Surabaya (ANTARA) - Dinas Perhubungan Jawa Timur berencana menerapkan Intelligent Transport System (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas pada layanan TransJatim guna meningkatkan efisiensi perjalanan dan kualitas pelayanan transportasi publik.

"Saya ingin satu koridor diterapkan ITS, termasuk simpang terkoordinasi dan prioritas bagi bus," kata Kepala Dishub Jatim Nyono di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, penerapan ITS akan diawali melalui kajian pada Koridor I TransJatim yang memiliki tingkat keterisian penumpang atau load factor tinggi.

Sistem tersebut akan memanfaatkan teknologi sensor pada persimpangan jalan sehingga durasi lampu lalu lintas dapat menyesuaikan kondisi kepadatan kendaraan secara real time.

Dengan teknologi itu, kendaraan dari arah yang lebih padat akan memperoleh waktu lampu hijau lebih lama dibandingkan jalur dengan volume kendaraan rendah.

Selain itu, Dishub Jatim juga menyiapkan penerapan bus priority atau prioritas bagi bus TransJatim agar kendaraan angkutan massal memperoleh kelancaran saat mendekati persimpangan.

Nyono menjelaskan konsep tersebut telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik modern.

Penerapan ITS juga akan dipadukan dengan program jalan berkeselamatan yang mencakup penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas secara lengkap di koridor layanan.

"Semua fasilitas keselamatan akan dikombinasikan dengan sistem angkutan publik berbasis ITS sehingga pelayanan menjadi lebih baik," ujarnya.

Selain Koridor I TransJatim, konsep serupa juga direncanakan diterapkan di wilayah Malang sebagai bagian dari pengembangan transportasi perkotaan berbasis teknologi.

Saat ini Dishub Jatim masih melakukan survei fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di koridor-koridor tersebut sebelum implementasi dilakukan.

Menurut Nyono, realisasi program bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah, namun kajian teknis telah mulai disiapkan untuk mempercepat penerapan sistem transportasi cerdas di Jawa Timur.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengajak seluruh lapisan masyarakat beserta mitra pengemudi untuk bersama-sama menyokong kebijakan baru pemerintah terkait penataan industri ojek online (ojol).

Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk mentransformasi industri menuju arah yang lebih berkeadilan dan memiliki daya tahan kokoh.

Perusahaan berkomitmen mengawal masa transisi ini dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan mitra serta kualitas layanan konsumen.

Manajemen menyediakan ruang komunikasi berkala sebagai wadah resmi penyampaian pendapat bagi para mitra pengemudi secara tertib.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyampaikan perseroan memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam merumuskan masa depan industri transportasi berbasis aplikasi di Tanah Air. Harmonisasi regulasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” ujar Hans, Selasa (19/5/2026).

Hans menambahkan perusahaan mengimbau para mitra pengemudi untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai, terbuka, dan konstruktif melalui jalur komunikasi resmi yang telah disediakan.

"GOTO membuka pintu untuk mendengar, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama atas setiap tantangan operasional yang dihadapi mitra di lapangan," kata Hans.

Di sisi lain, manajemen tidak menampik kebijakan penyesuaian tarif komisi ini akan membawa konsekuensi berupa penurunan pos pendapatan bruto Gojek pada lini bisnis transportasi roda dua (GoRide). Menghadapi tantangan tersebut, struktur ekosistem GOTO yang terdiversifikasi akan dioptimalkan sebagai jangkar penyelamat kinerja konsolidasi grup.

Perusahaan bakal memacu performa unit bisnis potensial lainnya di luar sektor mobilitas penumpang untuk menyokong pendapatan. Portofolio interkoneksi seperti layanan pengantaran barang, logistik, jasa keuangan (fintech), serta berbagai varian layanan digital lainnya akan didorong bergerak lebih ekspansif sebagai penopang pertumbuhan operasional.

Kekuatan ekosistem lintas sektor ini diklaim menjadi fondasi kuat yang memberikan fleksibilitas bagi Gojek untuk melakukan penyesuaian bisnis secara mulus.

Manajemen optimistis strategi optimalisasi silang ini mampu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, baik untuk entitas Gojek maupun korporasi GoTo secara keseluruhan.

