Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat. AS menjadi negara sebagai investor terbesar untuk global bond Danantara tersebut.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan awalnya Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar untuk global bond perdananya. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

Danantara pun meningkatkan rilisan global bond menjadi US$1,5 miliar, dibagi masing-masing US$750 juta untuk tenor 5 tahun dan US$750 juta untuk 10 tahun.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujar Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Rosan mengatakan catatan negara asal investor itu menunjukkan bahwa terdapat diversifikasi mitra investor. Sebab, selama ini secara historis, penerbitan obligasi oleh Indonesia paling banyak diserap investor Asia.

"Akan tetapi, ini kebalikan, pembeli terbesar dari AS, sampai 52% untuk 10 tahun. Oleh sebab itu, bahwa kepercayaan market dunia luar terhadap Indonesia sangat baik, tercermin dari mereka bersedia membeli global bond Danantara," ujar Rosan.

Bahkan, menurut Rosan, investor dari luar negeri banyak yang menyatakan sangat terbuka apabila Indonesia ingin menerbitkan obligasi global dengan tenor sampai 30 tahun.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kepercayaan tinggi dari investor terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026). Rosan mengatakan bahwa Danantara telah melakukan roadshow ke berbagai negara mulai dari Hong Kong, Inggris, hingga AS sejak 3 Juni 2026.

Dalam roadshow di beberapa negara tersebut Danantada membeberkan terkait dengan prospek global bond beserta hasil peringkat yang telah diberikan oleh berbagai lembaga rating. Kemudian, Danantara pun membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah investasi.

"Respons positif dari 122 investor dari berbagai negara," kata Rosan.

Hasilnya, surat utang valuta asing (valas) dari Danantara oversubscribed lebih dari 3 kali lipat. Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

"Sehingga melihat bookbuilding tinggi kami upsize atau meningkatkan dari US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar. Dibagi 5 tahun dan 10 tahun," ujarnya.

Selain itu, yield obligasi pun menurutnya bisa mencapai nilai yang kompetitif. Meskipun, terdapat kondisi pasar modal serta mata uang yang tertekan.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan setelah penandatanganan komitmen investasi global bond pada 11 Juni 2026, pada 18 Juni 2026 dana akan masuk ke rekening Danantara.

Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Bisnis.com, JAKARTA - share Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Senin (6/4) menyisakan tanda tanya besar. Podium dipenuhi narasi optimisme: manufaktur ekspansif, inflasi terkendali, stabilitas moneter, dan klaim presisi anggaran. Namun, di sisi lain, APBN 2026 justru mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93% PDB) hanya dalam satu kuartal. Angka ini adalah sebuah anomali fiskal.

Sebagai komparasi, pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, kuartal pertama sering kali dilewati dengan posisi surplus atau defisit yang sangat konservatif. Namun, di bawah arsitektur fiskal saat ini, defisit kuartal pertama yang masif seolah menjadi "normalitas baru". Menghabiskan hampir sepertiga jatah defisit tahunan (dari batas UU 3,0%) di triwulan satu adalah sebuah perjudian napas yang berisiko tinggi.

EROSI DISIPLIN FISKAL

Pemerintah berdalih bahwa akselerasi belanja ini adalah by design, sebuah strategi front-loading agar dampak ekonomi merata. Belanja negara melompat 31,4% year-on-year (YoY), jauh melampaui pertumbuhan pendapatan yang hanya 10,5% YoY. Akan tetapi, ada indikasi kuat bahwa "disiplin" yang sering didengungkan mulai berubah menjadi ilusi.

Indikasi kelesuan disiplin ini tersirat saat Kementerian Keuangan mengakui tantangan dalam memangkas anggaran "tidak jelas" di tingkat sektoral. Alih-alih mengusulkan efisiensi, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) justru meminta tambahan pagu. Fenomena ini menunjukkan bahwa jangkar fiskal tidak lagi sekuat dulu dalam menahan ekspansi belanja birokrasi. Perubahan pola belanja yang drastis ini mengirimkan sinyal negatif ke pasar: bahwa kontrol fiskal pusat mungkin sedang melonggar.

