JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto menghormati dan memahami keputusan SMAN 1 Pontianak yang tak akan mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu diungkapkan Abraham saat Pimpinan MPR RI bertemu dengan perwakilan SMAN 1 Pontianak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026) pagi.

Pimpinan MPR RI yang menerima perwakilan SMAN 1 Pontianak yakni Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Eddy Soeparno. "Tadi pagi jam 8 Pimpinan MPR yang diwakili oeh Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya dan Ibu Sekjen serta jajaran telah bertemu dan menerima kunjungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak, Ibu Indang dan Pak Eko, di Ruang Nusantara V Kantor MPR RI," ungkap Abraham saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Abraham mengaku, perwakilan SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan sikap untuk tak ikut final ulang LCC 4 Pilar MPR RI. Ia pun menghormati dan memahami keputusan tersebut. "Mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada kami dan kami sangat menghargai dan memahami," ujar Abraham.

Abraham menyampaikan, pihaknya akan melapor pada Pimpinan MPR RI terkait keputusan SMAN 1 Pontianak dalam rapat gabungan pada Senin (18/5/2026). "Kebetulan agenda Pimpinan MPR ada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 18 Mei. Jadi kami akan sampai kan itu dalam rapat dan diskusi nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak menegaskan tidak pernah memiliki maksud menganulir hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang belakangan menjadi polemik. Penegasan itu disampaikan pihak sekolah melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Pihak sekolah menyebut, langkah yang dilakukan sebelumnya semata-mata untuk memperoleh kejelasan terkait penilaian lomba melalui proses klarifikasi. SMAN 1 Pontianak menekankan upaya tersebut dilakukan demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan persoalan tersebut telah direspons MPR melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh. Selain itu, pihak sekolah menegaskan langkah yang ditempuh bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, serta kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dalam pernyataannya, sekolah turut menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar Tingkat Nasional. SMAN 1 Pontianak pun memastikan tidak akan mengikuti pelaksanaan lomba ulang yang sebelumnya diputuskan oleh MPR.

JAKARTA - SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang sebelumnya diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pernyataan sikap itu disampaikan pihak sekolah melalui unggahan akun Instagram resmi @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Maryati menyebut persoalan tersebut telah direspons MPR RI melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh.

Pihak sekolah menegaskan langkah yang diambil sebelumnya merupakan bagian dari ikhtiar memperoleh konfirmasi dan klarifikasi demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, dan kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Selain itu, sekolah menegaskan langkah yang dilakukan bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Sekolah juga menyatakan menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.

"SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI," tulis pihak sekolah.

SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan dengan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta menjunjung nilai persatuan.

Pihak sekolah juga memohon dukungan seluruh pihak untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua. "Sampai Jumpa di LCC 4 Pilar 2027," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Final LCC 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat akan digelar ulang seusai muncul polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

"Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menyatakan, Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Kalimantan Barat akan diulang. Langkah ini dilakukan setelah penilaian jawaban peserta lomba menuai polemik dan disorot publik.

"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," ujar Muzani saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Muzani menyampaikan, pihaknya juga akan menunjuk juri dari kalangan independen dalam ajang tersebut. Bahkan, kata dia, pimpinan MPR RI akan mengawasi langsung jalannya cerdas cermat tersebut.

Lebih lanjut, Muzani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya. Muzani mengaku, pihaknya mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik.

"Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dari masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar," pungkas Muzani.

Sebelumnya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam keterangannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” bunyi keterangan resmi, dikutip Selasa (12/5/2026).

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut. "Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," demikian keterangan tersebut.

JAKARTA - Media sosial (Medsos) kini tengah dihebohkan atas keputusan dua orang dewan juri dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026. Keduanya jadi sorotan lantaran menilai jawaban salah satu peserta salah dan menekankan soal pentingnya artikulasi.

