Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan komitmen untuk menjalankan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang mempertahankan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar, dimana Pemprov Sumbar telah menyampaikan ke Pemkab/Pemkot agar sama-sama serius untuk menjaga lahan sawah yang produktif.

“Aturan dari pemerintah pusat itu kami sambut baik, terlebih persoalan alih fungsi lahan sawah di Sumbar tidak dapat dipungkiri juga turut terjadi. Makanya, Pemprov Sumbar meminta ke pemerintah daerah agar komitmen dalam hal ini,” katanya, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan saat ini total lahan baku sawah di Sumbar diperkirakan 188.521 hektare, artinya dari total lahan baku sawah itu 87% nya atau sekitar 164 ribu hektare lebih itu, wajib dijaga dan tidak boleh di alih fungsikan. Sedangkan sisanya bukan berarti dibiarkan beralih fungsi, tapi lebih kepada ada pertimbangan tertentu boleh atau tidak dialih fungsikan.

“Jadi bukan luas lahan sawah di masing-masing daerah itu 87% nya wajib di pertahankan. Tapi secara keseluruhan di Sumbar nya,” tegas dia.

Afniwirman menjelaskan di Sumbar tidak semua daerah yang memiliki hamparan sawah, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang saat ini tidak memiliki lahan sawah. Namun untuk di Mentawai saat ini, tengah diupayakan pembukaan lahan sawah baru di tahun 2026 ini yang luas diperkirakan 150 hektare.

Adapun kabupaten dan kota yang memiliki lahan sawah yang luas di Sumbar tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Kota Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang, Padang Panjang, serta daerah lainnya.

“Nah, kenapa soal kewajiban mempertahankan lahan sawah baku itu tidak dihitung dari kabupaten dan kota, karena tidak semua daerah di Sumbar punya lahan sawah. Jika pun ada, seperti di Padang mempunyai pertimbangan di beberapa titik yang dilakukan alih fungsi lahan jadi kawasan pemukiman sering terus bertambahnya jumlah penduduk,” jelasnya.

Menurutnya Sumbar yang sebagai daerah penghasil beras premium terbaik di Indonesia, tentu berkomitmen untuk menjaga lahan sawah yang produktif. Bahkan, saat ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan untuk Sumbar membuka lahan sawah baru seluas 800 hektare di tahun 2026.

“Pembukaan lahan sawah baru ini, kami bekerjasama dengan Universitas Andalas sebagai pihak yang melakukan kajian kelayakan lahan yang memiliki potensi ditanami padi,” sebutnya.

Dari sejumlah daerah, lanjut Afniwirman, konsen kajian pembukaan lahan sawah baru ini lebih kepada di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengingat masyarakat di sana mempunyai kawasan tanaman sagu yang harus dijaga. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ditargetkan itu, bisa dialiri air melalui pembangunan irigasi, serta lahan rawa yang dibiarkan tidur.

“Jadi dengan adanya upaya pembukaan lahan sawah baru, dan mematuhi aturan dari Kementerian ATR/BPN itu, Pemprov Sumbar akan menjalankannya sebaik mungkin, sehingga Sumbar bisa menjadi bagian dari mewujudkan Indonesia swasembada beras,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk dimasukkan ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Kementerian ATR/BPN menyampaikan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Bisnis.com, SURABAYA – Asosiasi pengembang telah menyampaikan sejumlah kendala dan keluhan yang dialami dalam menjalankan program 3 juta rumah, yakni salah satu inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan banyak dari pengembang yang menjadi anggota organisasi tersebut menemui masalah dalam merealisasikan program 3 juta rumah tersebut.

“Kita bahagia Apersi kumpul dengan Pak Menteri (Maruarar Sirait) dengan Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi). Pertemuan lalu diadakan untuk mendapatkan informasi terkait kendala-kendala terhadap program 3 juta rumah yang dialami oleh para pengembang,” ungkap Junaidi di Surabaya dikutip Selasa (5/5/2026).

Junaidi mengungkapkan masalah tersebut berhubungan dengan aset tanah kepunyaan dari para pengembang yang secara mendadak masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN.

“[Permasalahan] itu di antaranya bagaimana peta LSD, LBS yang selama ini para pengembang sudah membeli tanah berinvestasi, faktanya tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Sedangkan pemerintah pusat, tutur Junaidi, telah menjanjikan bahwa perkara tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan lewat koordinasi dan kesepakatan antar kementerian yang diharapkan tercapai dalam waktu dekat.

