Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah memperluas batasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga 14 juta per bulan memicu pro dan kontra dari sejumlah pihak. Beberapa di antaranya khawatir keputusan tersebut akan mengaburkan hak akses terhadap perumahan bagi masyarakat desil bawah.

Sejumlah pengamat perumahan menilai pergeseran batas MBR tidaklah menyelesaikan persoalan. Justru, keputusan itu dipandang berisiko mengalihkan alokasi subsidi negara ke kelompok masyarakat menengah yang secara ekonomi lebih mampu menanggung skema komersial.

Akibatnya, kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan riil Rp3 juta—Rp5 juta dikhawatirkan makin cekak dan tersisih dari kuota bantuan perumahan yang tersedia.

Penggiat Koperasi Perumahan, Alfred Condo menekankan ketidakyakinannya bahwa keputusan perluasan tersebut bakal mendorong serapan rumah subsidi. Pasalnya, dia menjelaskan bahwa minimnya serapan tersebut akibat dari lemahnya daya beli masyarakat saat ini.

“Jadi, FLPP anjlok bukan karena orang berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp14 juta terhalang membeli. FLPP anjlok karena masyarakat berpenghasilan Rp3 hingga 5 juta yang memang penghuni terbesar backlog perumahan tidak mampu membayar,” jelasnya dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/6/202).

Alfred melanjutkan, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Susenas 2025, saat ini ketimpangan pemilikan rumah terkonsentrasi pada desil 3 hingga desil 5 dengan rentang pendapatan di angka Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per bulan.

Alfred berpandangan, masyarakat dengan pendapatan hingga Rp14 juta dinilai telah mampu membeli hunian komersial.

“Sehingga, menaikkan batas MBR ke Rp14 juta bukan memperluas akses bagi yang membutuhkan, itu justru menggeser subsidi ke kelompok yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu menanggung pembiayaan komersial,” tambahnya.

Senada, Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menilai langkah ini justru berpotensi memicu masalah baru dalam ketepatan sasaran distribusi rumah subsidi.

Dia menyebut, golongan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dikhawatirkan makin terpinggirkan dari persaingan pasar.

“Kebijakan tersebut justru semakin membuat penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran. Masyarakat yang berpenghasilan Rp8 juta kebawah, semakin tidak mampu mengakses rumah subsidi atau FLPP dari negara. Sehingga saya merasa kebijakan ini tidak ada pengaruhnya,” ujar Zulfi.

Ketimbang melonggarkan batas atas pendapatan, pemerintah disarankan perlu menelurkan skema atau instrumen baru bagi masyarakat berpenghasilan tanggung. Beberapa opsi solutif yang bisa diambil mencakup program subsidi untuk rumah sewa ataupun metode sewa-beli (rent to own).

Zulfi menekankan agar pemerintah tidak semata mengejar kuantitas serapan angka seremonial. Hal ini penting diperhatikan agar kelompok miskin ekstrem tetap mendapatkan prioritas utama dalam memiliki hunian bersubsidi.

Pemerintah Pastikan Akses Bantuan MBR Desil Bawah

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut akan senantiasa memastikan akses bantuan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya desil bawah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa keputusan memperluas akses MBR tersebut sejatinya dilakukan dalam rangka memberikan insentif pada masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang sebelumnya juga terhimpit.

“Awalnya kan 8 juta ke bawah yang dapat. Sekarang kita naikin jadi 14 juta. Jadi yang pendapatan 8 juta ke bawah pun dapat. Jadi bukan menghilangkan yang 8 juta,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (25/6/2026).

Fitrah menjelaskan, pihaknya akan memastikan akses pembiayaan baik FLPP maupun program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat tersalurkan secara tepat ke MBR.

“Di aturan kita, keswadayaan itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu juga enggak apa-apa, tetap dikasih bantuan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori MBR akan mendapat manfaat bebas biaya BPHTB hingga PBG.

Selain itu, salah satu manfaat utamanya yakni hak untuk mengakses rumah subsidi dengan skema pembiayaan bersubsidi yang beban bunga KPR-nya ditetapkan flat di level 5%.

Bahkan, di tengah lonjakan suku bunga acuan Kementerian PKP memastikan tarif KPR subsidi tidak akan mengalami kenaikan.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar.

Terbaru, pemerintah juga akan mengguyur MBR dengan skema cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun. Dengan demikian, kewajiban bayar bulanan KPR Subsidi dapat ditekan makin terjangkau.