Sebagai perusahaan rintisan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam negeri, Gojek berkomitmen membalas besarnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat lewat aksi nyata.

Kepatuhan penuh terhadap regulasi baru ini menjadi bukti kesiapan korporasi untuk melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya demi mewujudkan mitra pengemudi yang lebih sejahtera sekaligus mempertahankan keunggulan standar pelayanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan akan mengikuti aturan pemerintah terkait biaya layanan aplikator ojek online (ojol) yang dipangkas menjadi maksimal 8%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026.

Dengan kebijakan tersebut, maka 92% dari biaya yang didapat oleh mitra driver pada setiap perjalanan akan masuk ke kantong mitra.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perseroan menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Dan pada hari ini, menjelang Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei besok, saya mewakili keluarga besar Gojek dan GoTo menegaskan dukungan penuh terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2026,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor Gojek, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans mengatakan terdapat empat langkah yang akan dilakukan Gojek sebagai tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait Perpres Nomor 27/2026 dengan menyesuaikan skema bagi hasil.

Perseroan akan menetapkan 92% dari setiap perjalanan GoRide menjadi hak pengemudi.

“Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,” kata Hans.

Hans mengakui pendapatan Gojek dari layanan GoRide akan mengalami penurunan. Namun, langkah tersebut diyakini sebagai keputusan yang tepat dan menjadi investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Hans menegaskan Gojek juga mempertimbangkan kepentingan puluhan juta pengguna layanan. Menurutnya, tarif tetap menjadi faktor penting bagi konsumen, terutama pada layanan GoRide reguler yang saat ini memiliki jumlah pengguna terbesar.

Karena itu, perusahaan memastikan tidak akan ada perubahan harga yang dibayarkan konsumen untuk layanan GoRide reguler.

“Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan, dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” kata Hans.

Kedua, Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra driver. Hans menjelaskan skema langganan GoRide Hemat mulai diuji coba secara terbatas pada November 2025 dan diperluas ke seluruh Indonesia pada Februari 2026.

Menurut Hans, setelah berjalan selama tiga bulan, perusahaan melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema tersebut memerlukan keseimbangan yang lebih baik terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans.

Hans mengatakan dampak dari kebijakan tersebut akan memicu penyesuaian harga konsumen secara terbatas, khususnya pada layanan GoRide Hemat. Kendati demikian, perusahaan memastikan penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

Dia memahami kenaikan harga sekecil apa pun tetap akan dirasakan pelanggan. Namun, menurutnya, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat langsung memberikan manfaat kepada pengemudi.

“Dan ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Selain itu, Hans mengatakan Gojek juga akan memperkuat program kesejahteraan bagi mitra driver dan keluarga mereka. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” katanya.

selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, manusia membangun kota dengan satu keyakinan sederhana bahwa semakin banyak jalan dibuat, semakin lancar pula kehidupan bergerak.

Namun waktu perlahan menunjukkan hal yang berbeda. Jalan terus bertambah, kendaraan terus diproduksi, tetapi kemacetan justru semakin padat, jarak tempuh makin panjang, dan waktu manusia semakin banyak terbuang di perjalanan.

Di tengah situasi itu, dunia mulai menyadari bahwa masa depan transportasi bukan lagi sekadar soal kendaraan yang bergerak lebih cepat, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang lebih cerdas, saling terhubung, dan mampu memahami kebutuhan manusia modern yang hidup dalam ritme serba cepat.

Di tengah perubahan itulah, sudah saatnya Indonesia memikirkan kembali masa depan transportasinya dengan lebih matang.

Negara-negara lain di dunia kini tidak lagi hanya berbicara tentang membangun jalan baru, memperbanyak kendaraan umum, atau memperluas jalur tol.

Yang mulai menjadi perhatian utama adalah bagaimana menciptakan sistem mobilitas yang cerdas, terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab tantangan perkotaan masa depan secara menyeluruh.

Pemikiran semacam itu mengemuka dalam forum Focus Group Discussion mengenai pengembangan Urban Air Mobility (UAM) di Jakarta belum lama ini.

Dari forum tersebut terlihat bahwa arah perkembangan transportasi global kini bergerak menuju integrasi teknologi, konektivitas data, kecerdasan sistem, dan efisiensi mobilitas yang lebih luas dibanding sekadar kendaraan berbasis darat.

