Bisnis.com, SURABAYA – Asosiasi pengembang telah menyampaikan sejumlah kendala dan keluhan yang dialami dalam menjalankan program 3 juta rumah, yakni salah satu inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan banyak dari pengembang yang menjadi anggota organisasi tersebut menemui masalah dalam merealisasikan program 3 juta rumah tersebut.

“Kita bahagia Apersi kumpul dengan Pak Menteri (Maruarar Sirait) dengan Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi). Pertemuan lalu diadakan untuk mendapatkan informasi terkait kendala-kendala terhadap program 3 juta rumah yang dialami oleh para pengembang,” ungkap Junaidi di Surabaya dikutip Selasa (5/5/2026).

Junaidi mengungkapkan masalah tersebut berhubungan dengan aset tanah kepunyaan dari para pengembang yang secara mendadak masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN.

“[Permasalahan] itu di antaranya bagaimana peta LSD, LBS yang selama ini para pengembang sudah membeli tanah berinvestasi, faktanya tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Sedangkan pemerintah pusat, tutur Junaidi, telah menjanjikan bahwa perkara tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan lewat koordinasi dan kesepakatan antar kementerian yang diharapkan tercapai dalam waktu dekat.

"Semoga apa yang disampaikan Pak Menteri (Maruarar Sirait) terkait kolaborasi dengan para pengambil kebijakan utusan itu cepat terselesaikan. Itu harapan kita. Jadi, sehingga program 3 juta di Jatim tidak menjadi hambatan lagi," harapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta para pengembang di Jawa Timur untuk mengonfirmasi lahan-lahan mereka yang terdampak peta LSD dan LBS kepada Ketua Apersi.

“Energi yang luar biasa. Selama ini teman-teman gelisah bagaimana programnya terhambat, investasinya terhambat, dan nanti akan mengganggu produksi perumahan. Kalian ini tahu kan Pak Jun (sapaan akrab Junaidi Abdillah), ini tenaga ahli saya, kalian lapor sama dia. Jadi, hargai beliau, ketua umum yang sangat memperjuangkan nasib rakyat,” jelas Ara.

Diberitakan sebelumnya, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan jalan tengah atas permasalahan tersebut akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama dua menteri," ujar Sri.

Sri merinci bahwa mekanisme mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi dua kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama, daerah dengan penyesuaian RTRW di atas lima tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari LBS yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun, di mana tersisa 2 atau 3 tahun. Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota akan diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB dua menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga tiga tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi pengembang, seperti Apersi untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif. Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi solusi atas kendala perizinan lahan perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan kebijakan ini langkah strategis menjawab tantangan utama pada sisi suplai perumahan subsidi. Selama ini soal perizinan lahan menjadi salah satu hambatan yang berdampak langsung untuk ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BP Tapera menyambut positif hasil rapat tingkat menteri yang membahas penyelesaian kendala perizinan lahan untuk pembangunan perumahan.

Rapat yang digelar di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, yang akan menjadi dasar percepatan proses perizinan lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terkendala untuk kembali diproses perizinannya, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan.

Lebih lanjut, BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui kebijakan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

BP Tapera juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri yang akan mendorong sosialisasi kebijakan ini kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar SKB dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, terutama dalam proses pemberian rekomendasi perizinan lahan.

Selain itu, BP Tapera memandang kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dengan terselesaikannya kendala perizinan, diharapkan sisi pasokan perumahan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.

Ke depan, BP Tapera akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan penyediaan rumah subsidi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026