Dalam potongan video yang beredar di media sosial, insiden ini bermula ketika pembawa acara memberikan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Setelah selesai membacakan pertanyaan, regu C dari SMAN 1 Pontianak bergegas cepat menekankan bel yang menandakan kelompok itu siap menjawab.

Salah satu siswa SMAN 1 Pontianak, lantas menjawab pertanyaan tersebut bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh presiden. Namun jawaban tersebut dinyatakan salah oleh Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita Widya Budi.

Alhasil regu C mendapatkan pengurangan nilai minus lima. Kemudian, pertanyaan yang sama dibacakan kembali, dan Grup B dari SMAN 1 Sambas menyambar jawaban tersebut.

Yang mengejutkan, jawaban dari grup B ternyata sama persis seperti yang dijawab oleh grup C. Dyastasita kemudian membenarkan jawaban tersebut dan memberikan nilai sepuluh kepada grup B.

Mengetahui hal tersebut, grup C, lantas memprotes kebijakan dewan juri. Sebab, grup C menilai jawaban tersebut sebelumnya telah mereka sampaikan.

"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B," kata peserta grop C.

Menanggapi protes tersebut, Dyastasita menyebut Grup C tidak menyebutkan adanya 'pertimbangan DPD'. Peserta dari Grup C lalu membantah pernyataan juri. Bahkan, dia secara terbuka meminta penonton atau audiens memberikan kesaksian.

Bahkan, juri lainnya yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Indri Wahyuni mengingatkan agar peserta menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dia mengatakan keputusan dewan juri final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat. "Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan," kata Indri.

Meski demikian, potongan video kejadian tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kritik dari warganet. Banyak yang mempertanyakan konsistensi penilaian juri karena menilai kedua jawaban terdengar sama.

Sebagian publik juga menilai alasan artikulasi kurang cukup untuk membedakan keputusan penilaian. Apalagi, ini merupakan kompetisi tingkat nasional yang menuntut objektivitas tinggi.

Lantas bagaimana harta kekayaannya dua dewan juri tersebut yang kini ramai diperbincangkan netizen ini.

Dikutip melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Dyastasita WB melaporkan LHKPN-nya pada 26 Maret 2026 untuk periode 2025.

Dyastasita tercatat memiliki total harta kekayaannya sebesar Rp 581.220.940. Harta kekayaannya dia meliputi tanah dan bangunan serta kas dan setara kas.

Ia tercatat, memiliki aset tanah dan bangunan sebesar Rp 697.120.000. Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di tiga lokasi yang ada di Jakarta Pusat, senilai Rp251.136.000; Rp80.440.000 dan Rp365.544.000.

Dalam laporannya, Dyastasita tak memiliki alat transportasi alias tak mempunyai mobil dan motor. Ia tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.675.031.

Dirinya Tenyata memiliki utang sebesar Rp117.574.091, dengan begitu, jika total seluruh asetnya dikurangi utang, total kekayaan bersih Dyastita tercatat menjadi Rp581 jutaan.

Selanjutnya, Indri Wahyuni yang tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.986.628.752. Indri juga tercatat tidak memiliki alat transportasi dan mesin.

Ia tercatat memiliki tanah dan bangunan di dua lokasi yang berada di Kota Palembang. Dua aset tersebut tercatat memiliki nilai sebesar Rp4.350.000.000.

Selain itu, Indri juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp525.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp110.000.000. Ia pun tercatat memiliki utang sebesar Rp998.371.248.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut menyoroti pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. KPAI memandang bahwa dugaan ketidakadilan pelaksanaan cerdas cermat harus disikapi secara serius, hati-hati, dan berorientasi pada prinsip dasar perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak.

"Dalam perspektif prinsip dasar perlindungan anak, KPAI berpadangan bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak," kata Ketua KPAI Aris Adi Leksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).

Aris mengatakan anak yang mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. "Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian, atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak," ujarnya.