Berdasarkan laporan Kementerian PKP, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

Pasar Kian Lebar, Pasokan Tetap Tegar?

Untuk diketahui, alokasi kuota rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini ditetapkan sebanyak 350.000 unit dengan total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp35 triliun.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kuota tersebut masih aman untuk memenuhi permintaan hunian subsidi masyarakat.

Adapun 24 Juni 2026, penyaluran FLPP dilaporkan baru mencapai 81.600 unit atau setara 23,22% dari target tahun ini. Selanjutnya, terdapat 21.000 unit yang saat ini dalam proses akad berjalan.

Apabila diakumulasikan, Heru menyebut total rumah subsidi FLPP yang tersalur baru ada di kisaran 103.000 unit. Posisinya jauh lebih rendah sekitar 8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya mencapai 112.000 unit.

Saat dikonfirmasi mengenai pelemahan tersebut, Heru menjelaskan hal itu terjadi lantaran adanya dinamika kuota rusun subsidi.

“Tahun lalu itu kenapa ada kenaikan? Ya, karena tahun lalu itu kan ada semacam carry over, kuota di 2024 hanya 200.000 sementara outstanding yang sudah mengajukan kredit itu lebih dari itu ada 14.000-an, yang kemudian ditagihkan di 2025," ujarnya.

Karena itu, Heru menjelaskan pergerakan pasar pada tahun 2026 diproyeksi akan berjalan jauh lebih natural mengingat besarnya pagu kuota yang disediakan hingga 350.000 unit.

Selain itu, mempersiapkan lonjakan permintaan hunian subsidi di tengah keterbatasan area lahan, pemerintah juga tengah mengembangan skema pembiayaan FLPP untuk satuan rumah susun subsidi.

Dalam laporannya, pemerintah bahkan membuka peluang konsep peminatan KPR Rusun Inden, yaitu mekanisme pendaftaran calon pembeli rumah susun yang belum selesai dibangun melalui fasilitas pembiayaan kredit perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengungkapkan telah merealisasikan seluruh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,68 triliun sepanjang 2025 untuk mendukung pembiayaan perumahan subsidi.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan injeksi modal negara tersebut disalurkan sepenuhnya secara khusus untuk menopang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, hal itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menyukseskan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional.

“PMN yang kami terima pada 2025 ini adalah Rp6,68 triliun dan sudah kami berikan dan sudah dipakai semua pada tanggal 31 Desember kepada bank-bank penyalur,” jelas Ananta di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Dia merinci, dana tersebut digunakan untuk memenuhi porsi pembiayaan 25% dari total kebutuhan FLPP, sedangkan porsi 75% sisanya dipenuhi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Meski demikian, Ananta menjelaskan bahwa PMN TA 2025 yang diterima pihaknya senilai Rp6,68 triliun sebenarnya masih kurang untuk memenuhi pembiayaan 25% FLPP yang tembus Rp8,03 triliun.

“Untuk diketahui bahwa PMN yang kami terima oleh SMF [mendukung FLPP] adalah biasanya itu kurang, jadi kami harus nombokin lagi dengan surat hutang,” jelasnya.

Seiring dengan hal tersebut, guna memenuhi total kebutuhan porsi pembiayaan sekunder perbankan yang mencapai Rp8,03 triliun, SMF menerbitkan surat utang di pasar modal sebesar Rp1,35 triliun.

Melalui perpaduan dana PMN 2025 dan modal pelengkap dari penerbitan surat utang tersebut, SMF berhasil mendukung penyaluran kredit perumahan subsidi hingga menyentuh angka 194.612 unit rumah.

Berdasarkan catatan perseroan, komparasi historis dari periode 2018 hingga kini menunjukkan SMF telah menghimpun total PMN senilai Rp17,91 triliun untuk program hunian ramah kantong.

Secara akumulatif, suntikan modal negara yang dipadukan dengan penerbitan surat utang korporasi sebesar Rp16,64 triliun tersebut berhasil menghasilkan portofolio pembiayaan hingga 904.000 unit rumah.

“Kita berfungsi me-leverage apa yang diberikan oleh pemerintah PMN sehingga jumlahnya cukup untuk 25% dan itu dapat dinikmati untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk program FLPP,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON —Bank Indonesia (BI) Cirebon mendorong perluasan akses pasar bagi industri gentengMajalengka dengan membangun keterhubungan antara produsen lokal dan sektor perumahan.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya serap pasar terhadap produk genteng lokal yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan perubahan tren material konstruksi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon,Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan industri genteng merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki keterkaitan luas dengan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, penguatan industri tidak hanya diarahkan pada aspek produksi, tetapi juga pada perluasan pasar agar usaha yang telah berjalan turun-temurun tersebut tetap berkelanjutan.