Sebenarnya, sebelum ekskalasi geopolitik di Timur Tengah memuncak pun, arsitektur fiskal 2026 sudah dibangun di atas fondasi yang sangat agresif dengan target penerimaan pajak yang tinggi. Namun, situasi kini kian runyam. Perlu disadari bahwa sekalipun tensi antara Iran dan AS-Israel mereda, pasar tampaknya telah menemukan "ekuilibrium" baru. Harga minyak di kisaran 100 dolar AS per barel yang dibarengi depresiasi rupiah ke level 17.000 kini menjadi realitas pahit yang harus dikelola, bukan sekadar dihindari.

Kita memang patut memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang tetap menahan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, dalam kacamata ekonomi, biayanya tidak hilang; dia cuma pindah dari pom bensin ke APBN dan neraca Pertamina.

Strategi ini ibarat menyembunyikan masalah di bawah "karpet" belanja negara. Sedangkan, proyeksi harga minyak US$105 per barel dan kurs Rp17.000 akan memaksa defisit menembus 3,6%, jauh melampaui batas legal yang diizinkan undang-undang.

KEKHAWATIRAN

Peringatan mengenai risiko erosi disiplin fiskal sebenarnya juga telah tersirat dalam prospek (outlook) negatif oleh Moody’s dan Fitch pada awal tahun 2026 ini. Saat itu, mereka menyoroti potensi pembengkakan belanja yang tidak dibarengi dengan akselerasi penerimaan permanen. Kini, realisasi defisit Maret sebesar 0,93% seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran tersebut.

Kredibilitas berpijak pada konsistensi fiskal yang terukur. Jika ambisi belanja tidak dibarengi dengan efi­siensi yang nyata, dan hanya mengandalkan cadangan kas (one-off) dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan, maka risiko penurunan sovereign rating (downgrade) menjadi sangat nyata.

Penurunan peringkat kredit (downgrade) bukan sekadar soal prestise nasional, melainkan ancaman biaya dana (cost of fund) yang sistemik bagi seluruh rakyat. Kenaikan risiko negara (sovereign risk) akan mendongkrak imbal hasil obligasi dan bunga perbankan.

Transmisinya langsung memukul sektor riil, dari modal kerja UMKM, cicilan konsumen, hingga ekspansi korporasi. Inilah ongkos nyata jika disiplin anggaran hanya menjadi jargon.

LANGKAH MENDESAK

Menghadapi tantangan fiskal ini, langkah mendesak yang diperlukan adalah evaluasi radikal terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perlu memiliki keberanian politik untuk melakukan refocusing dan penahapan (phasing) pada program-program besar yang memiliki daya ungkit ekonomi rendah dalam jangka pendek.

Di tengah risiko "napas pendek", memaksakan seluruh ambisi belanja tanpa memilah program mana yang benar-benar memiliki efek pengganda (multiplier effect) hanya akan mempercepat benturan dengan batas legal defisit.

Kredibilitas fiskal tidak dibangun di atas tumpukan cadangan kas seperti SAL, melainkan pada konsistensi penegakan aturan main. Pemerintah harus membuktikan kepada pasar dan lembaga pemeringkat bahwa APBN adalah jangkar stabilitas yang kokoh, bukan instrumen yang ditarik-ulur demi tuntutan populis. Tanpa disiplin untuk "mengerem" di saat yang tepat, optimisme pertumbuhan yang kita gaungkan hari ini hanyalah penunda waktu sebelum realitas ekonomi memaksa kita melakukan pendaratan darurat yang menyakitkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) empat bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Keempat bank tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indo Eximbank).

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (9/3/2026), Fitch menegaskan bahwa peringkat jangka panjang di level ‘BBB’ tetap dipertahankan, begitu pula dengan Government Support Rating (GSR) dan Short-Term IDR masing-masing bank.

Perubahan outlook tersebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya yang merevisi outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 4 Maret 2026, sementara rating tetap berada di level BBB.

Fitch menilai pemerintah masih memiliki kecenderungan kuat untuk memberikan dukungan kepada bank-bank pelat merah tersebut. Hal itu didorong oleh pentingnya peran sistemik bank-bank tersebut dalam sistem keuangan nasional.

