Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menempuh jalan tengah untuk menjaga agenda penghiliran mineral tetap berjalan di tengah tekanan industri pertambangan dan protes investor asal China yang beroperasi di Indonesia. Evaluasi kebijakan pun mulai dibuka agar kepastian usaha tetap terjaga tanpa menghambat target hilirisasi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perlunya sinkronisasi kebijakan setelah menerima masukan dari pelaku industri yang meminta kepastian pasokan bahan baku, khususnya nikel dan bauksit. Permintaan itu muncul seiring meningkatnya kebutuhan smelter yang sudah telanjur dibangun dan membutuhkan jaminan suplai mineral dalam jangka panjang.

Di tengah evaluasi tersebut, investasi penghiliran mineral masih menunjukkan tren besar. Nilai investasi hilirisasi nikel tercatat mencapai Rp153,2 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp185,2 triliun pada 2025. Sementara itu, investasi bauksit melonjak dari Rp21,8 triliun pada 2024 menjadi Rp53,1 triliun pada tahun ini. Di sisi lain, investasi tembaga justru cenderung melandai menjadi Rp65,9 triliun pada 2025.

Pemerintah menilai penghiliran tetap menjadi strategi utama untuk memperkuat struktur industri nasional. Namun, pendekatannya mulai diarahkan tidak hanya sebatas pembangunan smelter atau pelarangan ekspor bahan mentah, melainkan menuju industrialisasi yang menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi dan memperpanjang rantai pasok dalam negeri.

Langkah pendalaman hilirisasi itu tercermin dari pengembangan proyek smelter yang terus berjalan. Hingga saat ini terdapat 14 proyek smelter mineral, terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter besi, dan satu smelter tembaga dengan total realisasi investasi mencapai US$7,8 miliar. Pada saat yang sama, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba hingga April 2026 mencapai Rp48,95 triliun atau tumbuh 6,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan rantai industri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan struktur investasi hilirisasi perlu diarahkan lebih spesifik agar mampu menopang pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Contohnya untuk nikel, investasi di smelter tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) menurutnya sudah cukup banyak. Akan tetapi, untuk nikel kadar rendah yakni High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang biasa masuk ke industri baterai, justru masih kurang.

“Jadi, kami mendorong kalau untuk hilirisasi di sektor komoditas tambang nikel, itu lebih baik didorong ke arah hilirisasi smelter nikel HPAL,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan smelter untuk nikel kadar rendah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar fasilitas pengolahan masih berorientasi pada produk stainless steel atau baja nirkarat.

Selain nikel, peluang investasi juga dinilai terbuka lebar di sektor bauksit. Sudirman menilai kapasitas smelter bauksit di Indonesia masih terbatas, padahal kebutuhan aluminium domestik terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Menurutnya, hilirisasi bauksit perlu dipercepat melalui pembangunan fasilitas pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Apalagi, kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pengolahan di dalam negeri.

“Saat ini kita dengar bahwa ada beberapa investor dari China itu tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik smelter bauksit ini untuk menjadi aluminium,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sudirman mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuka keran investasi asing di sektor ini. Pengalaman hilirisasi nikel yang memicu lonjakan jumlah smelter dinilai perlu menjadi pelajaran agar kapasitas produksi tetap terkendali.

Di sektor timah, investasi hilirisasi juga dinilai masih relevan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Upaya pembatasan ekspor bahan mentah serta penertiban tambang ilegal disebut menjadi momentum untuk memperkuat industri hilir timah nasional.

Sementara itu, dia berpandangan prospek hilirisasi batu bara menghadapi tantangan tersendiri. Program gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG, misalnya, masih terkendala aspek keekonomian.

Menurut Sudirman, tingginya biaya investasi dan operasional, serta harga jual produk yang relatif rendah, membuat proyek tersebut belum menarik bagi investor swasta. “Biaya capital-nya atau biaya investasi dari batu bara, MPP-nya [Market Parity Price] tinggi sekali, sementara harga jualnya belum mendukung,” katanya.

Dia menilai, proyek hilirisasi batu bara sebaiknya didorong langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kendati demikian, upaya hilirisasi tetap perlu dijalankan sebagai langkah antisipasi terhadap volatilitas harga energi global, termasuk potensi kenaikan harga LPG di masa depan.

Dari sisi kebijakan, Sudirman menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan royalti memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong investasi pada sektor yang secara ekonomi masih belum menarik, seperti batu bara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melaporkan bahwa realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 8,2% secara tahunan. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 29,6% terhadap total investasi nasional.

Sektor mineral masih menjadi motor utama hilirisasi dengan kontribusi Rp98,3 triliun pada periode Januari sampai Maret 2026. Komoditas nikel mendominasi dengan nilai Rp41,5 triliun, diikuti tembaga, besi baja, bauksit, hingga timah.