“Yang menjadi fokus kami saat ini adalah bagaimana membuka akses pasar yang lebih luas bagi industri genteng Majalengka. Potensinya besar, kapasitas produksinya ada, sehingga perlu didorong agar tersambung dengan kebutuhan pasar yang lebih luas,” ujar Wihujeng, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, program pembangunan perumahan yang sedang berjalan di berbagai daerah dapat menjadi peluang bagi produsen genteng lokal untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jaringan usaha.

Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri dalam memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar yang semakin kompetitif.

BI menilai industri genteng Majalengka memiliki posisi strategis karena selama ini menjadi salah satu sentra produksi genteng tanah liat terbesar di Jawa Barat.

Keberadaan industri tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sektor pendukung, mulai dari penyedia bahan baku, transportasi, hingga perdagangan.

Meski demikian, perkembangan industri genteng dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan. Perubahan preferensi konsumen terhadap material bangunan alternatif seperti atap baja ringan dan produk berbasis beton membuat persaingan semakin ketat.

Di sisi lain, produsen lokal dituntut mampu menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan pasar modern.

Wihujeng mengatakan, salah satu pekerjaan rumah terbesar yang dihadapi industri genteng saat ini adalah memastikan produk lokal mampu masuk ke rantai pasok pembangunan perumahan dalam skala besar.

“Permasalahannya bukan hanya pada produksi. Yang lebih penting adalah bagaimana produk yang dihasilkan bisa terserap pasar secara berkelanjutan. Karena itu, kami mendorong terbangunnya sinergi antara produsen, asosiasi, pengembang perumahan, dan pemerintah daerah,” katanya.

Bank Indonesia juga melihat adanya peluang dari berbagai program pembangunan perumahan yang membutuhkan pasokan material dalam jumlah besar.

Apabila produsen lokal mampu memenuhi standar dan volume yang dibutuhkan, permintaan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Majalengka.

Selain membuka peluang pasar baru, perluasan penggunaan genteng lokal dinilai dapat memperkuat rantai pasok industri daerah. Dengan meningkatnya permintaan, aktivitas produksi berpotensi meningkat sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

Data Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan sekitar 1,4 juta keping genteng telah disiapkan untuk mendukung program bantuan material rumah tidak layak huni di 343 desa.Namun, BI menilai pasar yang lebih luas tetap diperlukan agar industri tidak hanya bergantung pada proyek-proyek lokal.

Wihujeng menegaskan, upaya penguatan akses pasar tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.Tidak hanya meningkatkan penjualan produsen genteng, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sektor lain yang terhubung dengan industri tersebut.

“Harapannya, industri genteng Majalengka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok pembangunan perumahan di Jawa Barat. Jika itu terjadi, manfaat ekonominya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Wihujeng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya harga hunian di pusat Jakarta membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan menengah. Untuk memperluas akses hunian di kawasan strategis, pemerintah dan perbankan mulai menawarkan skema rumah susun subsidi dengan tenor panjang dan bunga tetap.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyediakan pembiayaan rumah susun subsidi di kawasan Stasiun Manggarai melalui program KPR Rusun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hunian tersebut menyasar pekerja yang beraktivitas di kawasan pusat bisnis Jakarta.

Deputy Subsidized Mortgage Division BTN Umi Hardinajati mengatakan, lokasi rusun yang berada dekat pusat perkantoran menjadi nilai tambah bagi masyarakat pekerja di Jakarta.

“Kita punya kantor pusat di Kuningan. Jadi kalau teman-teman BTN nanti punya rumah rusun di Manggarai, pastinya akan dekat ke kantor,” kata Umi saat penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov DKI Jakarta, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemerintah telah mengubah skema harga jual rumah susun subsidi sehingga masyarakat dapat membeli hunian dengan bunga kredit yang lebih terjangkau. BTN juga disebut menjadi bank penyalur terbesar program FLPP pemerintah.

Umi menjelaskan, syarat penerima FLPP antara lain belum pernah memiliki rumah pribadi, belum pernah menerima subsidi perumahan, memiliki masa kerja minimal dua tahun, dan berusia minimal 21 tahun.

Pemerintah juga memperluas batas maksimal penghasilan penerima FLPP di wilayah Jabodetabek. Jika sebelumnya maksimal Rp8 juta per bulan, kini naik menjadi Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta bagi pasangan menikah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah memberikan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta dan menetapkan uang muka rumah hanya satu persen dari harga jual unit.