Selain itu, kata Aris, kegiatan tersebut harus menjalankan prinsip Hak Anak atas Perlakuan yang Adil dan Nondiskriminatif. Semua peserta harus memperoleh kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang setara tanpa keberpihakan.

"Penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Aris.

KPAI, kata Aris, berpandangan kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, atau mengabaikan suara anak. Polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, eksploitasi emosi peserta, maupun serangan personal terhadap anak-anak yang terlibat.

"KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban. Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan publik dan kesehatan psikologis peserta cerdas cermat," ujar Aris.

Seluruh pihak, kata Aris, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik dan tidak menyerang atau mengekspos identitas anak secara berlebihan. "Kegiatan kompetisi pendidikan ke depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak," pungkasnya.

JAKARTA - Sosok dua dewan juri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral dan jadi sorotan netizen ada di artikel ini. Keduanya disorot lantaran menilai jawaban peserta Grup C salah dan menekankan soal pentingnya artikulasi.

Diketahui, LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026 di Pontianak diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Tiga peserta final adalah SMAN 1 Sanggau, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Pontianak.

Ada tiga juri dalam lomba cerdas cermat tersebut. Mereka adalah Indri Wahyuni yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Triyatni yang merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Dyastasita WB yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI.

Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan "DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali. "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Grup C.

Dewan juri, dalam hal ini Dyastasita WB, memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Grup C ini. Kemudian, pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Grup B yang berasal dari SMAN 1 Sambas menyambar jawaban.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab seorang peserta dari Grup B.

Dyastasita kemudian menyatakan bahwa jawaban Grup B adalah benar. "Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh."

Jawaban juri ini membuat peserta dari Grup C memprotes. "Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B."

Menanggapi protes tersebut, Dyastasita menyebut Grup C tidak menyebutkan adanya 'pertimbangan DPD'. Peserta dari Grup C lalu membantah pernyataan juri. Bahkan, dia secara terbuka meminta penonton atau audiens memberikan kesaksian.

Meski Grup C sudah memprotes, juri tetap menyatakan jawaban yang disampaikan Grup C tetap keliru. Pembawa acara pun meminta agar peserta menerima keputusan dewan juri.

Bahkan, juri lainnya yakni Indri Wahyuni, mengingatkan agar peserta menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dia mengatakan keputusan dewan juri final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat. "Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan," kata Indri.

Pimpinan MPR RI Minta Maaf

Pimpinan MPR RI telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Diketahui, kejadian ini menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. Dia mengaku menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Atas kejadian ini, Akbar menyatakan segera melakukan evaluasi penuh atas pelaksanaan ajang ini. Ia juga mengakui adanya unsur kelalaian panitia dan juri, misal perihal teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba sehingga bisa meminimalisir kesalahan seperti ini. Dia juga mendengar, peristiwa serupa pernah terjadi tahun lalu di provinsi lain.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.

Respons Sekretariat Jenderal MPR RI

MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini tengah menjadi perhatian publik di media sosial.

Dikutip dari laman mpr.go.id, MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar MPR RI, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.

Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal.

LCC Empat Pilar MPR RI diselenggarakan sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai kebangsaan dan penguatan pemahaman terhadap Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini selama ini dilaksanakan di berbagai daerah sebagai ruang edukasi sekaligus pengembangan karakter generasi muda.

MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan, agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas. Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati seluruh peserta didik," demikian pernyataan Sekretariat Jenderal MPR RI.

JAKARTA - Pimpinan MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Diketahui, kejadian ini menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. Dia mengaku menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Atas kejadian ini, Akbar menyatakan segera melakukan evaluasi penuh atas pelaksanaan ajang ini. Ia juga mengakui adanya unsur kelalaian panitia dan juri, misal perihal teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba sehingga bisa meminimalisir kesalahan seperti ini. Dia juga mendengar, peristiwa serupa pernah terjadi tahun lalu di provinsi lain.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026 di Pontianak diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Tiga peserta final adalah SMAN 1 Sanggau, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Pontianak,

Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan "DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali. "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Grup C.