UAM mulai banyak dibicarakan di berbagai negara sebagai bagian dari transformasi besar sistem transportasi global. UAM pada dasarnya merujuk pada penggunaan moda transportasi udara berjarak pendek di kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas manusia maupun logistik secara lebih cepat dan efisien.

Kehadirannya dipandang sebagai salah satu jawaban atas persoalan kepadatan kota yang semakin kompleks.

Urban Air Mobility

Namun yang menarik, pembahasan mengenai Urban Air Mobility tidak ditempatkan sebagai sekadar teknologi futuristik yang jauh dari realitas masyarakat.

Urban Air Mobility sudah saatnya dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekosistem mobilitas masa depan yang harus dipersiapkan sejak sekarang melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sistem transportasi cerdas, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pandangan tersebut penting karena selama ini diskusi mengenai transportasi masa depan cenderung sering terjebak pada romantisme teknologi tanpa membahas kesiapan ekosistemnya.

Padahal teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal apabila tidak terintegrasi dengan sistem transportasi lain, tata kota, pengelolaan data, hingga perilaku masyarakat sebagai pengguna.

Konsep sistem transportasi cerdas sepertinya sudah saatnya digarap serius. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang digitalisasi transportasi, melainkan bagaimana seluruh elemen mobilitas saling terhubung melalui teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, ketepatan waktu, hingga pengelolaan lalu lintas secara real time.

Ketika sistem transportasi cerdas dipadukan dengan Urban Air Mobility, maka yang dibangun bukan lagi sekadar moda baru, melainkan sebuah jaringan mobilitas modern yang saling terintegrasi.

Transportasi udara perkotaan misalnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan data lalu lintas, sistem navigasi digital, pusat kontrol mobilitas, integrasi dengan transportasi darat, hingga regulasi keselamatan yang memadai.

ke depan penting untuk ditekankan soal keselarasan agar Indonesia memiliki arah yang harmonis dalam membangun sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Misalnya saja sudah saatnya perusahaan yang berfokus pada industri aviasi dan infrastruktur transportasi bekerja sama dengan stakeholder yang mendorong pengembangan dan penerapan teknologi cerdas dalam sistem transportasi termasuk di antaranya Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia) untuk menyusun kajian dan rekomendasi sistem transportasi cerdas.

Gagasan ini akan menjadi fondasi masa depan transportasi yang tidak lagi dibangun secara parsial. Dunia bergerak menuju pendekatan kolaboratif yang mempertemukan industri, teknologi, regulator, hingga pengembang sistem dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Tantangan konektivitas

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup besar untuk ikut memainkan peran penting dalam perkembangan industri transportasi masa depan.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tantangan konektivitas yang sangat kompleks. Mobilitas antarkota, antarwilayah, bahkan antarpulau sering kali menghadapi persoalan waktu, kepadatan, dan keterbatasan infrastruktur.

Dalam situasi seperti itu, pengembangan sistem mobilitas baru menjadi semakin relevan. Urban Air Mobility misalnya dapat membuka kemungkinan baru dalam mendukung konektivitas perkotaan maupun wilayah-wilayah dengan hambatan geografis tertentu.

Potensi tersebut menjadi semakin besar karena Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan kawasan urban yang cepat, serta kebutuhan mobilitas yang terus meningkat setiap tahun.

Kondisi tersebut sebenarnya merupakan peluang strategis. Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi dari negara lain.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem transportasi masa depan di tingkat regional apabila mampu membangun kolaborasi lintas sektor secara konsisten.

Indonesia harus diakui selama bertahun-tahun sering terlambat masuk dalam rantai industri teknologi global.

Banyak teknologi berkembang pesat di negara lain sementara Indonesia baru menjadi pengguna ketika pasar sudah terbentuk. Dalam konteks Urban Air Mobility dan sistem transportasi cerdas, peluang untuk terlibat sejak awal sebenarnya masih terbuka cukup lebar.

Tentu tantangannya tidak kecil. Pengembangan transportasi masa depan membutuhkan kesiapan regulasi, investasi teknologi, sumber daya manusia, keamanan sistem, hingga penerimaan publik. Selain itu, transformasi transportasi juga harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan akses masyarakat.