BTN menyebut harga unit rumah susun Manggarai berkisar Rp500 juta hingga Rp630 juta. Untuk unit seharga Rp500 juta, uang muka yang dibutuhkan sekitar Rp5 juta dengan cicilan sekitar Rp2,9 juta per bulan selama 30 tahun.

“Suku bunga enam persen fix selama 30 tahun. Mau nanti naik gaji tiap tahun, angsurannya tetap segitu,” ujar Umi.

Selain FLPP, BTN juga menyediakan pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp14 juta atau pelaku usaha. Program itu memiliki tenor maksimal 20 tahun dengan bunga enam persen pada lima tahun pertama dan 9,9 persen untuk tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, kebijakan perumahan di Indonesia terlalu berfokus pada pembangunan rumah tapak di pinggiran kota.

Model ini memang terlihat menjawab kebutuhan kepemilikan rumah, tetapi sering kali gagal menghadirkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Banyak warga akhirnya memiliki rumah murah namun harus menghadapi perjalanan panjang menuju tempat kerja, biaya transportasi tinggi, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam konteks itu, ide Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memperkuat pengembangan rumah susun subsidi sebenarnya merupakan langkah yang cukup visioner.

Pemerintah mulai melihat bahwa keterbatasan lahan perkotaan tidak lagi memungkinkan Indonesia terus bergantung pada pola rumah horizontal. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, hingga Medan membutuhkan model hunian vertikal yang lebih efisien dan dekat pusat aktivitas ekonomi.

Menteri PKP beberapa kali menegaskan bahwa rumah susun subsidi harus menjadi solusi hunian perkotaan masa depan, terutama di kawasan strategis dan dekat transportasi publik.

Gagasan ini sejalan dengan teori compact city dalam perencanaan kota yang menekankan pentingnya kota padat, terintegrasi, dan efisien dalam penggunaan lahan. Dalam teori ini, hunian vertikal dianggap mampu mengurangi urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali.

Konsep tersebut sebenarnya bukan hal baru di dunia.

Singapura menjadi contoh paling sukses melalui program Housing and Development Board (HDB). Pemerintah Singapura membangun apartemen subsidi yang terhubung dengan sekolah, pusat kesehatan, transportasi massal, dan ruang publik. Hasilnya, lebih dari 80 persen penduduk tinggal di hunian HDB dengan kualitas hidup relatif baik. Model ini berhasil karena negara tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun ekosistem perkotaan.

Hal yang sama diterapkan di South Korea dan Japan. Di Seoul maupun Tokyo, hunian vertikal dikembangkan dekat pusat transportasi sehingga masyarakat dapat hidup lebih efisien tanpa ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Konsep ini dikenal sebagai Transit Oriented Development (TOD), yaitu pembangunan kawasan berbasis transportasi publik.

Teori TOD juga mulai banyak dibahas dalam penelitian di Indonesia. Penelitian tentang pengembangan rumah susun berbasis TOD di Makassar menyebut bahwa rumah susun yang tidak terintegrasi transportasi publik justru menciptakan biaya tambahan dan ketidakefisienan bagi penghuni (Firdaus, Wunas, dan Arifin dalam Jurnal Wilayah & Kota Maritim, 2019).

Secara teori kebijakan publik, pemerintah memang memiliki peran penting dalam penyediaan rumah untuk kelompok berpenghasilan rendah. Dalam jurnal Pendekatan dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, disebutkan bahwa subsidi perumahan merupakan instrumen negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama ketika mekanisme pasar gagal menjangkau kelompok miskin (Simbolon, Rusli, dan Candradewini, 2023).

Namun, keberhasilan rumah susun subsidi bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Banyak negara juga mengalami kegagalan besar ketika pembangunan hunian vertikal dilakukan tanpa perencanaan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang matang.

Salah satu contoh paling terkenal adalah proyek Pruitt-Igoe di St. Louis, Amerika Serikat. Kompleks apartemen subsidi yang dibangun pada 1950-an itu awalnya dipuji sebagai simbol modernisasi perumahan publik. Namun hanya dalam waktu kurang dari dua dekade, kawasan tersebut berubah menjadi pusat kriminalitas, kemiskinan, dan kerusakan sosial.