"Semoga apa yang disampaikan Pak Menteri (Maruarar Sirait) terkait kolaborasi dengan para pengambil kebijakan utusan itu cepat terselesaikan. Itu harapan kita. Jadi, sehingga program 3 juta di Jatim tidak menjadi hambatan lagi," harapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta para pengembang di Jawa Timur untuk mengonfirmasi lahan-lahan mereka yang terdampak peta LSD dan LBS kepada Ketua Apersi.

“Energi yang luar biasa. Selama ini teman-teman gelisah bagaimana programnya terhambat, investasinya terhambat, dan nanti akan mengganggu produksi perumahan. Kalian ini tahu kan Pak Jun (sapaan akrab Junaidi Abdillah), ini tenaga ahli saya, kalian lapor sama dia. Jadi, hargai beliau, ketua umum yang sangat memperjuangkan nasib rakyat,” jelas Ara.

Diberitakan sebelumnya, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan jalan tengah atas permasalahan tersebut akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama dua menteri," ujar Sri.

Sri merinci bahwa mekanisme mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi dua kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama, daerah dengan penyesuaian RTRW di atas lima tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari LBS yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun, di mana tersisa 2 atau 3 tahun. Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota akan diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB dua menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga tiga tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi pengembang, seperti Apersi untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif. Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kata pejabat setempat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi yang dihubungi di Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk sawah seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

Menurut dia, seluruh data sektor pertanian yang rusak akibat bencana sudah masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber pendanaan nantinya dari APBN melalui kementerian terkait.

“Pak Bupati juga terus berupaya agar sawah milik masyarakat yang terdampak bencana dapat seluruhnya direhabilitasi sehingga masyarakat dapat kembali bertani dan ekonomi warga cepat pulih,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan perbaikan sawah masyarakat itu akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi karena masyarakat di daerah itu salah satunya berpenghasilan sebagai petani dan juga bagian menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

Kebijakan ini seiring dengan langkah pemerintah yang memperketat pengendalian alihfungsi lahan sawah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 59 Tahun 2019.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan tersebut diposisikan sebagai sawah permanen atau sawah forever yang keberadaannya harus dijaga secara berkelanjutan.

“Lahan sawah yang dilindungi dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun yang masuk dalam peta LP2B tidak boleh dialihfungsikan atau kalau dalam bahasanya itu sawah forever,” kata Nusron dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Untuk itu, Nusron menegaskan bahwa kebijakan ini harus selesai tahun ini. “Harus tahun ini. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B, sehingga tidak boleh ada alihfungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” lanjutnya.

Nusron menuturkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang pengendalian alihfungsi sawahnya telah ditarik ke pemerintah pusat sejak 2021, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan LP2B di 12 provinsi lain yang terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Data lahan ditargetkan rampung pada awal Maret 2026 sehingga dapat diputuskan sebelum akhir bulan.

“Dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan penetapan LBS dan LP2B sebanyak 17 provinsi pada kuartal II/2026, sehingga totalnya mencapai 37 provinsi yang lahannya tidak boleh dialihfungsikan.

Selain penguncian sawah abadi, pemerintah juga mencatat tingginya alih fungsi lahan sawah dalam periode 2019–2025 yang mencapai 554.615 hektare. Dari total tersebut, seluas 144.255,1 hektare diketahui berada di dalam kawasan LP2B.

Nusron menjelaskan bahwa alihfungsi itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan nonpertanian, terutama perumahan dan kawasan industri. Namun demikian, hanya sekitar 7.700 hektare lahan yang tercatat memperoleh izin dari pemerintah pusat.

“Yang dapat izin dari pemerintah pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terangnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, Nusron menyebut alihfungsi LP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum dan wajib mengganti lahan.

“Menurut Undang-Undang, sanksinya dia mengganti lahan. Mengganti lahan sebanyak 3 kali lipat kalau lahan yang dipakai itu adalah lahan beririgasi teknis. Kalau lahannya dulu lahan reklamasi rawa 2 kali lipat. Kalau lahannya itu non-irigasi 1 kali lipat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa penurunan luas lahan sawah terjadi hampir merata di berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Nusron mengungkapkan, hingga kini baru 64 kabupaten/kota yang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya telah sesuai dengan ketentuan perlindungan lahan sawah. Daerah-daerah tersebut telah menetapkan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS).

“Yang dalam RTRW-nya sudah sesuai, sawahnya di atas 87% LBS, itu baru 64 kabupaten,” ujar Nusron.

Sementara itu, sebanyak 409 daerah lainnya dinilai masih belum memenuhi ketentuan tersebut sehingga perlu segera melakukan revisi RTRW. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang berpotensi menggerus kapasitas produksi pangan nasional.