Dewan juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Grup C ini. Kemudian, pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Grup B yang berasal dari SMAN 1 Sambas menyambar jawaban.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab seorang peserta dari Grup B.

Juri kemudian menyatakan bahwa jawaban Grup B adalah benar. "Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh."

Jawaban juri ini membuat peserta dari Grup C memprotes. "Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B."

Menanggapi protes tersebut, juri menyebut Grup C tidak menyebutkan adanya 'pertimbangan DPD'. Peserta dari Grup C lalu membantah pernyataan juri. Bahkan, dia secara terbuka meminta penonton atau audiens memberikan kesaksian.

Meski Grup C sudah memprotes, juri tetap menyatakan jawaban yang disampaikan Grup C tetap keliru. Pembawa acara pun meminta agar peserta menerima keputusan dewan juri. Bahkan, seorang juri lainnya mengingatkan agar peserta menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dia mengatakan keputusan dewan juri final dan mengikat.

Palembang, Sumsel (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, Sumatera Selatan, meningkatkan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang guna menekan angka kecelakaan di wilayahnya.

Manajer Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Sumsel, Selasa, mengatakan langkah ini diambil menyusul catatan enam kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang sepanjang triwulan I 2026.

"Angka kecelakaan pada Januari-Maret 2026 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak tiga kejadian. Hal ini mendasari kami untuk lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat," katanya.

Selama tiga bulan pertama tahun ini, KAI Divre III telah melaksanakan 12 kali sosialisasi ke sekolah dan pondok pesantren di sekitar jalur rel, serta 40 kali sosialisasi langsung kepada pengguna jalan melalui pembagian brosur dan pemasangan spanduk.

Selain edukasi, KAI juga memasang 104 banner keselamatan di titik-titik rawan serta melakukan tiga kali penutupan atau penyempitan perlintasan tidak resmi yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api maupun masyarakat.

KAI sebagai operator memiliki peran utama dalam menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui pengelolaan Petugas Penjaga Lintasan (PJL), perawatan infrastruktur rel, serta pelaksanaan sosialisasi.

Namun demikian, kewenangan pengelolaan perlintasan sebidang berada pada penanggung jawab jalan sesuai dengan klasifikasinya.

Untuk jalan nasional menjadi kewenangan menteri, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten/kota dan desa oleh bupati/wali kota, serta jalan khusus oleh badan hukum atau lembaga terkait.

"KAI tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk membangun palang pintu maupun mengubah perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang seperti flyover atau underpass. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018," jelasnya.

Pihaknya juga mengingatkan seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu mulai ditutup, atau terdapat isyarat lain.

Selain itu, pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api serta memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

"Peran masyarakat sangat krusial. Kami mengimbau agar setiap pengguna jalan selalu berhenti, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan kondisi aman sebelum melintas. Jangan mengambil risiko di perlintasan, karena keselamatan adalah yang utama," ujarnya.

KAI Divre III Palembang akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat, serta menggandeng komunitas railfans guna menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan secara berkelanjutan, KAI optimistis tingkat keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Divre III Palembang dapat terus meningkat, sehingga tercipta perjalanan yang semakin aman, tertib, dan andal bagi seluruh masyarakat," kata Aida.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota DPR dari Partai Demokrat Zulfikar Achmad (ZA) menilai akan pentingnya sosialisasi 4 Pilar MPR secara berkala dan terus menerus kepada masyarakat. Empat pilar itu yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal ini sebagai upaya mengingatkan bahwa landasan tersebut merupakan fondasi berdirinya NKRI. “Tugas kami bagian dari MPR adalah memperkuat fondasi Indonesia dalam balutan 4 Pilar MPR. Sosialisasi 4 Pilar MPR ini yang perlu dijelaskan secara detail, sehingga pokok – pokok yang terkandung dalam 4 pilar melekat dalam sanubari dan jati diri setiap warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Indonesia,” ujar ZA, Senin (2/2/2026).