Buruknya pengelolaan, segregasi sosial, minimnya lapangan kerja, serta kurangnya perawatan membuat proyek ini akhirnya dihancurkan pada tahun 1972. Banyak akademisi bahkan menjadikan runtuhnya Pruitt-Igoe sebagai simbol kegagalan kebijakan perumahan publik modernis di Amerika (Bristol, Journal of Architectural Education, 1991).

Kegagalan serupa juga pernah terjadi di Prancis melalui pembangunan kawasan banlieue atau apartemen sosial berskala besar di pinggiran Paris. Pemerintah Prancis pada dekade 1960–1970 membangun hunian vertikal murah untuk kelompok pekerja dan migran. Namun karena lokasi terisolasi, minim integrasi ekonomi, dan lemahnya fasilitas sosial, banyak kawasan tersebut berkembang menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran dan konflik sosial tinggi.

Kerusuhan besar di pinggiran Paris tahun 2005 bahkan banyak dikaitkan dengan kegagalan integrasi sosial dalam kebijakan perumahan publik (Wacquant, Urban Outcasts, 2008).

Di Inggris, sejumlah proyek council housing berbentuk apartemen tinggi juga menuai kritik. Kompleks hunian vertikal seperti Robin Hood Gardens di London awalnya dianggap solusi modern untuk pekerja kota.

Namun dalam praktiknya, desain yang buruk, lemahnya pemeliharaan, dan meningkatnya segregasi sosial membuat kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas hidup dan akhirnya dibongkar sebagian pada akhir 2010-an. Penelitian Alice Coleman dalam buku Utopia on Trial bahkan menyebut desain apartemen bertingkat tanpa pengawasan sosial yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya vandalisme dan kriminalitas.

Contoh lain datang dari China. Dalam upaya urbanisasi besar-besaran, pemerintah membangun jutaan unit apartemen bersubsidi. Tetapi di sejumlah kota muncul fenomena ghost apartment atau apartemen kosong karena lokasi terlalu jauh dari pusat ekonomi dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian dalam International Journal of Housing Policy menyebut bahwa banyak proyek perumahan publik di China gagal dihuni optimal karena pembangunan lebih berorientasi target fisik dibanding kualitas keterhubungan kota (Chen, 2020).

Kegagalan-kegagalan tersebut memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa rumah susun subsidi tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek konstruksi. Jika pemerintah hanya mengejar angka pembangunan unit tanpa memperhatikan kualitas hidup penghuni, maka rusun dapat berubah menjadi “kantong kemiskinan vertikal”.

Masalah ini sebenarnya sudah diperingatkan dalam berbagai penelitian Indonesia. Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana menyebut bahwa rumah susun yang tidak dikelola baik hanya akan “memindahkan kekumuhan horizontal menjadi kekumuhan vertikal” (Sukmajati, Hardi, dan Muladi, 2013).

Karena itu, Indonesia perlu belajar bukan hanya dari keberhasilan Singapura atau Jepang, tetapi juga dari kegagalan Amerika Serikat, Prancis, dan beberapa negara lain. Ada beberapa syarat utama agar rumah susun subsidi berhasil.

Pertama, lokasi harus dekat pusat aktivitas ekonomi dan transportasi publik. Kedua, pengelolaan gedung harus profesional dan berkelanjutan. Ketiga, fasilitas sosial seperti sekolah, ruang terbuka, pusat kesehatan, dan keamanan harus tersedia. Keempat, penghuni tidak boleh tersegregasi secara sosial sehingga rumah susun berubah menjadi simbol kemiskinan baru.

Dalam perspektif yang lebih luas, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah instrumen keadilan sosial. Pemikiran David Madden dan Peter Marcuse dalam buku In Defense of Housing menegaskan bahwa rumah tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga hak dasar warga negara.

Karena itu, ide rumah susun subsidi dari Kementerian PKP sebenarnya bisa menjadi titik balik kebijakan perumahan nasional.

Indonesia memiliki kesempatan untuk keluar dari paradigma lama yang terlalu bergantung pada rumah tapak murah di pinggiran kota. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah menjalankan reformasi besar, yakni integrasi dengan transportasi publik, penyediaan fasilitas sosial, tata kelola profesional, dan keberpihakan nyata pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika hanya mengejar jumlah unit, rumah susun subsidi berpotensi gagal. Namun jika dibangun sebagai bagian dari strategi kota modern yang inklusif, program ini bisa menjadi fondasi baru perumahan perkotaan Indonesia di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

"Kita lagi persiapkan. Kita kan lagi simulasi, kan lagi dipersiapkan. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan ke publik," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor, yang membahas pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan pembahasan terkait skema KPR tenor 40 tahun terus dilakukan secara intensif, termasuk melalui rapat yang digelar bersama jajaran terkait beberapa hari terakhir.