Untuk mempercepat penanganan persoalan itu, Kementerian ATR/BPN akan menggelar pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan melibatkan para gubernur dan bupati dari berbagai daerah.

“Minggu depan akan ada pertemuan koordinasi dengan para pemda, para gubernur dan para bupati di Sentul. Kami akan menyampaikan masalah ini dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan kondisi darurat alih fungsi lahan sawah kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Nusron mengungkapkan, sepanjang periode 2019–2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Kondisi tersebut dinilai mengancam target besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Bapak Presiden mempunyai Asta Cita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu kami melaporkan langkah-langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah, dan Alhamdulillah sudah mendapat restu dari Beliau,” ujar Nusron usai pertemuan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS) harus ditetapkan sebagai Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), yakni lahan sawah yang diproteksi secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi, LP2B baru mencapai 67,8 persen. Sementara pada RTRW kabupaten/kota, angkanya bahkan hanya sekitar 41 persen.

“Untuk kepentingan ketahanan pangan, ini sudah darurat RTRW. Perlu segera dilakukan revisi,” tegas Nusron.

Dia menambahkan, pengendalian alih fungsi lahan sangat bergantung pada RTRW, karena sebagian besar pembangunan mengacu pada dokumen tata ruang tersebut. Jika LP2B tidak tercantum dengan jelas, maka alih fungsi lahan berpotensi terus terjadi.

Sebagai langkah sementara untuk melindungi sawah nasional, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan bahwa seluruh daerah yang RTRW-nya belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen, maka seluruh LBS di wilayah tersebut akan dianggap sebagai LP2B.

Artinya, kata Nusron, seluruh lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan hingga penetapan resmi dilakukan.

Sementara itu, bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B dalam RTRW tetapi belum mencapai ambang batas 87 persen, pemerintah pusat meminta agar revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam waktu enam bulan.

“Supaya angkanya masuk pada level 87 persen dan sawah kita tidak hilang. Ini menyangkut kepentingan strategis dan jangka panjang ketahanan pangan nasional,” kata Nusron.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan baku sawah (LBS) seluas sekitar 50.000 hektar.

Meskipun tekanan alih fungsi lahan untuk industri dan investasi meningkat, pemerintah daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pangan dan pembangunan ekonomi.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyoroti peran strategis lahan pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Majalengka ingin maju. Lahan harus dipertahankan untuk pangan, namun tetap perlu ruang bagi investor dan pembangunan industri agar ekonomi berkembang,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Eman mengatakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 37.000 hektar menjadi fokus utama pemerintah dalam mengatur penggunaan lahan agar tidak berkurang akibat alih fungsi yang tidak terkontrol.

Menurutnya, kapasitas produksi lokal menjadi andalan Kabupaten Majalengka menghadapi fluktuasi harga pangan di akhir tahun.

Selain menjaga produksi, pemerintah daerah juga aktif menekan inflasi melalui distribusi pangan murah. Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar di 10 titik strategis, terutama untuk komoditas yang rentan mengalami lonjakan harga, seperti cabai.

“Pemantauan harga dilakukan ketat. Jika terjadi kenaikan tidak wajar, DKP3 segera melaporkan agar pemerintah bisa mengambil langkah cepat," kata Eman.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian tidak hanya terbatas pada pemeliharaan lahan. Sebanyak 293 penyuluh pertanian yang sebelumnya berstatus pegawai kabupaten kini beralih ke pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memastikan koordinasi tetap terjalin untuk mendukung petani lokal. Bantuan operasional, termasuk 7 unit sepeda motor dari Kementerian Pertanian, tetap bisa digunakan untuk kegiatan penyuluhan di Majalengka.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan provinsi menyalurkan bantuan ternak berupa sapi, kambing, dan ayam di wilayah Banjaran dan Talaga.

“Ternak ini harus berkembang, jangan sampai hanya menjadi laporan kematian. Rakyat harus lebih sejahtera,” tegasnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengkritik pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat terkait penyertaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Nusron mengatakan, berdasarkan data pihaknya sampai saat ini ada 13 provinsi yang belum memuat KP2B di dalam RTRW. Sementara dari 508 kabupaten kota di Indonesia hanya 203 kabupaten dan kota yang memuat KPKP2B

"KP2B itu LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) ditambah infrastruktur, ditambah lahan cadangan pertanian dan pangan berkelanjutan. Jadi kalau mandatnya 87% LP2B berarti kalau KP2B nya minimal harus 89%,” kata Nusron saat di Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/12/2025).