Karena itu, pendekatan yang terlalu berorientasi pada sensasi teknologi justru berisiko menciptakan kesenjangan baru. Transportasi masa depan seharusnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap efisiensi mobilitas masyarakat, pengurangan beban perkotaan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

Forum diskusi yang mempertemukan pelaku industri, pengembang teknologi, dan pemangku kebijakan menjadi penting karena transformasi transportasi tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja.

Kolaborasi menjadi kata kunci dalam membangun sistem mobilitas modern yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat masa depan.

Dalam banyak kasus di dunia, perubahan besar dalam transportasi selalu lahir dari kemampuan membangun ekosistem bersama.

Kereta cepat, kendaraan listrik, hingga sistem transportasi digital berkembang bukan hanya karena teknologinya tersedia, tetapi karena ada keselarasan visi antara industri, regulator, dan kebutuhan masyarakat.

Sepertinya ini momentum yang baik bagi Indonesia untuk menentukan tidak sekadar menjadi penonton dalam perubahan besar itu melainkan ikut menjadi bagian dari pembentuk arah transportasi masa depan kawasan.

Ketika diskusi mengenai Urban Air Mobility mulai dibangun sejak sekarang, maka itu sama artinya Indonesia sedang menyiapkan bukan sekadar kendaraan masa depan, melainkan cara baru manusia Indonesia bergerak, bekerja, dan terhubung di era yang semakin ditentukan oleh kecepatan teknologi dan kecerdasan sistem mobilitas.

*) Penulis adalah Founder dan CEO Whitesky Group.

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Anggota DPR RI dari Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, mendesak pengusutan tuntas penyebab kecelakaan maut di Bekasi Timur yang menelan 15 korban jiwa. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kereta biasa, melainkan harus dilihat dalam konteks keselamatan publik yang lebih luas.

Rieke menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, keselamatan dalam transportasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara.

“Persoalan keselamatan penumpang adalah persoalan HAM warga negara, karena setiap rakyat berhak melakukan mobilitas dengan transportasi publik dalam keadaan aman,” katanya saat ditemui di perlintasan Ampera, Selasa (28/4/2026).

Kendati demikian, ia juga menyoroti dugaan keterkaitan dengan perusahaan transportasi, yakni Green SM. Rieke menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses perizinan hingga operasional perusahaan tersebut di Indonesia.

Ia mengungkapkan, perusahaan yang satu grup dengan pabrikan otomotif Vinfast asal Vietnam itu diduga mengajukan izin pada Januari 2024 dan memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS pada Maret 2024. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi di sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar.

“Saya melihat ada satu kejanggalan, ada indikasi kejanggalan bagaimana di tengah taksi Indonesia sendiri dalam keadaan cengap-cengap susah mau bertahan, tiba-tiba ada perusahaan taksi dari luar

dengan izin yang mudah,” katanya.

Lebih lanjut, Rieke juga meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap sistem transportasi, termasuk proses perizinan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut.

“Sekali lagi bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dengan armada kalau tidak salah sekitar 10.000 targetnya akan ada armadanya di 2025. Saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi intinya adalah persoalan ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa. Kalau sudah terjadi berkali-kali, berarti armadanya juga ada masalah. Sudahkah melalui uji operasional layak yang disebut dengan fine test segala macam, sudahkah melampaui itu atau belum?” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa pembenahan keselamatan perkeretaapian menjadi fokus dan masuk program kerja tahun ini, menyusul terjadinya kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam.

"Sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini, sebagaimana diarahkan Presiden terkait kurang lebih 1.800 perlintasan kereta yang selama ini memang wajib diperbaiki, harus ada pintunya," kata Dony saat dijumpai wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dengan peristiwa kecelakaan ini, ia menyampaikan Pemerintah memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi massal secara menyeluruh, termasuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada. "Apalagi dengan kejadian ini, kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan transportasi massal kita," kata Dony.

Ia juga memastikan seluruh aspek akan dievaluasi, termasuk dari sisi manajemen, dengan mencermati penyebab dan dampak kejadian, sembari menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Tadi malam saya juga ke sana, ke Stasiun Bekasi Timur, kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi," kata Dony.