Menurut Ara, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden sehingga fokus pemerintah saat ini bukan lagi membahas konsep, melainkan memastikan implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Terakhir, kita rapat tiga hari lalu, Jumat malam, malam-malam kita (rapat). Nanti, pada waktunya kita umumkan. (Rencana kebijakan) itu bukan untuk didiskusikan, untuk dilaksanakan," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam ekosistem perumahan seperti perbankan, pengembang, konsumen, hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ara menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Menurut Ara, tenor panjang dinilai cocok bagi masyarakat usia muda seperti pegawai negeri sipil baru maupun anggota TNI dan Polri yang baru memulai karier serta membutuhkan cicilan ringan.

Ia menambahkan skema tersebut memungkinkan debitur mengubah tenor pinjaman di tengah masa cicilan, sehingga masyarakat tetap dapat mempercepat pelunasan sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Ara juga memastikan masyarakat nantinya diperbolehkan melunasi kredit lebih cepat apabila kondisi keuangan telah memungkinkan tanpa harus terikat penuh pada tenor awal pinjaman.

Terkait pembahasan bersama industri, Ara menyebut pemerintah segera mengundang perbankan dan asosiasi pengembang untuk membahas implementasi teknis kebijakan tenor KPR hingga 40 tahun tersebut.

Ia mengatakan komunikasi informal dengan berbagai pihak sebenarnya sudah berlangsung guna memastikan kebijakan dapat diterima seluruh ekosistem perumahan nasional.

Menurut Ara, pemerintah masih berada dalam tahap komunikasi dan forum diskusi kelompok terarah atau FGD untuk menyerap masukan sebelum aturan final diumumkan kepada masyarakat luas.

Ara menilai kebijakan tenor panjang merupakan langkah pro rakyat karena bertujuan menurunkan besaran cicilan bulanan, sehingga akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau.

Ia menegaskan pemerintah kini fokus menyiapkan aturan pelaksanaan yang matang agar tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses rumah murah dapat berjalan optimal dan kondusif.

"Tujuan (tenor) 40 tahun kan cuma satu, membuat lebih murah. Kan gitu, supaya rakyat lebih murah (mencicil), kan mulia tujuannya. Nah, kita buatkan aturannya," kata Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi solusi atas kendala perizinan lahan perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan kebijakan ini langkah strategis menjawab tantangan utama pada sisi suplai perumahan subsidi. Selama ini soal perizinan lahan menjadi salah satu hambatan yang berdampak langsung untuk ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BP Tapera menyambut positif hasil rapat tingkat menteri yang membahas penyelesaian kendala perizinan lahan untuk pembangunan perumahan.

Rapat yang digelar di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, yang akan menjadi dasar percepatan proses perizinan lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terkendala untuk kembali diproses perizinannya, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan.

Lebih lanjut, BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui kebijakan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

BP Tapera juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri yang akan mendorong sosialisasi kebijakan ini kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar SKB dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, terutama dalam proses pemberian rekomendasi perizinan lahan.

Selain itu, BP Tapera memandang kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dengan terselesaikannya kendala perizinan, diharapkan sisi pasokan perumahan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.

Ke depan, BP Tapera akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan penyediaan rumah subsidi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Hingga akhir Maret 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menguasai sekitar 72 persen pangsa pasar KPR subsidi. Total penyaluran mencapai 28.811 unit rumah. Angka ini jauh melampaui bank lain, termasuk bank syariah maupun konvensional.

Bagi masyarakat, terutama yang menghindari skema berbasis bunga, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang semakin diminati. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip keuangan syariah, dengan akad yang jelas dan transparan.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. “BTN terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR,” ujarnya dikutip Selasa (7/4/2026).

Selama ini, kebutuhan rumah masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Harga properti yang terus meningkat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian tanpa dukungan pembiayaan.

Dalam konteks ini, skema KPR subsidi, termasuk yang berbasis syariah, menjadi solusi. Selain cicilan yang lebih terjangkau, kepastian akad juga memberi rasa aman bagi nasabah.

Sejak 1976, BTN telah membiayai lebih dari 4 juta unit rumah. Hingga Maret 2026, penyaluran KPR subsidi BTN saja mencapai Rp 3,65 triliun untuk lebih dari 21 ribu unit rumah.