Dia menceritakan perjalanan selama dua periode menjabat Bupati Bungo dalam memajukan daerah. Upaya itu tidak lepas dari dirinya dalam mencintai tanah yang telah membesarkan dirinya hingga saat ini. Rasa nasionalis tingginya untuk mengabdikan diri sebagai bupati dan sekarang sebagai anggota DPR merupakan bentuk implementasi yang kuat pada negara.

Sehingga di kesempatan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilaksanakan di Jambi dapat menjadi dorongan dan kesempatan untuk generasi muda dalam mengabdikan dirinya pada Tanah Air dalam berbagai aspek.

“Rasa nasionalisme itu harus ditunjukkan sedari dini sehingga memotivasi diri untuk menjalankan kehidupan yang dapat membantu dalam perubahan di Tanah Air. Meskipun kecil dilakukan namun besar pengaruhnya, ini yang harus diingat. Kita boleh besar dan sukses di luar negeri tapi tidak melupakan Tanah Air yang harus kita dorong dalam perubahan dan peningkatan sumber daya manusianya,” kata ZA.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada sejumlah kemajuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Salah satunya, objek yang bisa diajukan praperadilan.

"Salah satu kemajuan dari KUHAP yang baru, praperadilan itu tidak hanya upaya paksa. Ada 3 objek pra peradilan di luar upaya paksa itu," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Objek pertama yang bisa diajukan praperadilan oleh masyarakat yakni apabila pihak kepolisian tidak menindaklanjuti perkara yang telah dilaporkan, atau undue delay. "Jadi kalau kita melaporkan kepada polisi, polisi tidak ditanggap bisa pra peradilan," ujarnya.

Yang kedua objek pra peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Menurutnya, masyarakat berhak menempuh jalur praperadilan ini untuk mendapatkan haknya.

"Yang terakhir, yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa merupakan pra peradilan," tuturnya.

JAKARTA - Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu. Hal ini menyusul berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Jumat, 2 Januari 2026.

Meskipun mekanisme ini bisa diterapkan, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa berlaku untuk beberapa jenis tindak pidana.

"Jadi kalau untuk restorative justice itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual," kata Supratman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

"Jadi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ ya sesuai dengan KUHAP yang baru," ujarnya menegaskan.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan restorative justice pada tahap penyelidikan tetap harus dilaporkan ke penyidik untuk diregister sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan ketiga persetujuan korban ini yang paling penting," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej.

"Jadi saudara-saudara mau perkara apa pun kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Tidak ada restorasi, kalau restorative itu pada penyidikan atau penuntutan maka harus saling memberitahu dan harus ada penetapan pengadilan supaya teregister karena untuk kedua kali sudah tidak boleh," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bersifat delik aduan absolut.

Dengan demikian, pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. "Itu wajib. Jadi itu harus Presiden sendiri, jelas ya," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Supratman menyampaikan ini bukan pasal yang baru, dan sudah ada di KUHP sebelumnya. Selain itu, Supratman mengingatkan kembali soal perbedaan antara kritik atau menghina kepada Presiden.

"Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah, masak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada gambar yang tidak senonoh, saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya menghina maupun yang kritik," ujarnya.

"Dan sampai hari ini pun juga pemerintah, sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satu pun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik," tuturnya.

Tim Penyusun KUHP Albert Aries menyampaikan pengaturan Pasal 218 tentang penyerangan harkat martabat diri presiden, atau biasa dikenal pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan.

Hal ini sekaligus menutup celah bagi simpatisan, relawan atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat aduan.

"Jadi ditutup kemungkinannya karena delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk Pasal 218, hanya presiden atau kepresiden sendiri yang bisa membuat pengaduan, pengaduan bisa dibuat secara tertulis," kata Albert.