudah terbiasa menggunakan digitalisasi dan pembayaran transfer secara digital. Kemajuan juga terlihat di sisi elektronifikasi daerah.

“Tadi saya mengatakan transaksi pemerintah daerah, hingga semester 2 tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo telah berada dalam tahap digital. Ini tahap yang tinggi,” ucapnya.

Dia juga melihat, QRIS juga bisa mendukung elektronifikasi pemerintahan daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Data menunjukkan bahwa penggunaan digitalisasi ini bisa meningkatkan PAD.

“Kami punya program namanya KATALIS dan sudah di-blessing oleh Pak Tito Mendagri,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, BI akan sharing secara daring dengan seluruh Pemda di Indonesia.

Pemda-pemda sudah sukses menggunakan digitalisasi, baik untuk retribusi, lalu pajak yang lain-lain, atau juga untuk pariwisata agar bisa saling belajar satu dengan yang lain. “Nanti di akhir tahun kita akan ada field trip,” ujarnya.

Menurutnya, BI akan mengundang pemda untuk field trip untuk melihat di daerah mana yang sukses menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan peran Bank Indonesia di daerah sebagai strategic advisor untuk membantu dan bersinergi dengan pemerintah daerah, seperti pengendalian harga pangan.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai peran BI sangat strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi regional, pengendalian inflasi, serta pengembangan jangka panjang daerah. BI juga penting sebagai katalisator menguatkan ekosistem ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Deaerah (KPPOD) menilai mandatory spending untuk program pemerintah pusat semakin meluas bahkan di dalam penyusunan APBD 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan desentralisasi fiskal.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menyoroti kelemahan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) atau local taxing power.

Pada waktu yang sama, alokasi belanja wajib atau mandatory spending oleh pemerintah pusat semakin meluas baik dari implementasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) serta peraturan turunannya.

"Misalnya kalau melihat Permendagri soal pedoman penyusunan APBD 2026, mandatory spending terutama untuk mendukung program-program pemerintah pusat nampak sekali di sana," ujar Herman dikutip dari siaran daring di YouTube KPPOD, Rabu (17/12/2025).

Kemudian, Herman turut menyoroti soal mismanagement pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan polemik besarnya simpanan pemda di perbankan yang dinilai sebenarnya adalah isu struktural setiap tahun.

Adapun sejak 2025, terang Herman, semakin terkikisnya kemampuan pemda terlihat dari penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Inpres terkait dengan efisiensi APBN dan APBD itu turut menyasar anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun ini yang dipotong senilai Rp50,59 triliun dari pagu anggaran Rp919 triliun.

Pemangkasan ini pun berlanjut pada APBN 2026 ketika TKD turun hingga sekitar 24% dari pagu 2025 ke hanya Rp693 triliun. Herman menggarisbawahi utamanya pemangkasan secara signifikan atas dana bagi hasil (DBH).

Padahal, lanjutnya, DBH bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal pusat dan daerah. Ini pun dinilai tidak sesuai dengan UU HKPD dan bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

"Karena kapasitas fiskal itu dihitung berdasarkan penjumlahan PAD dengan dana bagi hasil," terang Herman.

Untuk itu, Herman menilai pemangkasan TKD justru inkonsisten dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2024 tentang RPJMN yang merupakan terjemahan dari visi misi Presiden Prabowo Subianto yakni Asta Cita. Salah satunya yakni tentang komitmen pemerintah untuk penguatan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah.

"Pemangkasan ini sudah tidak sejalan dengan semangat Asta Cita," pungkasnya.

Alasan Efisiensi

Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025.

Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden. Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026.

Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap, pemerintah daerah atau pemda kini harus mulai melaksanakan efisiensi belanja pegawai, di tengah penurunan transfer ke daerah (TKD).

Sebagaimana diketahui, belanja TKD pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 kini hanya senilai Rp 693 triliun. Turun sekitar 24,66% dari sebelumnya pada 2025 Rp 919,87 triliun.

Menurut Tito, efisiensi belanja pegawai ini sebetulnya pernah dijalankan pemda seperti saat masa Covid-19. Pada periode krisis yang membuat penerimaan asli daerah atau PAD tertekan itu, ia menyebut, Pemda bisa jalan meskipun tak banyak pegawai yang masuk ke kantor.

"Working from home, saya ingat betul, pernah 75%. Yang di kantor hanya 25%, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai," ungkap Tito dalam acara peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Oleh sebab itu, Tito mengatakan, untuk mengantisipasi turunnya anggaran TKD dari pemerintah pusat ke daerah itu, yang perlu dilakukan para kepala daerah adalah mengefisiensikan belanja pegawainya, bukan dalam bentuk memangkas gaji.

"Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan," tutur Tito.

Tito menjelaskan, efisiensi belanja birokrasi di Pemda saat ini masih penting karena selain jumlah pegawai yang bisa diminimalkan, alokasi untuk belanja perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan dan perawatan masih terlalu banyak ketimbang belanja program untuk masyarakat.

"Untuk menyisir belanja ini, banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah ASN pada tahun ini memang mengalami peningkatan dibanding periode 2024. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh pada Agustus 2025 silam.

"Pada Desember 2024, ASN kita berjumlah 4,3 juta orang. Setelah proses pengangkatan PPPK dan CPNS, terhitung per-Juli 2025 jumlah ASN telah mencapai 5,2 juta. Ini merupakan kekuatan besar dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ucap Zudan dikutip dari website BKN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat sistem transaksi digital penerimaan asli daerah (PAD) seperti model sistem QRIS.

Tito menjelaskan, digitalisasi transaksi pajak dan retribusi antara pihak pemungut, yakni hotel, restoran, dan pengelola parkir ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda/Bapenda) itu menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran potensi PAD.

"Karena kita lihat saja kalau kita ke restoran, parkir, itu bayar pajak loh, sekian persen. Tapi kan masalahnya uangnya sampai gak ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah?" kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

"Mungkin enggak nyampe karena menggunakan manual. Jadi ya, suka-suka yang melaporkan, dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran," tegasnya.

Dengan digitalisasi transaksi PAD yang terhubung antar pihak pemungut dan Pemda, menurut Tito dapat mencegah para kepala daerah menaikkan secara serampangan tarif pajak yang langsung bersinggungan dengan daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan, sebagaimana kejadian beberapa waktu lalu sejumlah Pemda menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga didemo secara besar-besaran oleh rakyatnya sendiri.

"Itu akibat membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot. Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan Pajak Bumi Bangunan, yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi," paparnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada salah satu Pemda yang telah memiliki sistem PAD yang kuat dan terkoneksi dengan pihak pemungut, yakni seperti Pemkab Banyuwangi. Melalui digitalisasi sistem PAD itu, ia sebut daerah bisa meningkatkan penerimaannya sendiri tanpa harus menaikkan tarif.

"Dengan digitalisasi uangnya langsung masuk, maka itu akan meningkatkan PAD daerahnya tanpa harus membuat hal yang baru," paparnya.