Mandiri, BRI, dan BNI misalnya memiliki pangsa simpanan yang besar di industri perbankan, yakni sekitar 10% hingga 21% dari total pangsa deposito per akhir 2025. Sementara itu, BSI dan Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang signifikan.

“Namun, kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan dinilai melemah, sebagaimana tercermin dalam outlook negatif pada peringkat kedaulatan Indonesia,” tulis Fitch dalam laporannya.

Sejalan dengan itu, outlook peringkat jangka panjang Mandiri, BRI, BNI, dan Indo Eximbank direvisi menjadi negatif karena peringkat tersebut sangat dipengaruhi oleh Government Support Rating yang terkait langsung dengan peringkat sovereign Indonesia.

Di sisi lain, Fitch mempertahankan outlook stabil untuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI). Lembaga pemeringkat tersebut juga menegaskan Viability Rating (VR) BSI di level ‘bbb-’, yang menjadi faktor utama dalam penentuan peringkat jangka panjang bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.

Menurut Fitch, peringkat BSI kemungkinan tetap stabil meskipun terjadi penurunan GSR yang mengikuti penurunan peringkat sovereign, selama profil fundamental bank masih terjaga.

Namun demikian, Fitch menilai penurunan peringkat BSI masih mungkin terjadi jika terjadi penurunan signifikan pada permodalan, misalnya apabila rasio common equity tier 1 (CET1) turun di bawah 13% tanpa prospek pemulihan yang cepat.

Lebih lanjut, Fitch menyebut Government Support Rating dari seluruh bank BUMN tersebut berpotensi turun apabila peringkat sovereign Indonesia turut mengalami penurunan.

Dalam skenario tersebut, peringkat jangka panjang Mandiri, BRI, BNI, dan Indo Eximbank juga kemungkinan akan ikut diturunkan.

Sebaliknya, outlook peringkat bank-bank tersebut dapat kembali menjadi stabil apabila outlook peringkat sovereign Indonesia kembali direvisi menjadi stabil.

Di sisi instrumen utang, Fitch menyatakan peringkat obligasi senior tanpa jaminan milik Mandiri, BRI, dan BNI disetarakan dengan peringkat jangka panjang masing-masing bank, karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung yang tidak dijamin dan tidak tersubordinasi.

Sementara itu, obligasi subordinasi milik BNI diperingkat dua tingkat di bawah IDR jangka panjang, mencerminkan tingkat subordinasi yang lebih tinggi serta prospek pemulihan yang lebih rendah dibandingkan instrumen senior.

Selain faktor keuangan, Fitch juga menyoroti aspek keberlanjutan. BRI dan BSI memperoleh ESG Relevance Score sebesar 4 untuk faktor hak asasi manusia, hubungan komunitas, serta akses dan keterjangkauan layanan keuangan, yang dinilai memiliki relevansi lebih tinggi dibandingkan panduan sektor perbankan pada umumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mengingatkan tekanan fiskal Indonesia kian meningkat, terutama akibat beban bunga utang yang membengkak. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko penurunan peringkat utang atau sovereign rating bila tidak segera diantisipasi.

Analis sovereign S&P, Rain Yin, dalam seminar daring kawasan Asia-Pasifik, mengatakan pembayaran bunga utang pemerintah sangat mungkin telah melampaui ambang batas penting 15 persen dari total penerimaan negara tahun lalu. “Jika rasio itu bertahan di atas 15 persen secara berkelanjutan, hal tersebut dapat mendorong pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2/2026).

Selama ini Indonesia relatif disiplin menjaga rasio pembayaran bunga di bawah 15 persen dari penerimaan. Namun, sejak pandemi, angkanya meningkat cukup tajam dan belum menunjukkan penurunan berarti.

Meski demikian, S&P masih mempertahankan outlook stabil untuk peringkat Indonesia di level BBB. Peringatan ini muncul di tengah sorotan lembaga lain. Awal Februari, Moody’s Ratings mengubah prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan menyinggung risiko fiskal dan tata kelola pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sentimen investor asing yang sudah melemah makin tertekan setelah MSCI Inc. memperingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang bila isu keterbukaan dan kemudahan investasi tak dibenahi. Pemerintah dan regulator pasar modal merespons dengan menyiapkan paket reformasi, termasuk peningkatan porsi saham beredar (free float).