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani juga menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kereta yang terjadi. Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap sistem keselamatan yang ada.

Menurut dia, keselamatan merupakan aspek utama dalam operasional, di samping peningkatan kenyamanan dan menjadi hal yang terus dievaluasi. "Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama keselamatan segala sistem yang ada, dan memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh," kata Rosan.

Pada Senin (27/4/2026) malam terjadi kecelakaan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga pukul 08.45 WIB, kecelakaan kereta listrik dan kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa kepada para korban kecelakaan usai menjenguk korban yang saat ini dirawat di RSUD Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah segera melakukan investigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun yang disiapkan untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh.

Menurut Prabowo, langkah ini diambil karena Pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan sehingga rawan kecelakaan. Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tengah menyusun Rancangan Undang-undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Regulasi anyar ini tujuan utamanya untuk mengintegrasikan penyelenggaraan sistem transportasi antarmoda.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung adanya regulasi tersebut. Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan, saat ini MTI terlibat dalam memberikan rekomendasi kebijakan dalam rancangan undang-undang tersebut.

Terdapat beberapa pokok inti dalam RUU tersebut, antara lain integrasi tarif, integrasi angkutan umum, integrasi sistem, integrasi layanan, termasuk integrasi pembiayaan infrastruktur.

"Semua integrasi moda transportasi, itu akan kita dorong melalui Undang-Undang Sitranas. Itu intinya, makanya sejalan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan integrasi tarif nantinya akan membuat masyarakat cukup sekali bayar untuk mengakses angkutan umum. Berbeda dengan saat ini yang masih melakukan tapping ketika pengguna beralih antarmoda.

"Kita ingin integrasi tarif, integrasi angkutan umum, sistem, layanan, hingga pembiayaan. Makanya ada RUU Sistranas. Misal moda transportasi yang ada di Soekarno-Hatta saja, kenapa sih stasiun masih ada di bangunan luar," tambahnya.

Selain akan mengatur integrasi tarif antarmoda, RUU ini juga akan mengambil peran pembiayaan untuk pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antar moda. Namun demikian, Haris belum menjabarkan lebih jauh seperti skema yang akan dikembangkan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan.

"Itu yang ingin kita capai. Karena tanpa integrasi, itu (layanan transportasi) tidak akan bisa seamles, efisien dan efektif dalam melayani transportasi," kata Haris.

Kesempatan sebemumnya, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Antar Moda, Risal Wasal, mengatakan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang terhubung, terpadu, dan berkelanjutan.

Risal mengatakan, dengan sistem ini masyarakat cukup melakukan satu kali pembayaran untuk menggunakan berbagai jenis transportasi seperti bus, kereta, hingga angkutan perkotaan lainnya.

"Ada 3 hal yang akan kita laksanakan, pertama bagaimana integrasi tarifnya antarmoda, serta integrasi ticketing system," ujarnya di Jakarta (31/7/2025).

Risal menjelaskan bahwa sistem ini akan mencakup integrasi tarif, sistem tiket, dan juga sistem clearing house yang akan memastikan pembagian pendapatan antar operator moda berjalan adil dan transparan.

"Ke depan kita bicara MaaS (Mobility as a Services). Konsep MaaS itu adalah, begitu dia tap dengan satu tiket tadi, uang itu akan langsung terbagi (ke moda transportasi lain)," katanya.

Risal menjelaskan MaaS adalah Integrasi dan akses ke berbagai layanan transportasi (seperti transportasi umum, ride-sharing, car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, taxi, rental mobil, ride-hailing dan sebagainya) dalam satu penawaran digital mobilitas dengan basis mobilitas aktif dan sistem transportasi umum yang efisien.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menilai wacana skema pembagian komisi ojek online (Ojol) 90:10 tidak sejalan dengan kebutuhan ekosistem transportasi daring yang sehat.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan usulan tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mulai dari ketidakseimbangan tarif layanan, penurunan jumlah order, hingga hambatan operasional dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Oleh karena itu, Maxim mendukung penerapan komisi yang fleksibel dengan batas maksimum di kisaran 15% hingga 20%,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Selasa (14/4/2025).