Asumsinya dalam RTRW itu harus 1% infrastruktur, 1% lahan cadangan. Hal ini juga sesuai dengan mandat peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029.

"Kalau mengacu kepada RTRW provinsi secara nasional kita baru 67,87%. Lahan Baku Sawah (LBS)-nya 7.384.341 hektare. KP2B-nya 5.11.867 hektare. Jawa Barat bagaimana? Jawa Barat 69,40 % masih kurang dari target. LBS-nya 916 hektare," katanya.

Sementara, jika melihat di tingkat kabupaten dan kota, angkanya lebih tragis, dan jauh dari provinsi. Total sampai saat ini berdasarkan RTRW di kabupaten dan kota angkanya 41,32%.

"Jawa Barat lebih kacau lagi 39,17%. Kalau mengacu ini. Kenapa? Karena tadi banyak sekali kabupaten kota dalam RTRW-nya tidak mencantumkan LP2B nya," jelas Nusron.

Nusron meminta agar pemerintah daerah di Jabar memasukkan KP2B dalam RTRW agar bisa lebih selektif dalam alih fungsi lahan. Dia menyampaikan untuk Jabar pun harus diperhatikan untuk KP2B karena jumlahnya masih minim.

"Sehingga dengan demikian di Jawa Barat lahan yang dipastikan aman per hari ini hanya 359.000 ha. Jadi saya mengatakan ini lampu merah. Karena lampu merah kami mengambil langkah-langkah. Langkah kami sejak bulan Oktober semua izin alih fungsi lahan kami stop," kata dia.

Nusron menyebut ada beberapa kepala daerah yang protes terhadap penghentian alih fungsi lahan ini salah satunya dari Kabupaten Subang yang mana terdapat pabrik mobil dari perusahaan BYD, Tiongkok dan Vinfast Vietnam. Namun kementerian tetap mengacu pada aturan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menambahkan Pemprov Jabar dan 27 Kabupaten/kota sepakat untuk melakukan revisi tata ruang sekaligus membenahi catatan-catatan yang diberikan oleh ATR/BPN. Menurutnya revisi tata ruang skalanya akan sama antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak ada perbedaan.

“Nanti kabupaten/kota tinggal mengikuti dari tata ruang induk provinsi. Dan orientasi tata ruang kita itu adalah satu melindungi kawasan hutan, dua melindungi areal pesawahan, yang ketiga melindungi daerah-daerah sumber air, rawa-rawa, dan daerah aliran sungai,” tuturnya.

Orientasi ini menurutnya tidak akan bisa ditawar karena pihaknya inguin mewujudkan upaya konservasi lingkungan hidup dan penataan ruang yang lebih baik.

“Ini titik pokoknya. Dan sehingga terjadi harmoni antara konservasi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Ini yang yang menjadi fokus kita hari ini,” katanya.

Terkait sejumlah kabupaten/kota yang masih minim LP2B, Dedi memastikan akan turut dibenahi dalam revisi tata ruang Jawa Barat yang akan diusulkan pada Januari 2026 mendatang.

”Di revisi ini akan segera kita benahi secara bersama-sama. Jadi tahun depan itu tuntas semuanya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

"Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri.

Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

“Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini," kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B.

"Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

Denpasar, Bali (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS).

Menteri Nusron, di sela acara di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan dirinya akan menyampaikan langsung soal tersebut ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan pada Rabu (26/11/2025).

"Besok (Rabu) saya mau ketemu dengan Pak Gubernur Bali dan bupati se-Bali, akan saya tekankan ini," ucapnya.

Menteri ATR/BPN menjelaskan saat ini sudah tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan atau dilakukan moratorium pada alih fungsi lahan pertanian aktif terutama yang termasuk LP2B.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah harus setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah.

Sementara itu, kondisi di Bali, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan atau sawah mutlak hanya di angka 62 persen dari total lahan baku sawah.

Jika dilihat berdasarkan data BPS Bali, pada 2024, luas lahan baku sawah di Bali sebesar 64.474 hektare, sehingga LP2B seluas 39.973 hektare.

Menteri ATR/BPN mengatakan dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, ia akan meminta lahan sawah yang sudah diubah RTRW-nya menjadi aktivitas selain pertanian agar dikembalikan menjadi sawah.

"Yang lahan sawah sudah diubah menjadi tidak sawah harus dikembalikan menjadi sawah, wajib," ucapnya.

Selain pertemuan untuk membahas pertanahan dan tata ruang itu, pertemuan Menteri Nusron dengan Pemprov Bali besok dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, serta penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025