Bagi masyarakat, peringatan ini bukan sekadar angka teknis. Kenaikan beban bunga utang berarti ruang fiskal pemerintah makin sempit. Jika penerimaan negara lemah, sementara pembayaran bunga terus tinggi, bantalan fiskal bisa terkikis. Dalam jangka panjang, kondisi itu berpotensi membatasi belanja sosial, subsidi, hingga pembangunan infrastruktur.

Tahun lalu, defisit APBN tercatat 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan dalam aturan fiskal. Angka itu lebih tinggi dari perkiraan akibat penerimaan negara yang melemah. S&P menilai perkembangan tersebut bergerak “lebih cepat” ke arah risiko penurunan dalam trajektori fiskal.

Yin menegaskan dua hal yang kini dicermati lembaganya. “Pertama, kerangka fiskal jangka menengah, apakah tetap berjangkar pada aturan fiskal yang sudah mapan. Kedua, perkembangan penerimaan negara,” ungkapnya.

Di sisi lain, gejolak pasar saham pada akhir Januari menjadi pengingat rapuhnya kepercayaan investor. S&P menyebut pelemahan bursa tidak otomatis memengaruhi peringkat negara. Namun, pemulihan kepercayaan investor asing dinilai penting untuk mencegah arus modal keluar yang bisa menaikkan biaya pembiayaan, menekan nilai tukar rupiah, dan pada akhirnya membebani keuangan negara.

Managing Director Asia Pasifik S&P, Kim Eng Tan, mengingatkan tekanan harga aset dapat meningkat bila terjadi perubahan bobot indeks atau bahkan reklasifikasi pasar. Jika dana asing menarik eksposurnya secara besar-besaran, likuiditas pasar bisa tertekan dan biaya pinjaman, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, ikut naik.

Arus masuk modal yang melemah juga berpotensi memaksa Bank Indonesia menguras cadangan devisa untuk menstabilkan rupiah. “Perkembangan seperti itu dapat menambah tekanan penurunan terhadap peringkat kedaulatan Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah menyatakan ekonomi mulai membaik dan reformasi terus berjalan. Namun, bagi publik, pesan lembaga pemeringkat ini menjadi pengingat bahwa disiplin fiskal dan penguatan penerimaan negara tetap krusial agar stabilitas ekonomi terjaga dan beban ke depan tidak semakin berat.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan outlook pe­­­ringkat Indo­­­ne­­­­­­­­­­­sia menjadi ne­­­­­­­­­­­gatif dari sta­­­­­­­­bil yang di­­­te­­­tap­­­kan oleh Moody’s memberikan tekan­an tambah­­­an sete­­­lah se­­­be­­­lumnya MCSI me­­­ne­­­tapkan ke­­­bijakan in­­­terim freeze untuk saham Indo­­­nesia. Tak ketinggalan, Goldman Sachs dan UBS juga telah menurunkan peringkat saham Indonesia. Helicopter view dari semua tantangan yang dihadapi industri pasar modal Indonesia saat ini ada­­­­­­­lah governansi. Capaian eko­­­nomi Indonesia di tengah ke­­­­tidakpatisan ekonomi dunia di­­­­nilai tidak cukup untuk me­­­yakinkan investor global atas masa depan ekonomi In­­­do­­nesia.

Concern terkait governansi sebenarnya bukanlah hal baru mengingat lembaga pemeringkat internasional telah menetapkan peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia sebelumnya. Artinya, dalam proses pemeringkatan variabel governansi sebenarnya menjadi salah satu faktor penentu. Hal ini tidak terlepas dari definisi peringkat itu sendiri sebagai sebuah opini yang berorientasi ke masa depan tentang risiko kredit dari kewajiban keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas. Artinya, untuk mencapai opini tersebut, faktor governansi merupakan salah satu komponen pembentuk risiliensi ekonomi berdasarkan metodologi pemeringkatan sovereign rating Moody’s.