Menurutnya, komisi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, baik bagi pengguna maupun mitra pengemudi. Selain itu, komisi juga berperan dalam memastikan operasional layanan berjalan stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan perjalanan, dukungan teknis, perlindungan data, serta dukungan bagi mitra pengemudi dan pengguna.

Dengan demikian, Dirhamsyah menekankan komisi bukan sekadar biaya akses, melainkan bagian dari sistem yang menjaga layanan tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

“Sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mitra pengemudi, pengguna, maupun perusahaan,” katanya.

Di sisi lain, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) terus mendesak penguatan regulasi, khususnya terkait skema pembagian hasil 90:10, di tengah perdebatan mengenai kesejahteraan pengemudi dan arah inovasi platform digital.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menegaskan keberlanjutan ekosistem transportasi online harus bertumpu pada keadilan bisnis dan kepatuhan regulasi. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator perlu diterapkan secara transparan dalam setiap transaksi.

“Skema bagi hasil 90:10 yaitu 90% untuk pengemudi ojol dan untuk platform aplikator 10%, skema bagi hasil ini juga harus transparan dicantumkan dalam aplikasi pada setiap order,” kata Igun kepada Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Garda menyoroti pentingnya fitur yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pengemudi, seperti pengaturan jam operasional, pilihan jarak layanan, hingga fleksibilitas pembatalan order tanpa sanksi.

Selama ini, menurut Igun, mekanisme yang ada justru kerap merugikan pengemudi karena berujung pada pembatasan order. Dia juga menekankan perlunya peran pemerintah sebagai pengatur pasar yang adil sekaligus integrator ekosistem, termasuk dalam menghadirkan dukungan investasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan platform dan pengemudi.

Sejalan dengan itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mendorong perubahan yang lebih fundamental, yakni penghapusan skema kemitraan dan pengakuan pengemudi sebagai pekerja formal.

“Perusahaan platform wajib patuh pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily saat dihubungi Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Menurut Lily, dengan status sebagai pekerja, pengemudi berhak atas upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan kerja lainnya. Dia menilai skema kemitraan saat ini tidak memberikan kepastian pendapatan dan justru membuka ruang praktik yang merugikan pengemudi.

“Pendapatan para pengemudi terjamin dengan diberikannya hak upah minimum dengan pembayaran upah minimum dari platform maka otomatis potongan platform dihapus atau tidak ada lagi (0%),” ujarnya.

SPAI juga menyoroti berbagai program insentif yang diterapkan platform selama ini belum mampu menggantikan kebutuhan dasar pengemudi akan kepastian penghasilan dan jam kerja yang jelas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki hari ketiga, Jumat (10/4/2026), GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 kian menegaskan posisinya sebagai ajang strategis bagi pelaku industri kendaraan komersial. Pameran yang digelar di Jakarta International Expo ini terus dipadati trade visitors yang mencari solusi transportasi untuk menunjang efisiensi bisnis mereka.

Tingginya minat pengunjung menunjukkan kebutuhan dunia usaha terhadap kendaraan komersial yang semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Beragam inovasi yang ditampilkan tidak hanya berfokus pada performa, melainkan juga efisiensi operasional dan keberlanjutan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara GIICOMVEC Anton Kumonty menilai ajang ini menjadi refleksi kemajuan industri kendaraan niaga nasional. Ia menyebut transformasi teknologi terus berlangsung seiring tuntutan mobilitas yang kian kompleks.

Menurut Anton, kendaraan komersial kini berkembang menjadi lebih canggih, aman, dan efisien, sehingga mampu mendukung berbagai sektor usaha.

"Melalui pameran ini, para pelaku bisnis dapat melihat langsung bagaimana teknologi kendaraan komersial telah bertransformasi menjadi lebih canggih, aman, dan efisien untuk mendukung operasional dunia usaha mereka,” ujar Anton.

Pada penyelenggaraan tahun ini, GIICOMVEC menghadirkan 14 merek kendaraan komersial dari berbagai segmen. Mulai dari kendaraan niaga ringan hingga truk berat dan bus, seluruhnya dipamerkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi modern.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki hari ketiga, Jumat (10/4/2026), GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 kian menegaskan posisinya sebagai ajang strategis bagi pelaku industri kendaraan komersial. Pameran yang digelar di Jakarta International Expo ini terus dipadati trade visitors yang mencari solusi transportasi untuk menunjang efisiensi bisnis mereka.

Tingginya minat pengunjung menunjukkan kebutuhan dunia usaha terhadap kendaraan komersial yang semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Beragam inovasi yang ditampilkan tidak hanya berfokus pada performa, melainkan juga efisiensi operasional dan keberlanjutan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara GIICOMVEC Anton Kumonty menilai ajang ini menjadi refleksi kemajuan industri kendaraan niaga nasional. Ia menyebut transformasi teknologi terus berlangsung seiring tuntutan mobilitas yang kian kompleks.

Menurut Anton, kendaraan komersial kini berkembang menjadi lebih canggih, aman, dan efisien, sehingga mampu mendukung berbagai sektor usaha.

"Melalui pameran ini, para pelaku bisnis dapat melihat langsung bagaimana teknologi kendaraan komersial telah bertransformasi menjadi lebih canggih, aman, dan efisien untuk mendukung operasional dunia usaha mereka,” ujar Anton.

Pada penyelenggaraan tahun ini, GIICOMVEC menghadirkan 14 merek kendaraan komersial dari berbagai segmen. Mulai dari kendaraan niaga ringan hingga truk berat dan bus, seluruhnya dipamerkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi modern.

Bisnis.com, SOLO - Max Auto menegaskan bahwa segmentasi pasar yang dilayani Maxride di Solo berbeda dengan ojek online (ojol).

Menurut rilis yang diterima Bisnis pada Sabtu 24 Januari 2026, layanan Max Auto lebih mengarah pada penggunaan kendaraan roda dua dan roda tiga (Bajaj) yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi kapasitas, fungsi, maupun fleksibilitas penggunaan.

Lebih dari sekadar kendaraan umum, Bajaj juga berperan sebagai kendaraan niaga dan operasional.

Pengalaman di Yogyakarta menunjukkan bahwa banyak hotel, kawasan wisata, dan area komersial yang telah membeli unit Bajaj untuk digunakan sebagai shuttle tamu, transportasi internal kawasan, hingga angkutan barang operasional.

Model pemanfaatan ini juga dinilai relevan untuk diterapkan di Kota Solo, yang memiliki banyak area wisata, kawasan budaya, dan pusat aktivitas masyarakat.

Bukan untuk Menggantikan

Lebih lanjut, Max Auto menyampaikan bahwa kehadiran Bajaj Maxride di Solo bukan untuk menggantikan moda transportasi yang sudah ada, melainkan untuk mendukung keberagaman pilihan transportasi.

Dengan ekosistem transportasi yang saling melengkapi, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak opsi mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Antonio Gratiano General Manager Bajaj Maxride menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap memberikan layanan operasional demi kepentingan warga masyarakat Kota Solo.

Karena berdasarkan pemantauan mereka di berbagai lini masa sosial media, cukup banyak warga Solo yang mendukung dan berharap Max Auto dapat tetap melayani mereka di kota Solo.

"Hal ini kami dapatkan dari hasil pemantauan langsung sentimen positif dari pengguna Bajaj Maxride di berbagai konten terkait Bajaj baik itu yang diterbitkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal Bajaj," katanya.

Sebagai platform transportasi, Bajaj Maxride juga menegaskan komitmennya sebagai layanan yang inklusif dan terbuka untuk kolaborasi.

Perusahaan membuka pintu selebar-lebarnya bagi driver ojek online yang ingin mendaftar sebagai mitra driver Bajaj Maxride.

"Kita membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada driver Ojol ingin mendaftar menjadi driver Bajaj karena kami ingin membuktikan bahwa kami bukan moda transportasi yang eksklusif, melainkan kami Inklusif dan selalu ingin bekerja sama dengan komunitas driver moda transportasi lainnya di setiap kesempatan," ia menambahkan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya puluhan driver ojek online atau ojol yang tergabung dalam komunitas Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Soloraya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Kamis (22/1/2026).

Mereka mendesak Wali Kota Solo Respati Ardi menerbitkan Surat Keputusan atau SK larangan kendaraan roda tiga seperti bajaj beroperasi mengangkut penumpang di Kota Solo.