Di tengah tingginya kebutuhan, pelaku usaha properti dan lembaga keuangan juga dituntut lebih adaptif. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan skema yang mudah dipahami masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih cermat sebelum mengambil pembiayaan. Memahami akad, kemampuan membayar, serta jangka waktu cicilan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

BTN menyatakan akan terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang. Upaya ini diharapkan membuat kepemilikan rumah semakin merata, termasuk melalui skema yang sesuai prinsip syariah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meyakini pembangunan kawasan perumahan telah menyumbang pertumbuhan ekonomi 1,5% hingga 2%.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkap industri perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat tinggi yakni berkisar antara 1,5 hingga 5 kali lipat. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada sektor properti diklaim mampu memberikan dampak ekonomi yang berlipat ganda bagi negara. Hal ini terjadi karena terdapat 185 subsektor ekonomi yang terkait langsung dengan rantai pasok bisnis properti, konstruksi, dan perumahan.

“Saya amat yakin bahwa kita akan mencapai [pertumbuhan ekonomi] 8%, karena dari perumahan saja kami hitung sudah 1,5% sampai 2%,” ujarnya dalam agenda groundbreaking Rusun Subsidi Meikarta di Cikarang Selatan, Minggu (8/3/2026).

Hashim yang juga adik Presiden Prabowo itu menuturkan proyek perumahan menjadi tumpuan utama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi minimal 8%. “Sebetulnya cita-cita kita 3 juta apartemen rumah tiap tahun. Kenapa? Karena waktu saya ditugaskan untuk ikut menyusun program pemerintah 2 tahun lalu adalah agar bagaimana kita bisa mendorong ekonomi kita? Bagaimana kita bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Hashim merinci, berdasarkan data Satgas Perumahan, saat ini terdapat 9 juta hingga 15 juta keluarga yang masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan rumah layak huni. Angka tersebut menunjukkan urgensi penyediaan hunian yang selama ini belum terselesaikan oleh pemerintah.

Selain itu, Hashim menyebut masih terdapat pula 27 juta keluarga Indonesia yang saat ini masih menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sehingga, sektor ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar dan ideal menjadi motor dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tembus 8%.

Pada tahun ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arah pembangunan program 3 juta rumah sepanjang tahun ini akan fokus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi untuk mempercepat suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi," kata Ara.

Adapun, untuk tahap pertama rusun subsidi tersebut akan dibangun bersama dengan Lippo Group yang berlokasi di Meikarta. Di mana, pembangunan resmi dimulai pada hari ini, Minggu (8/3/2026).

Dalam laporannya, rusun subsidi Meikarta akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (Ha) dan bakal menyuplai hingga 140.000 unit rusun subsidi bagi MBR.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi program FLPP mencapai 19.741 unit hingga 26 Februari 2026. Capaian ini setara dengan 5,64% dari total target pemerintah tahun ini yang dipatok sebanyak 350.000 unit rumah.

Penyaluran bulanan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada awal tahun ini. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa realisasi pada Februari mencapai 12.429 unit atau melonjak 69,98% dibandingkan Januari yang sebanyak 7.312 unit.

Secara geografis, Jawa Barat mendominasi penyaluran nasional dengan total 4.902 unit rumah atau sekitar 24,83%. Beberapa provinsi lain yang mencatatkan angka tertinggi adalah Sulawesi Selatan (1.838 unit), Jawa Tengah (1.633 unit), Banten (1.388 unit), dan Sumatera Selatan (1.208 unit).

Pada level kabupaten dan kota, Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama dengan realisasi mencapai 1.322 unit rumah. Disusul oleh Kabupaten Bogor sebanyak 835 unit, Karawang 683 unit, Maros 556 unit, dan Kabupaten Tangerang 542 unit.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN menjadi kontributor perbankan terbesar dalam penyaluran subsidi ini. Bank tersebut berhasil menyalurkan 10.759 unit rumah atau berkontribusi sebesar 54,55% dari total realisasi nasional.

Dari sisi organisasi pengembang, REI mencatatkan hasil penyaluran terbanyak dengan angka 8.272 unit rumah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas permukiman bagi masyarakat.

Pemerintah sebelumnya telah menambah kuota FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan adanya tambahan anggaran sebesar Rp16,4 triliun untuk mendukung perluasan kuota tersebut.

Total alokasi anggaran yang dikucurkan untuk mendukung target 350.000 unit rumah subsidi ini mencapai Rp35 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari dana eksisting sebesar Rp18 triliun dan tambahan dana segar guna memastikan program berjalan sesuai target.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung skema perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Langkah itu dinilai dapat memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Purbaya mengatakan perpanjangan masa jatuh tempo (maturity) dan tenor pinjaman menjadi salah satu opsi agar cicilan rumah lebih terjangkau.