Aspek kuantitatif dalam penilaian governansi merujuk pada Worldwide Governance Indicators (WGI) yang dipublikasikan oleh Bank Dunia. Terdapat enam indikator dalam WGI tersebut voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Menariknya, skor ke-6 indikator WGI tahun 2024 untuk Indonesia menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun 2019 terkecuali regulatory quality yang naik tipis. Dengan range score 0 hingga 100, penurunan skor indikator government effectiveness sebesar 4,5% menjadi 54,84 adalah salah satu concern utama Moody’s.

Sudah banyak kajian tentang efektivitas pemerintah yang dapat diakses publik terkait layanan publik dan sipil, perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas keputusan pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengajuan materi UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar konstitusi akibat memangkas hampir sepertiga alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah setidaknya 20% dari APBN. Hal ini menunjukkan perumusan dan implementasi kebijakan APBN yang merupakan kewenangan Kemenkeu dan DPR dinilai merugikan publik.

Shortfall penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 dan mengalami kontraksi 0,7% dari realisasi pajak tahun 2024 menunjukkan basis pendapatan negara masih lemah. Di saat bersamaan, PDB Indonesia dilaporkan tumbuh 5,11%, lebih tinggi dari sebesar 5,03% tahun 2024. Dengan demikian, paparan faktor eksternal seperti prospek penurunan harga komoditas di tahun mendatang dan wacana pemangkasan produksi batu bara domestik berpotensi memengaruhi pendapatan pajak di saat target penerimaan pajak 2026 justru naik 23%.

Alhasil, kekhawatiran atas melebarnya defisit APBN dirasa masuk akal karena pembiayaan program sosial sampai saat ini berasal dari pemotongan pengeluaran dan penataan ulang prioritas di berbagai Kementerian. Kenaikan anggaran BGN sebesar 129,7% (year-on-year/YoY) menjadi Rp286 triliun pada tahun 2026 atau terbesar dibandingkan kementerian/lembaga negara lainnya dikhawatirkan memperlebar defisit APBN dibandingkan target RAPBN 2026 sebesar 2,48%.

Concern governansi lainnya adalah terkait Danantara yang mengelola aset BUMN senilai lebih dari US$900 miliar untuk meningkatkan nilai dan menopang pasar modal domestik. Terlepas masih baru, publik juga menaruh perhatian pada Danantara yang mengandalkan dividen BUMN sebagai sumber pendanaan utama. Ketika rasio pembayaran dividen menjadi

KPI akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BUMN. Selain itu, aspek tata kelola Danantara belum diungkap dengan jelas di website-nya, berbeda dengan BUMN yang telah mengungkapkan aspek governansi semisal soft structure GCG. Meski berbeda fokus, publik pun juga bisa membandingkan aspek governansi antara Danantara dan SWF lain seperti Temasek dan Khazanah dari sisi disclosure informasi. Hal yang dikhawatirkan adalah potensi konflik kepentingan karena rangkap jabatan sejumlah organ tata kelola Danantara dan tantangan birokrasi sebagai super holding yang membutuhkan approval berlapis ketika akan melakukan aksi korporasi.

Terakhir, governansi penting dipahami sebagai sebuah capaian kinerja sejalan dengan implementasi risiko ESG dalam proses pemeringkatan yang ditetapkan dalam sebuah metodologi pemeringkatan. Risiko governansi dipicu dari internal sehingga dibutuhkan check & balance karena pengambilan kebijakan yang merugikan stakeholders dapat memengaruhi peringkat. Merujuk pada data WGI Indonesia, skor terendah adalah control of corruption sebesar 36,83 dengan penurunan 6,0% pada tahun 2024.

Selain itu, perubahan outlook dan sovereign rating memberikan multiplier effects terhadap entitas usaha lain yang diperingkat. Terdapat 3 perusahaan pembiayaan (ASDF, FIFA, SMII) dan LPEI; 5 Bank terkemuka (BMRI, BBRI, BBNI, BBCA, dan BBTN); dan 7 emiten di sektor riil (TLKM, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu Energi, MIND ID, ICBP, dan UNTR) yang juga direvisi outlook-nya menjadi negatif oleh Moody’s.

Bisnis.com, JAKARTA – Setumpuk risiko masih membayangi kinerja anggaran tahun 2026 menyusul rapor negatif dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Tingginya risiko dalam pengelolaan anggaran ini juga secara eksplisit disorot oleh 2 lembaga pemeringkat global, Moody’s dan S&P.

S&P Global Ratings, misalnya, dalam publikasinya belum lama ini, menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

Adapun, APBN 2026 berisiko tidak sesuai ekspektasi menyusul kinerja buruk pengelolaan anggaran pada tahun lalu. Defisit APBN melebar ke angka 2,92%. Shortfall penerimaan pajak telah memicu lonjakan target penerimaan tahun 2026 hingga menembus angka 22%.

Sementara itu, rasio utang telah membengkak di angka 40,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Sekadar catatan, total utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp9.549,46 triliun atau bertambah sekitar Rp736,3 triliun dari posisi tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) nominal pada tahun 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun. Artinya jika total utang dibagi dengan PDB nominal tahun 2025, maka rasio utang pemerintah pusat tercatat sebesar 40,08%.

Kendati masih lebih rendah dibandingkan batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok sebesar 60% dari PDB, rasio utang tahun 2025 tercatat membengkak dibandingkan tahun 2024 yang hanya 39,81%.

Pembengkakan rasio utang ini sejalan dengan tren pelemahan daya pungut pajak di angka 8,05% serta pelebaran defisit anggaran pada tahun yang sama yakni di angka 2,92% dari PDB.

Menariknya, pengumuman realisasi defisit APBN 2025 itu dilakukan sebelum BPS merilis data terbaru tentang PDB Indonesia pada 2025.

Beban Fiskal Menumpuk

Beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun.

Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang.

Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Komitmen Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan catatan Moody's maupun S&P sebagai pelajaran. Perbaikan akan dilakukan termasuk untuk lembaga pemeringkat lain yang rencananya juga akan bertemu dengan pemerintah pada 23 Februari mendatang.

"Nanti [lembaga] rating yang lain akan datang di tanggal 23 Februari, ya. Kami siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin. Nah, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Moody's pekan lalu mengumumkan bahwa outlook peringkat kredit Indonesia turun dari stabil ke negatif. Namun, peringkatnya saat ini masih bertahan di kategori Baa2. Sementara itu, S&P mempertahankan outlook stabil. Keduanya sama-sama menyoroti sejumlah hal salah satunya adalah risiko pengelolaan fiskal.

Khusus mengenai fiskal, Juda kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap PDB.

Sebagai informasi, defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Pada tahun ini, UU APBN menargetkan defisit fiskal berada di level 2,68% terhadap PDB.

"Oh iya ya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak [akan melebar dari itu]," terang Wamenkeu yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Rasionalisasi Anggaran

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia atau LPEM UI Teuku Riefky menuturkan bahwa yanng perlu dilakukan pemerintah adalah mengembalikan kembali trust investor dan kredibilitas kebijakan.

“Seperti catatan yang diberikan oleh Moody’s dan S&P serta MSCI. Apabila tidak diindahkan, maka ada potensi penurunan rating yang akan meningkatkan cost of fund dari government bonds kita, ini tentu akan mempersempit ruang fiskal yang saat ini sudah sangat terbatas (defisit tahun lalu 2,92%). Sehingga catatan-catatan ini perlu diperhatikan,” ujar Riefky.

Riefky juga menyarankan kepada pemerintah untuk merasionalisasi anggaran. Dia menyebut pemerintah perlu mengatur ulang anggaran yang tidak tepat sasaran namun memiliki porsi cukup besar dalam APBN, seperti makan bergizi gratis alias MBG.

“Ini perlu diatur ulang agar tidak mengganggu pos belanja lain yang produktif.”

Adapun soal perbaikan rasio utang dan rasio pajak, Riefky menekankan bahwa sampai saat ini belum ada proyeksi pasti. Namun demikian, dia memperkirakan kondisinya tidak akan lebih buruk dari tahun sebelumnya. “Kami belum ada angka proyeksinya, tapi tampaknya tidak membaik dari 2025.”

Sebelumnya, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mewanti-wanti bahwa peningkatan pendapatan negara juga tidak sebanding dengan pertumbuhan beban bunga utang pemerintah.

Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perlindungan sosial semakin tergerus. Fenomena tersebut, sambungnya, menuntut adanya strategi mendongkrak pendapatan dalam waktu dekat.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).