"Salah satunya adalah memperpanjang masa maturity dan tenor dari pinjaman. Jadi kita usulkan kalau bisa 30 tahun saja, biar lebih panjang yang bisa dijadikan lebih murah," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).

Menurutnya, skema cicilan perumahan perlu dibuat lebih menarik agar masyarakat terdorong memanfaatkan pembiayaan melalui BP Tapera. Dengan tenor hingga 30 tahun, cicilan bulanan diharapkan turun signifikan sehingga daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi meningkat.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penguatan peran BP Tapera agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Masyarakat diharapkan melihat keuntungan menabung di BP Tapera lebih besar dibandingkan skema tabungan perumahan lainnya.

"Kementerian Keuangan mendukung BP Tapera supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pengertian, masyarakat harusnya ingin menabung di BP Tapera karena keuntungan atau manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar daripada kalau mereka nabung di tempat lain untuk perumahan," ujarnya.

Selain meringankan cicilan, kebijakan tenor panjang ini juga diharapkan memicu persaingan di industri perbankan. Purbaya menilai bank swasta maupun bank lainnya dapat terdorong menawarkan tenor serupa sehingga sektor perumahan tumbuh lebih cepat.

Pertumbuhan sektor perumahan tersebut pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen.

"Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan service yang sama sehingga sekali perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, supaya target kita yang ke arah 8 persen semakin kelihatan," pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

Dalam kunjungan ke Kantor Pusat BRI pada Rabu (4/2), Maruarar menilai bahwa peran BRI sangat strategis, khususnya dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Ia mencatat, kontribusi BRI dalam pembiayaan rumah subsidi naik signifikan sampai 100 persen.

Pada 2024, BRI membiayai sekitar 16 ribu unit rumah subsidi, sementara pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 32 ribu unit, merupakan salah satu kenaikan tertinggi di antara bank penyalur.

"Saya datang ke sini, bertemu dengan Direktur Utama BRI Pak Hery Gunardi untuk mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Betul, saya terima kasih sekali. Artinya, ada 32 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik petani, nelayan, buruh, asisten rumah tangga, sopir, pengemudi ojek, dan profesi lainnya yang kini dapat memiliki rumah berkat dukungan dan kerja keras BRI," ujar Maruarar.

Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan dan penyaluran kredit rumah subsidi turut mendorong penyerapan tenaga kerja serta perputaran ekonomi masyarakat.

Dampak tersebut dirasakan mulai dari pekerja bangunan yang terlibat dalam pembangunan rumah subsidi, pelaku usaha toko material sebagai pemasok bahan bangunan, hingga para sopir angkutan yang mendistribusikan material ke lokasi pembangunan.

Selain memberikan multiplier effect bagi perekonomian, Maruarar juga mengingatkan pentingnya memastikan manfaat program perumahan berlanjut hingga peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, ia menyoroti peran ekosistem BRI Group melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, Program PNM Mekaar sebagai pembiayaan ultra mikro dinilai efektif membantu ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha, seperti kuliner hingga kerajinan tangan. Dukungan BRI terhadap program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil, sekaligus membangun ekosistem berkelanjutan antara penyediaan hunian layak dan penguatan ekonomi keluarga guna mendorong peningkatan kesejahteraan.

Tercatat, hingga saat ini, lebih dari 2,8 juta nasabah PNM Mekaar telah naik kelas dan memperoleh akses layanan keuangan melalui Pegadaian dan BRI, sehingga dapat mengembangkan usaha secara lebih luas.

"Negara hadir melalui BRI. Jadi, negara tidak membiarkan rakyatnya, tetapi negara hadir untuk membantu dan menyelamatkan, termasuk agar masyarakat terbebas dari praktik rentenir melalui akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau," kata Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyambut baik apresiasi Menteri Maruarar Sirait. Ia menegaskan bahwa sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil.

"BRI saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kemampuan distribusi yang luas tersebut, kami dengan senang hati mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Kekuatan jaringan ini menjadikan BRI memiliki kesiapan ekosistem yang kuat untuk mendukung dan mempercepat implementasi program-program strategis pemerintah, termasuk di sektor perumahan," ucap Hery.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian, di sepanjang 2025 BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, sekitar 97 persen disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang mewujudkan dukungan terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah.